PEMBERITAHUAN..!!! KEPADA PARA PENGUNJUNG DAN PARA BLOGER...MULAI SAAT INI BLOG TABLOID KONTRAS UNTUK SEMENTARA NON AKTIF....!!!! HARAP MAKLUM !!

Untuk sementara bagi para pengujung blog ini....berita seputar Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Garut dapat dilihat di http://swaranasionalpospriangan.blogspot.com

[...]

[...]

[...]

KOTA TASIK SEGERA MILIKI SEKDA BARU !!

Tasikmalaya,KONTRAS- Rumor pergantian jabatan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya yang saat ini masih dijabat Ir.H.Endang Suhendar,MS akhirnya bakal menjadi kenyataan. Bahkan jabtan Sekda yang menurut rencana di gulirkan wacana yang akan menduduki posisi jabatan orang nomer 3 di Kota Tasikmalaya adalah H.Idi S Hidayat (sekarang Kepala Dinas PU Kabupaten Tasikmalaya), rasanya isyu terebut ditepis Gubernur Jawa Barat H.Ahmad Heryawan.
Saat dimintai komentarnya tentang pergantian Sekda Kota Tasikmalaya oleh wartawan KONTRAS disela-sela acara Pelantikan Bupati Ciamis Senin (6/4) lalu di Gedung DPRD Kabupaten Ciamis, gubernur menjawab bahwa dirinya saat ini sedang menunggu surat dari Mendagri. “Insya Alloh dalam waktu tidak lama lagi Sekda Kota Tasik akan diganti oleh pak Tio”, ujar gubernur. Bahkan saat didesak wartawan bahwa calon sekda “tuntujkannya” itu disinyalir salah seorang simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “itu tidak benar pak Tio adalah seorang PNS bukan PKS”, ucapnya singkat sambil bergegas meninggalkan wartawan.
Pergantian Sekda Kota Tasikmalaya memang saat ini banyak pengamat yang menyesalkan sikap Walikota yang terlihat apatis dan tidak mau tahu. Padahal calon sekda yang didrop oleh Gubernur tersebut bukan kehendak Walikota dan DPRD Kota Tasikmalaya. Apalagi Tio Indra Setiadi mantan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat itu kurang dikenal oleh masyarakat kota Tasikmalaya pada umumnya.
“Apalagi pak Tio pernah mencalonkan Bupati Majalengka ketiku Pilkada lalu, walaupun tidak jadi tetapi sikap tegas walikota dan DPRD hendaknya mencari Sekda asli putra daerah yang mempunyai ikatan bathin yang sama dengan Walikotanya”, kata Pengamat dan Pemerhati Tasikmalaya Ir.Sukinta kepada KONTRAS Sabtu (11/4) malam lalu. Bahkan Sukinta menyesalkan apriori gubernur yang seharusnya dalam menunjuk calon sekda seharusnya lebih memperhatikan ke daerah, apalagi saat bekerja nanti mendampingi walikota harus sejalan dan searah, bagaimana nantinya menjalankan roda pemerintahan apabila masing-masing mereka kurang sepaham dan karena maisng-masing tentunya mempunyai karakter yang berbeda, jangan sampai kasus ketidak harmonisan yang dulu antara walikota dengan sekdanya kurang sejalan, ucapnya.
Antara estetika dan aturan harus dipisahkan, apalagi di erea otonomi daerah “top down” bukan lagi jadi ukuran tetapi sebaliknya “button up” harus menjadi tolak ukur, pungkasnya. (ton)

[...]

BERITA SEPUTAR KABUPATEN GARUT - Oleh : Gungun (Wartawan Garut)

Keuangan Harus Mampu Di Kelola
Oleh Aparatur Pemerintah Desa Dengan Baik
Garut, kontras
Terkait akan turunya dana bantuan untuk desa dan kelurahan. Badan pemberdayaan dan pemerintah desa (BPMD) pemda Garut menggelah pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelola keuangan desa tahun anggaran 2009.
Pelatihan yang diikuti seluruh bendahara desa dan kelurahan itu dibekali berbagai pengadmistrasian dari mulai pelaporan alokasi hingga pembuatan pertanggungjawaban pengeluaran. Disampaikan kepala BPMD Agus Salim, SH Msi, pelatihan para bendahara desa dan kelurahan ini sangat penting dilakukan, sehingga ketika anggaran diterima oleh masing-masing desa dan kelurahan dalam alokasi penggunaannya dapat di pertanggungjawabkan dengan administrasi yang jelas. Maka dibutuhkan keahlian bendaharayang memegang keuangan desa dan kelurahantersebut, dalam mencatat pengeluaran sesuai dengan aturanya. “Dana bantuan yang akan turun bukanlah bantuan hibah, sehingga alokasi penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Makannya, dibutuhkan keahlian aparatur desa dan kelurahan dalam pengadministrasiannya. Tugasnya memang berat, namun pemerintah daerah pun senan tiasa melakukan pengawasan dan pendampingan dalam teknisinya nanti,” ujarnya.
Demikian disampaikan kepala bidang Pemerintah Kepala Desa Drs H Wawan nurdin S.Sos, setiap dana yang dialokasikan dari APBD harus dipertanggungjawabkan. Maka penguna anggaran harus memberikan laporan-laporan sesuai aturan. Pemerintah daerah pun di tuntut pertanggungjawaban yang sama.sebab dana yang diterima merupakan bagian dari APBD, ia pun merasa bangga karana para bendahara desa teramat muda . hal ini diharapkan dapat menguasai pengadministrasian, sehingga dalam melaksanakan tugasnya nanti tidak menghadapi persoalan yang berarti. “Tolak ukur kinerja pemerintah daerah adala pemerintah desa, maka aparaturnya harus memiliki kemampuan yang bisa diandalkan. Dan ini merupakan tugas bersamas sehingga upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa harus ditingkatkan. Dan pelatihan ini merupakan bagian dari itu” tuturnya.
Sementara beberapa peserta mengakui, pelatihan pengelolaan keuanggan iini sangat bermanpaat untuk meniongkatkan kinerja desa. Selain dapat melakukan pengadministrasian yang baik, uang pun akan lebih terjaga sesuai mekanisme. (Gun)







Bupati Garut minta aparat kades jangan kecewakan masyarakat
Garut, kontras
Bupati garut, Aceng HM fikri Sag, meminta kepada para kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, harus mampu mengsinergiskan peran sebagi pemimpin dan aparat pemerintah yang baik. Disamping itu, jadikan jabatan yang disandang itu sebagai suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak dihadapan Aloh SWT. Demikian ungkapnya usai melantik 20 kepala desa dari 14 kecamatan, jumat gor wanaraja.
Pada kesempetan itu turut menyaksikan Muspida kab.garut dan jajarannya, anggota KPU kab. Garut, Muspida Kecamatan wanaraja dan jajarannya, serta tamu undangan lainnya. Ke-2033 kepala desa yang dilantik, masing masing adalalh Endang riana gumilar (Kades cinta rakyat kecamatan samarang , Basit Abdul Kodir ( kades cigedug kecamatan cigedug), Adar sudarman ( Kades talaga sari kecamatan banjarwangi), Komarudin (Kades cisitu Kecamatan malangbong), Ari Mara maruf (Kades haur kuning kecamatan cisompet), Agus Kusna ( Kades wanasari kecamatan wanaraja), Endan saepudin (kades sindang mekar kecamatan wanaraja), Iit sugiana (kades cipaganti kecamatan cisurupan), Azis sopian (Kades dungussiku kecamatan lewigoong), Dian ( Kades cinta asih kecamatan samarang), Engkoh (kades samarang kecamatan samarang), Ir. Dadang suryana (kades padamukti kecamatan pasir wangi), Enceng hardiana (kades cisompet kecamatan cisompet), Wahab jaenudi (kades panyindangan kecamatan cisomper), Dudu suherman (kades sukaratu kecamatan sucinaraja), Ali saepudin (kades Simpenkaler kecamatan balubur limbangan), Nono ( kades Hegarsari kecamatan kadunggora), Iya sahira (kades citangtu kecamatan pangatikan) dan Aris jaman ( kades padasuka kecamatan pasirwangi).
Pada kesempatann itu juga HM Fikri menginggatkan, saat ini masyarakat sudah semakin terbuka dalam mengkritis setiap kebijakan pemerintah. “Untuk itu, sayah menekan kan agar dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, saudara perlu menjalankan perinsip ketrbukaan”. Tandasnya. Selama ini, lanjut HM Fikri, masih sering terdapat keluhan bahkan tidak sedikit berujung aksi ketidak puasan kepada kepala desa, sebagai akibat dari kurang ketrbukaan. Dengan melaksanakan prinsip-perinsip keterbukaan, tambah HM Aceng Fikri, diharapkan akan menghilangkan atau paling tidak meminimalisir kecurigaan pihak lainkepada kepala desa. Sehingga pada gilirannya, para kepala desa akan tenang dan nyaman dalam bekerja. (Gun).







Maulid Nabi Muhamad SAW Menuju Momen Perubahan Good Governance
Bupati Garut, Aceng HM Fikri. S.Ag. Minggu lalu di Gedung Negara Pendopo Garut, menyatakan, kegiatan tasyakur Maulid Nabi Muhamad SAW1430 H ini dapat menjadi momen perubahan kearah yang lebih baik, terutama dikab,Garut.
Menurut bupati, salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintah yang baik (Good Governance) pihaknya kini tengah bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan telah dicanangkan “ Garut Bersih dari Korupsi “. Hal ini dimaksudkan agar setiap pejabat dan seluruh apratur tidak melakukan korupsi, serta dapat menjadi manusia yang amanah sebagai wujud tauladan Rasullulloh SAW.
Sementara itu dalam tausiyahnya, KH. Jujun Junaedi S.Ag, mendukung upaya pemerintah kab.Garut dibawah pimpinan Aceng HM Fikri dan Diki Candra. Jujun mengingatkan agar semua pihak dan apratur jangan sekali-kali mendekatkan kepada hal yang berbau korupsi karna tempat yang lebih hina bagi para koruptor adalah api neraka.
Peringatan Maulid Nabi Muhamad SAW seperti dituturkan Sekda Kab.Garut, Drs. H. Wowo Wibowo, M.Si, bersaman hari jadi Garut ke-197, bertujuan memelihara dan memupuk keimanan kepada Alloh SWT, serta menggugah kembali para pejabat , umumnya kaum muslimin untuk tetap bersikap dan berprilaku condong kepada Rasullullah SAW. (Gun).











Staf BPN Bantah Persulit Pemohon Sertifikat
Garut, kontras
Terkait berita garut pos edisi 200, yang memberitakan berbondong-bondongnya warga kekantor BPN atas buruknya pelayanan BPN terhadap warga, Agus hermadi (39) staf BPN yang namanya disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut, menyangkal telah mempersulit permohonan wargauntuk menurus sertifikat. Dalam hal ini sertifikat Ibu Khodizah, salah seorang warga karang pawaitan.
Berdasarkan keteranagn Agus Hermandi yang menemui GP dikantor informatika setda garut, dirinya yang memang mengurus sertifikat ibu khodijah, secara langsung, dirinya pun berjanji akan mengurus sertifikat secepat mungkin.
Namun setelah dirinya akan mengurus sertifikat ibu khodijah tersebut, oleh kepala Kantor BPN, Agus ditugaskan di Tin Ajudikasi di kecamatan Kersamanah selama 7 bulan, sehingga pekerjaan dikanto oleh agus dilimpahkan kepada rekan kerjanya, berinisial E yang masih sama sebagai staf pemberdayaan dikantor BPN Garut. Ternyata permohonan sertifikat ibu khodijah tersebut oleh E tidak diurus sehingga muncullah ketidak puasan ibu khodijahyang berujung kedatangan ibu khodijah kekantor BPN pada awal maret lalu.
Dalam keterangannya, Agus hanya mengaku mengurus permohonan ibu khodijah saja, tidak yang lainnya. Maka dari itu, dirinya merasa heran jika ada yang mengatakan keterlambatan ini terjadi kebeberapa orang, “Saya hanya mengurus permohonan Ibu Khodijah saja, kalau yang lainnya saya tidak tahu, saya juga tidak mengenal Cecep yang katanya berasal dari Tarogong.” Ujarnya. Akibat kasus ini, dirinya telah mendapatkan tguran langsung dari Kepala BPN, ia mendapat sangsi yang cukup keras dari kantor ia bekerja, dan unutk permohonan setifikat Ibu Khodijah, telah diurus kembali, yang kemungkinan akan selesai 3 bulan kedepan. (Gun).










PDAM GARUT Kembali Kecewakan Ratusan Pelanggan
Garut, kontras
Ratusan Pelanggan Perusahaan Dasar Air Minum (PDAM) khusunya dikelurahan jayawaras kecamatan tarogong kidul, kembali dibuat kecewa. Pasalnya, untuk kesekian kalinya p0asokan air kedaerah tersebut tidak lancar. Bahkan pada agai hari sekitar pukul 06.00 hingga 11.00WIB pasokan air dari PDAM nyaris tidak ada.
“Kalau dimusim kemarau terhambatnya pasokan air itu dapat dimaklumi, namun ini kan musim penghujan, hal ini jelas tidak rasional, terlebih dari pagi hari hingga menjelang waktu dhuhur air tersebut nyaris tidak ada,” ungkap asep warga perum jaya asri kelurahan Jayawaras.
Diterngkan Asep, selam dua bulan ini warga dibuat kecewaoleh pasokan air yang tidak lancar. Menurtnya, dengan kondisi ini pihak PDAM harus mempertanggungjawabkannya, karna ini merupakan wewenangnya. “Kami harap pihak PDAM lebih bisa menjamin pasokan air ini, karna kalu tidak jelas para pelangganyang akan mengalami kerugian,” ketusnya.
Diakui Asep, dirinya sudah beberapa kalli mengadukan dan menayakan kondisi ini kepada petugas PDAM dikantornya. Namun jawabannya, tetap tidak rasional dan memuaskan. Terlebih, kata Asep, setelah melaporkan kondisi tersebut, tidak ada satupun petugas PDAM yang mau peduli dan datang kelapangan untuk memperbaikinya.
Hal senada diungkapkan warga yang lain, Hendra Deni, selama dua bulan ini pasokan air kedaerahnya benar-benar menghawatirkan. Bagi man tidak, kata Hendra, pasokan air khususnya pada pagi menjelang siang hari , nyaris tidak ada. Air hanya ada di sore dan malam hari saja, itu pun sangat kecil sekali alirannya.
Menurutnya, jikakondisi seperti ini dibiarkan, maka para pelanggan PDAM akan mengalami kerugian. Pasalnya, mereka harus bayar air disetiap bulannya, sedangkan air yang dibutuhkan tidak ada dan saya sangat kecewa dengan kondisi saat ini, seolah-olah pihak PDAM tidak tau kondisi yang ada dilapangan, tandas Hendra.
Dengan kondisi seperti ini tambah hendra, seharusnya pihak PDAM segera memberikan penjelasan yang jelas dan real kepada warga. “Dulu waktu musim kemarau dapat dimaklumi, namun sekarang kan musim penghujan,” ungkapnya. (Gun).






Punya Kapabilitas, Kriteria Pengurus KONI
Garut, kontras
Tantangan cukup berat menanti KONI kab.Garut yaitu even bergengsi, porprov 2010. Bagaimana diajang ini dipertaruhkan gengsi dan prestise nama daerah dalam perebutan tempat terhormat. Dalam porprov dikarawang garut sukses masuk dalam jajaran 10 besar. Sebuah catatan yang cukup manis ditengah kerisis prestasi yang melandadunia olahraga kab.Garut.
Hal tersebut dirasakan pula oleh ketua umum KONI kab.Garut yang baru terpilih, H.Ato Hermanto. Di sela kesibukannya membuka kejuaraan renang Bupati Cup 2009, pengusaha dodol ini mengaku jika tantangan KONI kedepan cukup berat. “Kita punya tanggug jawab besar. Apalagi di Porprov mendatang minimal harus bisa mempertahnkan 10 besar yang dicapai pada proprov lalu. Situasi tentu saja berbeda, kita hanya memili waktu satu tahun untuk mempersiapkan diri” ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, perlu didukung kepenggurusan KONI yang solid. “Kami sedang mencari calon pengurus. Terpenting, memiliki kapabilitas dan kapasitas. KONI kedepan berbeda denagn sebelumnya. Kepengurusan harus di pegang oleh orang yang merakyat denag visi sehat dan mandiri. Insya Alloh, dengan organisasi yang sehat, KONI bisa menggali segenap potensi untuk kemajuan olahraga Kab.Garut.”katanya.
Ditegaskannya, sekitar pertengah paril ini sudah ada sosialisai unuk kepengurusan. “Kita bersama-sama memajukan dunia olahraga sesuai denag keinginan masyarakat,”imbuhnya.
Menaggapi peran aktif Wabub Dicky Chandra dalam olahraga, H.Ato menggaku gembira dan bangga. “Beliau masih sempat dan mau menjadi ketua PRSI Garut. Mudah-mudahan ini dapat memotivasi pejabat lainnya untuk menjadi bapak angkat cabang olahraga,” tuturnya. (Gun).












BLT dibagikan setelah pemilu legislatif
220.483 KK Tercatat Sebagai Penerima
Garut,kontras.
Sebanyak 220.483 KK penerima BLT di kab.Garut kini sedang diujike sabaran. Pasalnya, uang bantuan pemerintah bagi warga miskin, itu belum bisa dicairkan hinmggs akhir maret.
Namun PT pos Cabang Garut sudah memprediksi, bahwa uang BLT akan cair setelah pemilihan umum 2009. hal ini di ungkapkan wakil koordinator BLT Asep Nanang.
Menurut Asep, PT Pos bertindak sebagai juru bayar dalam program BLT. Sehingga dalm pencairannya lancar. Sedang kan pihaknya harus koordinasi dengan pemkab Garut, terutama soal kartu penerimaan BLT itu.
Sejauh ini dalam pencairan BLT masih dihadapkan dengan berbagai kendala, sehingga pencairan BLT mengalami keterlambatan, “Kalu tahun 2008 kantor pusat itu langsung memberikan datanya kepada klami tanpa harus diisi kembali. Kalau sekarang kami harus mengisinya, sehingga pembagian BLT mengalammi keterlambatan dan akan dibagikan setelah pemilu.” Terangnya.
Mengenai kapan pemabgian BLT, Asep memaparkan, kami masih menggodognya untuk menentukan waktu yang tepat, karna masih ada kendala di tataran teknis pencairan .
“Namun kita akan menggunakan surat keterangan yang dibuat desa atau kecamatan mengenai surat keterangan, yang menerangkan bahwea yang bersangkutan itu benar benar_benar penerima BLT pada tahun 2008,”
Penerima BLt tahun ini berkurang 54 KK dari tahu 2008,” kalu tahun dulu sebanyak 220.537 KK, sedangkan sekarang seabanyak 220.483 KK yang terbesar di Kab,Garut,” ungkap wakil koordinator BLT PT Pos Cabang Garut,.( Gun)

[...]

REFORMASI BIROKRASI DI GARUT JANGAN DIMAKNAI ARTI SEMPIT !!!

Garut, KONTRAS- Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Drs. H. Wowo Wibowo, M.Si, mengingatkan semua pihak agar mendukung upaya Pemkab Garut dalam reformasi birokrasi di tubuh Pemkab Garut. Meski demikian, reformasi birokrasi tidak dimaknai secara sempit.
Hal itu diungkapkan nya di hadapan dua anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, Toto Iskandar dan Enjang Tedi, di Ruang Pamengkang Pendopo Garut, Selasa (24/3) lalu yang dihadiri para asisten dan kepala SOPD. Menurutnya, pemaknaan birokrasi tidak bisa diartikan hanya sebagai restrukturisasi dan reposisi.
Restrukturisasi, tambah Wowo, telah dilaksanakan seiring berlakunya PP nomor 41 tahun 2007 dan ditindaklanjuti dengan Perda nomor 22 s.d. 27 tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat daerah. Sedangkan reposisi, sesuai dengan Perda tersebut telah dilaksanakan mutasi, rotasi dan promosi pegawai untuk menduduki beberapa jabatan strukturan di beberapa Eselon.
Disebutkan, reformasi birokrasi lebih utama ditujukan bagi pelayanan kepada masyarakat. Sehingga mental yang selama ini hanya ingin dilayani, seharusnya di ubah menjadi yang melayani.
Kunjungan dua anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, merupakan kunjungan reses I masa sidang tahun 2009, sebagai upaya menerima aspirasi dari SOPD berkaitan dengan pembangunan di kabupaten Garut. (Gun)

[...]

BERITA SEKILAS KOTA BANJAR :

WARGA PENDATANG MULAI BERDATANGAN KE BANJAR

BANJAR,KONTRAS-Walikota Banjar dr. H. Herman Sutrisno, MM. sudah memprediksi jumlah warga Kota Banjar yang tak memiliki KTP akan tinggi. Menurutnya warga yang tak memiliki KTP itu adalah warga pendatang. "Dengan pesatnya pembangunan Banjar arus urbanisasi tinggi. Kemungkinan yang tak memiliki KTP itu warga," katanya
Dia tak memungkiri Kota Banjar yang maju pesat membuat orang tertarik untuk mengadu nasib di Banjar. Hal ini akan berdampak pada permasalahan penduduk.
"Dari laporan staf saya ada beberapa desa dan kelurahna yang menjadi pusat para urban," katanya. Daerah itu adalah Hegarsari, Pataruman, Raharja, Mekarharja, Banjar, Karangpanimbal dan Mekarsari.
"Saya sudah menyiapkan perwalkot yang mengatur warga baru. Bagi pendatang tak akan langsung mendapat KTP sebelum tinggal selama 6 bulan. Mereka akan diberi KTP sementara dulu," katanya. (Yudi)
TERMINAL BANJAR AMAN DARI KEJAHATAN
BANJAR KONTRAS,- Operasi penertiban premanisme yang gencar digelar Polresta Banjar, tak berpengaruh pada aktivitas warga terminal Banjar.
Aktivitas pelayanan publik di terminal tetap berjalan normal seperti biasanya. "Operasi premanisme tak begitu banyak berpengaruh," kata Ketua Keluarga Besar Terminal Banjar (KBTB) Ujang Supiana Bachyan kepada kontras beberapa waktu lalu..
Berbeda dengan terminal di kotabesar seperti Bandung dan Jakarta, terminal Banjar selama ini tidak pernah ada orang yang berbuat onar. "Sejak terminal ini dioperasikan tahun 1992, kami belum pernah mendengar ada warga yang berbuat onar, apalagi memalak," katanya.
Menurut Ujang, terminal Banjar steril dari penjahat. Hal ini kata Ujang karena jika ada orang asing yang bergabung atau masuk dengan akan diawasi.
Ujang mengatakan, dia tidak menutup mata terhadap kemungkinan ada orang atau oknum warga terminal yang berbuat onar. "Tapi saya rasa tidak bisa digeneralisir, kehidupan di terminal memang keras, namun kami juga manusia biasa yang memiliki perasaan," jelasnya
Oleh karena itu stigma terminal adalah kawasan yang penuh dengan kekerasan salah besar, justru kata Ujang di terminal terjalin keakraban, kerukunan dan rasa saling menghormati.
Ujang mendukung langkah aparat yang bertindak sesuai koridor hukum dalam menertibkan para preman dan oknum yang kerap membuat resah di tengah masyarakat.(PEPI)

[...]

[...]

BUPATI GARUT "UNDANG" KPK DATANG KEMBALI

Garut,KONTRAS-Sejak Bupati Garut terpilih Aceng HM Fikri dan wakil Bupati Dicky Chandra dilantik pada 23 Januari 2009 lalu, dirinya berjanji akan mengembalikan citra kabupaten Garut dengan pemerintahan yang bersih, nyaman dan menjadi kabupaten yang mampu bersaing dengan kabupaten lainnya yang ada di Jawa Barat.
Dalam wawancara Khusus dengan wartawan KONTRAS di pendopo, beberapa waktu lalu, Bupati Aceng HM Fikri menyadari beban yang dihadapinya cukup berat. Carut-marutnya pemerintahan kabupaten Garut akibat gejolak politik yang lumayan panas sebelumnya, sehingga berujung pada persoalan hukum, tentunya pemerintahan yang dipimpin saat ini, mesti dilakukan penataan ulang dan pembenahan birokrasi yang lebih solid.
“Saya pikir semua pihak sepakat, saatnya menatap ke depan membangun kabupaten Garut yang lebih maju. Mari kita lupakan masa lalu, kini kita bersama-sama menyingsingkan lengan melangkah pasti benahi kabupaten Garut,” ungkapnya.
Upaya mengembalikan pemerintahan yang bersih ternyata tidak main-main, belum lama ini Bupati Aceng HM Fikri mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus dicanangkannya kabupaten Garut bersih dari korupsi. Selain itu, Bupati pun akan melakukan revitalisasi dan reorientasi birokrasi di tubuh Pemkab Garut. Yakni melakukan restrukturisasi untuk menciptakan birokrasi yang tertuju pada satu arah.
“Dalam waktu dekat ini saya akan melakukan restrukturisasi birokrasi, ini merupakan agenda seratus hari pemerintahan saya. Tentunya, restrukturisasi sesuai aturan yang berlaku. Yang pasti dilakukan secara terbuka, sehingga prosesnya dapat disaksikan semua pihak,” janjinya.
Selain itu, lanjut bupati, pihaknya tengah sibuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang cukup krusial, seperti soal tunjangan kerja kontrak, tunjangan guru dan pengembalian uang nasabah PD BPR yang dilikuidasi Bank Indonesia.
Disebutkan pula, kepemimpinan dirinya bersama Wakil Bupati Garut Rd.Dicky Chandra sama sekali tidak merasa canggung, kendati berangkatnya dari persoalan bukan utusan partai politik, justru dirasakan sangat nyaman, tatkala dapat berperan bersama-sama legislatif yang merupakan bagian pemerintahan kabupaten Garut. Demikian pula dengan - bupatinya, Aceng merasa berangkatnya memiliki satu kesepahaman dari masing-masing pribadinya, sehingga ia dan Dicky Chandra dapat berbagi peran sesuai tugasnya masing-masing. “Saya memberi kewenangan penuh terhadap Dicky Chandra sesuai tugas pokok wakil bupati, yakni menangani kepariwisataan, budaya, kepemudaan, olahraga, dan pengembangan peran perempuan dalam pembangunan,” terangnya.
Menyinggung peran media di Kabupaten Garut, Aceng mengakui dari awal berangkatnya mencalonkan bupati, media sangat besar memberikan konstribusi terhadapnya. Namun, media pun diharapkan peran sosial kontrolnya tidak menimbulakan disharmonisasi. Media kadang dapat membesarkan seseorang, juga mengecilkan seseorang. Peristiwa yang menimpa keterpurukan Kabupaten Garut kemarin sehingga diketahui secara nasional, tidak lepas dari peran media itu sendiri. “Saya mengharapkan dalam pemerintahan saya, mari kita bersama-sama membangun kabupaten Garut dan memberikan wangi kembali keluar. Sekiranya, berita-berita yang dapat menimbulkan disharmoni, kawan-kawan media lebih menyaring. Sebab, baik buruknya kabupaten Garut tentunya kita memiliki tanggung jawab,” pungkas bupati.(Gun)

[...]

"Warga Jatiwaras Kab.Tasik mengeluh potongan konversi gas" CAMAT DAN KADES DIDUGA LAKUKAN PUNGLI

KONTRAS, TASIKMALAYA,- Program konvensi gas yang digalakan pemerintah SBY JK sebagai wujud dari kelangkaan minyak tanah yang telah digulirkan beberapa bulan lalu, ternyata dalam pelaksanaannya dilapangan selalu menimbulkan masalah terutama dalam penyaluranya masyarakat dibebani alias dipungut bayaran untuk menerima kompor dan tabung gas elpigi. Seperti yang terjadi di daerah Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, warga didaerah tersebut dipungut Rp.10 ribu.
Dari pantauan wartawan KONTRAS dilapangan menyebutkan beberapa warga di Kecamatan tersebut hampir seluruh desa mengeluhkan akan pungutan yang konon diduga dikoordinir Kepala Desa atas perintah Kepala Kecamatan setempat. “Kami selaku warga menurut saja atas permintaan desa, walaupun besarnya Rp.10 ribu alasan katanya untuk mengganti biaya transport”, ujar seorang bapak warga desa papayan Kec.Jatiwaras kepada KONTRAS yang tidak mau menyebutkan namanya. Uniknya lagi biaya transportasi dan pendistribusian gas serta pungutan tersebut didaerah ini dituangkan dalam aturan PERDES (Peraturan Desa) walaupun sebetulnya dari beberpa warga yang ditemui wartawan merasa keberatan.
Kepala Desa Papayan- Undang Ketua Assosiasi Kepala Desa Kec.Jatiwaras kepada KONTRAS Sabtu (28/3) dikantornya mengakui adanya pungutan tersebut. Menuru Undang, pungutan tersebut untuk biaya transportasi karena wilayah penyaluran ke masing-masing RT/RW sangat jauh dan keputusan tersebut kami sudah melalui mekanisme dengan diadakannya musyawarah dengan warga masyarakat yang bertempat di kantor desa, akhirnya disepakati Rp.10.000,-/KK.
Menurut sumber KONTRAS lainnya yang layak dipercaya menjelaskan bahwa pungutan tadi serempak dilakukan diseluruh desa se wilayah Kec.Jatiwaras , namun Ketua Assosiasi Kepala Desa menampik hal tersebut bahwa dirinya tidak mengetahui berapa biaya yang ditentukan masing-masing desa, karena saya tidak bisa interfensi ke desa lain, namun berdasarkan rapat para kepala desa yang bertempat di kecamatan memutuskan untuk biaya pendistribusian gas diserahkan kepada masing-masing kepala desa, jelas Undang.
Sementara itu Camat Jatiwaras Ii yang dihubungi KONTRAS melalui telepon genggamnya menerangkan, bahwa dirinya selaku Kepala Kecamatan Jatiwaras rasanya tidak pernah memerintahkan para kepala desa untuk memungut biaya tersebut dan masalah pungutan ini, bahkan kasus ini sedang ditangani pihak Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, jadi supaya lebih jelas silahkan tanyakan kepada Kejaksaan, terang Camat.
Kajari Tasikmalaya Khaerul saat ditemui KONTRAS Jumat (27/3) dikantornya sedang tidak berada ditempat. Namun menurut salah seorang staf Kejaksaan menjelaskan memang pihak Kejaksaan belum memanggil atau memeriksa tentang pungutan biaya gas tersebut karena saat itu sedang terjadi pelimpahan wewenang antara KEJARI Kota dan Kabupaten. “Beda lagi dengan masalah pemotongan BLT(Bantuan Langsung Tunai-red) , pihak Kejaksaan ketika itu telah memeriksa dan memanggil para kepada kepala desa di wilayah Kec.Jatiwaras dan hasil dari pemeriksaan terdapat alasan pemotongan terjadi karena untuk menghindari kecemburuan dari masyarakat yang tidak mendapatkan BLT, itupun atas dasar musyawarah” jelas Staff Kejaksaan tadi. (Rick)

[...]

Pernyataan kontroversial Bupati Tasikmalaya "berbuntut" PELECEHAN TERHADAP MEDIA DAN JURNALIS

Tasikmalaya,KONTRAS- Pernyataan kontrovesial yang diucapkan Bupati Tasikmalaya Drs.H.T.Farhanul Hakim,M.Pd saat memberikan jawaban terhadap para Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Exekutive Mahasiswa (BEM) dan HMI di gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya Selasa (31/3) lalu dimana mahasiswa menuntut mantan Kadisdik Drs.H.AK untuk di non aktif kan sebagai Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya ternyata dianggap dingin oleh orang nomer satu di Kabupaten Tasikmalaya itu. “Masalah status hukum Drs.H.AK rasanya sudah tidak perlu dipersoalkan, karena sampai saat ini saya belum menerima ketetapan hukum pasti baik dari Polda maupun Kajari, dan semua saksi telah dimintai keterangannya oleh Polisi dan kejaksaan termasuk para kepala sekolah penerima DAK tahun 2007, hasilnya tidak ada masalah”, terang bupati.
Namun saat didesak salah seorang Mahasiswa tentang keterangan Kajari Tasikmalaya yang ramai di media cetak telah menetapkan Drs.HK resmi jadi tersangka, Bupati Tatang sendiri malah membalas dengan senyuman. “perlu anda ketahui bahwa ketetapan hukum bagi tersangka tidak sah bukan karena isyu yang berkembang di media, Koran itu hanya multi tafsir saja yang benar kejaksaan yang menentukan”, ujar bupati dengan nada enteng.
Pernyataan “multi tafsir” yang ditujukan kepada media dalam hal ini wartawan ternyata membuat prihatin sejumlah kalangan pers dan organisasi profesi jurnalis di Tasikmalaya. “Wartawan itu menulis berdasarkan data dan fakta dari nara sumber, apalagi ini yang komentarnya Kepala Kejaksaan Negeri yang notabene seorang pejabat, tidak mungkin seorang Kajari memeberikan keterangan bohong kepada wartawan tentang status mantan kadisdik Drs.H.AK dalam dugaan korupsi pada proyek DAK tahun 2007 bidang pendidikan”, kata Ketua Solidaritas Wartawan Tasikmalaya (SOKWAT) Tono Efendi kepada KONTRAS di kantornya.
Pernyataan multi tafsir yang dilontarkan bupati, menurut Ketua SOKWAT telah melukai hati para kuli tinta. “pernyataan bupati seolah melecehkan tugas dan profesi jurnalis dimana anggapan beliau mungkin wartawan itu selalu memutar balik fakta, dan ketetapan hukum yang dikemukakan Kajari itu bukan isyu media tapi itu realita yang ada, dan ini perlu disikapi, bukan merendahkan profesi wartawan yang telah menulis dengan data dan sumber yang sudah jelas”, tambahnya.
“Ngga mungkinlah Pak Kajari mengeluarkan statement di media dengan pernyataan bohong, mau dikemanakan citra Kejaksaan kalau begitu, karena kasus ini sudah dalam tahap penyidikan bukan penyelidikan lagi, ya mungkin itu bisa saja ucapan politis beliau”, kata salah seorang staf Kejaksaan kepada Kontras. (Bud/sep)

[...]

BISNIS SEX DI JALAN NGAMPLANG GARUT BERKEDOK TUKAN BAKAR JAGUNG....PEMKAB GARUT TUTUP MATA !!

JAGUNG BAKAR DI NGAMPLANG DIBAYANGI “BISNIS SEX” PEMKAB GARUT TUTUP MATA

GARUT, KONTRAS.- Masyarakat Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu Garut Jawa Barat, minta ke pihak kantor Disparbud Garut, mengharapkan secepatnya, agar memeriksa dan mengecek secara langsung akhir-akhir ini munculnya dugaan keras dan maraknya para penjual jagung di wilayah sekitar lokasi ngamplang menyewakan kamar dibawah tanah, tanpa ijin kantor Pemkab setempat.
Hasil pantauan Wartawan Tabloid KONTRAS di lokasi Ngamplang baru-baru ini, berderetnya kamar dibawah tanah tersebut, nampaknya dibangun dengan permenen. Dan terlihat pula diluar kamar kamar tersebut dibangun sebuah sumur , yang menurut informasi, untuk bebersih.Memang tidak terlihat dengan jelas, apabila kita hanya sepintas lalu melihat. Sebab yang diduga bangunan kamar-kamar tersebut sangat rapih. Sehinggga rata-rata para penjual jagung dikiri-kanan jalan yang akan masuk kelokasi Ngamplang, kebanyakan membuat kamar dibawah tanah.
Tidak heran. Setiap harinya lokasi tersebut selalu dibanjiri para pemuda-pemudi yang lagi memadu cinta, sambil makan jagung bakar dan rebus.Bahkan tidak sedikit pula, para orang tua. Terlebih pada hari sabtu malam minggu. Dilokasi itu menjadi lautan manusia. Baik kendaraan roda empat dan dua,tampak berjajar ditempat itu hingga larut malam. Biasanya apabila hari masih sore, mereka bergerombol ngobrol sambil makan jagung rebus. Didukung lagi, ditempat tersebut, situasinya yang gelap remang-remang. Sehingga sangat asyik mereka berdua-duaan memadu di tempat itu. Malahan menjadi betah, hingga berlarut malam. Mungkin juga sampai pagi hari berada disitu.Namun ada pula dan terlihat tidak sedikit, kalau sudah larut malam, mereka sudah masuk kamar yang sebelumnya sengaja memang sudah dipesan. Tetapi ada juga yang pergunakan kamar-kamar tersebut, sifatnya hanya sebentar saja (nyeukeudeung – bahasa sunda-Red).
Sementara tindakan dari pihak Pemerintahan Kecamatan Cilawu, sampai detik ini Nampak belum ada. Dengan demikiam, mereka sangat leluasa mengadakan kegiatan tersebut setiap hari dan malam hari. –“Kalau malem mingguan, jelas, kegiatan mereka dilokasi tersebut sampai subuh”. Kata seorang warga Ngamplang kepada Wartawan KONTRAS. Yang jelas menurut keterangan, kegiatan itu sangat mengganggu lingkungan. Terlebih para pemuda yang masih menuntut ilmu dimeja belajar, mereka akan punya pemikiran dan muncul terjadinya pergaulan bebas diantara teman-teman mereka. Baik teman didalam sekolahan, maupun diluar sekolah. Sementara saat ini para orang tua disekitar wilayah itu merasa resah dan merasa kebingungan. Mereka bertanya-tanya, harus kemana mereka mengadukannya permasalahan yang menyangkut dengan perbuatan sama sekali tidak terpuji itu. Walaupun bagaimana, mereka akan dirasuki budaya coba-mencoba, ingin tau dan ingin merasakan. Makanya mereka harus dilakukan pencegahan sejak dini. Dan kegiatan sex bebas dilokasi Ngamplang tersebut, harus dibasmi sampai keakar-akarnya. Harus diupayakan jangan sampai tumbuh lagi. Yang pada gilirannya, masyarakat sekitar lokasi Ngampalng sangat berharap, agar pihak Pemkab Garut, segera melakukan penertiban secara besar-besaran. Hal tersebut jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Jelas, dampaknya sangat jurang baik. Bukan saja hanya untuk warga sekitar lokasi, namun juga pihak Pemkab Garut kemungkinan besar, terkena imbasnya.
Secara terpisah menurut sejumlah masyarakat Desa Ngamplang Cilawu Garut, saat dihubungi Wartawan KONTRAS baru-baru ini, sangat mendukung, kalau memang pihak Pemkab akan melakukan razia atau penertiban besar-besaran terhadap dugaan, saat ini lokasi sekitar Ngamplang , dijadikan lokasi dan tempat kegiatan sex bebas. Karena sekitar lokasi tersebut, masyarakatnya masih termasuk Agamis. Menjawab Pertanyaan Wartawan, tersiarnya kegiatan tidak terpuji itu, katanya sudah sejak lama. Hanya saja masyarakat disana, merasa bingung. Kemana mereka harus mengadu. Masyarakat disana, lanjut sumber yang layak dipercaya di wilayah Kecamatan Cilawu, mereka belum pernah melihat pihak petugas dari Kecamatan Cilawu maupun yang langsung datang dari Kabupaten Garut, melihat dari dekat adanya dugaan kegiatan sex bebas dilokasi itu. Sehingga, pihak Pemkab diduga adanya sekongkolan dengan pihak pengusaha penjual jagung di wilayah sepanjang jalan Ngamplang tersebut. Sekaligus ikut bermain dalam menyewakan kamar. Apa memang ada upeti setiap bulannya ke pihak penertib di Pemkab Garut?. Diakuinya, Tampaknya kios- kios disepanjang jalan di Ngamplang itu tersebut, bukan hanya sekedar menjual jagung bakar dan rebus, tapi sudah menyangkut penyewaan kamar liar sekaligus tidak ada ijinnya. Ketika ditanyakan mengenai hal harga sewa kamar per-sekali pakai menurut keterangan, bervariasi. Untuk hari biasa menurut kabar kabar sebesar Rp 75.000,-. Tetapi apabila hari-hari libur, mencapai Rp 200.000,-.Malahan menurut keterangan yang diperoleh, terkadang terlihat dilokasi komplek Ngamplang itu ada beberapa pasang siswa sekolah tingkat atas, mengenakan pakaian seragam yang berada di lokasi sekitar itu, saat itu menurut keterangan yang dihimpun, pas pada jam-jam pelajaran. Berada dilokasi itu tentunya sudah muncul suara negatif , bagi mereka yang melihatnya. Hal itu perlunya antisipasi dari pihak sekolah maupun orang tuanya. Masalahnya sangat dikhawatirkan sampai terus terjadi berkelanjutan. Sedangkan mereka terlihat masih duduk dibangku sekolah.
(Djoko)

[...]

[...]

[...]

NADIA GADIS CILIK BERBAKAT "BAKAL" HARUMKAN KOTA TASIKMALAYA

Tasikmalaya,KONTRAS- Model cilik berbakat asal Kota Tasikmalaya ini memang terbilang masih kanak-kanak, namun gaya lenggak-lenggoknya di atas panggung sudah tidak diragukan lagi bagaikan model-model dewasa pada umumnya. Nadia Khoirunnisa putri pertama pasangan Ny.Nurhayati dan Dadan ini ternyata baru mengenyam pendidikan di playgroup “Raihan”. Berbicara masalah prestasi, Gadis cilik berparas ayu dan imut kelahiran Bandung 12 Desember 2004 ini ternyata memiliki segudang prestasi, diantaranya menjadi langganan jura Lomba mewarnai se-priangan timur, Juara III Pemilihan Model Favorit, Juara Favorit pemilihan model cool and cute se Jawa Barat, Juara model berbakat I model chaki club, Juara III Pemilihan model casual trendy se- Jawa Barat, bahkan gadis lucu yang memiliki panggilan kecilnya “ia” ini sempat syuting sinetron berjudul “Menggapai Mimpi” produksi PJTV Bandung beberapa waktu lalu.
Kepada KONTRAS gadis cilik berbakat ini mempunya ambisi dan cita-cita tinggi. “Aku ingin jadi dokter kalau besar nanti”, kata peraih Juara II Nutrilone dalam ajang Lomba Model yang diadakan di Yogya Dept Store Tasikmalaya ini.
Melihat beberapa prestasi gadis cilik ini yang sering mewakili Kota Tasikmalaya, rasanya bakatnya ini selayaknya mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Tasikmalaya khususnya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Menurut Ny Nurhayati sang ibu mengaku bahagia sekaligus bangga akan bakat yang dimiliki putrinya. “Nadia walau agak sedikit manja tetapi anaknya cerdas bahkan setelah bergabung dan ikut les vocal di dennis modeling, bakat nyanyinya pun sudah memperlihatkan kemajuan disamping model yang digelutinya”, katanya. Bahkan pada tanggal 15 April mendatang, gadis balita ini akan mengikuti ajang semi final lomba model cilik se Jawa Barat di Mayasari Plaza Tasikmalaya. “Mudah-mudahan pada event ini ia meraih prestasi yang terbaik, karena apabila jadi juara pemenang lomba model ini akan diboyong ke Jakarta untuk mengikuti beberapa kontrak iklan dan sinetron”, pungkasnya mengakhiri pembicaraannya dengan KONTRAS dirumahnya Jl. Sukalaya Barat No. 63 A Kota Tasikmalaya. (Dedi)

[...]

[...]

RIBUAN MASSA PDP “MEMADATI” JALAN KOTA TASIKMALAYA

Tasikmalaya-KONTRAS, Selama massa kampanye Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) khususnya di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) Kota dan Kabupaten Tasikmalaya selalu menyita perhatian. Di Kota Tasikmalaya misalnya, saat kampanye putaran terakhir partai pecahan PDI-P itu Kamis (2/4) lalu, masyarakat “Kota santri” sempat tak menyangka dan dibuat terkagum-kagum melihat partai baru yang mampu menyedot ribuan massa yang memadati lapangan Kecamatan Bungursari Indihian Kota Tasikmalaya. “Saya tidak menyangka PDP sebagai partai yang baru lahir massanya begitu banyak hingga menyemut memacetkan arus lalu lintas disepanjang jalur Kota Tasikmalaya”, kata Dedi Firman warga Cipedes Kota Tasikmalaya yang menjadi saksi saat itu.
Bahkan sentuhan-sentuhan aksi simpatik para caleg PDP didaerah pemilihannya sering dipraktekan melaui kegiatan social, maka tak heran kini mulai berkembang kesan kepada masyarakat Tasikmalaya bahwa caleg-caleg PDP layak untuk dipilih. “PDP sebagai partai baru pilihan rakyat untuk wilayah Kota Tasikmalaya makin optimis meraih 20 % suara atau 8 kursi di parlemen Kota, ini dibuktikan dengan sentuhan kami kepada rakyat yang selalu welcome apalagi didukung masing-masing caleg-nya yang memiliki kantung suara cukup banyak didaerah pemilihannya”, ujar Dani Safari Efendi selaku Kuasa Hukum dan Advokasi PDP Kota Tasikmalaya kepada KONTRAS.
Bahkan masih kata Caleg PDP dapil I Tawang Cihideung itu mengaku puas dan bangga akan sambutan masyarakat Kota Tasikmalaya yang menurutnya dilluar dugaan mampu meraih simpatik luar biasa dari rakyat. “Insya Alloh sebagai partai yang begitu peduli terhadap harapan dan keinginan rakyat, wakil-wakil PDP nanti di DPRD akan selalu komitmen aspirasi dan akan menjadi contoh sebagai partai politik yang caleg-calegnya bersih, jujur dan tegas sesuai keinginan dan harapan rakyat tentunya”, ungkap Caleg PDP ini yang sudah tak sing lagi bagi warga Kota Tasikmalaya. (ton)

[...]

Aksi demo HMI menuntut Kepala BKPLD yang kini menjadi tersangka kasus DAK 2007 di non-aktifkan "BUPATI TASIKMALAYA SEMPAT KABUR DAN DIKEJAR MAHASISWA

Tasikmalaya,KONTRAS- Aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Tasikmalaya selasa (31/3) kemarin sempat terjadi aksi pencegatan mobil dinas Bupati Tasikmalaya yang dikhawatirkan mahasiswa kabur lewat pintu belakang gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Aksi Demo yang di iukuti oleh puluhan massa HMI itu menuntut agar tersangka kasus DAK 2007 bidang pendidikan Drs.H.Abdul Qodir.M.Pd mantan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Tasikmalaya yang kini menjabat Kepala BKPLD untuk di non aktifkan dari jabatannya.
Aksi demo yang dikawal pasukan Dalmas dari Polresta Tasikmalaya itu sempat diwarnai aksi kejar-kejaran oleh pendemo terhadap mobil dinas Bupati. Namun beberapa saat kemudian Bupati Tasikmalaya Drs.H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd yang di dampingi Ketua DPRD Kab.Tasikmalaya U.Ruzhanul Ulum,SE itu akhirnya bersedia menerima HMI dihalaman Gedung DPRD.
Dalam keterangannya Bupati Tatang menjelaskan bahwa kasus DAK 2007 yang di isyukan mantan Kadisdik yang kini menjabat Kepala BKPLD sebetulnya sudah tidak ada masalah, bahkan Tatang meyakinkan bahwa pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat hingga belum menetapkan Drs.h.AK sebagai tersangka. “Kami sampai saat ini belum menerima ketetapan dari pihak Mapolda Jabar bahwa H.Abdul Kodir ditetapkan jadi tersangka, itu hanya isyu saja yang dihembuskan media, bahkan beberapa kepala sekolah telah diperiksa dan hasilnya pun tidak ada penyelewengan dana bantuan pendidikan DAK tahun 2007”, kata bupati yang disambut cemoohan para pendemo.
Bahkan Bupati berjanji seandainya Drs.H.AK ditetapkan jadi tersangka, pihaknya akan mennon aktifkan yang bersangkutan. “Negara kita Negara hukum, tidak ada yang kebal hukum, tanpa diminta HMI-pun apabila yang bersangkutan memang ditetapkan jadi tersangka saya akan menon aktifkan bawahan saya”, janjinya.
Keterangan Bupati Tasikmalaya tersebut tentunya membuat sebagian mahasiswa kecewa, karena beberapa hari lalu pihak Kejaksaan Negeri Tasikmalaya melalui Kepala Kejaksaan Khaerul telah menetapkan mantan Kadisdik Drs.H.AK menjadi tersangka, dan ini telah dilansir beberapa media cetak local maupun nasional ketika itu. “Bupati Tatang seolah membela anakj buahnya yang jelas telah ditetapkan tersangka oleh Kajari Tasikmalaya, masa statement Kajari di media bohong, ini pasti ada permainan”, ujar salah seorang penedemo kepada KONTRAS dengan nada kecewa. (ton)

[...]

PLN UPJ TASIKMALAYA "KEMBALI" KECEWAKAN KONSUMEN

TASIKMALAYA, KONTRAS- Masyarakat umumnya di kota Tasikmalaya, yang menjadi konsumen PLN UPJ kota Tasikmalaya banyak yang menjerit minta tolong, namun mereka tidak pernah ada yang menanggapi, tak terkecuali pihak PLN.
Justru yang terjadi selama ini adalah pengumuman rutin melalui media lokal bahwa jika konsumen telat membayar rekening listrik sesuai dengan jadwal yang sudah ditegaskan maka pihak PLN akan melakukan pemutusan secara paksa.
Sebut saja Ny. Ani Sugiarti akibat nunggak rekening listrik dari bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2008 dengan total rekening senilai Rp. 330 ribu aliran listrinya diputus rampung.
Akan tetapi, pada pertengahan bulan Oktober 2008 tahun lalu, tunggakan bulan Juli hingga Oktober konsumen melunasi tunggakan beserta bayar BP (Biaya Pemasangan) dan UJL (Uang Jaminan Langganan) yang total keseluruhannya sebesar Rp. 330 ribu. Pada saat itu pula, KWH dipasang oleh pihak PLN.
Namun, sangat disesalkan sampai saat ini struk bukti pembayaran PLN belum juga keluar, padahal bagi konsumen struk bukti pembayaran dari PLN sangat penting, dan seharusnya keluar saat itu juga karena stransaksi pembayaran sudah dilakukan.
Untuk lebih jelasnya, konsumen mencoba menanyakan pada pihak PLN. Akan tetapi, jawaban yang diterima konsumen dari pihak PLN cukup menyakitkan. Pasalnya, konsumen harus membayar lagi uang senilai Rp. 600 ribu, dengan alasan data-data di komputer sudah tidak ada.
Jelas ini merupakan pukulan berat dan menyakitkan bagi konsumen, Sebagaimana dikatakannya, ini sepertinya merupakan pemerasan yang sangat signifikan dan terkesan mafia terselubung.
Menanggapi hal tersebut Sekjen Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Sukapura Dani Safari, mengatakan, dirinya banyak mendengar dari para konsumen bahwa PLN sekarang ini lebih fokus bagaimana supaya mendapatkan untung yang sebesar-besarnmya tapi soal penderitaan yang diderita oleh para konsumen tidak pernah ditolelir.
Buktinya, ketika para konsumen melakukan perlawanan terhadap pihak PLN, konsumen selalu dihadapkan dengan pihak aparat hukum, bahwa ini seolah-olah konsumen sudah melakukan tindakan yang salah dengan alasan melanggar hukum. Padahal, ini baru sebatas delik umum bukan delik aduan, itulah alasannya mengapa pihak PLN merangkul kerjasama pihak aparat hukum. Agar pihak PLN dapat mengambil tindakan tegas kepada konsumen, jelas Dani
Yang lebih brutal lagi pihak PLN selalu beralasan bahwa kekuatan daya mesin yang ada saat sekarang ini sangat kurang, sehingga untuk mengurangi beban selalu kenapa ini selalu konsumen yang dibebankan atau dikorbankan oleh pihak PLN.
Sebagai contoh, selain kasus diatas, PLN juga sudah banyak merugikan konsumen dengan cara mereka melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dari kasus ini, berapa ratus juta dan berapa milyar banyak uang konsumen masuk ke PLN, tegas Dani yang terbilang vokal ini. (Rick/bud)

[...]

Oknum Staff UPTD Dinas Pendidikan kembali bikin "ulah" : POLISI TASIK SIAP JEMPUT PAKSA !!

Tasikmalaya KONTRAS,- Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh oknum staf UPTD Pendidikan Kec.Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Ny.NN akhirnya ditangani oleh pihak Polresta Tasikmalaya. Seperti yang diberitakan KONTRAS sebelumnya, orang tua dari atlet Volly Ball Nurul yang juga staff di bagian Setda Pemkab Tasikmalaya itu dilaporkan korbannya Ny.Yati Kustiati dan korban penipuan lainnya Aan Warga Burujul Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya.
Berdasarkan surat pengaduan kepolisian dengan No Pol. : B/319/2/2009/SPK tanggal 17 Februari 2009, kedua korban penipuan tadi meminta agar Ny.NN untuk mengembalikan titipan uang sebesar 18.400.000,-. Dalam perjanjian tersebut seharusnya Ny.NN melakukan pembayaran pada akhir jatuh tempo (15 September 2008 ), namun Ny.NN selalu berkelit dengan menumbar janji-janjinya. Akhirnya kedua korban tadi melaporkan kasus ini ke kantor Polisi. Sayangnya, kasus yang ditangani oleh Unit III Reskrim Polresta Tasikmalaya itu, sudah sebulan belum ada realisasi bahkan seolah mengendap.
Menurut keterangan Kuasa Hukum korban Dani Safari Effendi dari LBH Sukapura menjelaskan sebetulnya pelaku telah menerima dua surat pemanggilan dari Kepolisian, namun oknum pendidikan tersebut tidak mengindahkan panggilan resmi dari Polresta. “Panggilan resmi dari Polisi yang dilayangkan kepada Ny.NN harusnya dipatuhi, tetapi ini malah tidak diindahkan seolah ia tidak kooperatif terhadap panggilan tersebut”, ujarnya. Apabila kita melihat UU No.20 tahun 2002 tentang peran Kepolisisan dalam penegakan hukum, seharusnya pelaku apabila tidak mengindahkan surat panggilan perlu dijemput paksa dan dimasukan kedalam tahanan, tambah Dani. “kita khawatir apabila polisi tidak tegas pelaku bisa saja melakukan upaya melarikan diri dengan menghilangkan barang bukti, karena berdasarkan KUHAP 226 kepolisian memiliki wewenang untuk menahan pelaku, apalagi setelah dipanggil dua kali ia tidak datang”, terangnya.
Kasat Reskrim Polresta Tasikmalaya AKP Harso Pujo Harso, saat dihubungi melalui telepon genggamnya mengakui bahwa Ny.NN telah dipanggil dua kali, tetapi yang bersangkutan tidak datang. “Yang jelas kasus ini sedang dalam proses, tersangka Ny.NN sudah dipanggil dua kali tetapi tidak datang, mestinya Sabtu (21/3) lalu, tetapi yang bersangkutan sampai dengan panggilan yang kedua ternyata tidak datang juga, sehingga rencananya penyidik akan melakukan penjemputan secara paksa dalam waktu dekat ini”, ujar Harso dalam pesan yang disampaikan melalui Short Massage Service (SMS) yang diterima langsung oleh Direktur LBH Sukapura.
Berdasarkan keterangan LBH Sukapura kepada Kontras Minggu (22/3) menjelsakan bahwa seluruh alat-alat bukti sangat kuat dan lengkap sesuai dengan KUHAP Pasal 184 tentang alat bukti yang sah ada keterangan korban korban,saksi, dan surat-surat. “Ny.NN telah berbohong dengan menyebut akan membereskan sampai hari jumat (20/3) namun yang bersangkutan kembali membuat alasan lainnya seperti akan menjual rumah dan harta bendanya, sampai ingin mengambil SPPT/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang bukti kepemilikan tanah seluas 11,5 bata di kampung jeregeg”, katanya. (Ded)

[...]