Iwan Ridwan,SE - CALEG PARTAI DEMOKRAT YANG AKAN MENGEMBANGKAN EKONOMI MELALUI KARANG TARUNA
0 komentarTasikmalaya, Kontras-- Menjelang pemilihan anggota DPRD Kota./Kab, Provinsi, dan Pusat, serta DPD RI. yang akan berlangsung pada 9 April 2009 mendatang, tentunya membuat sibuk para calon legislative (Caleg) untuk memasang jurus maupun strategi dalam melakukan sosialisasi di daerah pemilihan (Dapil)-nya masing-masing, dari mulai memasang papan iklan, spanduk, pamphlet dan sticker.
Selain pemain lama, bursa pemilihan caleg saat ini juga banyak kehadiran para politisi muda yang turut meramaikan pesta demokrasi itu, karena dianggap mampu menyerap aspirasi masyarakat. Jadi, tidak ada salahnya jika masyarakat sendiri berniat untuk memberikan dukungannya terhadap mereka yang dianggap membawa angin segar di dunia politik saat ini.
Iwan Ridwan, SE., salah satu tokoh muda asli Tugu Putra yang mencalonkan diri dari Partai Demokrat dengan nomor urut 2 untuk Dapil 1, Kec. Cihideung-Tawang Kota Tasikmalaya. Selain melanjutkan pencapaian Pemerintahan SBY serta melaksanakan visi misi Partai, Iwan juga mempunyai keinginan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dengan memberdayakan pemuda melalui Karang Taruna yang tentunya dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya
“ Kurang lebih sembilan tahun saya berorganisasi dan menjadi pengurus dalam karang taruna, jadi saya sudah merasakan pahit getirnya jadi pengurus kepemudaan, dengan latar belakang saya sebagai orang berorganisasi dan bendahara, saya ingin terpilih menjadi anggota legislative dengan tujuan akan mengembangkan SDM pemuda melalui organisasi Karang Taruna agar pemuda dapat berguna dilingkungannya” tutur Iwan dengan ramah kepada Kontras baru-baru ini.
Selain berorganisasi Karang Taruna, Iwan juga menjabat sebagai wakil bendahara DPC Partai Demokrat Kota Tasikmalaya dari tahun 2007 hingga saat ini yang sebelumnya menjabat sebagai ketua bendahara DPC Partai Demokrat pada tahun 2004-2006.
“Saya sengaja menjadi wakil bendahara, karena saya ingin memberikan kesempatan bagi kader-kader yang lain agar dapat memahami bidang pembendaharaan,” ungkap caleg pemilik Rumah Makan Saung Gunung Eurih (RM. SAGURIH) - Tasikmalaya ini.
Ia juga mengharapkan do’a restu serta dukungannya khusus kepada masyarakat Tasikmalaya dan warga yang berada di daerah pemilihannya.
“ Insya Allah saya dapat menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat Tasikmalaya, khususnya masyarakat daerah yang saya wakili dan tentunya akan menjalankan amanah sehingga saya dapat bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya..
Bersama Kita Bisa !!! Satoekan Jiwa dan Raga, Satoekan Warna Hati, Satoekan Kekuatan, Satoekan Kepedulian, Satoekan Masa Depan. “Saya memang bukan yang terbaik, tapi saya akan berusaha memberikan yang terbaik, sebatas kemampuan koe untuk moe” TUGU PUTRA. (Ndra)**
23 WARGA KOTA BANJAR POSITIF TERJANGKIT VIRUS HIV/AIDS
0 komentarBANJAR, Kontras- Dinas Kesehatan Kota Banjar kembali mencatat penambahan jumlah penderita HIV/AIDS. dari sebelumnya 20 orang sampai akhir tahun 2008, penderita HIV/AIDS yang sudah terdeteksi sebanyak 23 orang, 4 orang diantaranya meninggal dunia. Mereka adalah 2 orang pecandu narkoba, 1 orang pelanggan WTS dan 1 orang lagi teman pelanggan WTS.
Dengan jumlah tersebut menjadi peringatan bagi berbagai pihak untuk semakin waspada terhadap meluasnya penyebaran HIV/AIDS. Sebab HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es, tampak di permukaan sedikit padahal jumlah yang belum terdeteksi cukup besar.
"Yang terbaru kami menemukan 1 orang lagi. Setelah kami mengirimkan sampel darah ke Dinkes Provinsi Jabar dia positif," kata Enih dari Bagian Program Penanggulangan HIV/AIDS Dinkes Kota Banjar
Menurutnya, sampel darah yang diambil dilakukan secara acak. Sasarannya para pecandu narkoba dan WTS dan pelanggan WTS.
Dikatakan, faktor resiko terbesar dialami kaum heteroseksual atau bergantian pasangan. Sedangkan pengguna jarum suntik (injection drug user) juga beresiko. Celakanya justru kalangan anak-anak muda yang mendominasi penderita virus mematikan ini. Yakni usia antara 20 - 29 tahun. Kasus HIV di Banjar kali pertama ditemukan pada 2004 silam. Sejak itu, jumlahnya terus meningkat. Dalam waktu 3 tahun sudah 13 orang.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, dr. Herman Umar, M.Kes membenarkan bahwa jumlah penderita HIV/AIDS meningkat. Untuk Jabar, Banjar menduduki posisi terakhir kasus HIV/AIDS-nya.
"Untuk ukuran Banjar yang hanya 4 kecamatan, jumlah itu sudah sangat besar. Ini sudah termasuk gawat, makanya harus segera diantisipasi," katanya.
Dia mengajak para tokoh masyarakat, ulama dan pemuda harus bahu membahu memberantas maksiat. Sebab titik pangkal berkembangnya penyakit ini berawal dari penyakit masyarakat (Yudi).
WAKIL WALIKOTA BANJAR SERING "BOLOS" KERJA
1 komentarBANJAR, KONTRAS- Entah karena mengapa, sudah beberapa bulan ini, Wakil Walikota Banjar, H. Akhmad Dimyati, S.Ip jarang sekali kelihatan ngantor di Setda Kota Banjar. Kalah sama Walikota, Dr. H. Herman Sutrisno, yang hampir setiap hari selalu ngantor. Akibatnya, sejumlah elemen masyarakat menuntut agar Dimyati jangan mengambil gaji dari pemerintah.
Dinamisator Komite Indpenden Pemantau Kota (KIPK) Banjar, Dadang N Rustama kepada KONTRAS menuturkan, sebaiknya jabatan Wakil Walikota Banjar secara structural harus dihapus di Kota Banjar, pasalnya, dirinya melihat jabatan tersebut hanya sebatas pengisian structural saja.
“Saya yakin, ada dan tiada jabatan Wakil Walikota di Kota Banjar, Kota Banjar akan tetap hidup, toh hari ini, kami melihat Dimyati sama sekali tidak ada kerjaan,” ungkapnya.
Ditambahkan Dadang, kalau tidak ada jabatan Wakil Walikota, disamping akan meringankan APBD Kota Banjar, juga akan menjadi percontohan bagi daerah lain, yang Wakil kepala daerahnya tumpang nama saja.
“Terus terang saja, tidak sedikit didaerah kita yang Wakil Walikota atau Wakil Bupatinya yang hanya tumpang beken saja, tanpa kelihatan kerjanya,” paparnya.
Hal yang sama jgga diutarakan, Ketua Kaukus Perempuan Indonesia(KKPI) , Maryati, dirnya menilai keberadaan Dimyati sebagai Wakil Walikota Banjar hanya sebatas hiasan saja.
“Pak Dim, hanya sebatas hiasan bagi structural masyarakat kota Banjar,” katanya dengan nada sinis.
Sementara itu saat KONTRAS ingin menghubungi Wakil Walikota Banjar sampai berita ini diturunkan Jum’at (27/2) Akhmad Dimyati terlihat belum juga terlihat masuk “kantor” layaknya seperti Walikota dan PNS lainnya. (Yudi)
DISDIK & KEJAKSAAN KOTA BANJAR DIKEPUNG RIBUAN SISWA SMK BP
0 komentarBANJAR, KONTRAS- Sedikitnya 2000 siswa SMK Bina Putera (BP) Kota Banjar, yang didampingi puluhan aktivis LBH SMKR melakukan unjuk rasa, di 2 instansi pemerintahan Kota Banjar. Yakni, Kejaksaan negeri Kota Banjar dan Dinas Pendidikan Kota Banjar, Selasa (24/2)lalu.
Di Dinas Pendidikan, 2000 siswa tersebut disamping menuntut pemerintah Kota Banjar untuk secepatnya melakukan pe-negrian terhadap sekolah SMK BP, juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Banjar untuk segera melakukan audit keuangan SMK BP.
“Sederhana, kami hanya ingin minta sekolah kami cepat untuk dinegrikan, dan kami minta pihak dinas pendidikan cepat mengausit keuangan sekolah kami (SMk BP Red),” ungkap Muldan, Ketua OSIS SMK BP.
Wildan menambahkan, 3 tahun terakhir sekolah SMK BP menerima lebih dari Rp. 1.05 milyar, dari uang bangunan yang dibayarkan siswa. Namun dirinya merasakan selama ini SMK BP belum sama sekali melakukan pembangunan ruangan baru.
“Jangankan bangunan baru, lah rehabilitasi bangunan saja, belum kami rasakan,” katanya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar, Drs. H. Saeful Akbar menuturkan, dirinya akan memperjuangkan keinginan pengunjuk rasa. Dengan didasari oleh aturan-aturan yang berlaku.
“Ya, kami akan pertimbangkan sepenuhnya keinginan adik-adik pelajar, akan tetapi peraturan pun kita harus taati dan pahami, karena baik penegrian maupun pengauditan keuangan sekolah tidaklah seperti membalikan telapak tangan,” tuturnya.
Sementara itu, di Kejaksaan Negeri Kota Banjar, pengunjuk rasa meminta agar Kejaksaan mau segera menetapkan status tersangka kepada petinggi-petinggi SMK BP dalam kasus pengadaan Komputer, yang telah ditangani kejaksaan beberapa waktu yang lalu.
“Mana tersangka kasus pengadaan yang telah lama ditangani kejaksaan, kok nggak muncul-muncul tersangkanya,” tutur ketua LBH SMKR, Teteng, SH.
Teteng menambahkan, kalau Kejaksaan sampai bulan depan tidak menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, dirinya mengancam akan segera melaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, serta akan mengerahkan masanya jauh lebih banyak.
Ditempat terpisah, pakar komunikasi Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya, Prof Ahmad SYa mengungkapkan, dirinya menyesalkan aksi demo tersebut, karena disamping akan mengganggu psikologis sisea, yang mana belajar harus diatas segalanya. Juga elemen masyarakat lain bias memanfaatkan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan LBH SMKR.
“satu hari kehilangan masa belajar, seratus juta ilmu yang hilang dari siswa-siswa tersebut,” tuturnya. (Pepi/Yudi)
diduga manipulasi data KTSI - KETUA HGH PALSUKAN TANDA TANGAN DAN GELAPKAN UANG HONORER
0 komentarTASIKMALAYA - Ketua Himpunan Guru Honorer (HGH) inisial Er (25) Diduga telah melakukan tindak penipuan dan penggelapan tanda tangan dan uang para anggota guru honor se-Kabupaten Tasikmalaya di perkirakan jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.
Kejadian ini terungkap setelah para anggota HGH (Himpunan Guru Honorer) mengadukan mengadukan nasib mereka kepada ketuanya, namun ibu Er kerap menuding dan berkilah menanyakan sejauhmana kredibilitas para anggota yang diberikan terhadap pemerintah Kabupaten dan kalau menurut penilaiannya layak maka akan diberikan, namun sampai saat ini belum juga diselesaikan.
“Saya juga bingung karena penilaian layak atau tidak itu tidak berdasar pada apa yang diberikan kami selaku guru honorer mengabdi di sekolah selama ini, jadi penilaian berdasar apa?, dan lagi sebagaian dari kami yang berada di luar kepengurusan HGH namun katanya diikut sertakan namanya,” aku ibu N berasal dari daerah Cisayong
Belum lagi usai, ketua HGH ini pun diduga kuat telah memalsukan sejumlah tanda tangan bahkan dari jumlah anggota yang diajukan digelembungkan hingga jumlahnya banyak dari data sebenarnya sebelum diajukan ke Pemda Tasik.
“Menurut laporan yang telah masuk kepada kami Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kabupaten Tasikmalaya, mereka telah menggunakan data anggota kami sebelumnya yang belakangan ini terungkap setelah kami melakukan investegasi dan inventarisir data yang ada. Terus juga yang saya tahu, mereka mengajukan proposal kepada Pemda Tasikmalaya agar HGH mendapat perhatian dari Pemda,” ungkap Ketua I Dewan Pimpinan Daerah KTSI Kabupaten Tasikmalaya, Toto Kurnia
Lebihlanjut diterangkan Toto, kalau melihat legalitas organisasi, kamilah yang paling legal sebab KTSI Kabupaten Tasik telah memiliki legalitas formal yang dibuktikan dengan Akta Notaris, No inpentaris dari KESBANG Kab. Tasik dan terdaftar di KESBANGPOL PROVINSI JABAR serta Kesbang Pol Departemen Dalam Negeri RI.
“Ini masalahnya, munculnya HGH dengan mencatut sebagian besar anggota kami, ini merupakan suatu tindakan yang merugikan pihak kami terlebih lagi nama saya juga katanya telah dimanipulasi termasuk didalamnya. Jadi kalau bicara legal kami lah yang legal, makanya setelah data kami lengkap kami akan mengadukannya kepihak kepolisian untuk sesegera mungkin diselesaikan karena sudah merugikan pihak kami (KTSI),” tambah Toto.
Menurut catatan, tindakan penipuan HGH dengan memanipulasi data dari KTSI yang berjumlah 4000 anggota, diperkirakan jumlah dana yang diterima Er mulai dari tahun 2007 diperkirakan Er mendapat 600 jutaan hingga tahun 2008 diperkirakan mendapat 700 jutaan tentu saja kalau selama 2 tahun ini diperkirakan mencapai Milyaran rupiah.
“Er memang pandai dengan diduga kuat di bantu oleh teman dekatnya yang notabene bisa meluluskan niat Er, akhirnya usahanya itu berhasil bahkan diperkirakan dari dua tahun ini jumlah uang yang didapatnya hampir mencapai milyaran rupiah katanya,” kata Toto memaparkan temuannya.
Ketidakberesan ini juga telah tercium oleh ketua PGRI Kabupaten
Tasikmalaya, Opan Sopian, S. Pd., di lapangan pramuka Mangunreja beberapa waktu lalu, “kami sudah mendengar kejadian itu bahkan telah memanggil dan memperingati Er agar sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan ini, namun sampai saat ini kami masih menunggu, ” kata Opan
Opan menegaskan kalau HGH masih belum bisa menyelesaikan permasalahan ini, kami PGRI akan melakukan tindakan pembekuan organisasi HGH dan turut mendukung pihak berwajib untuk melakukan proses selanjutnya,” tegas Opan
Sementara dari kejadian tadi Toto menyayangkan pihak pemerintah yang tidak mencek lagi keberadaan organisasi tersebut sehingga terjadinya kejadian ini.
“Kalau saya hanya menyayangkan pihak Pemda tidak melakukan antisipasi atau mencek terlebih dahulu, atau terkesan lalai dan hanya sekedar memberikan bantuan saja kepada HGH. Namun ini sudah terjadi, sekarang kami hanya ingin meminta bantuan pemda untuk memberikan bantuan kepada kami KTSI untuk mengusut kasus ini hingga tuntas seperti nama-nama penerima, peruntukannya apa dan kepada siapa kucuran dana itu mengalir kalau ini dapat dibantu saya sangat berterima kasih,” pungkas Toto (Jang)
Dugaaan buntut dari pemberitaan WARTAWAN KONTRAS KORBAN TABRAK LARI
0 komentarTasikmalaya,KONTRAS- Nasib naas menimpa wartawan KONTRAS Dedi Supriadi (35)yang kini harus terbaring lemas akibat luka memar ditubuhnya. Dalam kecelakaan tersebut, telunjuk jari kanannya nyaris “remuk” akibat benturan keras ditabrak sebuah pengendara motor yang langsung kabur meninggalkan korban saat itu.
Untung saja masyarakat yang ketika itu menyaksikan kejadian “tabrak lari” langsung memberikan pertolongan pertama dan setelah menghubungi rekan-rekan di kantornya, korban langsung dibawa ke Puskesmas Cipedes untuk mendapat perwatan intensive.
Menurut Budi Rahmat – salah seorang perawat Puskesmas Cipedes, korban mengalami luka yang cukup serius terutama pada bagian kaki dan tangannya. Bahkan telunjuk serta jari tengahnya sebelah kanan nyaris remuk. “Mungkin akibat benturan yang cukup keras saat itu hingga luka korban perlun penanganan serius, walaupun korban tidak mau luka sobeknya di jahit apalgi di suntik, ini luar biasa pasien pak Dedi bisa menahan rasa sakit tanpa harus di bius”, katanya. “Kami hanya membersihkan gumpalan darah yang telah mongering karena pihaknya khawatir akan terinfeksi kalau tidak dibersihkan”, tambah Budi yang mengijinkan Dedi untuk berobat jalan dan beristirahat dirumah.
Dari keterangannya, musibah ini berawal sekitar pukul 10.00 WIB, Sabtu pagi (28/2)lalu. Saat itu dirinya baru saja melakukan peliputan kegiatan di salah satu Sekolah Mengnah Kejuruan di Jl. Ahmad Yani Kota Tasikmalaya. Setelah selesai bertugas, ia langsung menuju Jl.Ir H.Juanda untuk menemui salah seseorang nara sumber yang telah dijanjikan, namun sebelum sampai ke tempat tujuan, tepatnya di belokan lampu merah Jalan belok menuju Cieunteung-Jl.Ir.H.Juanda, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang menuking terlalu kanan hingga mencoba menyenggol motor miliknya yang kini bagian depan dan stang as nya rusak parah. “Kalau saat itu saya buang ke kiri pasti saya nabrak ibu-ibu yang menggendong anaknya, makanya saat belok ke kanan menuju Jl.Ciieunteung, stang kami saya biarkan belok ke kanan hingga akhirnya tabrakan tadi tidak dapat terelakan, tetapi saat kejadian tersebut pengendara motor yang menabrak motor saya langsung kabur ke arah Jl.Ir.H.Juanda ”, terangnya.
Musibah yang di alamai Koordinator KONTRAS wilayah Priangan Timur ini banyak pihak menduga dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, karena saat ini wartawan tersebut sering mendapat ancaman baik secara tidak langsung atau secara langsung yang diterimanya dalam beberapa hari ini akibat mengungkap kasus perselingkuhan PNS serta sikap arogansi oknum Kepala TK di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. (Bud/Ricky)
wartawan gadungan perkosa abg
0 komentarKetua PWI Ciamis : “Saya mendukung dan memuji masyarakat yang kini mulai peka dan berani melaporkan ulah oknum wartawan gadungan yang meresahkan warga”
CIAMIS,Kontras- Ulah oknum yang mengaku wartawan akhir-akhir ini memang sudah kelewat batas selain sikap dan tindakannya sering meresahkan masyarakat kini ulahnya mulai membuat “kesal” para jurnalis yang betul-betul memiliki profesi wartawan sebenarnya. Profesi pers yang dikotori oleh oknum berinisial IS, SH., asal Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap mengaku sebagai yang mengaku wartawan dari salah satu media, hari rabu (25/2) lalu berusuan dengan pihak kepolisian Pangandaran Kab.Ciamis. Saat ini oknum wartawan gadungan tersebut harus menginap ditahanan Polsek Pangandaran akibat ulahnya yang senonoh akibat diduga memperkosa gadis ABG -siswi dari SMK di Ciamis Selatan.
Menurut keterangan yang dihimpun KONTRAS menyebutkan, korban pemerkosaan yang berinisial KNH pada awalnya di iming-iming akan diobati penyakitnya dan di tes keperawanannya. Tetapi oleh tersangka bukan dibawa ke Puskesmas Pangandaran, melainkan dibawa ke Hotel Pondok Griya Pangandaran. Di sanalah korban di “obok-obok” sampai hilang keperawanannya. Sepulangnya dari Hotel Griya Pangandaran pelaku sudah ditunggu oleh segerombol masa. Saat itu juga tersangka dihajar sampai babak belur.
Sementara itu, Kapolsek Pangandaran AKP. Asep KH. Baehaqi didampingi Kanit Reskrim Aiptu Ajat Sudrajat kepada KONTRAS menjelaskan, bahwa wartawan gadungan yang mengaku dari salah satu media itu, telah melakukan tindakan pidana pemerkosaan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur dan pelaku melanggar pasal – 285 jo. 290 KUHP Pasal 81 jo. 82 UU No. 23 tahun 2002, bahkan saat ini untuk mengamankan amukan massa yang sudah tidak bisa dibendung, pelaku telah diamankan di Polres Ciamis, ujar Asep.
Menanggapi ulah oknum wartawan yang kini mulai santer kembali meresahkan masyarakat, Ketua PWI Perwakilan Ciamis Drs.Asep Bachrojat mengaku prihatin sekaligus kecewa dengan prilaku oknum yang mengaku wartawan tetapi kelakuannya bejad. “Masyarakat jangan takut malah sebaliknya harus lebih berani dan pro aktif apabila diketemukan type oknum wartawan yang melakukan tindakan pemerasan termasuk perbuatan a-moral yang dilakukan oleh oknum yang mengaku-ngaku wartawan tadi”, jelas Asep. Bahkan dirinya meminta pihak Kepolisan Ciamis harus lebih berani dan tegas menindak oknum wartawan tadi jangan sampai putus kasusnya ditengah jalan, ini akan berakibat fatal terhadap kepercayaan masyarakat, ujarnya saat dihubungi KONTRAS melalu sambungan telepon selularnya Sabtu (28/2) sore lalu. Asep bahkan mendukung serta memuji masyarakat didaerah tersebut yang telah berani melaporkan kasus tersebut ke pihak Polisi, ini pertanda baik bahwa warga kini mulai peka terhadap permasalahan didaerahnya. “Laporkan ke pihak berwajib dalam hal ini kepolisian apabila masyarakat merasa dirugikan akan ulah oknum wartawan gadungan”, himbaunya.(Edi/ton)
KETUA PAN DI KOTA TASIK "SESALKAN" SIKAP KEPALA TK AISYIYAH 5 YANG AROGAN !!!
0 komentarTasikmalaya,KONTRAS – Kasus dugaan perselingkuhan dan sikap arogansi seorang Oknum Kepala TK Aisyiyah 5 Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya ternyata mengundang banyak reaksi dari kalangan masyarakat dan tokoh di Kota Tasikmalaya, dari mulai para pendidik hingga beberapa tokoh Muhammdiyah di “Kota Santri”. Bahkan seorang Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari fraksi Amanah sempat mengungkapkan “kekecewaannya” terhadap Ny.ER yang dinilainya telah membuat cemar nama baik sekolah TK yang merupakan binaan dari Perserikatan Muhammdiyah Tasikmalaya itu. “Kalau saja saya sebagai Ketua Yayasan Aisyiyah dan dirinya terbukti bersalah saya tidak akan tunggu lama lagi supaya Ny.ER dikeluarkan dari Lembaga Aisyiyah dan dikembalikan ke habitatnya di Dinas Pendidikan”, Ungkap Drs.Budi Achdiyat yang juga selaku Ketua DPD PAN Kota Tasikmalaya kepada KONTRAS saat mengunjungi Kantor Perwakilan KONTRAS Priangan Timur Jum’at (27/2) malam lalu.
Budi Achdiyat-pun mengaku kedatangan dirinya ke Kantor Korwil KONTRAS di Tasikmalaya selain untuk bersilaturahmi dengan jajaran dan wartawan KONTRAS juga ingin lebih mengetahui secara jelas tentang permasalahan kasus oknum Kepala TK Aisyiyah 5 tadi.”Kedatangan kami jangan disalah artikan untuk mengintervensi apalagi menghalang-menghalangi tugas jurnalis, kedatangannya kemari selain sebagai anggota Muhammdiyah yang merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap lembaga Aisyiyah , juga untuk bersilaturahim”, katanya.
Seperti yang diberitakan KONTRAS edisi sebelumnya dimana Oknum Kepala TK Aisyiyah 5 Ny.ER merasa tidak menerima saat KONTRAS hendak mengklarifikasi dan mengkonfirmasi temuannya tentang dugaan perselingkuhannya, bahkan secara terang-terangan oknum Kepala TK tadi selain mencak-mencak dalam bertutur juga sempat melecehkan profesi wartawan. Bahkan dengan sikap arogansinya, Ny.ER beberapakali sempat mengirimkan “delegasinya” dari mulai preman, oknum wartawan, pengacara hingga pekerja social yang bermaksud mengintevensi walaupun awalnya hanya sebagai mediator untuk tidak melanjutkan pemberitaan di KONTRAS. Bahkan “akal bulus” dan trik Ny.ER telah menghembuskan isyu kurang sedap yang menuding wartawan telah diberi sejumlah uang dengan nilai jutaan rupiah untuk menutupi pemberitaan kasus Ny.ER yang dititipkan kepada delegasinya. “Ini sebuah penghinaan dan pelecehan yang tidak bisa ditolelir apalagi yang bersangkuta (Ny.ER-red) menuding klien kami telah menerima uang tersebut, sepeserpun klien tidak pernah nerima dan tidak pernah akan menerima imbalan apapun apalagi untuk tujuan menutupi sebuah berita karena ini jelas akan melanggar kode etik jurnalistik”, tegas Kuasa Hukum Tabloid KONTRAS Wilayah Pringan Timur Safari Effendi dari LBH Sukapura Tasikmalaya. “Tudingan NY.ER telah memperkeruh suasana yang berakibat fatal sehingga tidak sedikit yang memanfaatkan dari kasus tersebut dan tentunya telah dimanfaatkan serta meguntungkan segelintir orang, apalagi sekitar 6 kelompok suruhannya dari berbagai elemen mencoba untuk mengintervensi kepada saya ”, tambah Dedi Saprudin Koordinator KONTRAS Wilayah Priangan Timur.
Sikap arogansi dan kasus dugaan perselingkuhan oknum Kepala TK Aisyiyah 5 juga disesalkan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Cipedes Agun Gunawan yang Jum’at (27/2) malam lalu beserta pengurus PCM dan Ranting Cipedes yang sengaja mendatangi Kantor KONTRAS Korwil Priangan Timur.
Dalam pertemuan yang berlangsung 2 jam itu, Agun mengungkapkan beberapa alasan dan sikap PCM Cipedes yang merasa tergugah untuk mengetahui lebih detail permasalahan sebenarnya yang dialami Kepala TK Aisyiyah 5 yang sempat membuat “heboh” kalangan dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya. Menurut Agun, bahwa TK Asiyiyah adalah sebuah lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak yang merupakan amal usaha Aisyiyah dalam naungan induk persyarikatan Muhammadiyah. Bahkan Agun mengaku begitu muncul pemberitaan di media, dirinya beserta pengurus PCM termasuk dari yayasan Aisyiyah sedang melakukan investigasi dengan mengumpulkan beberapa saksi dan bukti untuk dijadikan dasar dalam memanggil Ny.ER. “hari Kamis Ny.ER sebetulnya telah kita panggil, kebetulan yang bersangkutan sedang sakit jadi adiknya yang datang saat itu”,katanya. Dirinya-pun dalam waktu yang tidak lama lagi berjanji akan mengadakan pertemuan khusus dengan jajaran pengurus Aisyiyah untuk membahas langkah-lankah yang akan ditempuh termasuk “mengeluarkan” Ny.ER untuk dikembalikan ke UPTD Dinas Pendidikan apabila dari hasil pemeriksaannya terbukti bersalah. “Seandainya terbukti dia melakukan A- moral jelas akan di keluarkan dari lembaga Aisyiyah, karena yang bersangkutan bukan anggota apalagi kader Muhammadiyah, Ny.ER hanya seoarang Guru PNS yang dititipkan oleh Dinas Pendidikan”, ucapnya dengan nada serius. Kepada KONTRAS Ketua PCM Cipedes berharap agar dalam pemberitaan seharusnya jangan membawa nama sekolah karena akan berakibat negative terhadap pandangan masyarakat kedepan. “Masalah ini sebetulnya ditujukan kepada NY.ER secara pribadi, jadi kalau bisa jangan ditulis nama sekolah TK Asiyiyah-nya karena hal ini khawatir akan berdampak kurang baik terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah”, pungkasnya. (ton)
SEORANG KADES DI KERTAJAYA CIAMIS DIDUGA SELEWENGKAN DANA
0 komentarCIAMIS,-KONTRAS. Masyarakat dipedesaan sudah merasakan manfaat program pembangunan, apalagi kini antara masyarakat dan pemerintah satu sama lain tidak bisa terpisahkan, saling mengisi dan mensukseskan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Dalam menyelenggaraan pembangunan di era globalisasi ini sangat dibutuhkan asaz keterbukaan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah bertambah positif dan terjalin harmonis. Dengan demikian masyarakat dapat turut aktif memelihara hasil-hasil pembangunan, program pembangunan akan berhasil jika berangkat dari pemikiran bersama antara masyarakat, pemuda, lembaga swadaya dan unsur lainnya. Dalam pembangunan satu daerah setidaknya butuh adanya tukar pemikiran dan sharing pendapat untuk menyikapi kondisi sekarang ini, sehingga segala program pembangunan dapat terlaksana dengan baik, Namun apa yang tertulis di atas, bagi warga masyarakat Desa Kertajaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Ciamis, sama sekali bertolak belakang. Pasalnya Kepala Desa Kertajaya “Daryo Sutikno” selama ini sudah membohongi masyarakat. Kucuran dana dari pemerintah untuk pembangunan poros jalan yang diangarakan melalui PPIP tidak diselesaikan, Sesuai dengan surat laporan masyarakat Desa Kertajaya yang dibuat pada tanggal 6 Pebruari 2009 dengan ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Ciamis, tertulis nama Kepala Desa Kertajaya “Daryo Sutikno” telah melakukan penyalahgunaan keuangan Desa sepanjang tahun 2008 anatara lain ,1) Dana Rehab Gedung Olah Raga (GOR) senilai Rp. 25.000.000,-. ,2) Dana ADD senilai Rp. 5.000.000,-. 3) Tidak menyelesaikan proyek pembangunan jalan yang dibiayai PPIP baik PPIP Pusat maupun PPIP Kabupaten, dan yang ke 4, Kepala Desa telah memecat 2 orang Perangkat Desa dan 1 orang di skorsing dengan sewenang-wenang. Dengan perihal laporan penyalahgunaan keuangan desa yang di layangkan ke kejaksaan Kabupaten Ciamis, sebanyak 50 orang warga menandatangani surat laporan tersebut. Sementara sumber kontras mengatakan, penyalahgunaan keuangan desa yang dikucurkan Pemerintah sangat disesalkan oleh warga, karena dana tersebut tidak ditempatkan sesuai dengan juklak juknisnya. “Bukan kami tidak setuju dana tersebut dilimpahkan untuk membangun yang lain, namun itu bukan jalurnya”, katanya serasa menjelaskan dana untuk rehab Gedung Olah Raga senilai Rp. 25.000.000,- dan Dana ADD senilai Rp. 5.000.000,- itu ternyata digunakan untuk membangun mesjid”, kami juga heran, dana-dana yang dikucurkan Pemerintah itukan diawasi oleh Pemerintah juga, tapi kenapa, apa itu sudah ada respon dari Pemerintah terkait,? apa bagaimana?”, ungkapnya. Kami masyarakat Desa Kertajaya menunggu jawaban dan penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Ciamis,Sementara itu Kepala Desa Kertajaya Daryo Sutikno ketika dikompirmasi kontras,Daryo mengakui menyalahgunakan dana-dana tersebut,”Saya mengakui telah menyalahgunakan Dana bantuan dari Pemerintah dan dipergunakan tidak sesuai dengan juklak juknis,”jelasnya. (EDI SK)
[...]911 TENAGA HONORER DI PEMKAB TASIKMALAYA AKHIRNYA DIANGKAT JADI PNS
0 komentarKontras.Kab.Tasikmalaya.,- Pegawai Negri Sipil adalah pekerja sosial yang harus benar-benar memberikan pelayan pada masyarakat secara optimal, penuh pengabdian dan mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi.
Kepada Kontras.Drs.H.Munawar.MM. menjelaskan bahwa jumlah Pegawai Negri Sipil (PNS) formasi tahun 2006 Sebanyak 911orang,Yang Memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS Golongan II Sebanyak 91 orang, Golongan II Sebanyak 693 orang dan Golongan III Sebanyak 27 Orang. Sedangkan untuk tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS sebanyak 100 orang dari yang diajukan 101. Golongan I sebanyak 12 orang, Golongan II Sebanyak 61 orang,Golongan III Sebanyak 27 orang yang satu orang menunggu keputusan dari Kepala Regional III Badan Kepegawaian Negara(BKN).
Bupati Tasikmalaya,Drs.H.T.Farhanul Hakim,M.Pd. dalam amanatnya mengingatkan bahwa Sumpah\Janji Pegawai Negri Sipil adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan yang ditentukan dan diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama yang dianutnya. Ingat Firman Alloh Swt Al-Quran Surat Az-Zalzalah Ayat 6-8 “Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan pada mereka(balasan)pekerjaan mereka, Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarahpun, Niscaya Dia akan melihat(balasanya)dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarahpun, Niscaya dia akan melihat(balasanya)” pula. “Atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah megucapkan sumpah\janj” harapnya. Bahkan bupati menegaskan apabila PNS melanggar, konsekwensinya diberhentikan dengan tidak hormat. Aparatur Pemerintahan idealnya bercirikan cepat,tepat,mudah,murah,berstandar,ramah,transparan,adil,cerdas,dan responsif sebagai budaya kerja. Hindari pola layanan lamban, sulit, mahal, tidak jelas, cemberut, kurang cerdas, Diskriminatf, dan sebagainya. Image yang muncul dimasyarakat terhadap PNS akibat olah oknum seperti: penipuan,penyalahgunaan wewenang, Melakukan tindakan a susila ataupun sering bolos kerja ini pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai.
Diakhir sambutanya Bupati Tatang mengingatkan kepada seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya jangan lupa Pemilihan Umum Untuk Memilih Calon Legislatif Dan Presiden\Wakil,Untuk bahu membahu memelihara kesatuan dan persatuan demi stbilitasnya keamanan di Kabupaten Taskmalaya. (Agus Priatna)
STAF UPTD DINAS KEC.TANJUNGJAYA DI LAPORKAN IBU RUMAH TANGGA KE POLISI
0 komentarTasikmalaya,KONTRAS- Seorang ibu rumah tangga asal Burujul Kel. Nagarasari Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya Ny.Yati Kustiati Selasa (17/2) lalu mengadukan Ny.NJ – salah seorang Staf UPTD Dinas Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya akibat ingkar janji tidak mengembalikan pinjaman uang sebsar Rp.18.400.000,-.
Kejadian tersebut menurut keterangan Dani Safari Efendi selaku kuasa hukum Ny.Yati Kustiati kepada KONTRAS menjelaskan bahwa kasus ini berawal pada tanggal 16 Agustus 2008 lalu, dimana Ny.NJ dating kepada Ny.Yati untuk meminjam sejumlah uang tadi.
Dalam perjanjianya, Ny.NJ menyanggupi untuk mengembalikan uang pinjaman setelah tiga hari acara pernikahan anaknya. Namun setelah ditunggu-tunggu dan Ny.NJ selalu mengobral janji manisnya, hingga saat ini menurut Dani belum juga dikembalikan uang pinjaman tersebut.
Kekesalan dan kekecewaan Ny.Yati selama setahun lebih menunggu belum ada niat baik Ny.NJ, akhirnya melaporkan kasus tersebut ke pihak Polresta Tasikmalaya. “Kasusnya saat ini sedang dalam proses di Kepolisian kita tunggu saja keseriusan pihak Polresta Tasikmlaya beserta jajarannya untuk membantu secara yuridis korban Ny.Yati yang merasa ditipu dan di dzolimi oleh Ny.NJ”, kata Direktur LBH Sukapura ini dengan nada serius kepada KONTRAS. (Ded)
BAWASDA KOTA TASIK AKAN PANGGIL KEPALA TK AISYIYAH 5
0 komentarTasikmalaya,KONTRAS- Kasus oknum Kepala TK Aisyiah 5 Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Ny.ER yang sempat diberitakan KONTRAS edisi lalu membuat sejumlah Kepala Sekolah TK di Tasikmalaya menyesalkan atas perbuatan “arogansi” yang sempat mencoreng dunia pendidikan nasional khususnya di Tasikmalaya.
Beberapa Kepala TK di Kota Tasikmalaya sempat menghubungi kantor Perwakilan Kontras Priangan Timur yang mengungkapkan penyesalan atas tindakan sikap “menantang” terhadap profesi Jurnalis saat mengkonfirmasi dan meminta kejelasan seputar dugaan “a-moral” yang dilakukan Ny.ER.
Bahkan pemberitaan kasus oknum Kepala TK Aisyiyah 5 ini sempat menjadi heboh dikalangan dunia pendidikan. Beberapa Kepala Sekolah TK Aisyah lainnya kepada KONTRAS sudah menduga bahwa permasalahan ini sebetulnya sudah menjadi perbincangan sejak lama akan kelakuan Ny.ER. “ Kepala TK Asiyah 5 betul-betul sudah mencemarkan nama baik organisasi, dan ini akan berakibat fatal terhadap orang tua murid baru yang akan menyekolahkan anak-anaknya di TK Aisyiyah mendatang”, ucap Kepala TK tadi dengan nada kesal.
Sejumlah Preman dan oknum yang mengaku wartawan, LSM, Pengacara termasuk para pekerja sosial yang diduga dikerahkan oleh oknum Kepala TK Ny.ER hanya untuk menakut-nakuti bahkan secara terang-terang mengintervensi jurnalis KONTRAS dilapangan. Uniknya lagi, ada beberapa oknum yang memanfaatkan kasus tersebut dengan dalih “mediator”, padahal hanya memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi semata, sehingga dilapangan telah terjadi prasangka “miring” terhadap wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalis.. “Sebetulnya Ny.ER telah menitipkan sejumlah uang yang nilainya jutaan rupiah dengan harapan wartawan Kontras tidak memberitakan permasalahannya”, celetuk salah seorang pekerja sosial yang sempat berkunjung ke kantor perwakilan Kontras Priangan Timur di Tasikmalaya beberapa waktu lalu.
Kepala BAWASDA Kota Tasikmalaya Drs.H. Farid AF saat dihubungi KONTRAS melalui sambungan telepon selularnya Sabtu (21/2) malam lalu dirinya sedang berada di Jakarta. Namun menurut Farid pihak Bawasda tentunya permaslahan oknum TK Aisyiyah 5 tadi akan segera ditindaklanjuti. “Kami akan mempelajari terlebih dahulu kasus tersebut seperti mengumpulkan beberapa saksi untuk dimintai keterangan, bahkan bila dianggap perlu kita panggil Kepala TK tadi”, janjinya. (Ded/TIM)
MASALAH PPOB PT.PLN TERUS MENGUNDANG REAKSI
0 komentarMasyarakat menunggu kepastian hukum mengenai PPOB, masyarakat telah lelah memikirkannya, apakah ada wakil-wakil yang duduk di kursi Legislatif serius memperjuangkan aspirasi mereka. Kita sebagai manusia biasa terkadang sering ditakutkan oleh perkara dunia yang belum tentu akan menimpa kita, seperti takut besok tidak mendapat untung bagi pedang, takut tidak makan bagi pegawai kecil, tetapi jarang takut kalau kita besok menghadap yang kuasa tanpa membawa iman dan taqwa serta amal sholeh.
Ketika KONTRAS mendatangi Ketua FORMAT (Forum Masyakat) Manonjaya, Sdr. Robin Hanapi menekankan bahwa pembayaran rekening listrik kembali sesuai dengan SKB 2 (dua) Menteri tahun 1979 dan INPRES No. 4 tahun 1984, lambatnya penanganan dari Komisi I DPRD Kab. Tasikmalaya yang hampir 10 (sepuluh) bulan belum bisa mengadakan solusi kajian hukum dari bagian hukum Setda Kab. Tasikmalaya. Sampai saat ini FORMAT, DPPNI, dan LCKI belum menerima kajian tersebut.
Menurut sumber yang engggan disebut namanya, Kajian Hukum PPOB secara normatif sudah beres dan diserahkan ke salah seorang Anggota Komisi I DPRD Kab. Tasikmalaya. Diduga tidak ada kesuhngguhan/niat baik dari Komisi I untuk memperjuangkan masyarakat kecil, ada apa ini?!
Beliau juga meminta supaya DPRD Kab. Tasikmalaya mengundang bagian Hukum PLN, bagian Hukum Setda Kab. Tasikmalaya duduk bersama-sama untuk mendengarkan argumennya masing-masing mengenai aturan hukum PPOB. Apabila belum ada payung hukum mengenai Payment Point, tolong diberhentikan dulu biaya administrasi pada pembayaran rekening listrik.
Ketua Dewan Pemantau Negara Indonesia (DPPNI) Kab. Tasikmalaya, Awaludin, kepada KONTRAS, PPOB merugikan pelanggan karena tidak ada musyawarah dengan pelanggan, apabila pelanggan tidak setuju ini harus diberhentikan. Legislatif harus cepat tanggap supaya tidak terjadi kekurang percayaan masyarakat terhadap wakilnya, sebentar lagi pemilihan Legislatif.
Dilihat dari surat perjanjian jual beli tenaga listrik No. 25030.PJ./471/UPJUPT/SK Kota/2008 salah satu poin pihak keuda huruf f sudah jelas tidak ada administrasi sedikitpun untuk pembayaran rekening listrik.
SEKJEN Lembaga Cegak Kejahatan Indonesia (LCKI) Koordinator Priangan Dani Mulyana ketika ditemui KONTRAS menekankan transparansi kemana larinya uang payment poin administrasi pembayaran rekening listrik, apakah menyalahi aturan. Kalau tidak transparan diduga Mafia pungutan liar atau uang masuk ke kocek orang atau lembaga tertentu, saya harap instansi-instansi berwenang turut andil dalam menyikapi gejolak ini.
H. Adang Rusman, SH, Haris Sanjaya, S.Ag. yang merupakan wakil rakyat dari DAPIL IV Kab. Tasikmalaya kepada KONTRAS setuju-setuju saja payment point PPOB diberhentikan, itu juga kalau meringankan masyarakat dan tidak bertabrakan dengan hukum yang berlaku, insaya allah kami mendukung perjuangan rakyat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Ketika KONTRAS konfirmasi bagian humas APJ Tasikmalaya H. Ade mengatakan kami menjalankan kebijakan PLN yang berada di bandung dan kami pihak PLN tidak mendapatkan finansial dari administrasi tersebut, yang intinya bervariatif.
Salah satu tokoh masyarakat Manonjaya Sdr. FATRIK pada KONTRAS berkomentar sangat setuju PPOB diberhentikan atau dihapus, jika tidak jelas peruntukannnya dan uang administrasi pelanggan harus tetap dikembalikan.. “Masa meningkatkan pelayanan, minta biaya dari pelanggan, yang disebut on-line itu juga belum bisa dinikmati semua pelanggan, contohnya wong deso yang untuk menuju ke tempat pembayaran PPOB memakai lagi biaya transportasi, sudah jauh dibebani administrasi lagi”.
Kemudian komentar dilemparkan aktifis Tasikmalaya Agus Rentus, diduga kebijakan PPOB tidak sesuai dengan UU No.8/1988 tentang perlindungan konsumen, kebijakan PLN yang tidak disepakati oleh pelanggan dan konsumen, masyarakat dapat dikatakan penyalah gunaan wewenang (abuse of power) PLN mengeluarkan kebijakan baru harus ada kesepakatan dari konsumen atau pelanggan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUUHP syarat sahnya perjanjian harus ada kesepakatan, kesepakatan terjadi jika tidak terdapat unsur paksaan, kehilafan, dan penipuan (dwang, dwaling dan bedrog) pasal 1321 KUHP dt jika tidak ada kesepakatan perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan tentang klausal-klausal tertentu yang terdapat dalam perjanjian awal (Pokok) yang telah dibuat antara PLN dan Konsumen.
Kemudian KONTRAS ke Komisi I DPRD Kab. Tasikmalaya, PPOB adalah kebijakan internal direksi PLN, secara normatif kajian hukum sudah ada yang dilakukan melalui Direksi PLN di Jakarta dan nanti apabila PPOB bertabrakan dengan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan harus diberhentikan (H. Arifin).
Agus Mansyur lewat ponselnya waktu pertemuan di Bandung belum ada keputusan masih harus dikomunikasikan ke Direksi Jakarta, Insya Allah dalam waktu yang tidak lama, Komisi I dan bagian Hukum Setda akan diundang untuk berbicara dengan PLN Pusat, menurut kajian Hukum Setda, pungutan administrasi itu dianggap Ilegal, namun pihak PLN pun punya argumentasi lain sehingga sempat terjadi perdebatan antara bagian Hukum Setda Kab. Tasikmalaya dengan bagian Hukum PLN, akhirnya hal ini akan dikomunikasikan dengan Direksi di Jakarta. (Agus Priatna)
MUTASI CAMAT DI SARIWANGI BERBAU "BARTER"
0 komentarTasikmalaya,KONTRAS ,-Peristiwa Pergantian pucuk pimpinan dengan cara barter di era otonomi daerah saat ini bisa saja terjadi di Instansi manapun, kadang hal tersebut dapat dilakukan dengan gampang dan singkat, pastinya semua itu tidak terlepas dari kebijakan pimpinan yang lebih atas.
Seperti halnya yang dialami Cecep Gunawan ,BA., yang semula menjabat sebagai Camat Gunung Tanjung, terhitung 12 Januari 2009 lalu harus rela dialih tugaskan untuk menjabat sebagai Camat Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya.
Begitu juga Camat Sariwangi Asep SB harus mengemban tugas sebagai Camat Gunung Tanjung menggantikan Cecep.
“ Saya berharap semua warga dan tokoh masyarakat disini dapat memberikan do’a restu serta dukungannya, agar kami dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam menjalankan seluruh kegiatan yang merupakan program pemerintah, khususnya program kemasyarakatan,” kata Cecep Kepada Kontras , Jum’at (13/2) lalu.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, sebagai langkah dalam mengawali tugasnya yakni mengedepankan silaturahmi dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke Majelis Ta’lim yang berada di Kec. Sariwangi.
“ Sebelum Musrembang, untuk sementara kami belum bisa mengatakan masalah pelaksanaan program apapun, yang pasti kami selalu berupaya bagaimana caranya dalam melaksanakan kebijaksanaan seorang pimpinan,”ujarnya. (Dedi Noonk) *
KAMPUNG NAGREG BUTUH TERAPI HUKUM
0 komentarTasikmalaya KONTRAS,- Aksi main hakim sendiri kembali terjadi di Kp. Nagrek Desa Buniasih Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya.. Gaya preman “kampungan” yang dilakukan oleh puluhan warga tersebut kali ini membuat korban bernama Ian (38) warga Kp.Banuherang Desa Banyuresmi Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya harus dirawat di RSU Tasikmalaya karena sekujur tubuhnya penuh luka pukulan tangan dan benda tumpul lainnya sehingga wajahnya terlihat babak belur akibat bogem mentah yang diarahkan kepada tubuh dan wajah orban oleh sejumlah massa kampung tersebut.
Korban Ian saat ditemui KONTRAS di Rumahnya yang ketika itu baru saja pulang dirawat di RSUD menuturkan, bahwa dirinya mengunjungi rekan bisnisnya Uju di Kadipaten. Menurut keterangan korban, dirinya saat berbicara masalah bisnis kayu dengan Uju. sedang bertamu dengan tujuan bisnis (mencari kayu) kerumahnya Uju. Tidak jelas permasalahannya warga begitu beringas hingga Ian dan salah seorong tamu lainnya menjadi bulan-bulanan massa.
Ketika Kontras menemui Ian dirumahnya dengan kondisi pisik yang mengkhawatirkan karena baru pulang dari rumah sakit umum (RSUD) dengan mata kanan yang bengkak membiru dan sekujur tubuhnya dipenuhi luka bahkan seluruh rahang giginya pada longgar, serta kendaraan motor pinjaman yang dibawa Ian pun tidak luput dari amukan masa sampai rusak dan menurut istrinya Endeh dari telinga Ian juga keluar darah, “saya tidak tahu masalahnya karena niat saya bertamu untuk mencari kayu, giliran mau pulang warga menghajar saya dan tidak sedikit pun saya diberi kesempatan untuk bicara” tutur Ian sambil meringgis kesakitan.
Demi kebenaran informasi diatas Kontras menelusuri dan menemui Uju di Kampung Nagreg (red) betul Ian bertamu kesini mengajak bisnis mencari kayu buat dijual. Papar Uju, yang kondisi rumahnya menjadi korban amuk masa juga.
Kejadian diatas sungguh memalukan karena sangat jelas bertentangan dengan etika dan norma hukum, Joni selaku Polisi Desa Buniasih yang tahu persis kejadiannya kepada kontras menjelaskan “saya membawa Ian ke polsek bukan menjerumuskan meskipun dalam perjalanan massa tetap memukuli Ian”.
Drs. Dadang Gunawan, M.Si selaku Camat Kadipaten sangat menyesalkan kejadian tersebut padahal disetiap pengajian masalah pembinaan mental selalu dibahas, bahkan Dadang berjanji akan segela memberikan binaan karena warga kampung tersebut sudah sering berlaku arogan dan menimbulkan keributan, Dadang juga menyayangkan Kepala Desa Buniasih Encon tidak memberikan laporan padanya.
Masalah tersebut saat ini sudah ditangani pihak Polsek Kadipaten saat Kontras mengkonfirmasi Kapolsek dan Kanit Serse sedang tidak ada ditempat.
Demi tegaknya supremasi hukum dan penjeraan terhadap para pelaku diharapkan Polresta Tasikmalaya dan aparat hukum setempat (Polsek) mengambil tindakan nyata untuk mengusut dan memberi sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar siapa pun yang hendak berinteraksi dengan warga kampung tersebut mendapat jaminan keamanan karena saat Kontras investigasi pun warga khususnya para pemuda tidak sedikit pun memperlihatkan raut persahabatan. (Dedi)
POLISI "GREBEG" 7 PASANGAN MESUM DI HOTEL
0 komentarBANJAR, KONTRAS,- Sedikitnya 7 pasangan selingkuh, yang terjaring dalam operasi yang digelar oleh Polres Kota Banjar, dibeberapa hotel di Kota Banjar, Rabu (18/2). Ketujuh pasangan tersebut yakni, ABK (42), berpasangan dengan Mar (28). And (27), berpasangan dengan Ic (37), MI (37), berpasangan dengan SR (37), Sukito (40) berpasangan dengan M (40), T (54), berpasangan dengan E (30), Tas ( 28), yang berpasangan dengan F (20), Serta F (40), yang berpasangan dengan D (20).
Kapolres Kota Banjar, Drs. H. Tomex Korniawan, didampingi Kabag Bina Mitra Polres Kota Banjar, Kompol Dedi Sukandi menuturkan, operasi tersebut merupakan operasi rutin yang dilakukan Polres Kota Banjar, guna mencegah tindakan asusila di Kota Banjar.
“Ini upaya kita, dalam rangka mencegahan tindakan asusila yang dilakukan masyarakat di Kota Banjar,” katanya.
Ditambahkan Dedi, ketujuh pasangan tersebut akan dikenakan sangsi berupa pembinaan oleh Polresta Kota Banjar, untuk kemudian diberi peringatan serta perjanjian tidak akan melakukan perbuatan serupa.
“Ya, kita akan bina dengan sekuat tenaga Polres untuk kemudian dibikin perjanjian agar tidak melakukan perbuatan yang sama baik di Kota Banjar maupun diluar,” katanya.
Ditempat yang sama, salahseorang yang terkena razia, T tampak sok, bahkan ketika Kontras mencoba mengorek keterangan kepadanya, dengan terbata-bata dia berbicara, untuk tidak dilaporkan kepada istrinya dirumah.
“Aduh, pak, saya kapok, tolong jangan dilaporkan kepada empok (Istrinya Red,” katanya.
Dihadapan polisi T berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama dimanapun dirinya berada. (YUDI
Langganan:
Postingan (Atom)
