Kasus DAK Tahun 2007 Bidang Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya KINI MULAI DI "ENDUS" KPK ?

TASIKMALAYA,KONTRAS, Indikasi dugaan Korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2007 sebesar Rp. 5,8 Milyard dari nilai total dana sebesar Rp. 35 Milyard kini mulai terkuak. Penayangan kasus DAK di Kabupaten Tasikmalaya oleh sebuah Stasiun TV Nasional yang disiarkan pada Sabtu (14/3) lalu, ditambah beberapa media cetak yang sudah lama menyoroti dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya mulai menemui titik terang.
Bahkan aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum guru yang tergabung dalam wadah IGORA (Ikatan Guru Olah Raga) Kab.Tasikmalaya yang melakukan tindak kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap ke tiga aktivis KMRT (Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya) Jamaludin, Badruzaman, Zamzam kini mulai ditangani oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) dan mendapat simpati dari ICW (Indonesian Corruption Watch) Jakarta.
Seperti yang dilansir Okezone, Humas ICW Emerson Yuntho mengaku prihatin akan tinadakan yang tidak terpuji dari IGORA atas tindak kekerasan terhadap ke tiga aktivis KMRT yang berusaha mengungkap dan melaporkan pada Kejaksaan dan pihak polisi. “Hal ini telah menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi diberbagai daerah seluruh Indonesia khususnya di Tasikmalaya," imbuhnya. Tidak hanya itu, masih kata Emerson, mereka juga harus berhadapan dengan kepolisian, kejaksaan dan menjadi terdakwa dalam laporan pencemaran nama baik oleh kepala dinas Pendidkan kabupaten Tasikmalaya Drs.H.Abdul Kodir.
Melalui pelaporan ini diharapkan agar LPSK dapat memberikan perlindungan dan jaminan hukum serta kemananan terhadap tiga aktivis KMRT. Selain itu perlindungan oleh LPSK juga diharapkan juga dapat mendorong munculnya saksi atau pelapor lainnya dalam kasus korupsi DAK Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, ungkapnya.
Beberpa tokoh intelektual dibalik kasus DAK tahun 2007 itu rasanya kini tinggal menunggu waktu saja, karena selain akan berhadapan dengan pihak berwajib, konon kasus ini mulai “diendus” KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) yang menurut sumber KONTRAS menyebutkan bahwa KPK dalam waktu yang tidak lama lagi akan terjun langsung ke “kota santri” ini. (ton)

[...]

12 proyek bidang PSDA "SERAP" DANA ASPIRASI Rp. 5 MILYARD

Tasikmalaya,kontras-, Pada tahun 2009 ini pemerintah Kota Tasikmalaya sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan melalui Dinas Bina Marga khususnya pada Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dilaksanakan sebanyak 12 paket pekerjaan perbaikan dan pembangunan saluran irigasi dengan menyerap dana kurang lebih sebesar Rp 400 juta. Sedangkan pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan khususnya pada Bidang Perumahan dan Pemukiman dilaksanakan pula sebanyak 180 paket pekerjaan dengan dana yang terserap kurang lebih sebesar Rp 4,6 milyar. Adapun jenis kegiatan proyek tersebut bersumber dari dana alokasi umum (DAU) atau dana aspirasi tahun anggaran 2008 - 2009.
Sementara Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya Dedi diruang kerjanya kepada Kontras menyebutkan, untuk 180 paket pekerjaan tersebut pengerjaannya dilaksanakan oleh para pemborong melalui proses penunjukan langsung karena dana proyek tersebut tiap paket kegiatannya mulai dari sebesar Rp 15 juta hingga Rp 50 juta.
Sedangkan, menurut Dedi, pelaksanaan proyek ini digelar dalam dua tahap yaitu pada gelombang pertama dilaksanakan sebanyak 130 paket pekerjaan dengan surat perintah mulai kerja (SPMK) yang ditanda tangani para rekanan pemborong tertanggal 4 Maret 2009, sedangkan untuk pelaksanaan pada gelombang kedua akan dilaksanakan sebanyak 50 paket pekerjaan dengan SPMK tertanggal 21 Maret 2009.
Adapun jenis kegiatan proyek tersebut, lanjut Dedi, dilaksanakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, jembatan, gorong-gorong, sarana peribadatan, MCK dan drainase. Proyek tersebut harus selesai pelaksanaannya selama 30 hari kalender kecuali untuk pekerjaan MCK dan Jembatan batas waktu pelaksanaannya selama 60 hari kalender.
“Dalam pelaksanaan pekerjaan proyek ini, setiap rekanan harus mengacu pada gambar rencana yang telah ditentukan dan disepakati. Apabila nanti tim audit (Bawasda) menemukan adanya ketidak sesuaian pemborong dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, maka para pemborong harus siap menerima konsekwensinya apakah pekerjaan tersebut nantinya di bongkar kembali atau sisa dana dikembalikan ke kas Negara,” paparnya. (Bud)

[...]

KTSI "Berang" : HGH (Himpunan Guru Honorer) DIPALSUKAN !!

TASIKMALAYA, KONTRAS- Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kabupaten Tasikmalaya, “berang” dan mulai memaparkan sejumlah bukti temuan dilapangan tentang pemalsuan HGH.

Hal ini dikatakan Ketua I Dewan Pimpinan Daerah KTSI Kabupaten Tasikmalaya, Toto Kurnia kepada wartawan baru-baru ini, “Kami banyak menemukan banyak bukti kejanggalan dan ketidakvalidan data HGH yang terdaftar dan kenyataan dilapangan,” kata Toto

Data ini terungkap, setelah sejumlah Tim KTSI melakukan penyusuran bukti secara runut dilapangan mulai dari data serta beberapa orang yang tidak terakomodir dan tidak mendapat bagian haknya dari HGH yang seyogyanya dia dapatkan, bahkan bukan termasuk keanggotaan HGH.

“Kita ambil sample saja di Kecamatan Leuwisari Kecamatan Singaparna jumlah total yang tidak menerima haknya sekira 135 orang, sedangkan kenyataan dilapangan yang menerima hanya berjumlah 35 orang saja dan jumlah nominal uang yang mereka terima hanya Rp. 35.000,- /orang,” papar Toto

Dari data temuan KTSI meliputi; Dikecamatan Cibalong yang meliputi sukwan dari Disdik dan Depag berjumlah 200 orang, sedangkan HGH hanya memberikan kepada 20 orang saja itu pun hanya berupa baju batik saja dan harus memberikan sejumlah uang kekurangan kepada HGH Rp. 15.000,- , di Sukahening jumlah sukwan mencapai 90 orang HGH hanya memberikan kepada 64 saja dengan jumlah uang Rp. 90.000,- plus baju batik, di Ciawi ketua PC HGH tidak pernah mengajukan bantuan kesejahteraan ke Pemda dan tidak pernah menerima, padahal disini anggota HGH Ciawi juga hanya berjumlah 25 orang. Namun temuan kami KTSI berdasarkan data yang diajukan HGH Ciawi ke Pemda supaya mendapat bantuan kesejahteraan sebanyak 94 orang, ini sangat bertentangan dengan data sebenarnya. Kalau melihat data di pemda yang telah diajukan HGH Ciawi itu sama percis dengan jumlah anggota kami (KTSI Ciawi) yang berjumlah 94 orang jadi kesimpulannya HGH telah menyalahgunakan jumlah anggota KTSI ke Pemda waktu itu, di Taraju jumlah sukwan disini mencapai 60 orang dengan menerima Rp. 80.000,- plus batik, di Sukaratu HGH menjual baju batik seharga Rp. 50.000,- kepada sukwan, namun menurut informasi ada salah seorang anggota Dewan Kab. Tasik telah membantu dengan memberikan bantuan dana atau subsidi supaya meringankan beban para sukwan di Sukaratu, namun kenapa HGH masih mengharuskan para sukwan disana harus membayar sejumlah uang Rp. 20.000,- sebagai alasan menyisakan kekurangan yang harus dibayar segera.

“Kini tahu siapa yang bermasalah, seharusnya kita harus mengayomi mereka dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan dan nasib sukwan, jangan sampai hanya memanfaatkan keberadaan mereka untuk tujuan yang tidak terpuji,” ujar Toto

Kemudian menurut informasi, HGH juga katanya mengembalikan sejumlah dana kepada Pemda Kabupaten Tasikmalaya Rp. 20.000.000,- dengan dalih kelebihan dana. Padahal kalau kami teliti kenapa mesti dikembalikan kalau saja jumlah data sukwan yang diajukan ke Pemda itu benar apa adanya.

“Yang logis saja, mana ada beda atau gejlok data sampai kelebihan dana yang diberikan Pemda Kabupaten Tasik ke HGH pasti itu sudah diseseuaikan dengan apa yang diajukan kan. Jadi ini sudah suatu bukti kejanggalan mereka,” ungkap Toto

Lebihlanjut dikatakannya, “O iya mana ada orang yang sudah jelas bukan terdaftar sebagai sukwan turut andil bahkan bertindak sebagai ketua itu juga sudah merupakan bukti ketidakjelasan HGH selama ini, kenapa tidak orang yang sebenarnya terpilih menjadi ketua yang harus bertindak menyelesaikan masalah selama ini,” tambah Toto

Sementara itu saat KONTRAS mengkonfirmasi ke Sekretariat HGH Jl. Sarianingrat Belakang RS Jasa Kartini Jum’at (13/3) kantor tersebut terlihat kosong, bahkan menurut sumber di lingkungan tadi, kantor HGH Kabupaten Tasikmalaya memang jarang ditempati penghuninya.”Kantorna ge sering kosong duka kamarana pengurusna”,(Kantornya saja sering kosong entah pada kemana pengurusnya) ujar Ketua PGRI Kab.Tasikmalaya Drs.Opan Supian beberapa saat lalu saat dihubungi wartawan.
Bahkan buntut pemberitaan tersebut, beberapa waktu lalu para pengurus HGH dengan mengendarai 14 motor sempat “merangsek” rumah salah satu wartawan Kontras untuk mengklarifikasi. (Jang/Ded).

[...]

Pemkab Garut terkesan cuek : JALAN BUNGBULANG-WANGONJAYA "AMBURADUL" !!

Garut, KONTRAS.- Jalan raya kabupaten yang menghubungkan antara kecamatan Bungbulang dengan desa Wangonjaya sepanjang lk 17 kilometer, wilayah Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut selatan Jawa Barat, kini kondisinya sangat memprehatinkan. Selain aspalnya sudah ludes terbawa arus gerusan air hujan, batu-batu besarnya berserakan amburadul.
Berdasarkan hasil pengamatan Wartawan tabloid KONTRAS beberapa hari lalu saat berkunjung ke desa Wangonjaya kecamatam Bungbulang, tetapi yang mengherankan, para pengojek di wilayah itu dalam menjalankan kendaraannya, seperti jalan aspal biasa. Bagaikan tidak berhadapan kendala jalan yang amburadul. Apa memang mereka sudah terbiasa?. “- Yang namanya tukang ojeg, kalau membawa barang , sudah pada tau”. Tutur salah seorang guru sekolah dasar dan menjabat kepala sekolah desa Cihikeu Bungbulang, Ny. Losinah kepada Wartawan Tabloid KONTRAS. Tetapi kenapa ternyata hingga saat ini belum juga ada sentuhan perbaikan dari pihak Pemda Kabupaten Garut?. Sedangkan kalau jalan itu sudah normal kembali, akan menjadi sarana komunikasi jalan hidup. Yang artinya hubungan perekonomian di daerah tersebut, akan lancar. Dampak yang lain, hasil panen palawija masyarakat disana, tentunya bisa dipasarkan ke luar kota. Tidak seperti sekarang, tidak sedikit yang dibiarkan buruk dikebon. Karena menurut sejumlah warga petani disana, nilai harga jualnya, tidak sesuai dengan ongkos biaya angkut yang kian membubung tinggi.
Yang pada gilirannya, saat ini para petani di desa Wangonjaya, memilih hasil panen mereka dibiarkan menjadi buruk di tempat. Sebab keuntungan hasil nilai jual dengan ongkos angkut, ternyata sama sekali tidak seimbang. Yang jelas, malahan tambah merugi banyak, daripada mendapatkan keuntungan dari hasil jual barang hasil bumi pepanenan mereka. –“Kapan masyarakat di desa Wangonjaya, bisa menikmati jalan bagus seperti kota!”Keluh Abdul Rochman yang puluhan tahun menjabat punduh di wilayah desa Wangonjaya kepada Wartawan KONTRAS di rumahnya.
Sementara itu menurut beberapa tokoh masyarakat dan ulama di desa Wangonjaya, kerusakan jalan tersebut sudah lama. Yang katanya beberapa kali akan diperbaiki oleh pihak Pemkab Garut, namun selalu gagal. Kurang bisa dimengerti, apa sebabnya sampai gagal terus dan gagal terus?. Sedangkan masyarakat di wilayah Wangonjaya Bungbulang tersebut sangat mendambakan jalan itu segera adanya perbaikan dari pihak Pemkab Garut. Karena di wilayah itu juga banyak potensi yang perlu digali Pemkab Garut, guna dalam peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Antara lain, dibidang pertanian dan kelautan. Karena menurut keterangan yang dihimpun, di daerah tersebut sangat taat dan patuh dengan pemerintah daerah setempat. Terutama dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), dalam setiap tahunnya. Namun sekarang sudah tidak percaya lagi dengan pemkab Garut. Terlebih beberapa kali jalan di daerah itu akan direhab, selalu tidak jadi. Ada apa?.
Dalam kaitan tersebut ternyata dibenarkan salah seorang tokoh masyarakat kecamatan Bungbulang, Jaenudin alias Sogar. Pihaknya sangat prehatin dengan kondisi jalan yang benar-benar sudah amburadul itu. Yang dipertanyakan banyak pihak, kapan pihak Pemkab Garut memikirkan warganya yang berada di pinggiran kota Garut yang sekaligus perbatasan dengan Australia. Berbicara masalah banyaknya kendaraan motor dan mobil di daerah itu,diakui Abdul Rochman, memang di wilayahnya banyak yang memiliki kendaraan dan minimal sepeda motor. Tetapi yang menjadi kendala, hanyalah jalan yang kurang memnuhi syarat. Sehingga dikhawatirkan kendaraan mereka akan cepat amburadul seperti jalan. Berbicara masalah situasi sekarang, katanya tidak terlalu sulit mencari resiko setiap hari.
Menyinggung masalah perekonomian di daerah desa Wangonjaya, tidak terlalu sulit. Hanya transportasi jalan saja yang sampai kini terus menjadi kendala. Lanjut Abdul Rochman, masyarakatnya tidak terlalu memikirkan makanan untuk sehari-hari. Kalaupun tidak bisa membeli beras, makannya hanya seadanya di kebon mereka. Dia berharap, pemerintah Kabupaten Garut peduli dengan warganya yang ada dikebon selatan kota Garut, yang merupakan perbatasan dengan negara Australia itu. Hal tersebut sesuai harapan Camat Bungbulang Anwar Saepulloh, ketika ditemui Wartawan tabloid KONTRAS beberapa waktu lalu di ruang kerjanya.
Secara terpisah, Wartawan Tabloid KONTRAS hinbgga berita ini diturunkan, belum mendapatkan keterangan secara pasti, kapan jalan tersebit jai akan direhab secara maksimal. Yang jelas, warga disana sangat mengharapkan segera diperbaiki. (DJOKO.S).-

[...]

18 MOTOR BALAPAN LIAR DIAMANKAN POLISI BANJAR

BANJAR, KONTRAS, -Sebanyak 18 motor dan 40 remaja diamankan pihak kepolisian karena terlibat balapan liar diperbatasan Lanngensari-Jawa Tengah,Rabu(11/3)malam.
Operasi melibatkan angota Satlantas Polresta Banjar dan Polsekta Langensari.Operasi dimulai pukul 17.00-20.30. Tampak hadir Kasat Lantas AKP Sudarmono SIp dan Kapolsek Langensari AKP Syaripudin didampingi Kanit Patwal Iptu Kosasih.
Menurut keterangan yang dihimpun Kontras, dilokasi perbatasan itu memang kerap dijadikan arena balapan liar. Ratusan remaja dengan menggunakan sepeda motor adu kecepatan. mereka datang dari daerah Wanareja, Mergosari(Jateng, Lakbok(Ciamis) dan sebagian remaja asal Langensari.Dilihat dari nomor kendaraanya kebanyakan peserta balapan liar itu berasal dari Jawa Tengah.
Kedatangan petugas Kepolisian membuat mereka kalang kabut.Ada yang berusaha kabur namun sebagian tertangkap.Yang tertangkap digiring ke Mapolsekta Langensari dijalan Purnomosidi.
Sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK dan SIM ditahan. Polisi juga menahan sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Polisi baru akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah kendaraanya dilengkapi STNK dan diperbaiki.
"Penertiban balap motor liar ini menindaklanjuti keluhan masyarakat.kami ditelpon warga pukul 15.00 bahwa malam ini kerap ada balapan liar,"kata Kasatlantas.
Selanjutnya para remaja diberikan pembinaan tentang bahayanya ugal-ugalan dijalan raya. "kalau memang senang balapan salurkan ke tempatnnya," kata Kasatlantas. Dia juga meminta orangtua jangan diberi kendaraan sebelum punya SIM. (PEPI).

[...]