Ciamis, Kontras,- Beberapa media baik itu media elektronik maupun media cetak tidak henti-hentinya membicarakan dan menulis tentang Jamkesmas. Berbagai alasan telah dilontarkan baik itu dari Rumah Sakit maupun Puskesmas sehingga menjadi bingung pemilik Jamkesmas, kita mesti menelaah apa yang tertulis dikartu peserta Jamkesmas. 1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama dilaksanakan di Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan Polindes, 2) Perawatan tingkat lanjutan (rawat jalan, rawat inap, dan UGD) dilaksanakan di Rumah Sakit yang ditunjuk, 3) Perawatan dan persalinan dapat dilayani di Puskesmas rawat inap dan Rumah Sakit kelas III(tiga), 4) pelayanan obat mengacu pada DPHO, selanjutnya ketentuannya sebagai berikut : 1) Kartu peserta dibawa pada saat berobat. 2) Prosedur untuk mendapat pelayanan kesehatan sesuai alur pelayanan kesehatan. 3) Apabila kartu peserta hilang segera lapor ke PT ASKES (Persero) setempat. 4) Masa berlaku berdasaran keputusan Bupati/Walikota, namun apa yang tertulis diatas, bagi beberapa pemilik kartu Jamkesmas bagaikan tidak ada artinya dan tidak sesuai antara yang tertulis dikartu Jamkesmas dengan kenyataan seperti yang dimuat majalah Dwi Mingguan Ungkap Edisi 43 dengan judul “Puskesmas Sindangwangi tidak menerima rawat inap pemilik kartu Jamkesmas “ sehingga apa yang tertulis dimedia tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Dr. Hj. Tika Sastraprawira melalui Sekretaris Drs Asep Yuyu ketika ditemui Kontras diruang kerjanya mengatakan “sebanyak 51 puskesmas yang ada di Kabupaten Ciamis yang menerima rawat inap pemilik kartu Jamkesmas hanya sebanyak 16 puskesmas. Kenapa demikian? Asep menjelaskan “35 puskesmas dari 51 puskesmas yang ada di Kabupaten Ciamis jelas tidak bisa menerima rawat inap, karena mengingat kurangnya fasilitas puskesmas tersebut. Tapi dalam arti, bukan tidak menerima peserta Jamkesmas berobat di Puskesmas” jelasnya kepada Kontras. Lalu bagaimana pasien yang berobat ke Puskesmas tanpa Jamkesmas tapi bisa melakukan rawat inap dengan membayar Rp.200.000,- permalamnya. Sedangkan yang memiliki kartu Jamkesmas dikatakan tidak bisa melaksanakan rawat inap.
Sementara Acep Joniyanto mengatakan, ia sering menjelaskan dan menegaskan baik itu kepada Puskesmas maupun pihak Rumah Sakit, agar perawatan pemilik kartu Jamkesmas harus disamakan dengan perawatan yang bukan pemilik kartu Jamkesmas” saya akan menindak tegas kepada pihak Rumah Sakit maupun Puskesmas yang melanggar aturan-aturan Jamkesmas” katanya. Acep menjelaskan “seharusnya pihak Rumah Sakit maupun Puskesmas lebih mengutamakan pemilik kartu Jamkesmas, karena pemilik kartu Jamkesmas itu adalah orang miskin” jelasnya.**Edi
JAMKESMAS DI CIAMIS HANYA 16 PUSKESMAS YANG SIAP TAMPUNG
1 komentarPEMEKARAN KABUPATEN PANGANDARAN SUDAH LAYAK
1 komentarCiamis Kontras- Genderang Pemilu Legislatif sebentar lagi akan di tabuh, hampir mendekati hitungan hari. Para Calon pun mulai melakukan upaya menjual pogram-programnya, dan para calon nampak semangat, beragam cara dilakukan untuk menarik perhatian, berbagai strategi dan teknik gencar dilakukan para calon anggota Legislatif, untuk mendapatkan tiket menduduki kursi wakil rakyat, termasuk “Yusro Mulyatna” calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari dapil 5 yang diusung partai HANURA ini, dengan sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah melalui tatap muka dengan masyarakat, ”Bertemu langsung dengan mereka, saya akan mendengar langsung kehendak dan harapan mereka, terkait dengan pembangunan, baik infrastruktur maupun masalah pangan,” katanya.
Kang Yusro,begitu panggilan sehari-harinya, yang lahir pada tahun 1952 ini, mempunyai jiwa sosial yang tinggi terhadap sesama, hal ini dibuktikan, semasa menjadi Kepala Unit BRI, ia sering melakukan yang terbaik buat masyarakat dan sering melancarkan program-program sosial membantu masyarakat kurang mampu, dan juga niatnya ingin mensejahterakan masyarakat.
Ketika ditemui Kontras dikediamannya, di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi, suami dari Neli Kusmawati ini mengatakan, program-program yang akan dikedepankan bilamana ia duduk di kursi wakil rakyat, yaitu masalah pendidikan dan kesehatan, ”Pendidikan dan kesehatan akan saya utamakan, tapi yang lebih saya utamakan Pamekaran Kabupaten Ciamis, karena ciamis selatan sudah layak menjadi Kabupaten yaitu Kabupaten Pangandaran, “ jelasnya. Zona 5 terdiri dari wilayah Kecamatan, Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, Cimerak, Cigugur, Langkaplancar. Menurut Yusro ada 114 Calon Legislatif dan khusus di Kecamatan Parigi ada 22 orang calon, namun bagi Bapak 5 anak itu tidak merasa ciut niatnya, ia percaya kepada masyarakat yang akan menentukan pilihan untuk menjadi wakilnya. “saya berharap, masyarakat jangan salah memilih para wakilnya yang akan duduk di anggota DPRD Kabupaten Ciamis, bagi saya jabatan adalah amanah yang benar-benar harus dilaksanakan sehingga apa yang menjadi ke sebuah harapan dan keinginan masyarakat terpenuhi, “ ungkapnya. ** Edi
Perpisahan peserta KKN Mahasiswa UNSIL "Berkesan - NANANG WARGA MARGAHAYU MANONJAYA RAIH HP NOKIA DARI Tabloid KONTRAS
0 komentarTasikmalaya,KONTRAS- Dalam rangka memupuk kebersamaan dan kekeluargaan antara masyarakat dengan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN)Universitas Siliwangi Tasikmalaya, minggu (8/3) menggelar acara Jalan sehat sekaligus pelepasan/perpisahan peserta KKN UNSIL Tahun 2009. Kegiatan Jalan Sehat Mahasiswa KKN UNSIL yang bekerjasama dengan Tabloid KONTRAS perwakilan Priangan Timur itu berlangsung cukup meriah. Ratusan warga Desa Margaluyu dan Mahasiwa berbaur bersama dengan nuansa kekeluargaan di lapang halaman kantor Desa Margaluyu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.
Menurut Ketua Panitia -Malta Mahardika menjelaskan bahwa event ini sebetulnya merupakan salah satu program terakhir peserta KKN UNSIL di Kecamatan Manonjaya sekaligus syukuran pelepasan peserta KKN khususnya yang t ergabung dalam Posko IV di Desa Margaluyu Kec.Manonjaya. “Acara ini sekaligus bisa dijadikan ajang silatuirahmi perpisahan 18 peserta KKN Mahasiswa UNSIL dengan warga sekitar dengan ditutup kegiatan yang sangat bermanfaat”, katanya.
Panitia dalam perlombaan ini menyediakan beberapa souvenir dan hadiah menarik yang khusus disediakan kepada para pemenang peserta lomba Jalan Sehat tersebut. “Hadiahnya menarik dan oke termasuk hiburannya, adapun hasil dari penjualan tiket ini akan disumbangkan kepada DKM setempat”, kata Shinta Srilegisyati Mahasiswi Fakultas Ekonomi Manajemen Univessitas Siliwangi TAsikmalaya kepada KONTRAS.
“Mudah-mudahan kegiatan perlombaan yang kami adakan di akhir program KKN yang bekerja sama dengan para sponsor termasuk Tabloid KONTRAS akan terjalin kebersamaan, keakraban dan dapat dikenang oleh masyarakat”, tambah Sekretaris Panitianya Resfi Wisdiati.
Sementara itu Kepala Desa Margahayu Omad Herdyana kepada KONTRAS mengucapkan terima kasih kepada Mahasiswa UNSIL yang selama 40 hari telah memberikan sumbangsih terutama dalam membina dalam pengembangan jaringan usaha mikro kecil dan menengah di wialayah Desa Margahayu. “KKN yang dilakukan oleh mahasiswa UNSIL ini tentunya bermanfaat sekali untuk warga kami, apalagi kegiatan KKN ini ditutup dengan acara Jalan Sehat yang cukup menghibur sekaligus ungkapan perpisahan dari mereka yang tentunya akan dikenang oleh masyarakat kami ”, kata Kades.
Dalam kegiatan Jalan Sehat tersebut, Nanang Warga RT.02/03 Desa Margahayu berhasil mendapat Hadiah Utama sebuah Handphone merk Nokia dari Tabloid Kontras. (asep jaenal)
buntut permasalahan HGH dan KTSI - KETUA PGRI TASIK DIBUAT MURKA DAN JENGKEL
0 komentarTASIKMALAYA,KONTRAS – Menanggapi semakin meruncingnya masalah HGH VS KTSI tidak membuat Dinas Pendidikan Kabuapaten Tasikmalaya khawatir, hal ini dikarenakan permasalahan diantara keduanya itu merupakan hal diluar kendali Dinas.
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, ketika masih dijabat Drs.H. Abdul Kodir,MM kepada wartawan beberapa waktu lalu,”Masalah yang terjadi di dalam organisasi HGH dan KTSI itu merupakan masalah internal mereka, jadi bukan masalah Dinas terlebih terus-terang saya sendiri tidak tahu keberadaan organisasi itu,” kata H.Kodir yang Jum’at (6/3) lalu menjabat posisi barunya sebagai Kepala BKPLD Kab.Tasikmalaya.
Mengenai banyak keterlibatan anggotanya yang masuk dalam jajaran sebagai penasih dalam organisasi tersebut, H. Kodir mengatakan itu urusan mereka jadi harus mereka pertanggungjawabkan.
“Siapa yang terlibat ya harus bertanggungjawab dong,” ujar H. Kodir
Pada kesempatan berbeda Ketua PGRI Kabupaten Tasik, Opan menyusul masuk dalam susunan organisasi HGH menyebutkan, permasalahan ini memang sudah dilakukan penyelesaian dengan mencoba memanggil pihak-pihak terkait terutama Ketua HGH agar sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan, namun beberapa kali teguran dilontarkan tetap tidak bergeming dan tidak ada respon positif.
“Sudah saya lakukan baik yang terakhir dengan mencoba menelpon agar segera menemui saya untuk dimintai keterangannya pun tetap tidak diindahkan,” kata Opan saat ditemui di sekolahnya beberapa waktu lalu.
Keberadaan HGH Tidak Diakui
Menyusul semakin ramainya permasalahan HGH di masyarakat akhirnya Kepala UPTD Pendidikan Ciawi, E. Saefudin Jumhana S.Pd.,angkat bicara. “Dari semula saya tidak mengetahui akan adanya HGH dilingkungan kerja kami, makanya dengan munculnya isu bahwa bagian kepegawaian mengharuskan pihak-pihak terkait supaya wajib masuk HGH (guru honorer.red) itu tidak benar dan bisa kami buktikan,” ujarnya sambil langsung menelpon stafnya tersebut.
Senada dengan Kepala Kantor Kesbang & Linmas Kabupaten Tasikmalaya, Drs. Roni A Syahroni, MM., saat ditemui KONTRAS menerangkan dirinya pun tidak tahu bahkan langsung mencek akan adanya organisasi HGH ini apa sudah terdaftar atau tidak, bahkan dirinya pun pernah mendengar akan adanya permasalahan dana intensif yang dikelola HGH ini bermasalah.
“Sebenarnya saya tidak tahu bahkan setelah dicek pun nama organisasi HGH di Kabupaten Tasikmalaya ini tidak terdaftar, jadi kalau terjadi permasalahan seperti ini maka pihak Pemda menyerahkan kepada pihak-pihak terkait yang merasa dirugikan untuk langsung berhubungan dengan HGH itu sendiri,” terang Roni
Sementara itu ditempat terpisah Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya Drs.Opan Supiyan mengaku jengkel dan murka pada HGH yang dinilainya tidak paham berorganisasi. “Dalam pertemuan para pengurus PGRI yang akan datang kita akan bahas permasalahan ini”, kata Opan dengan nada serius kepada wartawan KONTRAS. “Silahkan wartawan pantau kinerja HGH dan jangan segan untuk memberikan control sosialnya, biar jadi pelajaran bagi HGH”, ucapnya dengan nada jengkel. (Jang/Ded/tim)
