BERITA SEPUTAR KABUPATEN GARUT - Oleh : Gungun (Wartawan Garut)

Keuangan Harus Mampu Di Kelola
Oleh Aparatur Pemerintah Desa Dengan Baik
Garut, kontras
Terkait akan turunya dana bantuan untuk desa dan kelurahan. Badan pemberdayaan dan pemerintah desa (BPMD) pemda Garut menggelah pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelola keuangan desa tahun anggaran 2009.
Pelatihan yang diikuti seluruh bendahara desa dan kelurahan itu dibekali berbagai pengadmistrasian dari mulai pelaporan alokasi hingga pembuatan pertanggungjawaban pengeluaran. Disampaikan kepala BPMD Agus Salim, SH Msi, pelatihan para bendahara desa dan kelurahan ini sangat penting dilakukan, sehingga ketika anggaran diterima oleh masing-masing desa dan kelurahan dalam alokasi penggunaannya dapat di pertanggungjawabkan dengan administrasi yang jelas. Maka dibutuhkan keahlian bendaharayang memegang keuangan desa dan kelurahantersebut, dalam mencatat pengeluaran sesuai dengan aturanya. “Dana bantuan yang akan turun bukanlah bantuan hibah, sehingga alokasi penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Makannya, dibutuhkan keahlian aparatur desa dan kelurahan dalam pengadministrasiannya. Tugasnya memang berat, namun pemerintah daerah pun senan tiasa melakukan pengawasan dan pendampingan dalam teknisinya nanti,” ujarnya.
Demikian disampaikan kepala bidang Pemerintah Kepala Desa Drs H Wawan nurdin S.Sos, setiap dana yang dialokasikan dari APBD harus dipertanggungjawabkan. Maka penguna anggaran harus memberikan laporan-laporan sesuai aturan. Pemerintah daerah pun di tuntut pertanggungjawaban yang sama.sebab dana yang diterima merupakan bagian dari APBD, ia pun merasa bangga karana para bendahara desa teramat muda . hal ini diharapkan dapat menguasai pengadministrasian, sehingga dalam melaksanakan tugasnya nanti tidak menghadapi persoalan yang berarti. “Tolak ukur kinerja pemerintah daerah adala pemerintah desa, maka aparaturnya harus memiliki kemampuan yang bisa diandalkan. Dan ini merupakan tugas bersamas sehingga upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa harus ditingkatkan. Dan pelatihan ini merupakan bagian dari itu” tuturnya.
Sementara beberapa peserta mengakui, pelatihan pengelolaan keuanggan iini sangat bermanpaat untuk meniongkatkan kinerja desa. Selain dapat melakukan pengadministrasian yang baik, uang pun akan lebih terjaga sesuai mekanisme. (Gun)







Bupati Garut minta aparat kades jangan kecewakan masyarakat
Garut, kontras
Bupati garut, Aceng HM fikri Sag, meminta kepada para kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, harus mampu mengsinergiskan peran sebagi pemimpin dan aparat pemerintah yang baik. Disamping itu, jadikan jabatan yang disandang itu sebagai suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak dihadapan Aloh SWT. Demikian ungkapnya usai melantik 20 kepala desa dari 14 kecamatan, jumat gor wanaraja.
Pada kesempetan itu turut menyaksikan Muspida kab.garut dan jajarannya, anggota KPU kab. Garut, Muspida Kecamatan wanaraja dan jajarannya, serta tamu undangan lainnya. Ke-2033 kepala desa yang dilantik, masing masing adalalh Endang riana gumilar (Kades cinta rakyat kecamatan samarang , Basit Abdul Kodir ( kades cigedug kecamatan cigedug), Adar sudarman ( Kades talaga sari kecamatan banjarwangi), Komarudin (Kades cisitu Kecamatan malangbong), Ari Mara maruf (Kades haur kuning kecamatan cisompet), Agus Kusna ( Kades wanasari kecamatan wanaraja), Endan saepudin (kades sindang mekar kecamatan wanaraja), Iit sugiana (kades cipaganti kecamatan cisurupan), Azis sopian (Kades dungussiku kecamatan lewigoong), Dian ( Kades cinta asih kecamatan samarang), Engkoh (kades samarang kecamatan samarang), Ir. Dadang suryana (kades padamukti kecamatan pasir wangi), Enceng hardiana (kades cisompet kecamatan cisompet), Wahab jaenudi (kades panyindangan kecamatan cisomper), Dudu suherman (kades sukaratu kecamatan sucinaraja), Ali saepudin (kades Simpenkaler kecamatan balubur limbangan), Nono ( kades Hegarsari kecamatan kadunggora), Iya sahira (kades citangtu kecamatan pangatikan) dan Aris jaman ( kades padasuka kecamatan pasirwangi).
Pada kesempatann itu juga HM Fikri menginggatkan, saat ini masyarakat sudah semakin terbuka dalam mengkritis setiap kebijakan pemerintah. “Untuk itu, sayah menekan kan agar dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, saudara perlu menjalankan perinsip ketrbukaan”. Tandasnya. Selama ini, lanjut HM Fikri, masih sering terdapat keluhan bahkan tidak sedikit berujung aksi ketidak puasan kepada kepala desa, sebagai akibat dari kurang ketrbukaan. Dengan melaksanakan prinsip-perinsip keterbukaan, tambah HM Aceng Fikri, diharapkan akan menghilangkan atau paling tidak meminimalisir kecurigaan pihak lainkepada kepala desa. Sehingga pada gilirannya, para kepala desa akan tenang dan nyaman dalam bekerja. (Gun).







Maulid Nabi Muhamad SAW Menuju Momen Perubahan Good Governance
Bupati Garut, Aceng HM Fikri. S.Ag. Minggu lalu di Gedung Negara Pendopo Garut, menyatakan, kegiatan tasyakur Maulid Nabi Muhamad SAW1430 H ini dapat menjadi momen perubahan kearah yang lebih baik, terutama dikab,Garut.
Menurut bupati, salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintah yang baik (Good Governance) pihaknya kini tengah bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan telah dicanangkan “ Garut Bersih dari Korupsi “. Hal ini dimaksudkan agar setiap pejabat dan seluruh apratur tidak melakukan korupsi, serta dapat menjadi manusia yang amanah sebagai wujud tauladan Rasullulloh SAW.
Sementara itu dalam tausiyahnya, KH. Jujun Junaedi S.Ag, mendukung upaya pemerintah kab.Garut dibawah pimpinan Aceng HM Fikri dan Diki Candra. Jujun mengingatkan agar semua pihak dan apratur jangan sekali-kali mendekatkan kepada hal yang berbau korupsi karna tempat yang lebih hina bagi para koruptor adalah api neraka.
Peringatan Maulid Nabi Muhamad SAW seperti dituturkan Sekda Kab.Garut, Drs. H. Wowo Wibowo, M.Si, bersaman hari jadi Garut ke-197, bertujuan memelihara dan memupuk keimanan kepada Alloh SWT, serta menggugah kembali para pejabat , umumnya kaum muslimin untuk tetap bersikap dan berprilaku condong kepada Rasullullah SAW. (Gun).











Staf BPN Bantah Persulit Pemohon Sertifikat
Garut, kontras
Terkait berita garut pos edisi 200, yang memberitakan berbondong-bondongnya warga kekantor BPN atas buruknya pelayanan BPN terhadap warga, Agus hermadi (39) staf BPN yang namanya disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut, menyangkal telah mempersulit permohonan wargauntuk menurus sertifikat. Dalam hal ini sertifikat Ibu Khodizah, salah seorang warga karang pawaitan.
Berdasarkan keteranagn Agus Hermandi yang menemui GP dikantor informatika setda garut, dirinya yang memang mengurus sertifikat ibu khodijah, secara langsung, dirinya pun berjanji akan mengurus sertifikat secepat mungkin.
Namun setelah dirinya akan mengurus sertifikat ibu khodijah tersebut, oleh kepala Kantor BPN, Agus ditugaskan di Tin Ajudikasi di kecamatan Kersamanah selama 7 bulan, sehingga pekerjaan dikanto oleh agus dilimpahkan kepada rekan kerjanya, berinisial E yang masih sama sebagai staf pemberdayaan dikantor BPN Garut. Ternyata permohonan sertifikat ibu khodijah tersebut oleh E tidak diurus sehingga muncullah ketidak puasan ibu khodijahyang berujung kedatangan ibu khodijah kekantor BPN pada awal maret lalu.
Dalam keterangannya, Agus hanya mengaku mengurus permohonan ibu khodijah saja, tidak yang lainnya. Maka dari itu, dirinya merasa heran jika ada yang mengatakan keterlambatan ini terjadi kebeberapa orang, “Saya hanya mengurus permohonan Ibu Khodijah saja, kalau yang lainnya saya tidak tahu, saya juga tidak mengenal Cecep yang katanya berasal dari Tarogong.” Ujarnya. Akibat kasus ini, dirinya telah mendapatkan tguran langsung dari Kepala BPN, ia mendapat sangsi yang cukup keras dari kantor ia bekerja, dan unutk permohonan setifikat Ibu Khodijah, telah diurus kembali, yang kemungkinan akan selesai 3 bulan kedepan. (Gun).










PDAM GARUT Kembali Kecewakan Ratusan Pelanggan
Garut, kontras
Ratusan Pelanggan Perusahaan Dasar Air Minum (PDAM) khusunya dikelurahan jayawaras kecamatan tarogong kidul, kembali dibuat kecewa. Pasalnya, untuk kesekian kalinya p0asokan air kedaerah tersebut tidak lancar. Bahkan pada agai hari sekitar pukul 06.00 hingga 11.00WIB pasokan air dari PDAM nyaris tidak ada.
“Kalau dimusim kemarau terhambatnya pasokan air itu dapat dimaklumi, namun ini kan musim penghujan, hal ini jelas tidak rasional, terlebih dari pagi hari hingga menjelang waktu dhuhur air tersebut nyaris tidak ada,” ungkap asep warga perum jaya asri kelurahan Jayawaras.
Diterngkan Asep, selam dua bulan ini warga dibuat kecewaoleh pasokan air yang tidak lancar. Menurtnya, dengan kondisi ini pihak PDAM harus mempertanggungjawabkannya, karna ini merupakan wewenangnya. “Kami harap pihak PDAM lebih bisa menjamin pasokan air ini, karna kalu tidak jelas para pelangganyang akan mengalami kerugian,” ketusnya.
Diakui Asep, dirinya sudah beberapa kalli mengadukan dan menayakan kondisi ini kepada petugas PDAM dikantornya. Namun jawabannya, tetap tidak rasional dan memuaskan. Terlebih, kata Asep, setelah melaporkan kondisi tersebut, tidak ada satupun petugas PDAM yang mau peduli dan datang kelapangan untuk memperbaikinya.
Hal senada diungkapkan warga yang lain, Hendra Deni, selama dua bulan ini pasokan air kedaerahnya benar-benar menghawatirkan. Bagi man tidak, kata Hendra, pasokan air khususnya pada pagi menjelang siang hari , nyaris tidak ada. Air hanya ada di sore dan malam hari saja, itu pun sangat kecil sekali alirannya.
Menurutnya, jikakondisi seperti ini dibiarkan, maka para pelanggan PDAM akan mengalami kerugian. Pasalnya, mereka harus bayar air disetiap bulannya, sedangkan air yang dibutuhkan tidak ada dan saya sangat kecewa dengan kondisi saat ini, seolah-olah pihak PDAM tidak tau kondisi yang ada dilapangan, tandas Hendra.
Dengan kondisi seperti ini tambah hendra, seharusnya pihak PDAM segera memberikan penjelasan yang jelas dan real kepada warga. “Dulu waktu musim kemarau dapat dimaklumi, namun sekarang kan musim penghujan,” ungkapnya. (Gun).






Punya Kapabilitas, Kriteria Pengurus KONI
Garut, kontras
Tantangan cukup berat menanti KONI kab.Garut yaitu even bergengsi, porprov 2010. Bagaimana diajang ini dipertaruhkan gengsi dan prestise nama daerah dalam perebutan tempat terhormat. Dalam porprov dikarawang garut sukses masuk dalam jajaran 10 besar. Sebuah catatan yang cukup manis ditengah kerisis prestasi yang melandadunia olahraga kab.Garut.
Hal tersebut dirasakan pula oleh ketua umum KONI kab.Garut yang baru terpilih, H.Ato Hermanto. Di sela kesibukannya membuka kejuaraan renang Bupati Cup 2009, pengusaha dodol ini mengaku jika tantangan KONI kedepan cukup berat. “Kita punya tanggug jawab besar. Apalagi di Porprov mendatang minimal harus bisa mempertahnkan 10 besar yang dicapai pada proprov lalu. Situasi tentu saja berbeda, kita hanya memili waktu satu tahun untuk mempersiapkan diri” ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, perlu didukung kepenggurusan KONI yang solid. “Kami sedang mencari calon pengurus. Terpenting, memiliki kapabilitas dan kapasitas. KONI kedepan berbeda denagn sebelumnya. Kepengurusan harus di pegang oleh orang yang merakyat denag visi sehat dan mandiri. Insya Alloh, dengan organisasi yang sehat, KONI bisa menggali segenap potensi untuk kemajuan olahraga Kab.Garut.”katanya.
Ditegaskannya, sekitar pertengah paril ini sudah ada sosialisai unuk kepengurusan. “Kita bersama-sama memajukan dunia olahraga sesuai denag keinginan masyarakat,”imbuhnya.
Menaggapi peran aktif Wabub Dicky Chandra dalam olahraga, H.Ato menggaku gembira dan bangga. “Beliau masih sempat dan mau menjadi ketua PRSI Garut. Mudah-mudahan ini dapat memotivasi pejabat lainnya untuk menjadi bapak angkat cabang olahraga,” tuturnya. (Gun).












BLT dibagikan setelah pemilu legislatif
220.483 KK Tercatat Sebagai Penerima
Garut,kontras.
Sebanyak 220.483 KK penerima BLT di kab.Garut kini sedang diujike sabaran. Pasalnya, uang bantuan pemerintah bagi warga miskin, itu belum bisa dicairkan hinmggs akhir maret.
Namun PT pos Cabang Garut sudah memprediksi, bahwa uang BLT akan cair setelah pemilihan umum 2009. hal ini di ungkapkan wakil koordinator BLT Asep Nanang.
Menurut Asep, PT Pos bertindak sebagai juru bayar dalam program BLT. Sehingga dalm pencairannya lancar. Sedang kan pihaknya harus koordinasi dengan pemkab Garut, terutama soal kartu penerimaan BLT itu.
Sejauh ini dalam pencairan BLT masih dihadapkan dengan berbagai kendala, sehingga pencairan BLT mengalami keterlambatan, “Kalu tahun 2008 kantor pusat itu langsung memberikan datanya kepada klami tanpa harus diisi kembali. Kalau sekarang kami harus mengisinya, sehingga pembagian BLT mengalammi keterlambatan dan akan dibagikan setelah pemilu.” Terangnya.
Mengenai kapan pemabgian BLT, Asep memaparkan, kami masih menggodognya untuk menentukan waktu yang tepat, karna masih ada kendala di tataran teknis pencairan .
“Namun kita akan menggunakan surat keterangan yang dibuat desa atau kecamatan mengenai surat keterangan, yang menerangkan bahwea yang bersangkutan itu benar benar_benar penerima BLT pada tahun 2008,”
Penerima BLt tahun ini berkurang 54 KK dari tahu 2008,” kalu tahun dulu sebanyak 220.537 KK, sedangkan sekarang seabanyak 220.483 KK yang terbesar di Kab,Garut,” ungkap wakil koordinator BLT PT Pos Cabang Garut,.( Gun)

[...]

REFORMASI BIROKRASI DI GARUT JANGAN DIMAKNAI ARTI SEMPIT !!!

Garut, KONTRAS- Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Drs. H. Wowo Wibowo, M.Si, mengingatkan semua pihak agar mendukung upaya Pemkab Garut dalam reformasi birokrasi di tubuh Pemkab Garut. Meski demikian, reformasi birokrasi tidak dimaknai secara sempit.
Hal itu diungkapkan nya di hadapan dua anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, Toto Iskandar dan Enjang Tedi, di Ruang Pamengkang Pendopo Garut, Selasa (24/3) lalu yang dihadiri para asisten dan kepala SOPD. Menurutnya, pemaknaan birokrasi tidak bisa diartikan hanya sebagai restrukturisasi dan reposisi.
Restrukturisasi, tambah Wowo, telah dilaksanakan seiring berlakunya PP nomor 41 tahun 2007 dan ditindaklanjuti dengan Perda nomor 22 s.d. 27 tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat daerah. Sedangkan reposisi, sesuai dengan Perda tersebut telah dilaksanakan mutasi, rotasi dan promosi pegawai untuk menduduki beberapa jabatan strukturan di beberapa Eselon.
Disebutkan, reformasi birokrasi lebih utama ditujukan bagi pelayanan kepada masyarakat. Sehingga mental yang selama ini hanya ingin dilayani, seharusnya di ubah menjadi yang melayani.
Kunjungan dua anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, merupakan kunjungan reses I masa sidang tahun 2009, sebagai upaya menerima aspirasi dari SOPD berkaitan dengan pembangunan di kabupaten Garut. (Gun)

[...]

BERITA SEKILAS KOTA BANJAR :

WARGA PENDATANG MULAI BERDATANGAN KE BANJAR

BANJAR,KONTRAS-Walikota Banjar dr. H. Herman Sutrisno, MM. sudah memprediksi jumlah warga Kota Banjar yang tak memiliki KTP akan tinggi. Menurutnya warga yang tak memiliki KTP itu adalah warga pendatang. "Dengan pesatnya pembangunan Banjar arus urbanisasi tinggi. Kemungkinan yang tak memiliki KTP itu warga," katanya
Dia tak memungkiri Kota Banjar yang maju pesat membuat orang tertarik untuk mengadu nasib di Banjar. Hal ini akan berdampak pada permasalahan penduduk.
"Dari laporan staf saya ada beberapa desa dan kelurahna yang menjadi pusat para urban," katanya. Daerah itu adalah Hegarsari, Pataruman, Raharja, Mekarharja, Banjar, Karangpanimbal dan Mekarsari.
"Saya sudah menyiapkan perwalkot yang mengatur warga baru. Bagi pendatang tak akan langsung mendapat KTP sebelum tinggal selama 6 bulan. Mereka akan diberi KTP sementara dulu," katanya. (Yudi)
TERMINAL BANJAR AMAN DARI KEJAHATAN
BANJAR KONTRAS,- Operasi penertiban premanisme yang gencar digelar Polresta Banjar, tak berpengaruh pada aktivitas warga terminal Banjar.
Aktivitas pelayanan publik di terminal tetap berjalan normal seperti biasanya. "Operasi premanisme tak begitu banyak berpengaruh," kata Ketua Keluarga Besar Terminal Banjar (KBTB) Ujang Supiana Bachyan kepada kontras beberapa waktu lalu..
Berbeda dengan terminal di kotabesar seperti Bandung dan Jakarta, terminal Banjar selama ini tidak pernah ada orang yang berbuat onar. "Sejak terminal ini dioperasikan tahun 1992, kami belum pernah mendengar ada warga yang berbuat onar, apalagi memalak," katanya.
Menurut Ujang, terminal Banjar steril dari penjahat. Hal ini kata Ujang karena jika ada orang asing yang bergabung atau masuk dengan akan diawasi.
Ujang mengatakan, dia tidak menutup mata terhadap kemungkinan ada orang atau oknum warga terminal yang berbuat onar. "Tapi saya rasa tidak bisa digeneralisir, kehidupan di terminal memang keras, namun kami juga manusia biasa yang memiliki perasaan," jelasnya
Oleh karena itu stigma terminal adalah kawasan yang penuh dengan kekerasan salah besar, justru kata Ujang di terminal terjalin keakraban, kerukunan dan rasa saling menghormati.
Ujang mendukung langkah aparat yang bertindak sesuai koridor hukum dalam menertibkan para preman dan oknum yang kerap membuat resah di tengah masyarakat.(PEPI)

[...]

[...]

BUPATI GARUT "UNDANG" KPK DATANG KEMBALI

Garut,KONTRAS-Sejak Bupati Garut terpilih Aceng HM Fikri dan wakil Bupati Dicky Chandra dilantik pada 23 Januari 2009 lalu, dirinya berjanji akan mengembalikan citra kabupaten Garut dengan pemerintahan yang bersih, nyaman dan menjadi kabupaten yang mampu bersaing dengan kabupaten lainnya yang ada di Jawa Barat.
Dalam wawancara Khusus dengan wartawan KONTRAS di pendopo, beberapa waktu lalu, Bupati Aceng HM Fikri menyadari beban yang dihadapinya cukup berat. Carut-marutnya pemerintahan kabupaten Garut akibat gejolak politik yang lumayan panas sebelumnya, sehingga berujung pada persoalan hukum, tentunya pemerintahan yang dipimpin saat ini, mesti dilakukan penataan ulang dan pembenahan birokrasi yang lebih solid.
“Saya pikir semua pihak sepakat, saatnya menatap ke depan membangun kabupaten Garut yang lebih maju. Mari kita lupakan masa lalu, kini kita bersama-sama menyingsingkan lengan melangkah pasti benahi kabupaten Garut,” ungkapnya.
Upaya mengembalikan pemerintahan yang bersih ternyata tidak main-main, belum lama ini Bupati Aceng HM Fikri mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus dicanangkannya kabupaten Garut bersih dari korupsi. Selain itu, Bupati pun akan melakukan revitalisasi dan reorientasi birokrasi di tubuh Pemkab Garut. Yakni melakukan restrukturisasi untuk menciptakan birokrasi yang tertuju pada satu arah.
“Dalam waktu dekat ini saya akan melakukan restrukturisasi birokrasi, ini merupakan agenda seratus hari pemerintahan saya. Tentunya, restrukturisasi sesuai aturan yang berlaku. Yang pasti dilakukan secara terbuka, sehingga prosesnya dapat disaksikan semua pihak,” janjinya.
Selain itu, lanjut bupati, pihaknya tengah sibuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang cukup krusial, seperti soal tunjangan kerja kontrak, tunjangan guru dan pengembalian uang nasabah PD BPR yang dilikuidasi Bank Indonesia.
Disebutkan pula, kepemimpinan dirinya bersama Wakil Bupati Garut Rd.Dicky Chandra sama sekali tidak merasa canggung, kendati berangkatnya dari persoalan bukan utusan partai politik, justru dirasakan sangat nyaman, tatkala dapat berperan bersama-sama legislatif yang merupakan bagian pemerintahan kabupaten Garut. Demikian pula dengan - bupatinya, Aceng merasa berangkatnya memiliki satu kesepahaman dari masing-masing pribadinya, sehingga ia dan Dicky Chandra dapat berbagi peran sesuai tugasnya masing-masing. “Saya memberi kewenangan penuh terhadap Dicky Chandra sesuai tugas pokok wakil bupati, yakni menangani kepariwisataan, budaya, kepemudaan, olahraga, dan pengembangan peran perempuan dalam pembangunan,” terangnya.
Menyinggung peran media di Kabupaten Garut, Aceng mengakui dari awal berangkatnya mencalonkan bupati, media sangat besar memberikan konstribusi terhadapnya. Namun, media pun diharapkan peran sosial kontrolnya tidak menimbulakan disharmonisasi. Media kadang dapat membesarkan seseorang, juga mengecilkan seseorang. Peristiwa yang menimpa keterpurukan Kabupaten Garut kemarin sehingga diketahui secara nasional, tidak lepas dari peran media itu sendiri. “Saya mengharapkan dalam pemerintahan saya, mari kita bersama-sama membangun kabupaten Garut dan memberikan wangi kembali keluar. Sekiranya, berita-berita yang dapat menimbulkan disharmoni, kawan-kawan media lebih menyaring. Sebab, baik buruknya kabupaten Garut tentunya kita memiliki tanggung jawab,” pungkas bupati.(Gun)

[...]

"Warga Jatiwaras Kab.Tasik mengeluh potongan konversi gas" CAMAT DAN KADES DIDUGA LAKUKAN PUNGLI

KONTRAS, TASIKMALAYA,- Program konvensi gas yang digalakan pemerintah SBY JK sebagai wujud dari kelangkaan minyak tanah yang telah digulirkan beberapa bulan lalu, ternyata dalam pelaksanaannya dilapangan selalu menimbulkan masalah terutama dalam penyaluranya masyarakat dibebani alias dipungut bayaran untuk menerima kompor dan tabung gas elpigi. Seperti yang terjadi di daerah Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, warga didaerah tersebut dipungut Rp.10 ribu.
Dari pantauan wartawan KONTRAS dilapangan menyebutkan beberapa warga di Kecamatan tersebut hampir seluruh desa mengeluhkan akan pungutan yang konon diduga dikoordinir Kepala Desa atas perintah Kepala Kecamatan setempat. “Kami selaku warga menurut saja atas permintaan desa, walaupun besarnya Rp.10 ribu alasan katanya untuk mengganti biaya transport”, ujar seorang bapak warga desa papayan Kec.Jatiwaras kepada KONTRAS yang tidak mau menyebutkan namanya. Uniknya lagi biaya transportasi dan pendistribusian gas serta pungutan tersebut didaerah ini dituangkan dalam aturan PERDES (Peraturan Desa) walaupun sebetulnya dari beberpa warga yang ditemui wartawan merasa keberatan.
Kepala Desa Papayan- Undang Ketua Assosiasi Kepala Desa Kec.Jatiwaras kepada KONTRAS Sabtu (28/3) dikantornya mengakui adanya pungutan tersebut. Menuru Undang, pungutan tersebut untuk biaya transportasi karena wilayah penyaluran ke masing-masing RT/RW sangat jauh dan keputusan tersebut kami sudah melalui mekanisme dengan diadakannya musyawarah dengan warga masyarakat yang bertempat di kantor desa, akhirnya disepakati Rp.10.000,-/KK.
Menurut sumber KONTRAS lainnya yang layak dipercaya menjelaskan bahwa pungutan tadi serempak dilakukan diseluruh desa se wilayah Kec.Jatiwaras , namun Ketua Assosiasi Kepala Desa menampik hal tersebut bahwa dirinya tidak mengetahui berapa biaya yang ditentukan masing-masing desa, karena saya tidak bisa interfensi ke desa lain, namun berdasarkan rapat para kepala desa yang bertempat di kecamatan memutuskan untuk biaya pendistribusian gas diserahkan kepada masing-masing kepala desa, jelas Undang.
Sementara itu Camat Jatiwaras Ii yang dihubungi KONTRAS melalui telepon genggamnya menerangkan, bahwa dirinya selaku Kepala Kecamatan Jatiwaras rasanya tidak pernah memerintahkan para kepala desa untuk memungut biaya tersebut dan masalah pungutan ini, bahkan kasus ini sedang ditangani pihak Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, jadi supaya lebih jelas silahkan tanyakan kepada Kejaksaan, terang Camat.
Kajari Tasikmalaya Khaerul saat ditemui KONTRAS Jumat (27/3) dikantornya sedang tidak berada ditempat. Namun menurut salah seorang staf Kejaksaan menjelaskan memang pihak Kejaksaan belum memanggil atau memeriksa tentang pungutan biaya gas tersebut karena saat itu sedang terjadi pelimpahan wewenang antara KEJARI Kota dan Kabupaten. “Beda lagi dengan masalah pemotongan BLT(Bantuan Langsung Tunai-red) , pihak Kejaksaan ketika itu telah memeriksa dan memanggil para kepada kepala desa di wilayah Kec.Jatiwaras dan hasil dari pemeriksaan terdapat alasan pemotongan terjadi karena untuk menghindari kecemburuan dari masyarakat yang tidak mendapatkan BLT, itupun atas dasar musyawarah” jelas Staff Kejaksaan tadi. (Rick)

[...]

Pernyataan kontroversial Bupati Tasikmalaya "berbuntut" PELECEHAN TERHADAP MEDIA DAN JURNALIS

Tasikmalaya,KONTRAS- Pernyataan kontrovesial yang diucapkan Bupati Tasikmalaya Drs.H.T.Farhanul Hakim,M.Pd saat memberikan jawaban terhadap para Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Exekutive Mahasiswa (BEM) dan HMI di gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya Selasa (31/3) lalu dimana mahasiswa menuntut mantan Kadisdik Drs.H.AK untuk di non aktif kan sebagai Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya ternyata dianggap dingin oleh orang nomer satu di Kabupaten Tasikmalaya itu. “Masalah status hukum Drs.H.AK rasanya sudah tidak perlu dipersoalkan, karena sampai saat ini saya belum menerima ketetapan hukum pasti baik dari Polda maupun Kajari, dan semua saksi telah dimintai keterangannya oleh Polisi dan kejaksaan termasuk para kepala sekolah penerima DAK tahun 2007, hasilnya tidak ada masalah”, terang bupati.
Namun saat didesak salah seorang Mahasiswa tentang keterangan Kajari Tasikmalaya yang ramai di media cetak telah menetapkan Drs.HK resmi jadi tersangka, Bupati Tatang sendiri malah membalas dengan senyuman. “perlu anda ketahui bahwa ketetapan hukum bagi tersangka tidak sah bukan karena isyu yang berkembang di media, Koran itu hanya multi tafsir saja yang benar kejaksaan yang menentukan”, ujar bupati dengan nada enteng.
Pernyataan “multi tafsir” yang ditujukan kepada media dalam hal ini wartawan ternyata membuat prihatin sejumlah kalangan pers dan organisasi profesi jurnalis di Tasikmalaya. “Wartawan itu menulis berdasarkan data dan fakta dari nara sumber, apalagi ini yang komentarnya Kepala Kejaksaan Negeri yang notabene seorang pejabat, tidak mungkin seorang Kajari memeberikan keterangan bohong kepada wartawan tentang status mantan kadisdik Drs.H.AK dalam dugaan korupsi pada proyek DAK tahun 2007 bidang pendidikan”, kata Ketua Solidaritas Wartawan Tasikmalaya (SOKWAT) Tono Efendi kepada KONTRAS di kantornya.
Pernyataan multi tafsir yang dilontarkan bupati, menurut Ketua SOKWAT telah melukai hati para kuli tinta. “pernyataan bupati seolah melecehkan tugas dan profesi jurnalis dimana anggapan beliau mungkin wartawan itu selalu memutar balik fakta, dan ketetapan hukum yang dikemukakan Kajari itu bukan isyu media tapi itu realita yang ada, dan ini perlu disikapi, bukan merendahkan profesi wartawan yang telah menulis dengan data dan sumber yang sudah jelas”, tambahnya.
“Ngga mungkinlah Pak Kajari mengeluarkan statement di media dengan pernyataan bohong, mau dikemanakan citra Kejaksaan kalau begitu, karena kasus ini sudah dalam tahap penyidikan bukan penyelidikan lagi, ya mungkin itu bisa saja ucapan politis beliau”, kata salah seorang staf Kejaksaan kepada Kontras. (Bud/sep)

[...]

BISNIS SEX DI JALAN NGAMPLANG GARUT BERKEDOK TUKAN BAKAR JAGUNG....PEMKAB GARUT TUTUP MATA !!

JAGUNG BAKAR DI NGAMPLANG DIBAYANGI “BISNIS SEX” PEMKAB GARUT TUTUP MATA

GARUT, KONTRAS.- Masyarakat Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu Garut Jawa Barat, minta ke pihak kantor Disparbud Garut, mengharapkan secepatnya, agar memeriksa dan mengecek secara langsung akhir-akhir ini munculnya dugaan keras dan maraknya para penjual jagung di wilayah sekitar lokasi ngamplang menyewakan kamar dibawah tanah, tanpa ijin kantor Pemkab setempat.
Hasil pantauan Wartawan Tabloid KONTRAS di lokasi Ngamplang baru-baru ini, berderetnya kamar dibawah tanah tersebut, nampaknya dibangun dengan permenen. Dan terlihat pula diluar kamar kamar tersebut dibangun sebuah sumur , yang menurut informasi, untuk bebersih.Memang tidak terlihat dengan jelas, apabila kita hanya sepintas lalu melihat. Sebab yang diduga bangunan kamar-kamar tersebut sangat rapih. Sehinggga rata-rata para penjual jagung dikiri-kanan jalan yang akan masuk kelokasi Ngamplang, kebanyakan membuat kamar dibawah tanah.
Tidak heran. Setiap harinya lokasi tersebut selalu dibanjiri para pemuda-pemudi yang lagi memadu cinta, sambil makan jagung bakar dan rebus.Bahkan tidak sedikit pula, para orang tua. Terlebih pada hari sabtu malam minggu. Dilokasi itu menjadi lautan manusia. Baik kendaraan roda empat dan dua,tampak berjajar ditempat itu hingga larut malam. Biasanya apabila hari masih sore, mereka bergerombol ngobrol sambil makan jagung rebus. Didukung lagi, ditempat tersebut, situasinya yang gelap remang-remang. Sehingga sangat asyik mereka berdua-duaan memadu di tempat itu. Malahan menjadi betah, hingga berlarut malam. Mungkin juga sampai pagi hari berada disitu.Namun ada pula dan terlihat tidak sedikit, kalau sudah larut malam, mereka sudah masuk kamar yang sebelumnya sengaja memang sudah dipesan. Tetapi ada juga yang pergunakan kamar-kamar tersebut, sifatnya hanya sebentar saja (nyeukeudeung – bahasa sunda-Red).
Sementara tindakan dari pihak Pemerintahan Kecamatan Cilawu, sampai detik ini Nampak belum ada. Dengan demikiam, mereka sangat leluasa mengadakan kegiatan tersebut setiap hari dan malam hari. –“Kalau malem mingguan, jelas, kegiatan mereka dilokasi tersebut sampai subuh”. Kata seorang warga Ngamplang kepada Wartawan KONTRAS. Yang jelas menurut keterangan, kegiatan itu sangat mengganggu lingkungan. Terlebih para pemuda yang masih menuntut ilmu dimeja belajar, mereka akan punya pemikiran dan muncul terjadinya pergaulan bebas diantara teman-teman mereka. Baik teman didalam sekolahan, maupun diluar sekolah. Sementara saat ini para orang tua disekitar wilayah itu merasa resah dan merasa kebingungan. Mereka bertanya-tanya, harus kemana mereka mengadukannya permasalahan yang menyangkut dengan perbuatan sama sekali tidak terpuji itu. Walaupun bagaimana, mereka akan dirasuki budaya coba-mencoba, ingin tau dan ingin merasakan. Makanya mereka harus dilakukan pencegahan sejak dini. Dan kegiatan sex bebas dilokasi Ngamplang tersebut, harus dibasmi sampai keakar-akarnya. Harus diupayakan jangan sampai tumbuh lagi. Yang pada gilirannya, masyarakat sekitar lokasi Ngampalng sangat berharap, agar pihak Pemkab Garut, segera melakukan penertiban secara besar-besaran. Hal tersebut jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Jelas, dampaknya sangat jurang baik. Bukan saja hanya untuk warga sekitar lokasi, namun juga pihak Pemkab Garut kemungkinan besar, terkena imbasnya.
Secara terpisah menurut sejumlah masyarakat Desa Ngamplang Cilawu Garut, saat dihubungi Wartawan KONTRAS baru-baru ini, sangat mendukung, kalau memang pihak Pemkab akan melakukan razia atau penertiban besar-besaran terhadap dugaan, saat ini lokasi sekitar Ngamplang , dijadikan lokasi dan tempat kegiatan sex bebas. Karena sekitar lokasi tersebut, masyarakatnya masih termasuk Agamis. Menjawab Pertanyaan Wartawan, tersiarnya kegiatan tidak terpuji itu, katanya sudah sejak lama. Hanya saja masyarakat disana, merasa bingung. Kemana mereka harus mengadu. Masyarakat disana, lanjut sumber yang layak dipercaya di wilayah Kecamatan Cilawu, mereka belum pernah melihat pihak petugas dari Kecamatan Cilawu maupun yang langsung datang dari Kabupaten Garut, melihat dari dekat adanya dugaan kegiatan sex bebas dilokasi itu. Sehingga, pihak Pemkab diduga adanya sekongkolan dengan pihak pengusaha penjual jagung di wilayah sepanjang jalan Ngamplang tersebut. Sekaligus ikut bermain dalam menyewakan kamar. Apa memang ada upeti setiap bulannya ke pihak penertib di Pemkab Garut?. Diakuinya, Tampaknya kios- kios disepanjang jalan di Ngamplang itu tersebut, bukan hanya sekedar menjual jagung bakar dan rebus, tapi sudah menyangkut penyewaan kamar liar sekaligus tidak ada ijinnya. Ketika ditanyakan mengenai hal harga sewa kamar per-sekali pakai menurut keterangan, bervariasi. Untuk hari biasa menurut kabar kabar sebesar Rp 75.000,-. Tetapi apabila hari-hari libur, mencapai Rp 200.000,-.Malahan menurut keterangan yang diperoleh, terkadang terlihat dilokasi komplek Ngamplang itu ada beberapa pasang siswa sekolah tingkat atas, mengenakan pakaian seragam yang berada di lokasi sekitar itu, saat itu menurut keterangan yang dihimpun, pas pada jam-jam pelajaran. Berada dilokasi itu tentunya sudah muncul suara negatif , bagi mereka yang melihatnya. Hal itu perlunya antisipasi dari pihak sekolah maupun orang tuanya. Masalahnya sangat dikhawatirkan sampai terus terjadi berkelanjutan. Sedangkan mereka terlihat masih duduk dibangku sekolah.
(Djoko)

[...]