PEMBERITAHUAN..!!! KEPADA PARA PENGUNJUNG DAN PARA BLOGER...MULAI SAAT INI BLOG TABLOID KONTRAS UNTUK SEMENTARA NON AKTIF....!!!! HARAP MAKLUM !!

0 komentar

Untuk sementara bagi para pengujung blog ini....berita seputar Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Garut dapat dilihat di http://swaranasionalpospriangan.blogspot.com

[...]
0 komentar

[...]
0 komentar

[...]

KOTA TASIK SEGERA MILIKI SEKDA BARU !!

0 komentar

Tasikmalaya,KONTRAS- Rumor pergantian jabatan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya yang saat ini masih dijabat Ir.H.Endang Suhendar,MS akhirnya bakal menjadi kenyataan. Bahkan jabtan Sekda yang menurut rencana di gulirkan wacana yang akan menduduki posisi jabatan orang nomer 3 di Kota Tasikmalaya adalah H.Idi S Hidayat (sekarang Kepala Dinas PU Kabupaten Tasikmalaya), rasanya isyu terebut ditepis Gubernur Jawa Barat H.Ahmad Heryawan.
Saat dimintai komentarnya tentang pergantian Sekda Kota Tasikmalaya oleh wartawan KONTRAS disela-sela acara Pelantikan Bupati Ciamis Senin (6/4) lalu di Gedung DPRD Kabupaten Ciamis, gubernur menjawab bahwa dirinya saat ini sedang menunggu surat dari Mendagri. “Insya Alloh dalam waktu tidak lama lagi Sekda Kota Tasik akan diganti oleh pak Tio”, ujar gubernur. Bahkan saat didesak wartawan bahwa calon sekda “tuntujkannya” itu disinyalir salah seorang simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “itu tidak benar pak Tio adalah seorang PNS bukan PKS”, ucapnya singkat sambil bergegas meninggalkan wartawan.
Pergantian Sekda Kota Tasikmalaya memang saat ini banyak pengamat yang menyesalkan sikap Walikota yang terlihat apatis dan tidak mau tahu. Padahal calon sekda yang didrop oleh Gubernur tersebut bukan kehendak Walikota dan DPRD Kota Tasikmalaya. Apalagi Tio Indra Setiadi mantan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat itu kurang dikenal oleh masyarakat kota Tasikmalaya pada umumnya.
“Apalagi pak Tio pernah mencalonkan Bupati Majalengka ketiku Pilkada lalu, walaupun tidak jadi tetapi sikap tegas walikota dan DPRD hendaknya mencari Sekda asli putra daerah yang mempunyai ikatan bathin yang sama dengan Walikotanya”, kata Pengamat dan Pemerhati Tasikmalaya Ir.Sukinta kepada KONTRAS Sabtu (11/4) malam lalu. Bahkan Sukinta menyesalkan apriori gubernur yang seharusnya dalam menunjuk calon sekda seharusnya lebih memperhatikan ke daerah, apalagi saat bekerja nanti mendampingi walikota harus sejalan dan searah, bagaimana nantinya menjalankan roda pemerintahan apabila masing-masing mereka kurang sepaham dan karena maisng-masing tentunya mempunyai karakter yang berbeda, jangan sampai kasus ketidak harmonisan yang dulu antara walikota dengan sekdanya kurang sejalan, ucapnya.
Antara estetika dan aturan harus dipisahkan, apalagi di erea otonomi daerah “top down” bukan lagi jadi ukuran tetapi sebaliknya “button up” harus menjadi tolak ukur, pungkasnya. (ton)

[...]

BERITA SEPUTAR KABUPATEN GARUT - Oleh : Gungun (Wartawan Garut)

0 komentar

Keuangan Harus Mampu Di Kelola
Oleh Aparatur Pemerintah Desa Dengan Baik
Garut, kontras
Terkait akan turunya dana bantuan untuk desa dan kelurahan. Badan pemberdayaan dan pemerintah desa (BPMD) pemda Garut menggelah pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelola keuangan desa tahun anggaran 2009.
Pelatihan yang diikuti seluruh bendahara desa dan kelurahan itu dibekali berbagai pengadmistrasian dari mulai pelaporan alokasi hingga pembuatan pertanggungjawaban pengeluaran. Disampaikan kepala BPMD Agus Salim, SH Msi, pelatihan para bendahara desa dan kelurahan ini sangat penting dilakukan, sehingga ketika anggaran diterima oleh masing-masing desa dan kelurahan dalam alokasi penggunaannya dapat di pertanggungjawabkan dengan administrasi yang jelas. Maka dibutuhkan keahlian bendaharayang memegang keuangan desa dan kelurahantersebut, dalam mencatat pengeluaran sesuai dengan aturanya. “Dana bantuan yang akan turun bukanlah bantuan hibah, sehingga alokasi penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Makannya, dibutuhkan keahlian aparatur desa dan kelurahan dalam pengadministrasiannya. Tugasnya memang berat, namun pemerintah daerah pun senan tiasa melakukan pengawasan dan pendampingan dalam teknisinya nanti,” ujarnya.
Demikian disampaikan kepala bidang Pemerintah Kepala Desa Drs H Wawan nurdin S.Sos, setiap dana yang dialokasikan dari APBD harus dipertanggungjawabkan. Maka penguna anggaran harus memberikan laporan-laporan sesuai aturan. Pemerintah daerah pun di tuntut pertanggungjawaban yang sama.sebab dana yang diterima merupakan bagian dari APBD, ia pun merasa bangga karana para bendahara desa teramat muda . hal ini diharapkan dapat menguasai pengadministrasian, sehingga dalam melaksanakan tugasnya nanti tidak menghadapi persoalan yang berarti. “Tolak ukur kinerja pemerintah daerah adala pemerintah desa, maka aparaturnya harus memiliki kemampuan yang bisa diandalkan. Dan ini merupakan tugas bersamas sehingga upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa harus ditingkatkan. Dan pelatihan ini merupakan bagian dari itu” tuturnya.
Sementara beberapa peserta mengakui, pelatihan pengelolaan keuanggan iini sangat bermanpaat untuk meniongkatkan kinerja desa. Selain dapat melakukan pengadministrasian yang baik, uang pun akan lebih terjaga sesuai mekanisme. (Gun)







Bupati Garut minta aparat kades jangan kecewakan masyarakat
Garut, kontras
Bupati garut, Aceng HM fikri Sag, meminta kepada para kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, harus mampu mengsinergiskan peran sebagi pemimpin dan aparat pemerintah yang baik. Disamping itu, jadikan jabatan yang disandang itu sebagai suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak dihadapan Aloh SWT. Demikian ungkapnya usai melantik 20 kepala desa dari 14 kecamatan, jumat gor wanaraja.
Pada kesempetan itu turut menyaksikan Muspida kab.garut dan jajarannya, anggota KPU kab. Garut, Muspida Kecamatan wanaraja dan jajarannya, serta tamu undangan lainnya. Ke-2033 kepala desa yang dilantik, masing masing adalalh Endang riana gumilar (Kades cinta rakyat kecamatan samarang , Basit Abdul Kodir ( kades cigedug kecamatan cigedug), Adar sudarman ( Kades talaga sari kecamatan banjarwangi), Komarudin (Kades cisitu Kecamatan malangbong), Ari Mara maruf (Kades haur kuning kecamatan cisompet), Agus Kusna ( Kades wanasari kecamatan wanaraja), Endan saepudin (kades sindang mekar kecamatan wanaraja), Iit sugiana (kades cipaganti kecamatan cisurupan), Azis sopian (Kades dungussiku kecamatan lewigoong), Dian ( Kades cinta asih kecamatan samarang), Engkoh (kades samarang kecamatan samarang), Ir. Dadang suryana (kades padamukti kecamatan pasir wangi), Enceng hardiana (kades cisompet kecamatan cisompet), Wahab jaenudi (kades panyindangan kecamatan cisomper), Dudu suherman (kades sukaratu kecamatan sucinaraja), Ali saepudin (kades Simpenkaler kecamatan balubur limbangan), Nono ( kades Hegarsari kecamatan kadunggora), Iya sahira (kades citangtu kecamatan pangatikan) dan Aris jaman ( kades padasuka kecamatan pasirwangi).
Pada kesempatann itu juga HM Fikri menginggatkan, saat ini masyarakat sudah semakin terbuka dalam mengkritis setiap kebijakan pemerintah. “Untuk itu, sayah menekan kan agar dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, saudara perlu menjalankan perinsip ketrbukaan”. Tandasnya. Selama ini, lanjut HM Fikri, masih sering terdapat keluhan bahkan tidak sedikit berujung aksi ketidak puasan kepada kepala desa, sebagai akibat dari kurang ketrbukaan. Dengan melaksanakan prinsip-perinsip keterbukaan, tambah HM Aceng Fikri, diharapkan akan menghilangkan atau paling tidak meminimalisir kecurigaan pihak lainkepada kepala desa. Sehingga pada gilirannya, para kepala desa akan tenang dan nyaman dalam bekerja. (Gun).







Maulid Nabi Muhamad SAW Menuju Momen Perubahan Good Governance
Bupati Garut, Aceng HM Fikri. S.Ag. Minggu lalu di Gedung Negara Pendopo Garut, menyatakan, kegiatan tasyakur Maulid Nabi Muhamad SAW1430 H ini dapat menjadi momen perubahan kearah yang lebih baik, terutama dikab,Garut.
Menurut bupati, salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintah yang baik (Good Governance) pihaknya kini tengah bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan telah dicanangkan “ Garut Bersih dari Korupsi “. Hal ini dimaksudkan agar setiap pejabat dan seluruh apratur tidak melakukan korupsi, serta dapat menjadi manusia yang amanah sebagai wujud tauladan Rasullulloh SAW.
Sementara itu dalam tausiyahnya, KH. Jujun Junaedi S.Ag, mendukung upaya pemerintah kab.Garut dibawah pimpinan Aceng HM Fikri dan Diki Candra. Jujun mengingatkan agar semua pihak dan apratur jangan sekali-kali mendekatkan kepada hal yang berbau korupsi karna tempat yang lebih hina bagi para koruptor adalah api neraka.
Peringatan Maulid Nabi Muhamad SAW seperti dituturkan Sekda Kab.Garut, Drs. H. Wowo Wibowo, M.Si, bersaman hari jadi Garut ke-197, bertujuan memelihara dan memupuk keimanan kepada Alloh SWT, serta menggugah kembali para pejabat , umumnya kaum muslimin untuk tetap bersikap dan berprilaku condong kepada Rasullullah SAW. (Gun).











Staf BPN Bantah Persulit Pemohon Sertifikat
Garut, kontras
Terkait berita garut pos edisi 200, yang memberitakan berbondong-bondongnya warga kekantor BPN atas buruknya pelayanan BPN terhadap warga, Agus hermadi (39) staf BPN yang namanya disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut, menyangkal telah mempersulit permohonan wargauntuk menurus sertifikat. Dalam hal ini sertifikat Ibu Khodizah, salah seorang warga karang pawaitan.
Berdasarkan keteranagn Agus Hermandi yang menemui GP dikantor informatika setda garut, dirinya yang memang mengurus sertifikat ibu khodijah, secara langsung, dirinya pun berjanji akan mengurus sertifikat secepat mungkin.
Namun setelah dirinya akan mengurus sertifikat ibu khodijah tersebut, oleh kepala Kantor BPN, Agus ditugaskan di Tin Ajudikasi di kecamatan Kersamanah selama 7 bulan, sehingga pekerjaan dikanto oleh agus dilimpahkan kepada rekan kerjanya, berinisial E yang masih sama sebagai staf pemberdayaan dikantor BPN Garut. Ternyata permohonan sertifikat ibu khodijah tersebut oleh E tidak diurus sehingga muncullah ketidak puasan ibu khodijahyang berujung kedatangan ibu khodijah kekantor BPN pada awal maret lalu.
Dalam keterangannya, Agus hanya mengaku mengurus permohonan ibu khodijah saja, tidak yang lainnya. Maka dari itu, dirinya merasa heran jika ada yang mengatakan keterlambatan ini terjadi kebeberapa orang, “Saya hanya mengurus permohonan Ibu Khodijah saja, kalau yang lainnya saya tidak tahu, saya juga tidak mengenal Cecep yang katanya berasal dari Tarogong.” Ujarnya. Akibat kasus ini, dirinya telah mendapatkan tguran langsung dari Kepala BPN, ia mendapat sangsi yang cukup keras dari kantor ia bekerja, dan unutk permohonan setifikat Ibu Khodijah, telah diurus kembali, yang kemungkinan akan selesai 3 bulan kedepan. (Gun).










PDAM GARUT Kembali Kecewakan Ratusan Pelanggan
Garut, kontras
Ratusan Pelanggan Perusahaan Dasar Air Minum (PDAM) khusunya dikelurahan jayawaras kecamatan tarogong kidul, kembali dibuat kecewa. Pasalnya, untuk kesekian kalinya p0asokan air kedaerah tersebut tidak lancar. Bahkan pada agai hari sekitar pukul 06.00 hingga 11.00WIB pasokan air dari PDAM nyaris tidak ada.
“Kalau dimusim kemarau terhambatnya pasokan air itu dapat dimaklumi, namun ini kan musim penghujan, hal ini jelas tidak rasional, terlebih dari pagi hari hingga menjelang waktu dhuhur air tersebut nyaris tidak ada,” ungkap asep warga perum jaya asri kelurahan Jayawaras.
Diterngkan Asep, selam dua bulan ini warga dibuat kecewaoleh pasokan air yang tidak lancar. Menurtnya, dengan kondisi ini pihak PDAM harus mempertanggungjawabkannya, karna ini merupakan wewenangnya. “Kami harap pihak PDAM lebih bisa menjamin pasokan air ini, karna kalu tidak jelas para pelangganyang akan mengalami kerugian,” ketusnya.
Diakui Asep, dirinya sudah beberapa kalli mengadukan dan menayakan kondisi ini kepada petugas PDAM dikantornya. Namun jawabannya, tetap tidak rasional dan memuaskan. Terlebih, kata Asep, setelah melaporkan kondisi tersebut, tidak ada satupun petugas PDAM yang mau peduli dan datang kelapangan untuk memperbaikinya.
Hal senada diungkapkan warga yang lain, Hendra Deni, selama dua bulan ini pasokan air kedaerahnya benar-benar menghawatirkan. Bagi man tidak, kata Hendra, pasokan air khususnya pada pagi menjelang siang hari , nyaris tidak ada. Air hanya ada di sore dan malam hari saja, itu pun sangat kecil sekali alirannya.
Menurutnya, jikakondisi seperti ini dibiarkan, maka para pelanggan PDAM akan mengalami kerugian. Pasalnya, mereka harus bayar air disetiap bulannya, sedangkan air yang dibutuhkan tidak ada dan saya sangat kecewa dengan kondisi saat ini, seolah-olah pihak PDAM tidak tau kondisi yang ada dilapangan, tandas Hendra.
Dengan kondisi seperti ini tambah hendra, seharusnya pihak PDAM segera memberikan penjelasan yang jelas dan real kepada warga. “Dulu waktu musim kemarau dapat dimaklumi, namun sekarang kan musim penghujan,” ungkapnya. (Gun).






Punya Kapabilitas, Kriteria Pengurus KONI
Garut, kontras
Tantangan cukup berat menanti KONI kab.Garut yaitu even bergengsi, porprov 2010. Bagaimana diajang ini dipertaruhkan gengsi dan prestise nama daerah dalam perebutan tempat terhormat. Dalam porprov dikarawang garut sukses masuk dalam jajaran 10 besar. Sebuah catatan yang cukup manis ditengah kerisis prestasi yang melandadunia olahraga kab.Garut.
Hal tersebut dirasakan pula oleh ketua umum KONI kab.Garut yang baru terpilih, H.Ato Hermanto. Di sela kesibukannya membuka kejuaraan renang Bupati Cup 2009, pengusaha dodol ini mengaku jika tantangan KONI kedepan cukup berat. “Kita punya tanggug jawab besar. Apalagi di Porprov mendatang minimal harus bisa mempertahnkan 10 besar yang dicapai pada proprov lalu. Situasi tentu saja berbeda, kita hanya memili waktu satu tahun untuk mempersiapkan diri” ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, perlu didukung kepenggurusan KONI yang solid. “Kami sedang mencari calon pengurus. Terpenting, memiliki kapabilitas dan kapasitas. KONI kedepan berbeda denagn sebelumnya. Kepengurusan harus di pegang oleh orang yang merakyat denag visi sehat dan mandiri. Insya Alloh, dengan organisasi yang sehat, KONI bisa menggali segenap potensi untuk kemajuan olahraga Kab.Garut.”katanya.
Ditegaskannya, sekitar pertengah paril ini sudah ada sosialisai unuk kepengurusan. “Kita bersama-sama memajukan dunia olahraga sesuai denag keinginan masyarakat,”imbuhnya.
Menaggapi peran aktif Wabub Dicky Chandra dalam olahraga, H.Ato menggaku gembira dan bangga. “Beliau masih sempat dan mau menjadi ketua PRSI Garut. Mudah-mudahan ini dapat memotivasi pejabat lainnya untuk menjadi bapak angkat cabang olahraga,” tuturnya. (Gun).












BLT dibagikan setelah pemilu legislatif
220.483 KK Tercatat Sebagai Penerima
Garut,kontras.
Sebanyak 220.483 KK penerima BLT di kab.Garut kini sedang diujike sabaran. Pasalnya, uang bantuan pemerintah bagi warga miskin, itu belum bisa dicairkan hinmggs akhir maret.
Namun PT pos Cabang Garut sudah memprediksi, bahwa uang BLT akan cair setelah pemilihan umum 2009. hal ini di ungkapkan wakil koordinator BLT Asep Nanang.
Menurut Asep, PT Pos bertindak sebagai juru bayar dalam program BLT. Sehingga dalm pencairannya lancar. Sedang kan pihaknya harus koordinasi dengan pemkab Garut, terutama soal kartu penerimaan BLT itu.
Sejauh ini dalam pencairan BLT masih dihadapkan dengan berbagai kendala, sehingga pencairan BLT mengalami keterlambatan, “Kalu tahun 2008 kantor pusat itu langsung memberikan datanya kepada klami tanpa harus diisi kembali. Kalau sekarang kami harus mengisinya, sehingga pembagian BLT mengalammi keterlambatan dan akan dibagikan setelah pemilu.” Terangnya.
Mengenai kapan pemabgian BLT, Asep memaparkan, kami masih menggodognya untuk menentukan waktu yang tepat, karna masih ada kendala di tataran teknis pencairan .
“Namun kita akan menggunakan surat keterangan yang dibuat desa atau kecamatan mengenai surat keterangan, yang menerangkan bahwea yang bersangkutan itu benar benar_benar penerima BLT pada tahun 2008,”
Penerima BLt tahun ini berkurang 54 KK dari tahu 2008,” kalu tahun dulu sebanyak 220.537 KK, sedangkan sekarang seabanyak 220.483 KK yang terbesar di Kab,Garut,” ungkap wakil koordinator BLT PT Pos Cabang Garut,.( Gun)

[...]

REFORMASI BIROKRASI DI GARUT JANGAN DIMAKNAI ARTI SEMPIT !!!

0 komentar

Garut, KONTRAS- Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Drs. H. Wowo Wibowo, M.Si, mengingatkan semua pihak agar mendukung upaya Pemkab Garut dalam reformasi birokrasi di tubuh Pemkab Garut. Meski demikian, reformasi birokrasi tidak dimaknai secara sempit.
Hal itu diungkapkan nya di hadapan dua anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, Toto Iskandar dan Enjang Tedi, di Ruang Pamengkang Pendopo Garut, Selasa (24/3) lalu yang dihadiri para asisten dan kepala SOPD. Menurutnya, pemaknaan birokrasi tidak bisa diartikan hanya sebagai restrukturisasi dan reposisi.
Restrukturisasi, tambah Wowo, telah dilaksanakan seiring berlakunya PP nomor 41 tahun 2007 dan ditindaklanjuti dengan Perda nomor 22 s.d. 27 tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat daerah. Sedangkan reposisi, sesuai dengan Perda tersebut telah dilaksanakan mutasi, rotasi dan promosi pegawai untuk menduduki beberapa jabatan strukturan di beberapa Eselon.
Disebutkan, reformasi birokrasi lebih utama ditujukan bagi pelayanan kepada masyarakat. Sehingga mental yang selama ini hanya ingin dilayani, seharusnya di ubah menjadi yang melayani.
Kunjungan dua anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, merupakan kunjungan reses I masa sidang tahun 2009, sebagai upaya menerima aspirasi dari SOPD berkaitan dengan pembangunan di kabupaten Garut. (Gun)

[...]

BERITA SEKILAS KOTA BANJAR :

0 komentar

WARGA PENDATANG MULAI BERDATANGAN KE BANJAR

BANJAR,KONTRAS-Walikota Banjar dr. H. Herman Sutrisno, MM. sudah memprediksi jumlah warga Kota Banjar yang tak memiliki KTP akan tinggi. Menurutnya warga yang tak memiliki KTP itu adalah warga pendatang. "Dengan pesatnya pembangunan Banjar arus urbanisasi tinggi. Kemungkinan yang tak memiliki KTP itu warga," katanya
Dia tak memungkiri Kota Banjar yang maju pesat membuat orang tertarik untuk mengadu nasib di Banjar. Hal ini akan berdampak pada permasalahan penduduk.
"Dari laporan staf saya ada beberapa desa dan kelurahna yang menjadi pusat para urban," katanya. Daerah itu adalah Hegarsari, Pataruman, Raharja, Mekarharja, Banjar, Karangpanimbal dan Mekarsari.
"Saya sudah menyiapkan perwalkot yang mengatur warga baru. Bagi pendatang tak akan langsung mendapat KTP sebelum tinggal selama 6 bulan. Mereka akan diberi KTP sementara dulu," katanya. (Yudi)
TERMINAL BANJAR AMAN DARI KEJAHATAN
BANJAR KONTRAS,- Operasi penertiban premanisme yang gencar digelar Polresta Banjar, tak berpengaruh pada aktivitas warga terminal Banjar.
Aktivitas pelayanan publik di terminal tetap berjalan normal seperti biasanya. "Operasi premanisme tak begitu banyak berpengaruh," kata Ketua Keluarga Besar Terminal Banjar (KBTB) Ujang Supiana Bachyan kepada kontras beberapa waktu lalu..
Berbeda dengan terminal di kotabesar seperti Bandung dan Jakarta, terminal Banjar selama ini tidak pernah ada orang yang berbuat onar. "Sejak terminal ini dioperasikan tahun 1992, kami belum pernah mendengar ada warga yang berbuat onar, apalagi memalak," katanya.
Menurut Ujang, terminal Banjar steril dari penjahat. Hal ini kata Ujang karena jika ada orang asing yang bergabung atau masuk dengan akan diawasi.
Ujang mengatakan, dia tidak menutup mata terhadap kemungkinan ada orang atau oknum warga terminal yang berbuat onar. "Tapi saya rasa tidak bisa digeneralisir, kehidupan di terminal memang keras, namun kami juga manusia biasa yang memiliki perasaan," jelasnya
Oleh karena itu stigma terminal adalah kawasan yang penuh dengan kekerasan salah besar, justru kata Ujang di terminal terjalin keakraban, kerukunan dan rasa saling menghormati.
Ujang mendukung langkah aparat yang bertindak sesuai koridor hukum dalam menertibkan para preman dan oknum yang kerap membuat resah di tengah masyarakat.(PEPI)

[...]
0 komentar

[...]

BUPATI GARUT "UNDANG" KPK DATANG KEMBALI

0 komentar

Garut,KONTRAS-Sejak Bupati Garut terpilih Aceng HM Fikri dan wakil Bupati Dicky Chandra dilantik pada 23 Januari 2009 lalu, dirinya berjanji akan mengembalikan citra kabupaten Garut dengan pemerintahan yang bersih, nyaman dan menjadi kabupaten yang mampu bersaing dengan kabupaten lainnya yang ada di Jawa Barat.
Dalam wawancara Khusus dengan wartawan KONTRAS di pendopo, beberapa waktu lalu, Bupati Aceng HM Fikri menyadari beban yang dihadapinya cukup berat. Carut-marutnya pemerintahan kabupaten Garut akibat gejolak politik yang lumayan panas sebelumnya, sehingga berujung pada persoalan hukum, tentunya pemerintahan yang dipimpin saat ini, mesti dilakukan penataan ulang dan pembenahan birokrasi yang lebih solid.
“Saya pikir semua pihak sepakat, saatnya menatap ke depan membangun kabupaten Garut yang lebih maju. Mari kita lupakan masa lalu, kini kita bersama-sama menyingsingkan lengan melangkah pasti benahi kabupaten Garut,” ungkapnya.
Upaya mengembalikan pemerintahan yang bersih ternyata tidak main-main, belum lama ini Bupati Aceng HM Fikri mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus dicanangkannya kabupaten Garut bersih dari korupsi. Selain itu, Bupati pun akan melakukan revitalisasi dan reorientasi birokrasi di tubuh Pemkab Garut. Yakni melakukan restrukturisasi untuk menciptakan birokrasi yang tertuju pada satu arah.
“Dalam waktu dekat ini saya akan melakukan restrukturisasi birokrasi, ini merupakan agenda seratus hari pemerintahan saya. Tentunya, restrukturisasi sesuai aturan yang berlaku. Yang pasti dilakukan secara terbuka, sehingga prosesnya dapat disaksikan semua pihak,” janjinya.
Selain itu, lanjut bupati, pihaknya tengah sibuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang cukup krusial, seperti soal tunjangan kerja kontrak, tunjangan guru dan pengembalian uang nasabah PD BPR yang dilikuidasi Bank Indonesia.
Disebutkan pula, kepemimpinan dirinya bersama Wakil Bupati Garut Rd.Dicky Chandra sama sekali tidak merasa canggung, kendati berangkatnya dari persoalan bukan utusan partai politik, justru dirasakan sangat nyaman, tatkala dapat berperan bersama-sama legislatif yang merupakan bagian pemerintahan kabupaten Garut. Demikian pula dengan - bupatinya, Aceng merasa berangkatnya memiliki satu kesepahaman dari masing-masing pribadinya, sehingga ia dan Dicky Chandra dapat berbagi peran sesuai tugasnya masing-masing. “Saya memberi kewenangan penuh terhadap Dicky Chandra sesuai tugas pokok wakil bupati, yakni menangani kepariwisataan, budaya, kepemudaan, olahraga, dan pengembangan peran perempuan dalam pembangunan,” terangnya.
Menyinggung peran media di Kabupaten Garut, Aceng mengakui dari awal berangkatnya mencalonkan bupati, media sangat besar memberikan konstribusi terhadapnya. Namun, media pun diharapkan peran sosial kontrolnya tidak menimbulakan disharmonisasi. Media kadang dapat membesarkan seseorang, juga mengecilkan seseorang. Peristiwa yang menimpa keterpurukan Kabupaten Garut kemarin sehingga diketahui secara nasional, tidak lepas dari peran media itu sendiri. “Saya mengharapkan dalam pemerintahan saya, mari kita bersama-sama membangun kabupaten Garut dan memberikan wangi kembali keluar. Sekiranya, berita-berita yang dapat menimbulkan disharmoni, kawan-kawan media lebih menyaring. Sebab, baik buruknya kabupaten Garut tentunya kita memiliki tanggung jawab,” pungkas bupati.(Gun)

[...]

"Warga Jatiwaras Kab.Tasik mengeluh potongan konversi gas" CAMAT DAN KADES DIDUGA LAKUKAN PUNGLI

0 komentar

KONTRAS, TASIKMALAYA,- Program konvensi gas yang digalakan pemerintah SBY JK sebagai wujud dari kelangkaan minyak tanah yang telah digulirkan beberapa bulan lalu, ternyata dalam pelaksanaannya dilapangan selalu menimbulkan masalah terutama dalam penyaluranya masyarakat dibebani alias dipungut bayaran untuk menerima kompor dan tabung gas elpigi. Seperti yang terjadi di daerah Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, warga didaerah tersebut dipungut Rp.10 ribu.
Dari pantauan wartawan KONTRAS dilapangan menyebutkan beberapa warga di Kecamatan tersebut hampir seluruh desa mengeluhkan akan pungutan yang konon diduga dikoordinir Kepala Desa atas perintah Kepala Kecamatan setempat. “Kami selaku warga menurut saja atas permintaan desa, walaupun besarnya Rp.10 ribu alasan katanya untuk mengganti biaya transport”, ujar seorang bapak warga desa papayan Kec.Jatiwaras kepada KONTRAS yang tidak mau menyebutkan namanya. Uniknya lagi biaya transportasi dan pendistribusian gas serta pungutan tersebut didaerah ini dituangkan dalam aturan PERDES (Peraturan Desa) walaupun sebetulnya dari beberpa warga yang ditemui wartawan merasa keberatan.
Kepala Desa Papayan- Undang Ketua Assosiasi Kepala Desa Kec.Jatiwaras kepada KONTRAS Sabtu (28/3) dikantornya mengakui adanya pungutan tersebut. Menuru Undang, pungutan tersebut untuk biaya transportasi karena wilayah penyaluran ke masing-masing RT/RW sangat jauh dan keputusan tersebut kami sudah melalui mekanisme dengan diadakannya musyawarah dengan warga masyarakat yang bertempat di kantor desa, akhirnya disepakati Rp.10.000,-/KK.
Menurut sumber KONTRAS lainnya yang layak dipercaya menjelaskan bahwa pungutan tadi serempak dilakukan diseluruh desa se wilayah Kec.Jatiwaras , namun Ketua Assosiasi Kepala Desa menampik hal tersebut bahwa dirinya tidak mengetahui berapa biaya yang ditentukan masing-masing desa, karena saya tidak bisa interfensi ke desa lain, namun berdasarkan rapat para kepala desa yang bertempat di kecamatan memutuskan untuk biaya pendistribusian gas diserahkan kepada masing-masing kepala desa, jelas Undang.
Sementara itu Camat Jatiwaras Ii yang dihubungi KONTRAS melalui telepon genggamnya menerangkan, bahwa dirinya selaku Kepala Kecamatan Jatiwaras rasanya tidak pernah memerintahkan para kepala desa untuk memungut biaya tersebut dan masalah pungutan ini, bahkan kasus ini sedang ditangani pihak Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, jadi supaya lebih jelas silahkan tanyakan kepada Kejaksaan, terang Camat.
Kajari Tasikmalaya Khaerul saat ditemui KONTRAS Jumat (27/3) dikantornya sedang tidak berada ditempat. Namun menurut salah seorang staf Kejaksaan menjelaskan memang pihak Kejaksaan belum memanggil atau memeriksa tentang pungutan biaya gas tersebut karena saat itu sedang terjadi pelimpahan wewenang antara KEJARI Kota dan Kabupaten. “Beda lagi dengan masalah pemotongan BLT(Bantuan Langsung Tunai-red) , pihak Kejaksaan ketika itu telah memeriksa dan memanggil para kepada kepala desa di wilayah Kec.Jatiwaras dan hasil dari pemeriksaan terdapat alasan pemotongan terjadi karena untuk menghindari kecemburuan dari masyarakat yang tidak mendapatkan BLT, itupun atas dasar musyawarah” jelas Staff Kejaksaan tadi. (Rick)

[...]

Pernyataan kontroversial Bupati Tasikmalaya "berbuntut" PELECEHAN TERHADAP MEDIA DAN JURNALIS

0 komentar

Tasikmalaya,KONTRAS- Pernyataan kontrovesial yang diucapkan Bupati Tasikmalaya Drs.H.T.Farhanul Hakim,M.Pd saat memberikan jawaban terhadap para Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Exekutive Mahasiswa (BEM) dan HMI di gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya Selasa (31/3) lalu dimana mahasiswa menuntut mantan Kadisdik Drs.H.AK untuk di non aktif kan sebagai Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya ternyata dianggap dingin oleh orang nomer satu di Kabupaten Tasikmalaya itu. “Masalah status hukum Drs.H.AK rasanya sudah tidak perlu dipersoalkan, karena sampai saat ini saya belum menerima ketetapan hukum pasti baik dari Polda maupun Kajari, dan semua saksi telah dimintai keterangannya oleh Polisi dan kejaksaan termasuk para kepala sekolah penerima DAK tahun 2007, hasilnya tidak ada masalah”, terang bupati.
Namun saat didesak salah seorang Mahasiswa tentang keterangan Kajari Tasikmalaya yang ramai di media cetak telah menetapkan Drs.HK resmi jadi tersangka, Bupati Tatang sendiri malah membalas dengan senyuman. “perlu anda ketahui bahwa ketetapan hukum bagi tersangka tidak sah bukan karena isyu yang berkembang di media, Koran itu hanya multi tafsir saja yang benar kejaksaan yang menentukan”, ujar bupati dengan nada enteng.
Pernyataan “multi tafsir” yang ditujukan kepada media dalam hal ini wartawan ternyata membuat prihatin sejumlah kalangan pers dan organisasi profesi jurnalis di Tasikmalaya. “Wartawan itu menulis berdasarkan data dan fakta dari nara sumber, apalagi ini yang komentarnya Kepala Kejaksaan Negeri yang notabene seorang pejabat, tidak mungkin seorang Kajari memeberikan keterangan bohong kepada wartawan tentang status mantan kadisdik Drs.H.AK dalam dugaan korupsi pada proyek DAK tahun 2007 bidang pendidikan”, kata Ketua Solidaritas Wartawan Tasikmalaya (SOKWAT) Tono Efendi kepada KONTRAS di kantornya.
Pernyataan multi tafsir yang dilontarkan bupati, menurut Ketua SOKWAT telah melukai hati para kuli tinta. “pernyataan bupati seolah melecehkan tugas dan profesi jurnalis dimana anggapan beliau mungkin wartawan itu selalu memutar balik fakta, dan ketetapan hukum yang dikemukakan Kajari itu bukan isyu media tapi itu realita yang ada, dan ini perlu disikapi, bukan merendahkan profesi wartawan yang telah menulis dengan data dan sumber yang sudah jelas”, tambahnya.
“Ngga mungkinlah Pak Kajari mengeluarkan statement di media dengan pernyataan bohong, mau dikemanakan citra Kejaksaan kalau begitu, karena kasus ini sudah dalam tahap penyidikan bukan penyelidikan lagi, ya mungkin itu bisa saja ucapan politis beliau”, kata salah seorang staf Kejaksaan kepada Kontras. (Bud/sep)

[...]

BISNIS SEX DI JALAN NGAMPLANG GARUT BERKEDOK TUKAN BAKAR JAGUNG....PEMKAB GARUT TUTUP MATA !!

0 komentar

JAGUNG BAKAR DI NGAMPLANG DIBAYANGI “BISNIS SEX” PEMKAB GARUT TUTUP MATA

GARUT, KONTRAS.- Masyarakat Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu Garut Jawa Barat, minta ke pihak kantor Disparbud Garut, mengharapkan secepatnya, agar memeriksa dan mengecek secara langsung akhir-akhir ini munculnya dugaan keras dan maraknya para penjual jagung di wilayah sekitar lokasi ngamplang menyewakan kamar dibawah tanah, tanpa ijin kantor Pemkab setempat.
Hasil pantauan Wartawan Tabloid KONTRAS di lokasi Ngamplang baru-baru ini, berderetnya kamar dibawah tanah tersebut, nampaknya dibangun dengan permenen. Dan terlihat pula diluar kamar kamar tersebut dibangun sebuah sumur , yang menurut informasi, untuk bebersih.Memang tidak terlihat dengan jelas, apabila kita hanya sepintas lalu melihat. Sebab yang diduga bangunan kamar-kamar tersebut sangat rapih. Sehinggga rata-rata para penjual jagung dikiri-kanan jalan yang akan masuk kelokasi Ngamplang, kebanyakan membuat kamar dibawah tanah.
Tidak heran. Setiap harinya lokasi tersebut selalu dibanjiri para pemuda-pemudi yang lagi memadu cinta, sambil makan jagung bakar dan rebus.Bahkan tidak sedikit pula, para orang tua. Terlebih pada hari sabtu malam minggu. Dilokasi itu menjadi lautan manusia. Baik kendaraan roda empat dan dua,tampak berjajar ditempat itu hingga larut malam. Biasanya apabila hari masih sore, mereka bergerombol ngobrol sambil makan jagung rebus. Didukung lagi, ditempat tersebut, situasinya yang gelap remang-remang. Sehingga sangat asyik mereka berdua-duaan memadu di tempat itu. Malahan menjadi betah, hingga berlarut malam. Mungkin juga sampai pagi hari berada disitu.Namun ada pula dan terlihat tidak sedikit, kalau sudah larut malam, mereka sudah masuk kamar yang sebelumnya sengaja memang sudah dipesan. Tetapi ada juga yang pergunakan kamar-kamar tersebut, sifatnya hanya sebentar saja (nyeukeudeung – bahasa sunda-Red).
Sementara tindakan dari pihak Pemerintahan Kecamatan Cilawu, sampai detik ini Nampak belum ada. Dengan demikiam, mereka sangat leluasa mengadakan kegiatan tersebut setiap hari dan malam hari. –“Kalau malem mingguan, jelas, kegiatan mereka dilokasi tersebut sampai subuh”. Kata seorang warga Ngamplang kepada Wartawan KONTRAS. Yang jelas menurut keterangan, kegiatan itu sangat mengganggu lingkungan. Terlebih para pemuda yang masih menuntut ilmu dimeja belajar, mereka akan punya pemikiran dan muncul terjadinya pergaulan bebas diantara teman-teman mereka. Baik teman didalam sekolahan, maupun diluar sekolah. Sementara saat ini para orang tua disekitar wilayah itu merasa resah dan merasa kebingungan. Mereka bertanya-tanya, harus kemana mereka mengadukannya permasalahan yang menyangkut dengan perbuatan sama sekali tidak terpuji itu. Walaupun bagaimana, mereka akan dirasuki budaya coba-mencoba, ingin tau dan ingin merasakan. Makanya mereka harus dilakukan pencegahan sejak dini. Dan kegiatan sex bebas dilokasi Ngamplang tersebut, harus dibasmi sampai keakar-akarnya. Harus diupayakan jangan sampai tumbuh lagi. Yang pada gilirannya, masyarakat sekitar lokasi Ngampalng sangat berharap, agar pihak Pemkab Garut, segera melakukan penertiban secara besar-besaran. Hal tersebut jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Jelas, dampaknya sangat jurang baik. Bukan saja hanya untuk warga sekitar lokasi, namun juga pihak Pemkab Garut kemungkinan besar, terkena imbasnya.
Secara terpisah menurut sejumlah masyarakat Desa Ngamplang Cilawu Garut, saat dihubungi Wartawan KONTRAS baru-baru ini, sangat mendukung, kalau memang pihak Pemkab akan melakukan razia atau penertiban besar-besaran terhadap dugaan, saat ini lokasi sekitar Ngamplang , dijadikan lokasi dan tempat kegiatan sex bebas. Karena sekitar lokasi tersebut, masyarakatnya masih termasuk Agamis. Menjawab Pertanyaan Wartawan, tersiarnya kegiatan tidak terpuji itu, katanya sudah sejak lama. Hanya saja masyarakat disana, merasa bingung. Kemana mereka harus mengadu. Masyarakat disana, lanjut sumber yang layak dipercaya di wilayah Kecamatan Cilawu, mereka belum pernah melihat pihak petugas dari Kecamatan Cilawu maupun yang langsung datang dari Kabupaten Garut, melihat dari dekat adanya dugaan kegiatan sex bebas dilokasi itu. Sehingga, pihak Pemkab diduga adanya sekongkolan dengan pihak pengusaha penjual jagung di wilayah sepanjang jalan Ngamplang tersebut. Sekaligus ikut bermain dalam menyewakan kamar. Apa memang ada upeti setiap bulannya ke pihak penertib di Pemkab Garut?. Diakuinya, Tampaknya kios- kios disepanjang jalan di Ngamplang itu tersebut, bukan hanya sekedar menjual jagung bakar dan rebus, tapi sudah menyangkut penyewaan kamar liar sekaligus tidak ada ijinnya. Ketika ditanyakan mengenai hal harga sewa kamar per-sekali pakai menurut keterangan, bervariasi. Untuk hari biasa menurut kabar kabar sebesar Rp 75.000,-. Tetapi apabila hari-hari libur, mencapai Rp 200.000,-.Malahan menurut keterangan yang diperoleh, terkadang terlihat dilokasi komplek Ngamplang itu ada beberapa pasang siswa sekolah tingkat atas, mengenakan pakaian seragam yang berada di lokasi sekitar itu, saat itu menurut keterangan yang dihimpun, pas pada jam-jam pelajaran. Berada dilokasi itu tentunya sudah muncul suara negatif , bagi mereka yang melihatnya. Hal itu perlunya antisipasi dari pihak sekolah maupun orang tuanya. Masalahnya sangat dikhawatirkan sampai terus terjadi berkelanjutan. Sedangkan mereka terlihat masih duduk dibangku sekolah.
(Djoko)

[...]
0 komentar

[...]
0 komentar

[...]

NADIA GADIS CILIK BERBAKAT "BAKAL" HARUMKAN KOTA TASIKMALAYA

0 komentar

Tasikmalaya,KONTRAS- Model cilik berbakat asal Kota Tasikmalaya ini memang terbilang masih kanak-kanak, namun gaya lenggak-lenggoknya di atas panggung sudah tidak diragukan lagi bagaikan model-model dewasa pada umumnya. Nadia Khoirunnisa putri pertama pasangan Ny.Nurhayati dan Dadan ini ternyata baru mengenyam pendidikan di playgroup “Raihan”. Berbicara masalah prestasi, Gadis cilik berparas ayu dan imut kelahiran Bandung 12 Desember 2004 ini ternyata memiliki segudang prestasi, diantaranya menjadi langganan jura Lomba mewarnai se-priangan timur, Juara III Pemilihan Model Favorit, Juara Favorit pemilihan model cool and cute se Jawa Barat, Juara model berbakat I model chaki club, Juara III Pemilihan model casual trendy se- Jawa Barat, bahkan gadis lucu yang memiliki panggilan kecilnya “ia” ini sempat syuting sinetron berjudul “Menggapai Mimpi” produksi PJTV Bandung beberapa waktu lalu.
Kepada KONTRAS gadis cilik berbakat ini mempunya ambisi dan cita-cita tinggi. “Aku ingin jadi dokter kalau besar nanti”, kata peraih Juara II Nutrilone dalam ajang Lomba Model yang diadakan di Yogya Dept Store Tasikmalaya ini.
Melihat beberapa prestasi gadis cilik ini yang sering mewakili Kota Tasikmalaya, rasanya bakatnya ini selayaknya mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Tasikmalaya khususnya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Menurut Ny Nurhayati sang ibu mengaku bahagia sekaligus bangga akan bakat yang dimiliki putrinya. “Nadia walau agak sedikit manja tetapi anaknya cerdas bahkan setelah bergabung dan ikut les vocal di dennis modeling, bakat nyanyinya pun sudah memperlihatkan kemajuan disamping model yang digelutinya”, katanya. Bahkan pada tanggal 15 April mendatang, gadis balita ini akan mengikuti ajang semi final lomba model cilik se Jawa Barat di Mayasari Plaza Tasikmalaya. “Mudah-mudahan pada event ini ia meraih prestasi yang terbaik, karena apabila jadi juara pemenang lomba model ini akan diboyong ke Jakarta untuk mengikuti beberapa kontrak iklan dan sinetron”, pungkasnya mengakhiri pembicaraannya dengan KONTRAS dirumahnya Jl. Sukalaya Barat No. 63 A Kota Tasikmalaya. (Dedi)

[...]
0 komentar

[...]

RIBUAN MASSA PDP “MEMADATI” JALAN KOTA TASIKMALAYA

0 komentar

Tasikmalaya-KONTRAS, Selama massa kampanye Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) khususnya di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) Kota dan Kabupaten Tasikmalaya selalu menyita perhatian. Di Kota Tasikmalaya misalnya, saat kampanye putaran terakhir partai pecahan PDI-P itu Kamis (2/4) lalu, masyarakat “Kota santri” sempat tak menyangka dan dibuat terkagum-kagum melihat partai baru yang mampu menyedot ribuan massa yang memadati lapangan Kecamatan Bungursari Indihian Kota Tasikmalaya. “Saya tidak menyangka PDP sebagai partai yang baru lahir massanya begitu banyak hingga menyemut memacetkan arus lalu lintas disepanjang jalur Kota Tasikmalaya”, kata Dedi Firman warga Cipedes Kota Tasikmalaya yang menjadi saksi saat itu.
Bahkan sentuhan-sentuhan aksi simpatik para caleg PDP didaerah pemilihannya sering dipraktekan melaui kegiatan social, maka tak heran kini mulai berkembang kesan kepada masyarakat Tasikmalaya bahwa caleg-caleg PDP layak untuk dipilih. “PDP sebagai partai baru pilihan rakyat untuk wilayah Kota Tasikmalaya makin optimis meraih 20 % suara atau 8 kursi di parlemen Kota, ini dibuktikan dengan sentuhan kami kepada rakyat yang selalu welcome apalagi didukung masing-masing caleg-nya yang memiliki kantung suara cukup banyak didaerah pemilihannya”, ujar Dani Safari Efendi selaku Kuasa Hukum dan Advokasi PDP Kota Tasikmalaya kepada KONTRAS.
Bahkan masih kata Caleg PDP dapil I Tawang Cihideung itu mengaku puas dan bangga akan sambutan masyarakat Kota Tasikmalaya yang menurutnya dilluar dugaan mampu meraih simpatik luar biasa dari rakyat. “Insya Alloh sebagai partai yang begitu peduli terhadap harapan dan keinginan rakyat, wakil-wakil PDP nanti di DPRD akan selalu komitmen aspirasi dan akan menjadi contoh sebagai partai politik yang caleg-calegnya bersih, jujur dan tegas sesuai keinginan dan harapan rakyat tentunya”, ungkap Caleg PDP ini yang sudah tak sing lagi bagi warga Kota Tasikmalaya. (ton)

[...]

Aksi demo HMI menuntut Kepala BKPLD yang kini menjadi tersangka kasus DAK 2007 di non-aktifkan "BUPATI TASIKMALAYA SEMPAT KABUR DAN DIKEJAR MAHASISWA

0 komentar

Tasikmalaya,KONTRAS- Aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Tasikmalaya selasa (31/3) kemarin sempat terjadi aksi pencegatan mobil dinas Bupati Tasikmalaya yang dikhawatirkan mahasiswa kabur lewat pintu belakang gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Aksi Demo yang di iukuti oleh puluhan massa HMI itu menuntut agar tersangka kasus DAK 2007 bidang pendidikan Drs.H.Abdul Qodir.M.Pd mantan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Tasikmalaya yang kini menjabat Kepala BKPLD untuk di non aktifkan dari jabatannya.
Aksi demo yang dikawal pasukan Dalmas dari Polresta Tasikmalaya itu sempat diwarnai aksi kejar-kejaran oleh pendemo terhadap mobil dinas Bupati. Namun beberapa saat kemudian Bupati Tasikmalaya Drs.H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd yang di dampingi Ketua DPRD Kab.Tasikmalaya U.Ruzhanul Ulum,SE itu akhirnya bersedia menerima HMI dihalaman Gedung DPRD.
Dalam keterangannya Bupati Tatang menjelaskan bahwa kasus DAK 2007 yang di isyukan mantan Kadisdik yang kini menjabat Kepala BKPLD sebetulnya sudah tidak ada masalah, bahkan Tatang meyakinkan bahwa pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat hingga belum menetapkan Drs.h.AK sebagai tersangka. “Kami sampai saat ini belum menerima ketetapan dari pihak Mapolda Jabar bahwa H.Abdul Kodir ditetapkan jadi tersangka, itu hanya isyu saja yang dihembuskan media, bahkan beberapa kepala sekolah telah diperiksa dan hasilnya pun tidak ada penyelewengan dana bantuan pendidikan DAK tahun 2007”, kata bupati yang disambut cemoohan para pendemo.
Bahkan Bupati berjanji seandainya Drs.H.AK ditetapkan jadi tersangka, pihaknya akan mennon aktifkan yang bersangkutan. “Negara kita Negara hukum, tidak ada yang kebal hukum, tanpa diminta HMI-pun apabila yang bersangkutan memang ditetapkan jadi tersangka saya akan menon aktifkan bawahan saya”, janjinya.
Keterangan Bupati Tasikmalaya tersebut tentunya membuat sebagian mahasiswa kecewa, karena beberapa hari lalu pihak Kejaksaan Negeri Tasikmalaya melalui Kepala Kejaksaan Khaerul telah menetapkan mantan Kadisdik Drs.H.AK menjadi tersangka, dan ini telah dilansir beberapa media cetak local maupun nasional ketika itu. “Bupati Tatang seolah membela anakj buahnya yang jelas telah ditetapkan tersangka oleh Kajari Tasikmalaya, masa statement Kajari di media bohong, ini pasti ada permainan”, ujar salah seorang penedemo kepada KONTRAS dengan nada kecewa. (ton)

[...]

PLN UPJ TASIKMALAYA "KEMBALI" KECEWAKAN KONSUMEN

1 komentar

TASIKMALAYA, KONTRAS- Masyarakat umumnya di kota Tasikmalaya, yang menjadi konsumen PLN UPJ kota Tasikmalaya banyak yang menjerit minta tolong, namun mereka tidak pernah ada yang menanggapi, tak terkecuali pihak PLN.
Justru yang terjadi selama ini adalah pengumuman rutin melalui media lokal bahwa jika konsumen telat membayar rekening listrik sesuai dengan jadwal yang sudah ditegaskan maka pihak PLN akan melakukan pemutusan secara paksa.
Sebut saja Ny. Ani Sugiarti akibat nunggak rekening listrik dari bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2008 dengan total rekening senilai Rp. 330 ribu aliran listrinya diputus rampung.
Akan tetapi, pada pertengahan bulan Oktober 2008 tahun lalu, tunggakan bulan Juli hingga Oktober konsumen melunasi tunggakan beserta bayar BP (Biaya Pemasangan) dan UJL (Uang Jaminan Langganan) yang total keseluruhannya sebesar Rp. 330 ribu. Pada saat itu pula, KWH dipasang oleh pihak PLN.
Namun, sangat disesalkan sampai saat ini struk bukti pembayaran PLN belum juga keluar, padahal bagi konsumen struk bukti pembayaran dari PLN sangat penting, dan seharusnya keluar saat itu juga karena stransaksi pembayaran sudah dilakukan.
Untuk lebih jelasnya, konsumen mencoba menanyakan pada pihak PLN. Akan tetapi, jawaban yang diterima konsumen dari pihak PLN cukup menyakitkan. Pasalnya, konsumen harus membayar lagi uang senilai Rp. 600 ribu, dengan alasan data-data di komputer sudah tidak ada.
Jelas ini merupakan pukulan berat dan menyakitkan bagi konsumen, Sebagaimana dikatakannya, ini sepertinya merupakan pemerasan yang sangat signifikan dan terkesan mafia terselubung.
Menanggapi hal tersebut Sekjen Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Sukapura Dani Safari, mengatakan, dirinya banyak mendengar dari para konsumen bahwa PLN sekarang ini lebih fokus bagaimana supaya mendapatkan untung yang sebesar-besarnmya tapi soal penderitaan yang diderita oleh para konsumen tidak pernah ditolelir.
Buktinya, ketika para konsumen melakukan perlawanan terhadap pihak PLN, konsumen selalu dihadapkan dengan pihak aparat hukum, bahwa ini seolah-olah konsumen sudah melakukan tindakan yang salah dengan alasan melanggar hukum. Padahal, ini baru sebatas delik umum bukan delik aduan, itulah alasannya mengapa pihak PLN merangkul kerjasama pihak aparat hukum. Agar pihak PLN dapat mengambil tindakan tegas kepada konsumen, jelas Dani
Yang lebih brutal lagi pihak PLN selalu beralasan bahwa kekuatan daya mesin yang ada saat sekarang ini sangat kurang, sehingga untuk mengurangi beban selalu kenapa ini selalu konsumen yang dibebankan atau dikorbankan oleh pihak PLN.
Sebagai contoh, selain kasus diatas, PLN juga sudah banyak merugikan konsumen dengan cara mereka melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dari kasus ini, berapa ratus juta dan berapa milyar banyak uang konsumen masuk ke PLN, tegas Dani yang terbilang vokal ini. (Rick/bud)

[...]

Oknum Staff UPTD Dinas Pendidikan kembali bikin "ulah" : POLISI TASIK SIAP JEMPUT PAKSA !!

0 komentar

Tasikmalaya KONTRAS,- Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh oknum staf UPTD Pendidikan Kec.Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Ny.NN akhirnya ditangani oleh pihak Polresta Tasikmalaya. Seperti yang diberitakan KONTRAS sebelumnya, orang tua dari atlet Volly Ball Nurul yang juga staff di bagian Setda Pemkab Tasikmalaya itu dilaporkan korbannya Ny.Yati Kustiati dan korban penipuan lainnya Aan Warga Burujul Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya.
Berdasarkan surat pengaduan kepolisian dengan No Pol. : B/319/2/2009/SPK tanggal 17 Februari 2009, kedua korban penipuan tadi meminta agar Ny.NN untuk mengembalikan titipan uang sebesar 18.400.000,-. Dalam perjanjian tersebut seharusnya Ny.NN melakukan pembayaran pada akhir jatuh tempo (15 September 2008 ), namun Ny.NN selalu berkelit dengan menumbar janji-janjinya. Akhirnya kedua korban tadi melaporkan kasus ini ke kantor Polisi. Sayangnya, kasus yang ditangani oleh Unit III Reskrim Polresta Tasikmalaya itu, sudah sebulan belum ada realisasi bahkan seolah mengendap.
Menurut keterangan Kuasa Hukum korban Dani Safari Effendi dari LBH Sukapura menjelaskan sebetulnya pelaku telah menerima dua surat pemanggilan dari Kepolisian, namun oknum pendidikan tersebut tidak mengindahkan panggilan resmi dari Polresta. “Panggilan resmi dari Polisi yang dilayangkan kepada Ny.NN harusnya dipatuhi, tetapi ini malah tidak diindahkan seolah ia tidak kooperatif terhadap panggilan tersebut”, ujarnya. Apabila kita melihat UU No.20 tahun 2002 tentang peran Kepolisisan dalam penegakan hukum, seharusnya pelaku apabila tidak mengindahkan surat panggilan perlu dijemput paksa dan dimasukan kedalam tahanan, tambah Dani. “kita khawatir apabila polisi tidak tegas pelaku bisa saja melakukan upaya melarikan diri dengan menghilangkan barang bukti, karena berdasarkan KUHAP 226 kepolisian memiliki wewenang untuk menahan pelaku, apalagi setelah dipanggil dua kali ia tidak datang”, terangnya.
Kasat Reskrim Polresta Tasikmalaya AKP Harso Pujo Harso, saat dihubungi melalui telepon genggamnya mengakui bahwa Ny.NN telah dipanggil dua kali, tetapi yang bersangkutan tidak datang. “Yang jelas kasus ini sedang dalam proses, tersangka Ny.NN sudah dipanggil dua kali tetapi tidak datang, mestinya Sabtu (21/3) lalu, tetapi yang bersangkutan sampai dengan panggilan yang kedua ternyata tidak datang juga, sehingga rencananya penyidik akan melakukan penjemputan secara paksa dalam waktu dekat ini”, ujar Harso dalam pesan yang disampaikan melalui Short Massage Service (SMS) yang diterima langsung oleh Direktur LBH Sukapura.
Berdasarkan keterangan LBH Sukapura kepada Kontras Minggu (22/3) menjelsakan bahwa seluruh alat-alat bukti sangat kuat dan lengkap sesuai dengan KUHAP Pasal 184 tentang alat bukti yang sah ada keterangan korban korban,saksi, dan surat-surat. “Ny.NN telah berbohong dengan menyebut akan membereskan sampai hari jumat (20/3) namun yang bersangkutan kembali membuat alasan lainnya seperti akan menjual rumah dan harta bendanya, sampai ingin mengambil SPPT/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang bukti kepemilikan tanah seluas 11,5 bata di kampung jeregeg”, katanya. (Ded)

[...]

Kasus DAK Tahun 2007 Bidang Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya KINI MULAI DI "ENDUS" KPK ?

0 komentar

TASIKMALAYA,KONTRAS, Indikasi dugaan Korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2007 sebesar Rp. 5,8 Milyard dari nilai total dana sebesar Rp. 35 Milyard kini mulai terkuak. Penayangan kasus DAK di Kabupaten Tasikmalaya oleh sebuah Stasiun TV Nasional yang disiarkan pada Sabtu (14/3) lalu, ditambah beberapa media cetak yang sudah lama menyoroti dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya mulai menemui titik terang.
Bahkan aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum guru yang tergabung dalam wadah IGORA (Ikatan Guru Olah Raga) Kab.Tasikmalaya yang melakukan tindak kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap ke tiga aktivis KMRT (Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya) Jamaludin, Badruzaman, Zamzam kini mulai ditangani oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) dan mendapat simpati dari ICW (Indonesian Corruption Watch) Jakarta.
Seperti yang dilansir Okezone, Humas ICW Emerson Yuntho mengaku prihatin akan tinadakan yang tidak terpuji dari IGORA atas tindak kekerasan terhadap ke tiga aktivis KMRT yang berusaha mengungkap dan melaporkan pada Kejaksaan dan pihak polisi. “Hal ini telah menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi diberbagai daerah seluruh Indonesia khususnya di Tasikmalaya," imbuhnya. Tidak hanya itu, masih kata Emerson, mereka juga harus berhadapan dengan kepolisian, kejaksaan dan menjadi terdakwa dalam laporan pencemaran nama baik oleh kepala dinas Pendidkan kabupaten Tasikmalaya Drs.H.Abdul Kodir.
Melalui pelaporan ini diharapkan agar LPSK dapat memberikan perlindungan dan jaminan hukum serta kemananan terhadap tiga aktivis KMRT. Selain itu perlindungan oleh LPSK juga diharapkan juga dapat mendorong munculnya saksi atau pelapor lainnya dalam kasus korupsi DAK Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, ungkapnya.
Beberpa tokoh intelektual dibalik kasus DAK tahun 2007 itu rasanya kini tinggal menunggu waktu saja, karena selain akan berhadapan dengan pihak berwajib, konon kasus ini mulai “diendus” KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) yang menurut sumber KONTRAS menyebutkan bahwa KPK dalam waktu yang tidak lama lagi akan terjun langsung ke “kota santri” ini. (ton)

[...]

12 proyek bidang PSDA "SERAP" DANA ASPIRASI Rp. 5 MILYARD

0 komentar

Tasikmalaya,kontras-, Pada tahun 2009 ini pemerintah Kota Tasikmalaya sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan melalui Dinas Bina Marga khususnya pada Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dilaksanakan sebanyak 12 paket pekerjaan perbaikan dan pembangunan saluran irigasi dengan menyerap dana kurang lebih sebesar Rp 400 juta. Sedangkan pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan khususnya pada Bidang Perumahan dan Pemukiman dilaksanakan pula sebanyak 180 paket pekerjaan dengan dana yang terserap kurang lebih sebesar Rp 4,6 milyar. Adapun jenis kegiatan proyek tersebut bersumber dari dana alokasi umum (DAU) atau dana aspirasi tahun anggaran 2008 - 2009.
Sementara Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya Dedi diruang kerjanya kepada Kontras menyebutkan, untuk 180 paket pekerjaan tersebut pengerjaannya dilaksanakan oleh para pemborong melalui proses penunjukan langsung karena dana proyek tersebut tiap paket kegiatannya mulai dari sebesar Rp 15 juta hingga Rp 50 juta.
Sedangkan, menurut Dedi, pelaksanaan proyek ini digelar dalam dua tahap yaitu pada gelombang pertama dilaksanakan sebanyak 130 paket pekerjaan dengan surat perintah mulai kerja (SPMK) yang ditanda tangani para rekanan pemborong tertanggal 4 Maret 2009, sedangkan untuk pelaksanaan pada gelombang kedua akan dilaksanakan sebanyak 50 paket pekerjaan dengan SPMK tertanggal 21 Maret 2009.
Adapun jenis kegiatan proyek tersebut, lanjut Dedi, dilaksanakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, jembatan, gorong-gorong, sarana peribadatan, MCK dan drainase. Proyek tersebut harus selesai pelaksanaannya selama 30 hari kalender kecuali untuk pekerjaan MCK dan Jembatan batas waktu pelaksanaannya selama 60 hari kalender.
“Dalam pelaksanaan pekerjaan proyek ini, setiap rekanan harus mengacu pada gambar rencana yang telah ditentukan dan disepakati. Apabila nanti tim audit (Bawasda) menemukan adanya ketidak sesuaian pemborong dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, maka para pemborong harus siap menerima konsekwensinya apakah pekerjaan tersebut nantinya di bongkar kembali atau sisa dana dikembalikan ke kas Negara,” paparnya. (Bud)

[...]

KTSI "Berang" : HGH (Himpunan Guru Honorer) DIPALSUKAN !!

2 komentar

TASIKMALAYA, KONTRAS- Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kabupaten Tasikmalaya, “berang” dan mulai memaparkan sejumlah bukti temuan dilapangan tentang pemalsuan HGH.

Hal ini dikatakan Ketua I Dewan Pimpinan Daerah KTSI Kabupaten Tasikmalaya, Toto Kurnia kepada wartawan baru-baru ini, “Kami banyak menemukan banyak bukti kejanggalan dan ketidakvalidan data HGH yang terdaftar dan kenyataan dilapangan,” kata Toto

Data ini terungkap, setelah sejumlah Tim KTSI melakukan penyusuran bukti secara runut dilapangan mulai dari data serta beberapa orang yang tidak terakomodir dan tidak mendapat bagian haknya dari HGH yang seyogyanya dia dapatkan, bahkan bukan termasuk keanggotaan HGH.

“Kita ambil sample saja di Kecamatan Leuwisari Kecamatan Singaparna jumlah total yang tidak menerima haknya sekira 135 orang, sedangkan kenyataan dilapangan yang menerima hanya berjumlah 35 orang saja dan jumlah nominal uang yang mereka terima hanya Rp. 35.000,- /orang,” papar Toto

Dari data temuan KTSI meliputi; Dikecamatan Cibalong yang meliputi sukwan dari Disdik dan Depag berjumlah 200 orang, sedangkan HGH hanya memberikan kepada 20 orang saja itu pun hanya berupa baju batik saja dan harus memberikan sejumlah uang kekurangan kepada HGH Rp. 15.000,- , di Sukahening jumlah sukwan mencapai 90 orang HGH hanya memberikan kepada 64 saja dengan jumlah uang Rp. 90.000,- plus baju batik, di Ciawi ketua PC HGH tidak pernah mengajukan bantuan kesejahteraan ke Pemda dan tidak pernah menerima, padahal disini anggota HGH Ciawi juga hanya berjumlah 25 orang. Namun temuan kami KTSI berdasarkan data yang diajukan HGH Ciawi ke Pemda supaya mendapat bantuan kesejahteraan sebanyak 94 orang, ini sangat bertentangan dengan data sebenarnya. Kalau melihat data di pemda yang telah diajukan HGH Ciawi itu sama percis dengan jumlah anggota kami (KTSI Ciawi) yang berjumlah 94 orang jadi kesimpulannya HGH telah menyalahgunakan jumlah anggota KTSI ke Pemda waktu itu, di Taraju jumlah sukwan disini mencapai 60 orang dengan menerima Rp. 80.000,- plus batik, di Sukaratu HGH menjual baju batik seharga Rp. 50.000,- kepada sukwan, namun menurut informasi ada salah seorang anggota Dewan Kab. Tasik telah membantu dengan memberikan bantuan dana atau subsidi supaya meringankan beban para sukwan di Sukaratu, namun kenapa HGH masih mengharuskan para sukwan disana harus membayar sejumlah uang Rp. 20.000,- sebagai alasan menyisakan kekurangan yang harus dibayar segera.

“Kini tahu siapa yang bermasalah, seharusnya kita harus mengayomi mereka dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan dan nasib sukwan, jangan sampai hanya memanfaatkan keberadaan mereka untuk tujuan yang tidak terpuji,” ujar Toto

Kemudian menurut informasi, HGH juga katanya mengembalikan sejumlah dana kepada Pemda Kabupaten Tasikmalaya Rp. 20.000.000,- dengan dalih kelebihan dana. Padahal kalau kami teliti kenapa mesti dikembalikan kalau saja jumlah data sukwan yang diajukan ke Pemda itu benar apa adanya.

“Yang logis saja, mana ada beda atau gejlok data sampai kelebihan dana yang diberikan Pemda Kabupaten Tasik ke HGH pasti itu sudah diseseuaikan dengan apa yang diajukan kan. Jadi ini sudah suatu bukti kejanggalan mereka,” ungkap Toto

Lebihlanjut dikatakannya, “O iya mana ada orang yang sudah jelas bukan terdaftar sebagai sukwan turut andil bahkan bertindak sebagai ketua itu juga sudah merupakan bukti ketidakjelasan HGH selama ini, kenapa tidak orang yang sebenarnya terpilih menjadi ketua yang harus bertindak menyelesaikan masalah selama ini,” tambah Toto

Sementara itu saat KONTRAS mengkonfirmasi ke Sekretariat HGH Jl. Sarianingrat Belakang RS Jasa Kartini Jum’at (13/3) kantor tersebut terlihat kosong, bahkan menurut sumber di lingkungan tadi, kantor HGH Kabupaten Tasikmalaya memang jarang ditempati penghuninya.”Kantorna ge sering kosong duka kamarana pengurusna”,(Kantornya saja sering kosong entah pada kemana pengurusnya) ujar Ketua PGRI Kab.Tasikmalaya Drs.Opan Supian beberapa saat lalu saat dihubungi wartawan.
Bahkan buntut pemberitaan tersebut, beberapa waktu lalu para pengurus HGH dengan mengendarai 14 motor sempat “merangsek” rumah salah satu wartawan Kontras untuk mengklarifikasi. (Jang/Ded).

[...]

Pemkab Garut terkesan cuek : JALAN BUNGBULANG-WANGONJAYA "AMBURADUL" !!

0 komentar

Garut, KONTRAS.- Jalan raya kabupaten yang menghubungkan antara kecamatan Bungbulang dengan desa Wangonjaya sepanjang lk 17 kilometer, wilayah Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut selatan Jawa Barat, kini kondisinya sangat memprehatinkan. Selain aspalnya sudah ludes terbawa arus gerusan air hujan, batu-batu besarnya berserakan amburadul.
Berdasarkan hasil pengamatan Wartawan tabloid KONTRAS beberapa hari lalu saat berkunjung ke desa Wangonjaya kecamatam Bungbulang, tetapi yang mengherankan, para pengojek di wilayah itu dalam menjalankan kendaraannya, seperti jalan aspal biasa. Bagaikan tidak berhadapan kendala jalan yang amburadul. Apa memang mereka sudah terbiasa?. “- Yang namanya tukang ojeg, kalau membawa barang , sudah pada tau”. Tutur salah seorang guru sekolah dasar dan menjabat kepala sekolah desa Cihikeu Bungbulang, Ny. Losinah kepada Wartawan Tabloid KONTRAS. Tetapi kenapa ternyata hingga saat ini belum juga ada sentuhan perbaikan dari pihak Pemda Kabupaten Garut?. Sedangkan kalau jalan itu sudah normal kembali, akan menjadi sarana komunikasi jalan hidup. Yang artinya hubungan perekonomian di daerah tersebut, akan lancar. Dampak yang lain, hasil panen palawija masyarakat disana, tentunya bisa dipasarkan ke luar kota. Tidak seperti sekarang, tidak sedikit yang dibiarkan buruk dikebon. Karena menurut sejumlah warga petani disana, nilai harga jualnya, tidak sesuai dengan ongkos biaya angkut yang kian membubung tinggi.
Yang pada gilirannya, saat ini para petani di desa Wangonjaya, memilih hasil panen mereka dibiarkan menjadi buruk di tempat. Sebab keuntungan hasil nilai jual dengan ongkos angkut, ternyata sama sekali tidak seimbang. Yang jelas, malahan tambah merugi banyak, daripada mendapatkan keuntungan dari hasil jual barang hasil bumi pepanenan mereka. –“Kapan masyarakat di desa Wangonjaya, bisa menikmati jalan bagus seperti kota!”Keluh Abdul Rochman yang puluhan tahun menjabat punduh di wilayah desa Wangonjaya kepada Wartawan KONTRAS di rumahnya.
Sementara itu menurut beberapa tokoh masyarakat dan ulama di desa Wangonjaya, kerusakan jalan tersebut sudah lama. Yang katanya beberapa kali akan diperbaiki oleh pihak Pemkab Garut, namun selalu gagal. Kurang bisa dimengerti, apa sebabnya sampai gagal terus dan gagal terus?. Sedangkan masyarakat di wilayah Wangonjaya Bungbulang tersebut sangat mendambakan jalan itu segera adanya perbaikan dari pihak Pemkab Garut. Karena di wilayah itu juga banyak potensi yang perlu digali Pemkab Garut, guna dalam peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Antara lain, dibidang pertanian dan kelautan. Karena menurut keterangan yang dihimpun, di daerah tersebut sangat taat dan patuh dengan pemerintah daerah setempat. Terutama dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), dalam setiap tahunnya. Namun sekarang sudah tidak percaya lagi dengan pemkab Garut. Terlebih beberapa kali jalan di daerah itu akan direhab, selalu tidak jadi. Ada apa?.
Dalam kaitan tersebut ternyata dibenarkan salah seorang tokoh masyarakat kecamatan Bungbulang, Jaenudin alias Sogar. Pihaknya sangat prehatin dengan kondisi jalan yang benar-benar sudah amburadul itu. Yang dipertanyakan banyak pihak, kapan pihak Pemkab Garut memikirkan warganya yang berada di pinggiran kota Garut yang sekaligus perbatasan dengan Australia. Berbicara masalah banyaknya kendaraan motor dan mobil di daerah itu,diakui Abdul Rochman, memang di wilayahnya banyak yang memiliki kendaraan dan minimal sepeda motor. Tetapi yang menjadi kendala, hanyalah jalan yang kurang memnuhi syarat. Sehingga dikhawatirkan kendaraan mereka akan cepat amburadul seperti jalan. Berbicara masalah situasi sekarang, katanya tidak terlalu sulit mencari resiko setiap hari.
Menyinggung masalah perekonomian di daerah desa Wangonjaya, tidak terlalu sulit. Hanya transportasi jalan saja yang sampai kini terus menjadi kendala. Lanjut Abdul Rochman, masyarakatnya tidak terlalu memikirkan makanan untuk sehari-hari. Kalaupun tidak bisa membeli beras, makannya hanya seadanya di kebon mereka. Dia berharap, pemerintah Kabupaten Garut peduli dengan warganya yang ada dikebon selatan kota Garut, yang merupakan perbatasan dengan negara Australia itu. Hal tersebut sesuai harapan Camat Bungbulang Anwar Saepulloh, ketika ditemui Wartawan tabloid KONTRAS beberapa waktu lalu di ruang kerjanya.
Secara terpisah, Wartawan Tabloid KONTRAS hinbgga berita ini diturunkan, belum mendapatkan keterangan secara pasti, kapan jalan tersebit jai akan direhab secara maksimal. Yang jelas, warga disana sangat mengharapkan segera diperbaiki. (DJOKO.S).-

[...]

18 MOTOR BALAPAN LIAR DIAMANKAN POLISI BANJAR

0 komentar

BANJAR, KONTRAS, -Sebanyak 18 motor dan 40 remaja diamankan pihak kepolisian karena terlibat balapan liar diperbatasan Lanngensari-Jawa Tengah,Rabu(11/3)malam.
Operasi melibatkan angota Satlantas Polresta Banjar dan Polsekta Langensari.Operasi dimulai pukul 17.00-20.30. Tampak hadir Kasat Lantas AKP Sudarmono SIp dan Kapolsek Langensari AKP Syaripudin didampingi Kanit Patwal Iptu Kosasih.
Menurut keterangan yang dihimpun Kontras, dilokasi perbatasan itu memang kerap dijadikan arena balapan liar. Ratusan remaja dengan menggunakan sepeda motor adu kecepatan. mereka datang dari daerah Wanareja, Mergosari(Jateng, Lakbok(Ciamis) dan sebagian remaja asal Langensari.Dilihat dari nomor kendaraanya kebanyakan peserta balapan liar itu berasal dari Jawa Tengah.
Kedatangan petugas Kepolisian membuat mereka kalang kabut.Ada yang berusaha kabur namun sebagian tertangkap.Yang tertangkap digiring ke Mapolsekta Langensari dijalan Purnomosidi.
Sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK dan SIM ditahan. Polisi juga menahan sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Polisi baru akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah kendaraanya dilengkapi STNK dan diperbaiki.
"Penertiban balap motor liar ini menindaklanjuti keluhan masyarakat.kami ditelpon warga pukul 15.00 bahwa malam ini kerap ada balapan liar,"kata Kasatlantas.
Selanjutnya para remaja diberikan pembinaan tentang bahayanya ugal-ugalan dijalan raya. "kalau memang senang balapan salurkan ke tempatnnya," kata Kasatlantas. Dia juga meminta orangtua jangan diberi kendaraan sebelum punya SIM. (PEPI).

[...]

DPPNI dan FORMAT MENUNTUT PPOB PT PLN DI STOP !!!

0 komentar

Tasikmalaya-KONTRAS,-Akal memang mengagumkan ia mampu membatalkan suatu argumen dengan argumen lain, ia dapat menghatarkan kita kepada keraguan yang dapat mengguncangkan etika kita dan prinsip hidup kita,karna itu didalam mengambil keputusan hendaklah meminta petunjuk Tuhan-mu, karena petunjuk Tuhan-mu tidak akan pernah salah hanya ajakan setan-lah yang selalu salah.
Kepada KONTRAS, DPPNI (DEWAN PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA INDONESIA) Sikap yang berkopenten, dewan tidak menyikapi masalah PPOB, tidak mengherankan karena bukan rahasiah umum lagi mereka itu dari dalam memang mandul... kalau kita bilang dia disumbat, dia pasti tidak terima... tapi kita kasih bahan supaya dia bertindak malah diam tidak ditanggapi, ya itulah potret negriku... lingkaran setan. Sekarang ini sudah tidak ada peduli jeritan rakyat, yang berkopenten jangan tipu konsumen dengan UU yang tak jelas. Bagi penegak hukum otomatis mengerti hukum, hukum harus di tegakan, dan harus berpihak kepada kepentingan umum bukan berpihak pada penguasa... harus berkeadilan... bukan mendholimi rakyat kecil. PPOB harus di stop tidak bisa ditunda-tunda dan ditawar-tawar lagi, rakyat sudah susah jangan ditambah susah ”merdekakan rakyat kita dari penjajah bangsa sendiri” tutur ketua DPPNI Husen Awaludin.
Agus Account officer BUKOPIN lewat ponselnya kepada KONTRAS. Bukopin menjalankan operasinya sesuai ketentuan dan perjanjian dengan PLN maupun Swiching Company. Mengenai dasar hukumnya lebih pas PLN yang bisa menjelaskanya. BUKOPIN hanya menjalankan perjanjian. Perlu kami informasikan, pembagian yang sebesar Rp. 850,- untuk KUD, Rp. 450,- untuk Sewiching hilir, Rp.300,- untuk swiching hulu.
Ketika KONTRAS konfirmasi ke PLN lewat Humas APJ Tasikmalaya H. Ade, “tolong PLN APJ Tasikmalaya Cuma menjalankan kebijakan PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten yang ada di Bandung, kalau masalah payung hukum PPOB lebih jelasnya ke Bagian Hukum PLN dan APJ PLN Tasikmalaya tidak menerima finansial sepeserpun dari PPOB malah kami membantu mempermudah pembayaran dimanapun adanya.
Ketua FORMAT (Forum Masyarakat) Manonjaya kepada KONTRAS mengemukakan PLN menabrak UUPK (Undang-undang Perlindungan Konsumen) No. 8 tahun 1999 Pasal 18 Ayat 1 poin G Pasal 4 poin G, kami minta aparat terkait terutama Komisi I sidak langsung ke lapangan atau desa-desa apakah sistem PPOB ini menguntungkan pelanggan atau bagi PLN? Dilihat dari surat jawaban PLN Jawa Barat & Banten kepada APJ Tasikmalaya poin 5 “Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan APJ agar berkoordinasi dengan PT. Bank Bukopin sehingga Payment Point Bebas Administrasi Bank dapat terlaksana sebagaimana surat MB Keuangan No. 1447/841/DJBB/2007 perihal Payment Point Bebas Administrasi.
Perlu diketahui, instansi/lembaga terkait bahwa Kepala Desa tanggal 3-5-2008, BPD se-Kecamatan Manonjaya 30-6-2008, keberatan pemberhentian atau penangguhan sementara biaya administrasi bank, surat himbauan dari Kepolisian Sektor Manonjaya No.POL.B/145/VII/2007/Sektor tanggal 23-07-2007 tentang penangguhan biaya administrasi Rp. 1600, sebelum ada dasar hukum yang kuat. Berdasarkan rekomendasi ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya 27 pebruari 2009 yang ditujukan kepada BUPATI Tasikmalaya sebagai kepala daerah segera menghentikan administrasi PPOB yang nilainya berpareatip yang dibebankan kepada warga Kabupaten Tasikmalaya,kami dari FORMAT mengharapkan keberpihakan Pemerintah dan intansi terkait.Dilihat dari dasar negara kita yaitu Pancasila,sila ke 5 KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA kayanya bias. Dan untuk meningkatkan pelayanan jaringan pada masyarakat PLN jadi bias,contoh kurang lebih 45 warga Kecamatan Manonjaya belum terpasang,susah,biaya mahal sedangkan untuk perumahan-parumahan mewah dan jaringan seluler mudah,tutur Robin hanapi.Himbauan;Pemerintah agar segera membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) yang berkedudukan diKabupaten Tasikmalya berdasarkan Peraturan Mentri Perdagangan. Kepada pihak kepolisian segera mengungkap persoalan PPOB sesuai himbauan KAPOLSEK Manonjaya tanggal 23 Juli 2007 demi tegaknya supermasi hukum. Kepada manager APJ distribusi Jawa Barat & Banten, Dodi Pangaribuan agar segera merealisasikan PPOB yang bebas administrasi di zona yang dijanjikan secara lisan kepada kami “tutur ketua FORMAT Manonjaya”.Komentar datang dari ketua PPM Manonjaya Nopiandi,PPOB tidak sesuai dengan palsafah dan pedoman Pemuda Panca Marga yang menjungjung tinggi nilai-nilai peerjuangan 45,palsafah NKRI harga mati,jadi administrasi PPOB diberhentikan sebelum ada payung hukumnya. (Agus Priatna)

[...]

Permasalahan Rumah Dinas Walikota Tasikmalaya : LSM JANUR BERHARAP JANGAN DIPOLITISIR

0 komentar

Tasikmalaya KONTRAS,- Sekitar 700 orang yang menamakan dirinya dari LSM JANUR (Jaringan Nurani Rakyat) , Milisi Tatar Sunda dan BKC, selasa (10/3) lalu melakukan aksi unjukrasa di halaman Polrresta Tasikmalaya dan Halaman Balai Kota Tasikmalaya
Dalam unjukrasa tersebut pihak pendemo awalnya ingin melakukan audinesi dengan Kapolresta dan Walikota ingin menyampaikan aspirasinya kepada kedua pejabat tadi. Namun disayangkan aksi tersebut ternyata tidak mendapat tanggapan baik dari Kapolresta maupun Walikota Tasikmalaya sendiri, dengan alasan saat itu Kapolresta dan Walikota serta para pejabat Pemkot sedang tidak berada ditempat.
Para pengunjuk rasa yang melakukan aksinya merasa prihatin dimana akhir-akhir ini di Kota Tasikmalaya ramai mempersoalkan masalah rumah dinas Walikota Tasikmalaya, dimana fasilitas rumah tersebut diperuntukan untuk pejabat seperti Walikota, Wakil Walikota,Sekda dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Dalam sikapnya LSM Janur menilai bahwa pemberian fasilitas oleh negara itu hakekatnya tidak menyalahi perundang-undangan karena aturannya sudah jelas serta didasari oleh SK Mendagri.
Lebih lanjut LSM Janur mengatakan bahwa permasalahan untuk rumah dinas silahkan untuk diusut tuntas, tetapi jangan sampai persoalannya di jadikan dagangan politik oleh sebagian pihak, sedangkan rumah dinas Wakil Walikota, Sekda dan Ketua DPRD Kota yang sama-sama menggunakan uang Negara (APBD) sampai saat ini tidak jelas keberadaannya, entah dimana?, kata perwakilan pendemo tadi kepada wartawan.
Janur pun menuntut semua pihak untuk bersikap obyektif, apolitis bila mengiginkan Kota Tasikmalaya maju dan mandiri dalam mengusung perubahan keaarah yang lebih baik, serta hentikan konflik ditubuh Pemkot Tasikmalaya, apalagi dengan memanfaatkan “oknum” aktivis LSM yang selalu berlindung dibalik lembaga pendidikan Agama, padahal personalnya memiliki catatan negative terutama dalam masalah hukum. (Dedi/Sep)

[...]

Jelang Pemilu 2009 : PEMILIH TUNANETRA "KEBINGUNGAN"

0 komentar

Tasikmalaya,KONTRAS,-Persatuan Tuna Netra Indonesia Cabang Tasikmalaya mengeluhkan kertas suara yang diperuntukkan bagi warga tuna netra dalam pemilu legislatif yang akan digelar 9 April 2009 yang akan datang. Keluhan ini datangnya dari ketua Pertuni Cab. Tasikmalaya yang diwakili oleh Aa Hendrayana atau yang dikenal dengan nama Aa Gobred.
Pasalnya kertas suara yang akan digunakan bagi warga tuna netra modelnya sama dengan kertas suara yang akan digunakan untuk masyarakat umumnya, padahal kaum tuna netra Tasikmalaya yang jumlahnya tidak kurang dari 3000 hak pilih ini hanya mengenal tulisan braille, bukan tulisan latin seperti yang termuat dalam kertas suara dimaksud. " Kami merasa didiskriminasikan " ujar Aa kesal KPU memang telah memberikan kemudahan sebagai alternatif bagi pemilih tuna netra, yakni menggunakan formulir model C 5, yaitu formu;lir yang diperuntukkan bagi pendampingan pemilih tuna netra saat masuk ke bilik suara.
Tapi jika pemilih masuk dalam bilik suara lebih dari satu orang, siapa yang berani menjamin bahwa pemilihan tersebut akan LUBER.
Lebih lanjut Aa mengungkapkan bahwa jika pemilih tuna netra masuk ke dalam bilik suara dengan di dampingi oleh orang lain pemegang formulis C 5, ia khawatir bahwa pendamping tersebut akan mempengaruhi pemilih tuna netra, bahkan tidak tertutup kemungkinan pendamping tersebut akan memanipulasi keinginan dari pemilih tuna netra. " Maka saya mengharapkan KPUD menyediakan kertas suara khusus untuk pemilih tuna netra, apakah gambar partainya ditimbulkan kemudian nama calegnya ditulis dalam huruf Braille, atau sederhananya ya gambar partainya saja yang ditimbulkan, dengan demikian, pemilih tuna netra tidak lagi perlu pendamping ketika masuk ke dalam bilik suara " demikian pinta Aa.
Bagi Aa Hendrayana, permasalahan yang muncul berkenaan dengan kertas suara ini merupakan permasalahan yang cukup serius, sebab hal ini menyangkut dengan hak bagi warga negara dalam keadaan apapun untuk menentukan arah pembangunan di negeri ini.
Ditempat terpisah anggota KPUD Kab. Tasikmalaya, Agus Bahrul Zaman SE mengatakan memang benar kertas suara untuk tuna netra tidak menggunakan hurup braile, hanya satu kertas suara yang menggunakan braile yaitu kertas suara DPD (dewan perwakilan daerah). Selain itu bagi tuna netra sendiri ada yang bisa baca ada juga yang tidak bisa baca.
“Bagi Tuna Netra pada pemilihan nanti jangan khawatir karena petugas KPPS akan mengantar kebilik suara dan membantu apa yang akan dipilih oleh pemilih, sedangkan petugas KPPS yang membantu dijamin tidak akan mengintimidasi pemilih (tuna netra red) karena KPPS sendiri sudah di sumpah untuk menjalankan tugasnya” terangnya.
Sedangkan untuk sosialisasi pencontrengan KPUD sudah mengsosialisaikan ke tingkat , PPK, PPS dan KPPS adapun bagi kalangan masyarakat yang berum mengerti, itu tugas dari KPPS untuk menerangkan pada masyarakat. Dengan keterbatasan anggota di KPUD Kab. Tasikmalaya ada 5 orang oleh karena itu kami tidak bisa langsung terjun kebawah. Kata Agus.
Lanjut Agus aturan untuk pemilihan nanti dari KPU pusat terus berubah-ubah sampai kemarin kamis ada lagi aturan 13 yaitu dengan mencontreng, menggaris, mencoret, dan melubangi itu disahkan. Aturan 13 itu akan di sosialisasikan lagi ke PPK, PPS, KPPS serta pada partai-partai pemilu dan calon anggota dewan untuk di ketahui oleh saksi-saksi nanti. (Sep).

[...]

KEPALA BAPPEDA TASIK DIPANGGIL POLISI

0 komentar

Tasikmalaya, KONTRAS,- Jumat (13/3) Kepala Bapeda Kota Tasikmalaya H. Tantan Rustandi mantan Kadis KOPERINDAG di panggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait masalah surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang diberikan kepada sebuah CV. PU yang beralamat di jl. Asrama nyantong No. 95 Kota Tasikmalaya.
Kasat Reskrim Polresta Tasikmalaya AKP. Harso Pujo Hartono saat dikonfirmasi Kontras melalui telepon selularnya membenarkan pemanggilan tersebut dalam rangka klarifikasi yang nanti kalau sudah jelas kasusnya kami akan melakukan penyidikan.
Kasat pun menambahkan pihaknya hanya memberikan pertanyaan seputar tatacara prosedural dan sarat-sarat perizinan sebuah CV yang dikeluarkan Disperindag. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh penyidik Kanit Idik II Iptu Idan Wahyudin. (Dedi).

[...]

435 CALEG KABUPATEN TASIKMALAYA MEMPEREBUTKAN 50 KURSI DI DPRD

0 komentar

Tasikmalaya,KONTRAS. Sekira 435 Caleg Kabupaten Tasikmalaya yang akan bertarung terbuka untuk memperebutkan jatah kursi yang hanya berjumlah 50 kursi DPRD. Ini terungkap ketika berlangsungnya Rapat Kordinasi Pemilihan Umum (RAKOR PEMILU) di gedung putih (PENDOPO) Kabupaten Tasikmalaya beberapa waktu lalu, Pemilihan Calon Legeslatif DPRD yang akan berlangsung pada hari kamis, Tanggal 09 April 2009 mendatang.
“Untuk calon DPRD sebanyak 345 orang yang berasal dari 27 partai politik, sedangkan untuk pemilihan DPR RI Kabupaten Tasikmalaya termasuk daerah pemilihan Jawa Barat XI, (Dapil Kabupaten / Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Garut) sebanyak 170 orang calon yang diusulkan dan diusung oleh 36 Partai Politik (Parpol), Sementara untuk DPDRD Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemiliha) Jawa Barat II (Kabupaten / Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Garut) ada 156 calon parpol yang siap untuk memperebutkan 11 kursi”, menurut ketua KPUD Kab.Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat ST.MM.
Sedangkan untuk calon anggota DPD saat ini sebanyak 26 calon, akan memperebutkan 4 kursi mewakili Provionsi Jawa Barat. Saat ini pemilih untuk Kabupaten Tasikmalaya sebanyak, 1.205.202 orang hak pilih, jelas Deden. Saat ini para calon sudah menempati 7 Daerah Pemilihan (Dapil) seperti Dapil I sebanyak 81 calon alokasi kursi 9, jumlah pemilih 200.642 mencakup Singaparna, Sukarame, Mangunreja, Cigalontang, Sariwangi, dan Tanjungjaya.
Untuk Dapil II, 56 calon, alokasi kursi 6, jumlah pemilih 153.724 yaitu Ciawi, Jamanis, Kadipaten, Pagerageung dan Sukaresik, untuk daerah Dapil III, 67 calon, alokasi kursi 7, jumlah pemilih 176.236 orang meliputi Leuwisari, Padakembang, Sukaratu, Cisayong, Sukahening dan Rajapolah. Dapil IV 56 calon, aloasi kursi 7, jumlah pemilih 162.987 orang mencakup Manonjaya, Gunung Tanjunjg, Cineam, dan Karang Jaya, Dapil V, 59 calon, alokasi kursi 7, jumlah pemilih 165.379 orang meliputi Cikatomas, Panca Tengah, Cikalong, dan Karangnuggal. Dapil VI 70 calon, alokasi kursi 8, jumlah pemilih 182.969, Sukaraja, Cibalong, Parungponteng, Bojongasih, Bantarkalong, Culamega dan Cipatujah, dan Daerah Pemilihan (Dapil) VII, 48 calon, alokasi kursi 6, jumlah pemilih 163.265 orang ,Taraju, Salawu, Sodonghilir, Puspahiang, dan Bojonggambir.
Dipaparkan Deden, untuk petugas penyelenggara pemilu untuk wilayah kerja KPU KAbupaten Tasikmalaya sebanyak 37.109 orang, yaitu Sekretaris PPK sebanyak 117 orang, sekretaris PPS 1.053 orang, KPU Kabupaten Tasikmalaya 5 orang, anggota sekretaris KPU 27 orang, sedangkan untuk anggota KPPS 37.649, anggota PPS 1.053 orang dan anggota PPK sebanyak 195 orang. Sedangkan untuk TPS sebanyak 3.851, PPS sebanyak 351, PPK sebanyak 39 orang sedangkan untuk pen-yortiran surat suara melibatkan 2.457 orang dengan masing-masing menerjunkan 7 orang tiap desa untuk 351 desa se-wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam acara rapat kordinasi pemilu tersebut dihadiri oleh Bupati Tasikmalaya Drs.H.Tatang Farhanul Hakim M.Pd ,Wkl Bupati H.E.Hidayat SH serta unsure Muspida, OPD, Muspika, dan para kepala desa se-wilayh Kabupaten Tasikmalaya, (Jang)

[...]

JAMKESMAS DI CIAMIS HANYA 16 PUSKESMAS YANG SIAP TAMPUNG

1 komentar

Ciamis, Kontras,- Beberapa media baik itu media elektronik maupun media cetak tidak henti-hentinya membicarakan dan menulis tentang Jamkesmas. Berbagai alasan telah dilontarkan baik itu dari Rumah Sakit maupun Puskesmas sehingga menjadi bingung pemilik Jamkesmas, kita mesti menelaah apa yang tertulis dikartu peserta Jamkesmas. 1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama dilaksanakan di Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan Polindes, 2) Perawatan tingkat lanjutan (rawat jalan, rawat inap, dan UGD) dilaksanakan di Rumah Sakit yang ditunjuk, 3) Perawatan dan persalinan dapat dilayani di Puskesmas rawat inap dan Rumah Sakit kelas III(tiga), 4) pelayanan obat mengacu pada DPHO, selanjutnya ketentuannya sebagai berikut : 1) Kartu peserta dibawa pada saat berobat. 2) Prosedur untuk mendapat pelayanan kesehatan sesuai alur pelayanan kesehatan. 3) Apabila kartu peserta hilang segera lapor ke PT ASKES (Persero) setempat. 4) Masa berlaku berdasaran keputusan Bupati/Walikota, namun apa yang tertulis diatas, bagi beberapa pemilik kartu Jamkesmas bagaikan tidak ada artinya dan tidak sesuai antara yang tertulis dikartu Jamkesmas dengan kenyataan seperti yang dimuat majalah Dwi Mingguan Ungkap Edisi 43 dengan judul “Puskesmas Sindangwangi tidak menerima rawat inap pemilik kartu Jamkesmas “ sehingga apa yang tertulis dimedia tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Dr. Hj. Tika Sastraprawira melalui Sekretaris Drs Asep Yuyu ketika ditemui Kontras diruang kerjanya mengatakan “sebanyak 51 puskesmas yang ada di Kabupaten Ciamis yang menerima rawat inap pemilik kartu Jamkesmas hanya sebanyak 16 puskesmas. Kenapa demikian? Asep menjelaskan “35 puskesmas dari 51 puskesmas yang ada di Kabupaten Ciamis jelas tidak bisa menerima rawat inap, karena mengingat kurangnya fasilitas puskesmas tersebut. Tapi dalam arti, bukan tidak menerima peserta Jamkesmas berobat di Puskesmas” jelasnya kepada Kontras. Lalu bagaimana pasien yang berobat ke Puskesmas tanpa Jamkesmas tapi bisa melakukan rawat inap dengan membayar Rp.200.000,- permalamnya. Sedangkan yang memiliki kartu Jamkesmas dikatakan tidak bisa melaksanakan rawat inap.
Sementara Acep Joniyanto mengatakan, ia sering menjelaskan dan menegaskan baik itu kepada Puskesmas maupun pihak Rumah Sakit, agar perawatan pemilik kartu Jamkesmas harus disamakan dengan perawatan yang bukan pemilik kartu Jamkesmas” saya akan menindak tegas kepada pihak Rumah Sakit maupun Puskesmas yang melanggar aturan-aturan Jamkesmas” katanya. Acep menjelaskan “seharusnya pihak Rumah Sakit maupun Puskesmas lebih mengutamakan pemilik kartu Jamkesmas, karena pemilik kartu Jamkesmas itu adalah orang miskin” jelasnya.**Edi

[...]

PEMEKARAN KABUPATEN PANGANDARAN SUDAH LAYAK

1 komentar

Ciamis Kontras- Genderang Pemilu Legislatif sebentar lagi akan di tabuh, hampir mendekati hitungan hari. Para Calon pun mulai melakukan upaya menjual pogram-programnya, dan para calon nampak semangat, beragam cara dilakukan untuk menarik perhatian, berbagai strategi dan teknik gencar dilakukan para calon anggota Legislatif, untuk mendapatkan tiket menduduki kursi wakil rakyat, termasuk “Yusro Mulyatna” calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari dapil 5 yang diusung partai HANURA ini, dengan sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah melalui tatap muka dengan masyarakat, ”Bertemu langsung dengan mereka, saya akan mendengar langsung kehendak dan harapan mereka, terkait dengan pembangunan, baik infrastruktur maupun masalah pangan,” katanya.
Kang Yusro,begitu panggilan sehari-harinya, yang lahir pada tahun 1952 ini, mempunyai jiwa sosial yang tinggi terhadap sesama, hal ini dibuktikan, semasa menjadi Kepala Unit BRI, ia sering melakukan yang terbaik buat masyarakat dan sering melancarkan program-program sosial membantu masyarakat kurang mampu, dan juga niatnya ingin mensejahterakan masyarakat.
Ketika ditemui Kontras dikediamannya, di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi, suami dari Neli Kusmawati ini mengatakan, program-program yang akan dikedepankan bilamana ia duduk di kursi wakil rakyat, yaitu masalah pendidikan dan kesehatan, ”Pendidikan dan kesehatan akan saya utamakan, tapi yang lebih saya utamakan Pamekaran Kabupaten Ciamis, karena ciamis selatan sudah layak menjadi Kabupaten yaitu Kabupaten Pangandaran, “ jelasnya. Zona 5 terdiri dari wilayah Kecamatan, Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, Cimerak, Cigugur, Langkaplancar. Menurut Yusro ada 114 Calon Legislatif dan khusus di Kecamatan Parigi ada 22 orang calon, namun bagi Bapak 5 anak itu tidak merasa ciut niatnya, ia percaya kepada masyarakat yang akan menentukan pilihan untuk menjadi wakilnya. “saya berharap, masyarakat jangan salah memilih para wakilnya yang akan duduk di anggota DPRD Kabupaten Ciamis, bagi saya jabatan adalah amanah yang benar-benar harus dilaksanakan sehingga apa yang menjadi ke sebuah harapan dan keinginan masyarakat terpenuhi, “ ungkapnya. ** Edi

[...]
0 komentar

[...]

Perpisahan peserta KKN Mahasiswa UNSIL "Berkesan - NANANG WARGA MARGAHAYU MANONJAYA RAIH HP NOKIA DARI Tabloid KONTRAS

0 komentar

Tasikmalaya,KONTRAS- Dalam rangka memupuk kebersamaan dan kekeluargaan antara masyarakat dengan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN)Universitas Siliwangi Tasikmalaya, minggu (8/3) menggelar acara Jalan sehat sekaligus pelepasan/perpisahan peserta KKN UNSIL Tahun 2009. Kegiatan Jalan Sehat Mahasiswa KKN UNSIL yang bekerjasama dengan Tabloid KONTRAS perwakilan Priangan Timur itu berlangsung cukup meriah. Ratusan warga Desa Margaluyu dan Mahasiwa berbaur bersama dengan nuansa kekeluargaan di lapang halaman kantor Desa Margaluyu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.
Menurut Ketua Panitia -Malta Mahardika menjelaskan bahwa event ini sebetulnya merupakan salah satu program terakhir peserta KKN UNSIL di Kecamatan Manonjaya sekaligus syukuran pelepasan peserta KKN khususnya yang t ergabung dalam Posko IV di Desa Margaluyu Kec.Manonjaya. “Acara ini sekaligus bisa dijadikan ajang silatuirahmi perpisahan 18 peserta KKN Mahasiswa UNSIL dengan warga sekitar dengan ditutup kegiatan yang sangat bermanfaat”, katanya.
Panitia dalam perlombaan ini menyediakan beberapa souvenir dan hadiah menarik yang khusus disediakan kepada para pemenang peserta lomba Jalan Sehat tersebut. “Hadiahnya menarik dan oke termasuk hiburannya, adapun hasil dari penjualan tiket ini akan disumbangkan kepada DKM setempat”, kata Shinta Srilegisyati Mahasiswi Fakultas Ekonomi Manajemen Univessitas Siliwangi TAsikmalaya kepada KONTRAS.
“Mudah-mudahan kegiatan perlombaan yang kami adakan di akhir program KKN yang bekerja sama dengan para sponsor termasuk Tabloid KONTRAS akan terjalin kebersamaan, keakraban dan dapat dikenang oleh masyarakat”, tambah Sekretaris Panitianya Resfi Wisdiati.
Sementara itu Kepala Desa Margahayu Omad Herdyana kepada KONTRAS mengucapkan terima kasih kepada Mahasiswa UNSIL yang selama 40 hari telah memberikan sumbangsih terutama dalam membina dalam pengembangan jaringan usaha mikro kecil dan menengah di wialayah Desa Margahayu. “KKN yang dilakukan oleh mahasiswa UNSIL ini tentunya bermanfaat sekali untuk warga kami, apalagi kegiatan KKN ini ditutup dengan acara Jalan Sehat yang cukup menghibur sekaligus ungkapan perpisahan dari mereka yang tentunya akan dikenang oleh masyarakat kami ”, kata Kades.
Dalam kegiatan Jalan Sehat tersebut, Nanang Warga RT.02/03 Desa Margahayu berhasil mendapat Hadiah Utama sebuah Handphone merk Nokia dari Tabloid Kontras. (asep jaenal)

[...]

buntut permasalahan HGH dan KTSI - KETUA PGRI TASIK DIBUAT MURKA DAN JENGKEL

0 komentar

TASIKMALAYA,KONTRAS – Menanggapi semakin meruncingnya masalah HGH VS KTSI tidak membuat Dinas Pendidikan Kabuapaten Tasikmalaya khawatir, hal ini dikarenakan permasalahan diantara keduanya itu merupakan hal diluar kendali Dinas.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, ketika masih dijabat Drs.H. Abdul Kodir,MM kepada wartawan beberapa waktu lalu,”Masalah yang terjadi di dalam organisasi HGH dan KTSI itu merupakan masalah internal mereka, jadi bukan masalah Dinas terlebih terus-terang saya sendiri tidak tahu keberadaan organisasi itu,” kata H.Kodir yang Jum’at (6/3) lalu menjabat posisi barunya sebagai Kepala BKPLD Kab.Tasikmalaya.
Mengenai banyak keterlibatan anggotanya yang masuk dalam jajaran sebagai penasih dalam organisasi tersebut, H. Kodir mengatakan itu urusan mereka jadi harus mereka pertanggungjawabkan.

“Siapa yang terlibat ya harus bertanggungjawab dong,” ujar H. Kodir

Pada kesempatan berbeda Ketua PGRI Kabupaten Tasik, Opan menyusul masuk dalam susunan organisasi HGH menyebutkan, permasalahan ini memang sudah dilakukan penyelesaian dengan mencoba memanggil pihak-pihak terkait terutama Ketua HGH agar sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan, namun beberapa kali teguran dilontarkan tetap tidak bergeming dan tidak ada respon positif.

“Sudah saya lakukan baik yang terakhir dengan mencoba menelpon agar segera menemui saya untuk dimintai keterangannya pun tetap tidak diindahkan,” kata Opan saat ditemui di sekolahnya beberapa waktu lalu.

Keberadaan HGH Tidak Diakui

Menyusul semakin ramainya permasalahan HGH di masyarakat akhirnya Kepala UPTD Pendidikan Ciawi, E. Saefudin Jumhana S.Pd.,angkat bicara. “Dari semula saya tidak mengetahui akan adanya HGH dilingkungan kerja kami, makanya dengan munculnya isu bahwa bagian kepegawaian mengharuskan pihak-pihak terkait supaya wajib masuk HGH (guru honorer.red) itu tidak benar dan bisa kami buktikan,” ujarnya sambil langsung menelpon stafnya tersebut.

Senada dengan Kepala Kantor Kesbang & Linmas Kabupaten Tasikmalaya, Drs. Roni A Syahroni, MM., saat ditemui KONTRAS menerangkan dirinya pun tidak tahu bahkan langsung mencek akan adanya organisasi HGH ini apa sudah terdaftar atau tidak, bahkan dirinya pun pernah mendengar akan adanya permasalahan dana intensif yang dikelola HGH ini bermasalah.

“Sebenarnya saya tidak tahu bahkan setelah dicek pun nama organisasi HGH di Kabupaten Tasikmalaya ini tidak terdaftar, jadi kalau terjadi permasalahan seperti ini maka pihak Pemda menyerahkan kepada pihak-pihak terkait yang merasa dirugikan untuk langsung berhubungan dengan HGH itu sendiri,” terang Roni
Sementara itu ditempat terpisah Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya Drs.Opan Supiyan mengaku jengkel dan murka pada HGH yang dinilainya tidak paham berorganisasi. “Dalam pertemuan para pengurus PGRI yang akan datang kita akan bahas permasalahan ini”, kata Opan dengan nada serius kepada wartawan KONTRAS. “Silahkan wartawan pantau kinerja HGH dan jangan segan untuk memberikan control sosialnya, biar jadi pelajaran bagi HGH”, ucapnya dengan nada jengkel. (Jang/Ded/tim)

[...]

HGH vs KTSI semakin "memanas" - GILIRAN HGH TUDING KTSI BERMASLAH

0 komentar

TASIKMALAYA, KONTRAS- Menyusul dipermasalahkan keberadaan HGH oleh KTSI dengan tuduhan mencaplok para anggotanya, kini giliran HGH berbalik menyerang dan menuding KTSI yang selama ini bermasalah. Pasalnya, HGH terbentuk atas dasar kebutuhan para anggota, sementara organisasi KTSI sebelumnya notabene terkesan lamban dan mandeg untuk memperjuangkan kepentingan anggota.

Dikatakan Ketua HGH, R didampingi suaminya N saat menyampaikan klarifikasi dan konfirmasi ke KONTRAS baru-baru ini mengatakan,”justru KTSI lah yang illegal bahkan keberadaan ketua KTSI sekarang itu tidak jelas,” kata N

Dipaparkannya, HGH itu lahir dari keinginan dan kebutuhan anggota itu sendiri dan dibentuk tanpa memungut biaya sepeser pun dengan tujuan supaya dapat membantu para anggota guru honor untuk mendapatkan bantuan kesejahteraan dari pemerintah.

“HGH lahir itu berdasarkan kebutuhan para anggotanya yang selama ini menantikan kelincahan dan keaktifan organisasi dalam membawa para anggotanya untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, makanya tak heran anggota kami sudah mencapai 4969 orang. Nah, selama KTSI ada tidak ada malah terbilang mandeg dan tidak bisa memperjuangkan nasib para anggotanya selama ini,” ungkap N beralasan

Mengenai dugaan HGH menerima dana sampai milyaraan rupiah itu juga tidak benar kalau melihat dari jumlah keseluruhan anggota kami yang ada, sebagai catatan bantuan pertama dari pemda tasik hanya mencapai Rp. 190 juta lebih. Dan mengenai kelebihan dana yang belum tersalurkan itu juga sudah kami kembalikan lagi ke Pemda.

“Kewajiban kami sudah dipenuhi dan hak-hak kami pun sudah jadi apa yang salah,” kata N

Lebihlanjut diterangkannya lagi,”KTSI selama ini dalam merengkrut para anggota selalu mendahulukan pungutan biaya yang harus dikeluarkan para anggotanya, yang peruntukannya tidak jelas sama sekali,” lanjut N yang dibarengi anggukan R sebagai tanda kebenaran yang terjadi selama ini.

Senada dengan Yosep Ketua PC. Cibalong mengatakan, “Kami kesini bersama 14 anggota lainnya dari berbagai daerah seperti; PC. Cibalong, Bantarkalong, Sukaresik, Pagerageung, Manonjaya, serta Mangunreja untuk menyakinkan bahwa kami sangat berkeinginan bersama-sama KTSI untuk terus memperjuangkan nasib para guru honorer bukan saling tuding seperti ini,” harap Yosef

Sementara, menanggapi perkataan ketua HGH yang didampingi suaminya, Ketua I Dewan Pimpinan Daerah KTSI Kabupaten Tasikmalaya, Toto Kurnia menjelaskan bahwa KTSI lahir berdasarkan PP 48 tahun 2005 ayat 1 yang berbunyi tenaga honorer adalah tenaga yang telah dibiayai APBD/APBN adalah tenaga kontrak Guru Bantu maupun GBS. Sedangkan yang dibiayai sekolah dan yayasan jelas tidak termasuk didalamnya. Sementara mengenai perengkrutan anggota yang dipungut biaya sebesar Rp. 10.000,- untuk keperluan pembikinan kartu anggota.

“KTSI selama ini tidak tinggal diam begitu saja, kami berjuang dalam mengembangkan organisasi baik melakukan lobi dengan Biokrasi sebagai usaha memperjuangkan eksistesi , upgrading dan memasukan anggota semua dalam data base sebagai upaya menjadikan anggota kami masuk CPNS (tidak instant),” papar Toto

Toto juga mempertanyakan masalah kucuran dana dari Pemda itu, apakah dana itu mau disalurkan kepada siapa? Kepentingannya apa untuk organisasi atau untuk tenaga sukwan.

“Kami berjuang tentunya untuk anggota dan mengusahakan keberhasilan yang permanent hingga mencapai status PNS, sementara dalam penyaluran dana kami juga memiliki pertanyaan yang sama,” kata Toto (jang/tim)

[...]

OKNUM WARTAWAN CIAMIS DITAHAN POLISI - Ketua PWI Ciamis : "Masyarakat sekarang harus berani laporkan wartawan yang bikin masalah ke pihak berwajib"

0 komentar

CIAMIS,Kontras- Ulah oknum yang mengaku wartawan akhir-akhir ini memang sudah kelewat batas selain sikap dan tindakannya sering meresahkan masyarakat kini ulahnya mulai membuat “kesal” para jurnalis yang betul-betul memiliki profesi wartawan sebenarnya. Profesi pers yang dikotori oleh oknum berinisial IS, SH., asal Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap mengaku sebagai yang mengaku wartawan dari salah satu media, hari rabu lalu berusuan dengan pihak kepolisian Pangandaran Kab.Ciamis. Saat ini oknum wartawan gadungan tersebut harus menginap ditahanan Polsek Pangandaran akibat ulahnya yang senonoh akibat diduga memperkosa gadis ABG -siswi dari SMK di Ciamis Selatan.
Menurut keterangan yang dihimpun KONTRAS menyebutkan, korban pemerkosaan yang berinisial KNH pada awalnya di iming-iming akan diobati penyakitnya dan di tes keperawanannya. Tetapi oleh tersangka bukan dibawa ke Puskesmas Pangandaran, melainkan dibawa ke Hotel Pondok Griya Pangandaran. Di sanalah korban di “obok-obok” sampai hilang keperawanannya. Sepulangnya dari Hotel Griya Pangandaran pelaku sudah ditunggu oleh segerombol masa. Saat itu juga tersangka dihajar sampai babak belur.
Sementara itu, Kapolsek Pangandaran AKP. Asep KH. Baehaqi didampingi Kanit Reskrim Aiptu Ajat Sudrajat kepada KONTRAS menjelaskan, bahwa wartawan gadungan yang mengaku dari salah satu media itu, telah melakukan tindakan pidana pemerkosaan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur dan pelaku melanggar pasal – 285 jo. 290 KUHP Pasal 81 jo. 82 UU No. 23 tahun 2002, bahkan saat ini untuk mengamankan amukan massa yang sudah tidak bisa dibendung, pelaku telah diamankan di Polres Ciamis, ujar Asep.
Menanggapi ulah oknum wartawan yang kini mulai santer kembali meresahkan masyarakat, Ketua PWI Perwakilan Ciamis Drs.Asep Bachrojat mengaku prihatin sekaligus kecewa dengan prilaku oknum yang mengaku wartawan tetapi kelakuannya bejad. “Masyarakat jangan takut malah sebaliknya harus lebih berani dan pro aktif apabila diketemukan type oknum wartawan yang melakukan tindakan pemerasan termasuk perbuatan a-moral yang dilakukan oleh oknum yang mengaku-ngaku wartawan tadi”, jelas Asep. Bahkan dirinya meminta pihak Kepolisan Ciamis harus lebih berani dan tegas menindak oknum wartawan tadi jangan sampai putus kasusnya ditengah jalan, ini akan berakibat fatal terhadap kepercayaan masyarakat, ujarnya saat dihubungi KONTRAS melalu sambungan telepon selularnya Sabtu (28/2) sore lalu. Asep bahkan mendukung serta memuji masyarakat didaerah tersebut yang telah berani melaporkan kasus tersebut ke pihak Polisi, ini pertanda baik bahwa warga kini mulai peka terhadap permasalahan didaerahnya. “Laporkan ke pihak berwajib dalam hal ini kepolisian apabila masyarakat merasa dirugikan akan ulah oknum wartawan gadungan”, himbaunya.(Edi/ton)

[...]

Akibat Jarang "masuk kantor" WAKIL WALIKOTA BANJAR JADI SOROTAN PUBLIK

0 komentar

BANJAR, KONTRAS- Entah karena mengapa, sudah beberapa bulan ini, Wakil Walikota Banjar, H. Akhmad Dimyati, S.Ip jarang sekali kelihatan ngantor di Setda Kota Banjar. Kalah sama Walikota, Dr. H. Herman Sutrisno, yang hampir setiap hari selalu ngantor. Akibatnya, sejumlah elemen masyarakat menuntut agar Dimyati jangan mengambil gaji dari pemerintah.
Dinamisator Komite Indpenden Pemantau Kota (KIPK) Banjar, Dadang N Rustama kepada KONTRAS menuturkan, sebaiknya jabatan Wakil Walikota Banjar secara structural harus dihapus di Kota Banjar, pasalnya, dirinya melihat jabatan tersebut hanya sebatas pengisian structural saja.
“Saya yakin, ada dan tiada jabatan Wakil Walikota di Kota Banjar, Kota Banjar akan tetap hidup, toh hari ini, kami melihat Dimyati sama sekali tidak ada kerjaan,” ungkapnya.
Ditambahkan Dadang, kalau tidak ada jabatan Wakil Walikota, disamping akan meringankan APBD Kota Banjar, juga akan menjadi percontohan bagi daerah lain, yang Wakil kepala daerahnya tumpang nama saja.
“Terus terang saja, tidak sedikit didaerah kita yang Wakil Walikota atau Wakil Bupatinya yang hanya tumpang beken saja, tanpa kelihatan kerjanya,” paparnya.
Hal yang sama jgga diutarakan, Ketua Kaukus Perempuan Indonesia(KKPI) , Maryati, dirnya menilai keberadaan Dimyati sebagai Wakil Walikota Banjar hanya sebatas hiasan saja.
“Pak Dim, hanya sebatas hiasan bagi structural masyarakat kota Banjar,” katanya dengan nada sinis.
Sementara itu saat KONTRAS ingin menghubungi Wakil Walikota Banjar sampai berita ini diturunkan Jum’at (27/2) Akhmad Dimyati terlihat belum juga terlihat masuk “kantor” layaknya seperti Walikota dan PNS lainnya. (Yudi)

[...]

RIBUAN SURAT SUARA PEMILU DI KOTA BANJAR "RUSAK" !!!

0 komentar

Banjar, KONTRAS.-Ribuan kertas suara yang dikirim ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar rusak. Sebagian besar surat suara yang rusak adalah untuk DPRD Provinsi dan DPR RI . Diperkirakan jumlah surat suara yang rusak akan bertambah, sebab sampai saat ini proses pelipatan kertas suara belum selesai.
Anggota KPU Kota Banjar, sulyanati mengungkapkan hal itu. Disebutkan sampai saat ini pelipatan kertas suara masih berlangsung dan diperkirakan akan segera selesai dalam beberapa hari ke depan (Minggu Ini Red).
"Hasil rekapitulasi sementara ada 2.262 kertas suara yang rusak, terdiri 1.945 kertas suara DPRD provinsi dan 317 kertas suara untuk DPRRI. Sedangkan untuk kertas suara DPRD II masih dalam pelipatan, dan ada beberapa yang masuk kategori rusak. Hanya saja kita perkirakan jumlah kertas suara kota tidak banyak. Kita sudah minta penggantian ke KPU Provinsi, namun belum ada jawaban," ungkapnya.
Disebutkan kerusakan surat suara itu di antaranya terbelah dua, sobek, warna parpol yang tidak sesuai dengan aslinya, serta adanya beberapa titik tinta yang dikhawatirkan bisa dianggap untuk dicontreng. " Ada yang rusaknya ekstrem, yakni terbelah dua, warna parpol juga ada yang berubah mestinya biru menjadi ungu. Kami putuskan surat suara tersebut tidak boleh digunakan. Dan kita berharap dapat secepatnya dikirim penggantinya, sebab jika berlarut akan dapat mempengaruhi jadwal yang telah kami rancang,"' jelas Sulyanati seraya menambahkan tenaga pelipat kertas suara tersdiri dari anggota PPK dan PPS.
Kertas suara yang diterima KPU Kota Banjar sebanyak 130.412 lembar, sedangkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 127.855 orang. Mereka akan mencoblos di 325 TPS yang tersebar di empat kecamatan (24 desa/kelurahan). Hanya saja sampai saat ini pihaknya masih kekurangan 258 kotak suara.
"Untuk logistik lainnya sudah lengkap mulai dari benang sampai dengan tinta. Untuk kotak suara kita masih kekurangan, karena ada penambahan jumlah TPS dari 270 TPS saat pilkada bertambah menjadi 325 TPS," katanya. (Yudi)

[...]