creative bloger by : TONO EFENDI

PEMBERITAHUAN..!!! KEPADA PARA PENGUNJUNG DAN PARA BLOGER...MULAI SAAT INI BLOG TABLOID KONTRAS UNTUK SEMENTARA NON AKTIF....!!!! HARAP MAKLUM !!

2009-04-28T00:41:00.006+07:00

Untuk sementara bagi para pengujung blog ini....berita seputar Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Garut dapat dilihat di http://swaranasionalpospriangan.blogspot.com

2009-04-15T00:38:00.000+07:00

2009-04-15T00:36:00.000+07:00

KOTA TASIK SEGERA MILIKI SEKDA BARU !!

2009-04-15T00:34:00.000+07:00

Tasikmalaya,KONTRAS- Rumor pergantian jabatan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya yang saat ini masih dijabat Ir.H.Endang Suhendar,MS akhirnya bakal menjadi kenyataan. Bahkan jabtan Sekda yang menurut rencana di gulirkan wacana yang akan menduduki posisi jabatan orang nomer 3 di Kota Tasikmalaya adalah H.Idi S Hidayat (sekarang Kepala Dinas PU Kabupaten Tasikmalaya), rasanya isyu terebut ditepis Gubernur Jawa Barat H.Ahmad Heryawan.
Saat dimintai komentarnya tentang pergantian Sekda Kota Tasikmalaya oleh wartawan KONTRAS disela-sela acara Pelantikan Bupati Ciamis Senin (6/4) lalu di Gedung DPRD Kabupaten Ciamis, gubernur menjawab bahwa dirinya saat ini sedang menunggu surat dari Mendagri. “Insya Alloh dalam waktu tidak lama lagi Sekda Kota Tasik akan diganti oleh pak Tio”, ujar gubernur. Bahkan saat didesak wartawan bahwa calon sekda “tuntujkannya” itu disinyalir salah seorang simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “itu tidak benar pak Tio adalah seorang PNS bukan PKS”, ucapnya singkat sambil bergegas meninggalkan wartawan.
Pergantian Sekda Kota Tasikmalaya memang saat ini banyak pengamat yang menyesalkan sikap Walikota yang terlihat apatis dan tidak mau tahu. Padahal calon sekda yang didrop oleh Gubernur tersebut bukan kehendak Walikota dan DPRD Kota Tasikmalaya. Apalagi Tio Indra Setiadi mantan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat itu kurang dikenal oleh masyarakat kota Tasikmalaya pada umumnya.
“Apalagi pak Tio pernah mencalonkan Bupati Majalengka ketiku Pilkada lalu, walaupun tidak jadi tetapi sikap tegas walikota dan DPRD hendaknya mencari Sekda asli putra daerah yang mempunyai ikatan bathin yang sama dengan Walikotanya”, kata Pengamat dan Pemerhati Tasikmalaya Ir.Sukinta kepada KONTRAS Sabtu (11/4) malam lalu. Bahkan Sukinta menyesalkan apriori gubernur yang seharusnya dalam menunjuk calon sekda seharusnya lebih memperhatikan ke daerah, apalagi saat bekerja nanti mendampingi walikota harus sejalan dan searah, bagaimana nantinya menjalankan roda pemerintahan apabila masing-masing mereka kurang sepaham dan karena maisng-masing tentunya mempunyai karakter yang berbeda, jangan sampai kasus ketidak harmonisan yang dulu antara walikota dengan sekdanya kurang sejalan, ucapnya.
Antara estetika dan aturan harus dipisahkan, apalagi di erea otonomi daerah “top down” bukan lagi jadi ukuran tetapi sebaliknya “button up” harus menjadi tolak ukur, pungkasnya. (ton)

BERITA SEPUTAR KABUPATEN GARUT - Oleh : Gungun (Wartawan Garut)

2009-04-11T21:45:00.000+07:00

Keuangan Harus Mampu Di Kelola
Oleh Aparatur Pemerintah Desa Dengan Baik
Garut, kontras
Terkait akan turunya dana bantuan untuk desa dan kelurahan. Badan pemberdayaan dan pemerintah desa (BPMD) pemda Garut menggelah pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelola keuangan desa tahun anggaran 2009.
Pelatihan yang diikuti seluruh bendahara desa dan kelurahan itu dibekali berbagai pengadmistrasian dari mulai pelaporan alokasi hingga pembuatan pertanggungjawaban pengeluaran. Disampaikan kepala BPMD Agus Salim, SH Msi, pelatihan para bendahara desa dan kelurahan ini sangat penting dilakukan, sehingga ketika anggaran diterima oleh masing-masing desa dan kelurahan dalam alokasi penggunaannya dapat di pertanggungjawabkan dengan administrasi yang jelas. Maka dibutuhkan keahlian bendaharayang memegang keuangan desa dan kelurahantersebut, dalam mencatat pengeluaran sesuai dengan aturanya. “Dana bantuan yang akan turun bukanlah bantuan hibah, sehingga alokasi penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Makannya, dibutuhkan keahlian aparatur desa dan kelurahan dalam pengadministrasiannya. Tugasnya memang berat, namun pemerintah daerah pun senan tiasa melakukan pengawasan dan pendampingan dalam teknisinya nanti,” ujarnya.
Demikian disampaikan kepala bidang Pemerintah Kepala Desa Drs H Wawan nurdin S.Sos, setiap dana yang dialokasikan dari APBD harus dipertanggungjawabkan. Maka penguna anggaran harus memberikan laporan-laporan sesuai aturan. Pemerintah daerah pun di tuntut pertanggungjawaban yang sama.sebab dana yang diterima merupakan bagian dari APBD, ia pun merasa bangga karana para bendahara desa teramat muda . hal ini diharapkan dapat menguasai pengadministrasian, sehingga dalam melaksanakan tugasnya nanti tidak menghadapi persoalan yang berarti. “Tolak ukur kinerja pemerintah daerah adala pemerintah desa, maka aparaturnya harus memiliki kemampuan yang bisa diandalkan. Dan ini merupakan tugas bersamas sehingga upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa harus ditingkatkan. Dan pelatihan ini merupakan bagian dari itu” tuturnya.
Sementara beberapa peserta mengakui, pelatihan pengelolaan keuanggan iini sangat bermanpaat untuk meniongkatkan kinerja desa. Selain dapat melakukan pengadministrasian yang baik, uang pun akan lebih terjaga sesuai mekanisme. (Gun)

Bupati Garut minta aparat kades jangan kecewakan masyarakat
Garut, kontras
Bupati garut, Aceng HM fikri Sag, meminta kepada para kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, harus mampu mengsinergiskan peran sebagi pemimpin dan aparat pemerintah yang baik. Disamping itu, jadikan jabatan yang disandang itu sebagai suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak dihadapan Aloh SWT. Demikian ungkapnya usai melantik 20 kepala desa dari 14 kecamatan, jumat gor wanaraja.
Pada kesempetan itu turut menyaksikan Muspida kab.garut dan jajarannya, anggota KPU kab. Garut, Muspida Kecamatan wanaraja dan jajarannya, serta tamu undangan lainnya. Ke-2033 kepala desa yang dilantik, masing masing adalalh Endang riana gumilar (Kades cinta rakyat kecamatan samarang , Basit Abdul Kodir ( kades cigedug kecamatan cigedug), Adar sudarman ( Kades talaga sari kecamatan banjarwangi), Komarudin (Kades cisitu Kecamatan malangbong), Ari Mara maruf (Kades haur kuning kecamatan cisompet), Agus Kusna ( Kades wanasari kecamatan wanaraja), Endan saepudin (kades sindang mekar kecamatan wanaraja), Iit sugiana (kades cipaganti kecamatan cisurupan), Azis sopian (Kades dungussiku kecamatan lewigoong), Dian ( Kades cinta asih kecamatan samarang), Engkoh (kades samarang kecamatan samarang), Ir. Dadang suryana (kades padamukti kecamatan pasir wangi), Enceng hardiana (kades cisompet kecamatan cisompet), Wahab jaenudi (kades panyindangan kecamatan cisomper), Dudu suherman (kades sukaratu kecamatan sucinaraja), Ali saepudin (kades Simpenkaler kecamatan balubur limbangan), Nono ( kades Hegarsari kecamatan kadunggora), Iya sahira (kades citangtu kecamatan pangatikan) dan Aris jaman ( kades padasuka kecamatan pasirwangi).
Pada kesempatann itu juga HM Fikri menginggatkan, saat ini masyarakat sudah semakin terbuka dalam mengkritis setiap kebijakan pemerintah. “Untuk itu, sayah menekan kan agar dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, saudara perlu menjalankan perinsip ketrbukaan”. Tandasnya. Selama ini, lanjut HM Fikri, masih sering terdapat keluhan bahkan tidak sedikit berujung aksi ketidak puasan kepada kepala desa, sebagai akibat dari kurang ketrbukaan. Dengan melaksanakan prinsip-perinsip keterbukaan, tambah HM Aceng Fikri, diharapkan akan menghilangkan atau paling tidak meminimalisir kecurigaan pihak lainkepada kepala desa. Sehingga pada gilirannya, para kepala desa akan tenang dan nyaman dalam bekerja. (Gun).

Maulid Nabi Muhamad SAW Menuju Momen Perubahan Good Governance
Bupati Garut, Aceng HM Fikri. S.Ag. Minggu lalu di Gedung Negara Pendopo Garut, menyatakan, kegiatan tasyakur Maulid Nabi Muhamad SAW1430 H ini dapat menjadi momen perubahan kearah yang lebih baik, terutama dikab,Garut.
Menurut bupati, salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintah yang baik (Good Governance) pihaknya kini tengah bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan telah dicanangkan “ Garut Bersih dari Korupsi “. Hal ini dimaksudkan agar setiap pejabat dan seluruh apratur tidak melakukan korupsi, serta dapat menjadi manusia yang amanah sebagai wujud tauladan Rasullulloh SAW.
Sementara itu dalam tausiyahnya, KH. Jujun Junaedi S.Ag, mendukung upaya pemerintah kab.Garut dibawah pimpinan Aceng HM Fikri dan Diki Candra. Jujun mengingatkan agar semua pihak dan apratur jangan sekali-kali mendekatkan kepada hal yang berbau korupsi karna tempat yang lebih hina bagi para koruptor adalah api neraka.
Peringatan Maulid Nabi Muhamad SAW seperti dituturkan Sekda Kab.Garut, Drs. H. Wowo Wibowo, M.Si, bersaman hari jadi Garut ke-197, bertujuan memelihara dan memupuk keimanan kepada Alloh SWT, serta menggugah kembali para pejabat , umumnya kaum muslimin untuk tetap bersikap dan berprilaku condong kepada Rasullullah SAW. (Gun).

Staf BPN Bantah Persulit Pemohon Sertifikat
Garut, kontras
Terkait berita garut pos edisi 200, yang memberitakan berbondong-bondongnya warga kekantor BPN atas buruknya pelayanan BPN terhadap warga, Agus hermadi (39) staf BPN yang namanya disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut, menyangkal telah mempersulit permohonan wargauntuk menurus sertifikat. Dalam hal ini sertifikat Ibu Khodizah, salah seorang warga karang pawaitan.
Berdasarkan keteranagn Agus Hermandi yang menemui GP dikantor informatika setda garut, dirinya yang memang mengurus sertifikat ibu khodijah, secara langsung, dirinya pun berjanji akan mengurus sertifikat secepat mungkin.
Namun setelah dirinya akan mengurus sertifikat ibu khodijah tersebut, oleh kepala Kantor BPN, Agus ditugaskan di Tin Ajudikasi di kecamatan Kersamanah selama 7 bulan, sehingga pekerjaan dikanto oleh agus dilimpahkan kepada rekan kerjanya, berinisial E yang masih sama sebagai staf pemberdayaan dikantor BPN Garut. Ternyata permohonan sertifikat ibu khodijah tersebut oleh E tidak diurus sehingga muncullah ketidak puasan ibu khodijahyang berujung kedatangan ibu khodijah kekantor BPN pada awal maret lalu.
Dalam keterangannya, Agus hanya mengaku mengurus permohonan ibu khodijah saja, tidak yang lainnya. Maka dari itu, dirinya merasa heran jika ada yang mengatakan keterlambatan ini terjadi kebeberapa orang, “Saya hanya mengurus permohonan Ibu Khodijah saja, kalau yang lainnya saya tidak tahu, saya juga tidak mengenal Cecep yang katanya berasal dari Tarogong.” Ujarnya. Akibat kasus ini, dirinya telah mendapatkan tguran langsung dari Kepala BPN, ia mendapat sangsi yang cukup keras dari kantor ia bekerja, dan unutk permohonan setifikat Ibu Khodijah, telah diurus kembali, yang kemungkinan akan selesai 3 bulan kedepan. (Gun).

PDAM GARUT Kembali Kecewakan Ratusan Pelanggan
Garut, kontras
Ratusan Pelanggan Perusahaan Dasar Air Minum (PDAM) khusunya dikelurahan jayawaras kecamatan tarogong kidul, kembali dibuat kecewa. Pasalnya, untuk kesekian kalinya p0asokan air kedaerah tersebut tidak lancar. Bahkan pada agai hari sekitar pukul 06.00 hingga 11.00WIB pasokan air dari PDAM nyaris tidak ada.
“Kalau dimusim kemarau terhambatnya pasokan air itu dapat dimaklumi, namun ini kan musim penghujan, hal ini jelas tidak rasional, terlebih dari pagi hari hingga menjelang waktu dhuhur air tersebut nyaris tidak ada,” ungkap asep warga perum jaya asri kelurahan Jayawaras.
Diterngkan Asep, selam dua bulan ini warga dibuat kecewaoleh pasokan air yang tidak lancar. Menurtnya, dengan kondisi ini pihak PDAM harus mempertanggungjawabkannya, karna ini merupakan wewenangnya. “Kami harap pihak PDAM lebih bisa menjamin pasokan air ini, karna kalu tidak jelas para pelangganyang akan mengalami kerugian,” ketusnya.
Diakui Asep, dirinya sudah beberapa kalli mengadukan dan menayakan kondisi ini kepada petugas PDAM dikantornya. Namun jawabannya, tetap tidak rasional dan memuaskan. Terlebih, kata Asep, setelah melaporkan kondisi tersebut, tidak ada satupun petugas PDAM yang mau peduli dan datang kelapangan untuk memperbaikinya.
Hal senada diungkapkan warga yang lain, Hendra Deni, selama dua bulan ini pasokan air kedaerahnya benar-benar menghawatirkan. Bagi man tidak, kata Hendra, pasokan air khususnya pada pagi menjelang siang hari , nyaris tidak ada. Air hanya ada di sore dan malam hari saja, itu pun sangat kecil sekali alirannya.
Menurutnya, jikakondisi seperti ini dibiarkan, maka para pelanggan PDAM akan mengalami kerugian. Pasalnya, mereka harus bayar air disetiap bulannya, sedangkan air yang dibutuhkan tidak ada dan saya sangat kecewa dengan kondisi saat ini, seolah-olah pihak PDAM tidak tau kondisi yang ada dilapangan, tandas Hendra.
Dengan kondisi seperti ini tambah hendra, seharusnya pihak PDAM segera memberikan penjelasan yang jelas dan real kepada warga. “Dulu waktu musim kemarau dapat dimaklumi, namun sekarang kan musim penghujan,” ungkapnya. (Gun).

Punya Kapabilitas, Kriteria Pengurus KONI
Garut, kontras
Tantangan cukup berat menanti KONI kab.Garut yaitu even bergengsi, porprov 2010. Bagaimana diajang ini dipertaruhkan gengsi dan prestise nama daerah dalam perebutan tempat terhormat. Dalam porprov dikarawang garut sukses masuk dalam jajaran 10 besar. Sebuah catatan yang cukup manis ditengah kerisis prestasi yang melandadunia olahraga kab.Garut.
Hal tersebut dirasakan pula oleh ketua umum KONI kab.Garut yang baru terpilih, H.Ato Hermanto. Di sela kesibukannya membuka kejuaraan renang Bupati Cup 2009, pengusaha dodol ini mengaku jika tantangan KONI kedepan cukup berat. “Kita punya tanggug jawab besar. Apalagi di Porprov mendatang minimal harus bisa mempertahnkan 10 besar yang dicapai pada proprov lalu. Situasi tentu saja berbeda, kita hanya memili waktu satu tahun untuk mempersiapkan diri” ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, perlu didukung kepenggurusan KONI yang solid. “Kami sedang mencari calon pengurus. Terpenting, memiliki kapabilitas dan kapasitas. KONI kedepan berbeda denagn sebelumnya. Kepengurusan harus di pegang oleh orang yang merakyat denag visi sehat dan mandiri. Insya Alloh, dengan organisasi yang sehat, KONI bisa menggali segenap potensi untuk kemajuan olahraga Kab.Garut.”katanya.
Ditegaskannya, sekitar pertengah paril ini sudah ada sosialisai unuk kepengurusan. “Kita bersama-sama memajukan dunia olahraga sesuai denag keinginan masyarakat,”imbuhnya.
Menaggapi peran aktif Wabub Dicky Chandra dalam olahraga, H.Ato menggaku gembira dan bangga. “Beliau masih sempat dan mau menjadi ketua PRSI Garut. Mudah-mudahan ini dapat memotivasi pejabat lainnya untuk menjadi bapak angkat cabang olahraga,” tuturnya. (Gun).

BLT dibagikan setelah pemilu legislatif
220.483 KK Tercatat Sebagai Penerima
Garut,kontras.
Sebanyak 220.483 KK penerima BLT di kab.Garut kini sedang diujike sabaran. Pasalnya, uang bantuan pemerintah bagi warga miskin, itu belum bisa dicairkan hinmggs akhir maret.
Namun PT pos Cabang Garut sudah memprediksi, bahwa uang BLT akan cair setelah pemilihan umum 2009. hal ini di ungkapkan wakil koordinator BLT Asep Nanang.
Menurut Asep, PT Pos bertindak sebagai juru bayar dalam program BLT. Sehingga dalm pencairannya lancar. Sedang kan pihaknya harus koordinasi dengan pemkab Garut, terutama soal kartu penerimaan BLT itu.
Sejauh ini dalam pencairan BLT masih dihadapkan dengan berbagai kendala, sehingga pencairan BLT mengalami keterlambatan, “Kalu tahun 2008 kantor pusat itu langsung memberikan datanya kepada klami tanpa harus diisi kembali. Kalau sekarang kami harus mengisinya, sehingga pembagian BLT mengalammi keterlambatan dan akan dibagikan setelah pemilu.” Terangnya.
Mengenai kapan pemabgian BLT, Asep memaparkan, kami masih menggodognya untuk menentukan waktu yang tepat, karna masih ada kendala di tataran teknis pencairan .
“Namun kita akan menggunakan surat keterangan yang dibuat desa atau kecamatan mengenai surat keterangan, yang menerangkan bahwea yang bersangkutan itu benar benar_benar penerima BLT pada tahun 2008,”
Penerima BLt tahun ini berkurang 54 KK dari tahu 2008,” kalu tahun dulu sebanyak 220.537 KK, sedangkan sekarang seabanyak 220.483 KK yang terbesar di Kab,Garut,” ungkap wakil koordinator BLT PT Pos Cabang Garut,.( Gun)

REFORMASI BIROKRASI DI GARUT JANGAN DIMAKNAI ARTI SEMPIT !!!

2009-04-05T22:38:00.000+07:00

Garut, KONTRAS- Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Drs. H. Wowo Wibowo, M.Si, mengingatkan semua pihak agar mendukung upaya Pemkab Garut dalam reformasi birokrasi di tubuh Pemkab Garut. Meski demikian, reformasi birokrasi tidak dimaknai secara sempit.
Hal itu diungkapkan nya di hadapan dua anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, Toto Iskandar dan Enjang Tedi, di Ruang Pamengkang Pendopo Garut, Selasa (24/3) lalu yang dihadiri para asisten dan kepala SOPD. Menurutnya, pemaknaan birokrasi tidak bisa diartikan hanya sebagai restrukturisasi dan reposisi.
Restrukturisasi, tambah Wowo, telah dilaksanakan seiring berlakunya PP nomor 41 tahun 2007 dan ditindaklanjuti dengan Perda nomor 22 s.d. 27 tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat daerah. Sedangkan reposisi, sesuai dengan Perda tersebut telah dilaksanakan mutasi, rotasi dan promosi pegawai untuk menduduki beberapa jabatan strukturan di beberapa Eselon.
Disebutkan, reformasi birokrasi lebih utama ditujukan bagi pelayanan kepada masyarakat. Sehingga mental yang selama ini hanya ingin dilayani, seharusnya di ubah menjadi yang melayani.
Kunjungan dua anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, merupakan kunjungan reses I masa sidang tahun 2009, sebagai upaya menerima aspirasi dari SOPD berkaitan dengan pembangunan di kabupaten Garut. (Gun)

BERITA SEKILAS KOTA BANJAR :

2009-04-05T22:36:00.000+07:00

WARGA PENDATANG MULAI BERDATANGAN KE BANJAR

BANJAR,KONTRAS-Walikota Banjar dr. H. Herman Sutrisno, MM. sudah memprediksi jumlah warga Kota Banjar yang tak memiliki KTP akan tinggi. Menurutnya warga yang tak memiliki KTP itu adalah warga pendatang. "Dengan pesatnya pembangunan Banjar arus urbanisasi tinggi. Kemungkinan yang tak memiliki KTP itu warga," katanya
Dia tak memungkiri Kota Banjar yang maju pesat membuat orang tertarik untuk mengadu nasib di Banjar. Hal ini akan berdampak pada permasalahan penduduk.
"Dari laporan staf saya ada beberapa desa dan kelurahna yang menjadi pusat para urban," katanya. Daerah itu adalah Hegarsari, Pataruman, Raharja, Mekarharja, Banjar, Karangpanimbal dan Mekarsari.
"Saya sudah menyiapkan perwalkot yang mengatur warga baru. Bagi pendatang tak akan langsung mendapat KTP sebelum tinggal selama 6 bulan. Mereka akan diberi KTP sementara dulu," katanya. (Yudi)
TERMINAL BANJAR AMAN DARI KEJAHATAN
BANJAR KONTRAS,- Operasi penertiban premanisme yang gencar digelar Polresta Banjar, tak berpengaruh pada aktivitas warga terminal Banjar.
Aktivitas pelayanan publik di terminal tetap berjalan normal seperti biasanya. "Operasi premanisme tak begitu banyak berpengaruh," kata Ketua Keluarga Besar Terminal Banjar (KBTB) Ujang Supiana Bachyan kepada kontras beberapa waktu lalu..
Berbeda dengan terminal di kotabesar seperti Bandung dan Jakarta, terminal Banjar selama ini tidak pernah ada orang yang berbuat onar. "Sejak terminal ini dioperasikan tahun 1992, kami belum pernah mendengar ada warga yang berbuat onar, apalagi memalak," katanya.
Menurut Ujang, terminal Banjar steril dari penjahat. Hal ini kata Ujang karena jika ada orang asing yang bergabung atau masuk dengan akan diawasi.
Ujang mengatakan, dia tidak menutup mata terhadap kemungkinan ada orang atau oknum warga terminal yang berbuat onar. "Tapi saya rasa tidak bisa digeneralisir, kehidupan di terminal memang keras, namun kami juga manusia biasa yang memiliki perasaan," jelasnya
Oleh karena itu stigma terminal adalah kawasan yang penuh dengan kekerasan salah besar, justru kata Ujang di terminal terjalin keakraban, kerukunan dan rasa saling menghormati.
Ujang mendukung langkah aparat yang bertindak sesuai koridor hukum dalam menertibkan para preman dan oknum yang kerap membuat resah di tengah masyarakat.(PEPI)

2009-04-05T22:35:00.000+07:00

BUPATI GARUT "UNDANG" KPK DATANG KEMBALI

2009-04-05T22:31:00.000+07:00

Garut,KONTRAS-Sejak Bupati Garut terpilih Aceng HM Fikri dan wakil Bupati Dicky Chandra dilantik pada 23 Januari 2009 lalu, dirinya berjanji akan mengembalikan citra kabupaten Garut dengan pemerintahan yang bersih, nyaman dan menjadi kabupaten yang mampu bersaing dengan kabupaten lainnya yang ada di Jawa Barat.
Dalam wawancara Khusus dengan wartawan KONTRAS di pendopo, beberapa waktu lalu, Bupati Aceng HM Fikri menyadari beban yang dihadapinya cukup berat. Carut-marutnya pemerintahan kabupaten Garut akibat gejolak politik yang lumayan panas sebelumnya, sehingga berujung pada persoalan hukum, tentunya pemerintahan yang dipimpin saat ini, mesti dilakukan penataan ulang dan pembenahan birokrasi yang lebih solid.
“Saya pikir semua pihak sepakat, saatnya menatap ke depan membangun kabupaten Garut yang lebih maju. Mari kita lupakan masa lalu, kini kita bersama-sama menyingsingkan lengan melangkah pasti benahi kabupaten Garut,” ungkapnya.
Upaya mengembalikan pemerintahan yang bersih ternyata tidak main-main, belum lama ini Bupati Aceng HM Fikri mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus dicanangkannya kabupaten Garut bersih dari korupsi. Selain itu, Bupati pun akan melakukan revitalisasi dan reorientasi birokrasi di tubuh Pemkab Garut. Yakni melakukan restrukturisasi untuk menciptakan birokrasi yang tertuju pada satu arah.
“Dalam waktu dekat ini saya akan melakukan restrukturisasi birokrasi, ini merupakan agenda seratus hari pemerintahan saya. Tentunya, restrukturisasi sesuai aturan yang berlaku. Yang pasti dilakukan secara terbuka, sehingga prosesnya dapat disaksikan semua pihak,” janjinya.
Selain itu, lanjut bupati, pihaknya tengah sibuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang cukup krusial, seperti soal tunjangan kerja kontrak, tunjangan guru dan pengembalian uang nasabah PD BPR yang dilikuidasi Bank Indonesia.
Disebutkan pula, kepemimpinan dirinya bersama Wakil Bupati Garut Rd.Dicky Chandra sama sekali tidak merasa canggung, kendati berangkatnya dari persoalan bukan utusan partai politik, justru dirasakan sangat nyaman, tatkala dapat berperan bersama-sama legislatif yang merupakan bagian pemerintahan kabupaten Garut. Demikian pula dengan - bupatinya, Aceng merasa berangkatnya memiliki satu kesepahaman dari masing-masing pribadinya, sehingga ia dan Dicky Chandra dapat berbagi peran sesuai tugasnya masing-masing. “Saya memberi kewenangan penuh terhadap Dicky Chandra sesuai tugas pokok wakil bupati, yakni menangani kepariwisataan, budaya, kepemudaan, olahraga, dan pengembangan peran perempuan dalam pembangunan,” terangnya.
Menyinggung peran media di Kabupaten Garut, Aceng mengakui dari awal berangkatnya mencalonkan bupati, media sangat besar memberikan konstribusi terhadapnya. Namun, media pun diharapkan peran sosial kontrolnya tidak menimbulakan disharmonisasi. Media kadang dapat membesarkan seseorang, juga mengecilkan seseorang. Peristiwa yang menimpa keterpurukan Kabupaten Garut kemarin sehingga diketahui secara nasional, tidak lepas dari peran media itu sendiri. “Saya mengharapkan dalam pemerintahan saya, mari kita bersama-sama membangun kabupaten Garut dan memberikan wangi kembali keluar. Sekiranya, berita-berita yang dapat menimbulkan disharmoni, kawan-kawan media lebih menyaring. Sebab, baik buruknya kabupaten Garut tentunya kita memiliki tanggung jawab,” pungkas bupati.(Gun)

"Warga Jatiwaras Kab.Tasik mengeluh potongan konversi gas" CAMAT DAN KADES DIDUGA LAKUKAN PUNGLI

2009-04-05T22:28:00.001+07:00

KONTRAS, TASIKMALAYA,- Program konvensi gas yang digalakan pemerintah SBY JK sebagai wujud dari kelangkaan minyak tanah yang telah digulirkan beberapa bulan lalu, ternyata dalam pelaksanaannya dilapangan selalu menimbulkan masalah terutama dalam penyaluranya masyarakat dibebani alias dipungut bayaran untuk menerima kompor dan tabung gas elpigi. Seperti yang terjadi di daerah Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, warga didaerah tersebut dipungut Rp.10 ribu.
Dari pantauan wartawan KONTRAS dilapangan menyebutkan beberapa warga di Kecamatan tersebut hampir seluruh desa mengeluhkan akan pungutan yang konon diduga dikoordinir Kepala Desa atas perintah Kepala Kecamatan setempat. “Kami selaku warga menurut saja atas permintaan desa, walaupun besarnya Rp.10 ribu alasan katanya untuk mengganti biaya transport”, ujar seorang bapak warga desa papayan Kec.Jatiwaras kepada KONTRAS yang tidak mau menyebutkan namanya. Uniknya lagi biaya transportasi dan pendistribusian gas serta pungutan tersebut didaerah ini dituangkan dalam aturan PERDES (Peraturan Desa) walaupun sebetulnya dari beberpa warga yang ditemui wartawan merasa keberatan.
Kepala Desa Papayan- Undang Ketua Assosiasi Kepala Desa Kec.Jatiwaras kepada KONTRAS Sabtu (28/3) dikantornya mengakui adanya pungutan tersebut. Menuru Undang, pungutan tersebut untuk biaya transportasi karena wilayah penyaluran ke masing-masing RT/RW sangat jauh dan keputusan tersebut kami sudah melalui mekanisme dengan diadakannya musyawarah dengan warga masyarakat yang bertempat di kantor desa, akhirnya disepakati Rp.10.000,-/KK.
Menurut sumber KONTRAS lainnya yang layak dipercaya menjelaskan bahwa pungutan tadi serempak dilakukan diseluruh desa se wilayah Kec.Jatiwaras , namun Ketua Assosiasi Kepala Desa menampik hal tersebut bahwa dirinya tidak mengetahui berapa biaya yang ditentukan masing-masing desa, karena saya tidak bisa interfensi ke desa lain, namun berdasarkan rapat para kepala desa yang bertempat di kecamatan memutuskan untuk biaya pendistribusian gas diserahkan kepada masing-masing kepala desa, jelas Undang.
Sementara itu Camat Jatiwaras Ii yang dihubungi KONTRAS melalui telepon genggamnya menerangkan, bahwa dirinya selaku Kepala Kecamatan Jatiwaras rasanya tidak pernah memerintahkan para kepala desa untuk memungut biaya tersebut dan masalah pungutan ini, bahkan kasus ini sedang ditangani pihak Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, jadi supaya lebih jelas silahkan tanyakan kepada Kejaksaan, terang Camat.
Kajari Tasikmalaya Khaerul saat ditemui KONTRAS Jumat (27/3) dikantornya sedang tidak berada ditempat. Namun menurut salah seorang staf Kejaksaan menjelaskan memang pihak Kejaksaan belum memanggil atau memeriksa tentang pungutan biaya gas tersebut karena saat itu sedang terjadi pelimpahan wewenang antara KEJARI Kota dan Kabupaten. “Beda lagi dengan masalah pemotongan BLT(Bantuan Langsung Tunai-red) , pihak Kejaksaan ketika itu telah memeriksa dan memanggil para kepada kepala desa di wilayah Kec.Jatiwaras dan hasil dari pemeriksaan terdapat alasan pemotongan terjadi karena untuk menghindari kecemburuan dari masyarakat yang tidak mendapatkan BLT, itupun atas dasar musyawarah” jelas Staff Kejaksaan tadi. (Rick)

Pernyataan kontroversial Bupati Tasikmalaya "berbuntut" PELECEHAN TERHADAP MEDIA DAN JURNALIS

2009-04-05T22:26:00.001+07:00

Tasikmalaya,KONTRAS- Pernyataan kontrovesial yang diucapkan Bupati Tasikmalaya Drs.H.T.Farhanul Hakim,M.Pd saat memberikan jawaban terhadap para Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Exekutive Mahasiswa (BEM) dan HMI di gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya Selasa (31/3) lalu dimana mahasiswa menuntut mantan Kadisdik Drs.H.AK untuk di non aktif kan sebagai Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya ternyata dianggap dingin oleh orang nomer satu di Kabupaten Tasikmalaya itu. “Masalah status hukum Drs.H.AK rasanya sudah tidak perlu dipersoalkan, karena sampai saat ini saya belum menerima ketetapan hukum pasti baik dari Polda maupun Kajari, dan semua saksi telah dimintai keterangannya oleh Polisi dan kejaksaan termasuk para kepala sekolah penerima DAK tahun 2007, hasilnya tidak ada masalah”, terang bupati.
Namun saat didesak salah seorang Mahasiswa tentang keterangan Kajari Tasikmalaya yang ramai di media cetak telah menetapkan Drs.HK resmi jadi tersangka, Bupati Tatang sendiri malah membalas dengan senyuman. “perlu anda ketahui bahwa ketetapan hukum bagi tersangka tidak sah bukan karena isyu yang berkembang di media, Koran itu hanya multi tafsir saja yang benar kejaksaan yang menentukan”, ujar bupati dengan nada enteng.
Pernyataan “multi tafsir” yang ditujukan kepada media dalam hal ini wartawan ternyata membuat prihatin sejumlah kalangan pers dan organisasi profesi jurnalis di Tasikmalaya. “Wartawan itu menulis berdasarkan data dan fakta dari nara sumber, apalagi ini yang komentarnya Kepala Kejaksaan Negeri yang notabene seorang pejabat, tidak mungkin seorang Kajari memeberikan keterangan bohong kepada wartawan tentang status mantan kadisdik Drs.H.AK dalam dugaan korupsi pada proyek DAK tahun 2007 bidang pendidikan”, kata Ketua Solidaritas Wartawan Tasikmalaya (SOKWAT) Tono Efendi kepada KONTRAS di kantornya.
Pernyataan multi tafsir yang dilontarkan bupati, menurut Ketua SOKWAT telah melukai hati para kuli tinta. “pernyataan bupati seolah melecehkan tugas dan profesi jurnalis dimana anggapan beliau mungkin wartawan itu selalu memutar balik fakta, dan ketetapan hukum yang dikemukakan Kajari itu bukan isyu media tapi itu realita yang ada, dan ini perlu disikapi, bukan merendahkan profesi wartawan yang telah menulis dengan data dan sumber yang sudah jelas”, tambahnya.
“Ngga mungkinlah Pak Kajari mengeluarkan statement di media dengan pernyataan bohong, mau dikemanakan citra Kejaksaan kalau begitu, karena kasus ini sudah dalam tahap penyidikan bukan penyelidikan lagi, ya mungkin itu bisa saja ucapan politis beliau”, kata salah seorang staf Kejaksaan kepada Kontras. (Bud/sep)

BISNIS SEX DI JALAN NGAMPLANG GARUT BERKEDOK TUKAN BAKAR JAGUNG....PEMKAB GARUT TUTUP MATA !!

2009-04-05T22:24:00.001+07:00

JAGUNG BAKAR DI NGAMPLANG DIBAYANGI “BISNIS SEX” PEMKAB GARUT TUTUP MATA

GARUT, KONTRAS.- Masyarakat Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu Garut Jawa Barat, minta ke pihak kantor Disparbud Garut, mengharapkan secepatnya, agar memeriksa dan mengecek secara langsung akhir-akhir ini munculnya dugaan keras dan maraknya para penjual jagung di wilayah sekitar lokasi ngamplang menyewakan kamar dibawah tanah, tanpa ijin kantor Pemkab setempat.
Hasil pantauan Wartawan Tabloid KONTRAS di lokasi Ngamplang baru-baru ini, berderetnya kamar dibawah tanah tersebut, nampaknya dibangun dengan permenen. Dan terlihat pula diluar kamar kamar tersebut dibangun sebuah sumur , yang menurut informasi, untuk bebersih.Memang tidak terlihat dengan jelas, apabila kita hanya sepintas lalu melihat. Sebab yang diduga bangunan kamar-kamar tersebut sangat rapih. Sehinggga rata-rata para penjual jagung dikiri-kanan jalan yang akan masuk kelokasi Ngamplang, kebanyakan membuat kamar dibawah tanah.
Tidak heran. Setiap harinya lokasi tersebut selalu dibanjiri para pemuda-pemudi yang lagi memadu cinta, sambil makan jagung bakar dan rebus.Bahkan tidak sedikit pula, para orang tua. Terlebih pada hari sabtu malam minggu. Dilokasi itu menjadi lautan manusia. Baik kendaraan roda empat dan dua,tampak berjajar ditempat itu hingga larut malam. Biasanya apabila hari masih sore, mereka bergerombol ngobrol sambil makan jagung rebus. Didukung lagi, ditempat tersebut, situasinya yang gelap remang-remang. Sehingga sangat asyik mereka berdua-duaan memadu di tempat itu. Malahan menjadi betah, hingga berlarut malam. Mungkin juga sampai pagi hari berada disitu.Namun ada pula dan terlihat tidak sedikit, kalau sudah larut malam, mereka sudah masuk kamar yang sebelumnya sengaja memang sudah dipesan. Tetapi ada juga yang pergunakan kamar-kamar tersebut, sifatnya hanya sebentar saja (nyeukeudeung – bahasa sunda-Red).
Sementara tindakan dari pihak Pemerintahan Kecamatan Cilawu, sampai detik ini Nampak belum ada. Dengan demikiam, mereka sangat leluasa mengadakan kegiatan tersebut setiap hari dan malam hari. –“Kalau malem mingguan, jelas, kegiatan mereka dilokasi tersebut sampai subuh”. Kata seorang warga Ngamplang kepada Wartawan KONTRAS. Yang jelas menurut keterangan, kegiatan itu sangat mengganggu lingkungan. Terlebih para pemuda yang masih menuntut ilmu dimeja belajar, mereka akan punya pemikiran dan muncul terjadinya pergaulan bebas diantara teman-teman mereka. Baik teman didalam sekolahan, maupun diluar sekolah. Sementara saat ini para orang tua disekitar wilayah itu merasa resah dan merasa kebingungan. Mereka bertanya-tanya, harus kemana mereka mengadukannya permasalahan yang menyangkut dengan perbuatan sama sekali tidak terpuji itu. Walaupun bagaimana, mereka akan dirasuki budaya coba-mencoba, ingin tau dan ingin merasakan. Makanya mereka harus dilakukan pencegahan sejak dini. Dan kegiatan sex bebas dilokasi Ngamplang tersebut, harus dibasmi sampai keakar-akarnya. Harus diupayakan jangan sampai tumbuh lagi. Yang pada gilirannya, masyarakat sekitar lokasi Ngampalng sangat berharap, agar pihak Pemkab Garut, segera melakukan penertiban secara besar-besaran. Hal tersebut jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Jelas, dampaknya sangat jurang baik. Bukan saja hanya untuk warga sekitar lokasi, namun juga pihak Pemkab Garut kemungkinan besar, terkena imbasnya.
Secara terpisah menurut sejumlah masyarakat Desa Ngamplang Cilawu Garut, saat dihubungi Wartawan KONTRAS baru-baru ini, sangat mendukung, kalau memang pihak Pemkab akan melakukan razia atau penertiban besar-besaran terhadap dugaan, saat ini lokasi sekitar Ngamplang , dijadikan lokasi dan tempat kegiatan sex bebas. Karena sekitar lokasi tersebut, masyarakatnya masih termasuk Agamis. Menjawab Pertanyaan Wartawan, tersiarnya kegiatan tidak terpuji itu, katanya sudah sejak lama. Hanya saja masyarakat disana, merasa bingung. Kemana mereka harus mengadu. Masyarakat disana, lanjut sumber yang layak dipercaya di wilayah Kecamatan Cilawu, mereka belum pernah melihat pihak petugas dari Kecamatan Cilawu maupun yang langsung datang dari Kabupaten Garut, melihat dari dekat adanya dugaan kegiatan sex bebas dilokasi itu. Sehingga, pihak Pemkab diduga adanya sekongkolan dengan pihak pengusaha penjual jagung di wilayah sepanjang jalan Ngamplang tersebut. Sekaligus ikut bermain dalam menyewakan kamar. Apa memang ada upeti setiap bulannya ke pihak penertib di Pemkab Garut?. Diakuinya, Tampaknya kios- kios disepanjang jalan di Ngamplang itu tersebut, bukan hanya sekedar menjual jagung bakar dan rebus, tapi sudah menyangkut penyewaan kamar liar sekaligus tidak ada ijinnya. Ketika ditanyakan mengenai hal harga sewa kamar per-sekali pakai menurut keterangan, bervariasi. Untuk hari biasa menurut kabar kabar sebesar Rp 75.000,-. Tetapi apabila hari-hari libur, mencapai Rp 200.000,-.Malahan menurut keterangan yang diperoleh, terkadang terlihat dilokasi komplek Ngamplang itu ada beberapa pasang siswa sekolah tingkat atas, mengenakan pakaian seragam yang berada di lokasi sekitar itu, saat itu menurut keterangan yang dihimpun, pas pada jam-jam pelajaran. Berada dilokasi itu tentunya sudah muncul suara negatif , bagi mereka yang melihatnya. Hal itu perlunya antisipasi dari pihak sekolah maupun orang tuanya. Masalahnya sangat dikhawatirkan sampai terus terjadi berkelanjutan. Sedangkan mereka terlihat masih duduk dibangku sekolah.
(Djoko)

2009-04-04T22:11:00.000+07:00

2009-04-04T22:10:00.000+07:00

NADIA GADIS CILIK BERBAKAT "BAKAL" HARUMKAN KOTA TASIKMALAYA

2009-04-04T22:08:00.001+07:00

Tasikmalaya,KONTRAS- Model cilik berbakat asal Kota Tasikmalaya ini memang terbilang masih kanak-kanak, namun gaya lenggak-lenggoknya di atas panggung sudah tidak diragukan lagi bagaikan model-model dewasa pada umumnya. Nadia Khoirunnisa putri pertama pasangan Ny.Nurhayati dan Dadan ini ternyata baru mengenyam pendidikan di playgroup “Raihan”. Berbicara masalah prestasi, Gadis cilik berparas ayu dan imut kelahiran Bandung 12 Desember 2004 ini ternyata memiliki segudang prestasi, diantaranya menjadi langganan jura Lomba mewarnai se-priangan timur, Juara III Pemilihan Model Favorit, Juara Favorit pemilihan model cool and cute se Jawa Barat, Juara model berbakat I model chaki club, Juara III Pemilihan model casual trendy se- Jawa Barat, bahkan gadis lucu yang memiliki panggilan kecilnya “ia” ini sempat syuting sinetron berjudul “Menggapai Mimpi” produksi PJTV Bandung beberapa waktu lalu.
Kepada KONTRAS gadis cilik berbakat ini mempunya ambisi dan cita-cita tinggi. “Aku ingin jadi dokter kalau besar nanti”, kata peraih Juara II Nutrilone dalam ajang Lomba Model yang diadakan di Yogya Dept Store Tasikmalaya ini.
Melihat beberapa prestasi gadis cilik ini yang sering mewakili Kota Tasikmalaya, rasanya bakatnya ini selayaknya mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Tasikmalaya khususnya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Menurut Ny Nurhayati sang ibu mengaku bahagia sekaligus bangga akan bakat yang dimiliki putrinya. “Nadia walau agak sedikit manja tetapi anaknya cerdas bahkan setelah bergabung dan ikut les vocal di dennis modeling, bakat nyanyinya pun sudah memperlihatkan kemajuan disamping model yang digelutinya”, katanya. Bahkan pada tanggal 15 April mendatang, gadis balita ini akan mengikuti ajang semi final lomba model cilik se Jawa Barat di Mayasari Plaza Tasikmalaya. “Mudah-mudahan pada event ini ia meraih prestasi yang terbaik, karena apabila jadi juara pemenang lomba model ini akan diboyong ke Jakarta untuk mengikuti beberapa kontrak iklan dan sinetron”, pungkasnya mengakhiri pembicaraannya dengan KONTRAS dirumahnya Jl. Sukalaya Barat No. 63 A Kota Tasikmalaya. (Dedi)

2009-04-04T14:58:00.000+07:00

RIBUAN MASSA PDP “MEMADATI” JALAN KOTA TASIKMALAYA

2009-04-04T14:56:00.000+07:00

Tasikmalaya-KONTRAS, Selama massa kampanye Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) khususnya di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) Kota dan Kabupaten Tasikmalaya selalu menyita perhatian. Di Kota Tasikmalaya misalnya, saat kampanye putaran terakhir partai pecahan PDI-P itu Kamis (2/4) lalu, masyarakat “Kota santri” sempat tak menyangka dan dibuat terkagum-kagum melihat partai baru yang mampu menyedot ribuan massa yang memadati lapangan Kecamatan Bungursari Indihian Kota Tasikmalaya. “Saya tidak menyangka PDP sebagai partai yang baru lahir massanya begitu banyak hingga menyemut memacetkan arus lalu lintas disepanjang jalur Kota Tasikmalaya”, kata Dedi Firman warga Cipedes Kota Tasikmalaya yang menjadi saksi saat itu.
Bahkan sentuhan-sentuhan aksi simpatik para caleg PDP didaerah pemilihannya sering dipraktekan melaui kegiatan social, maka tak heran kini mulai berkembang kesan kepada masyarakat Tasikmalaya bahwa caleg-caleg PDP layak untuk dipilih. “PDP sebagai partai baru pilihan rakyat untuk wilayah Kota Tasikmalaya makin optimis meraih 20 % suara atau 8 kursi di parlemen Kota, ini dibuktikan dengan sentuhan kami kepada rakyat yang selalu welcome apalagi didukung masing-masing caleg-nya yang memiliki kantung suara cukup banyak didaerah pemilihannya”, ujar Dani Safari Efendi selaku Kuasa Hukum dan Advokasi PDP Kota Tasikmalaya kepada KONTRAS.
Bahkan masih kata Caleg PDP dapil I Tawang Cihideung itu mengaku puas dan bangga akan sambutan masyarakat Kota Tasikmalaya yang menurutnya dilluar dugaan mampu meraih simpatik luar biasa dari rakyat. “Insya Alloh sebagai partai yang begitu peduli terhadap harapan dan keinginan rakyat, wakil-wakil PDP nanti di DPRD akan selalu komitmen aspirasi dan akan menjadi contoh sebagai partai politik yang caleg-calegnya bersih, jujur dan tegas sesuai keinginan dan harapan rakyat tentunya”, ungkap Caleg PDP ini yang sudah tak sing lagi bagi warga Kota Tasikmalaya. (ton)

Aksi demo HMI menuntut Kepala BKPLD yang kini menjadi tersangka kasus DAK 2007 di non-aktifkan "BUPATI TASIKMALAYA SEMPAT KABUR DAN DIKEJAR MAHASISWA

2009-04-01T00:33:00.003+07:00

Tasikmalaya,KONTRAS- Aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Tasikmalaya selasa (31/3) kemarin sempat terjadi aksi pencegatan mobil dinas Bupati Tasikmalaya yang dikhawatirkan mahasiswa kabur lewat pintu belakang gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Aksi Demo yang di iukuti oleh puluhan massa HMI itu menuntut agar tersangka kasus DAK 2007 bidang pendidikan Drs.H.Abdul Qodir.M.Pd mantan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Tasikmalaya yang kini menjabat Kepala BKPLD untuk di non aktifkan dari jabatannya.
Aksi demo yang dikawal pasukan Dalmas dari Polresta Tasikmalaya itu sempat diwarnai aksi kejar-kejaran oleh pendemo terhadap mobil dinas Bupati. Namun beberapa saat kemudian Bupati Tasikmalaya Drs.H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd yang di dampingi Ketua DPRD Kab.Tasikmalaya U.Ruzhanul Ulum,SE itu akhirnya bersedia menerima HMI dihalaman Gedung DPRD.
Dalam keterangannya Bupati Tatang menjelaskan bahwa kasus DAK 2007 yang di isyukan mantan Kadisdik yang kini menjabat Kepala BKPLD sebetulnya sudah tidak ada masalah, bahkan Tatang meyakinkan bahwa pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat hingga belum menetapkan Drs.h.AK sebagai tersangka. “Kami sampai saat ini belum menerima ketetapan dari pihak Mapolda Jabar bahwa H.Abdul Kodir ditetapkan jadi tersangka, itu hanya isyu saja yang dihembuskan media, bahkan beberapa kepala sekolah telah diperiksa dan hasilnya pun tidak ada penyelewengan dana bantuan pendidikan DAK tahun 2007”, kata bupati yang disambut cemoohan para pendemo.
Bahkan Bupati berjanji seandainya Drs.H.AK ditetapkan jadi tersangka, pihaknya akan mennon aktifkan yang bersangkutan. “Negara kita Negara hukum, tidak ada yang kebal hukum, tanpa diminta HMI-pun apabila yang bersangkutan memang ditetapkan jadi tersangka saya akan menon aktifkan bawahan saya”, janjinya.
Keterangan Bupati Tasikmalaya tersebut tentunya membuat sebagian mahasiswa kecewa, karena beberapa hari lalu pihak Kejaksaan Negeri Tasikmalaya melalui Kepala Kejaksaan Khaerul telah menetapkan mantan Kadisdik Drs.H.AK menjadi tersangka, dan ini telah dilansir beberapa media cetak local maupun nasional ketika itu. “Bupati Tatang seolah membela anakj buahnya yang jelas telah ditetapkan tersangka oleh Kajari Tasikmalaya, masa statement Kajari di media bohong, ini pasti ada permainan”, ujar salah seorang penedemo kepada KONTRAS dengan nada kecewa. (ton)

PLN UPJ TASIKMALAYA "KEMBALI" KECEWAKAN KONSUMEN

2009-03-22T00:35:00.001+07:00

TASIKMALAYA, KONTRAS- Masyarakat umumnya di kota Tasikmalaya, yang menjadi konsumen PLN UPJ kota Tasikmalaya banyak yang menjerit minta tolong, namun mereka tidak pernah ada yang menanggapi, tak terkecuali pihak PLN.
Justru yang terjadi selama ini adalah pengumuman rutin melalui media lokal bahwa jika konsumen telat membayar rekening listrik sesuai dengan jadwal yang sudah ditegaskan maka pihak PLN akan melakukan pemutusan secara paksa.
Sebut saja Ny. Ani Sugiarti akibat nunggak rekening listrik dari bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2008 dengan total rekening senilai Rp. 330 ribu aliran listrinya diputus rampung.
Akan tetapi, pada pertengahan bulan Oktober 2008 tahun lalu, tunggakan bulan Juli hingga Oktober konsumen melunasi tunggakan beserta bayar BP (Biaya Pemasangan) dan UJL (Uang Jaminan Langganan) yang total keseluruhannya sebesar Rp. 330 ribu. Pada saat itu pula, KWH dipasang oleh pihak PLN.
Namun, sangat disesalkan sampai saat ini struk bukti pembayaran PLN belum juga keluar, padahal bagi konsumen struk bukti pembayaran dari PLN sangat penting, dan seharusnya keluar saat itu juga karena stransaksi pembayaran sudah dilakukan.
Untuk lebih jelasnya, konsumen mencoba menanyakan pada pihak PLN. Akan tetapi, jawaban yang diterima konsumen dari pihak PLN cukup menyakitkan. Pasalnya, konsumen harus membayar lagi uang senilai Rp. 600 ribu, dengan alasan data-data di komputer sudah tidak ada.
Jelas ini merupakan pukulan berat dan menyakitkan bagi konsumen, Sebagaimana dikatakannya, ini sepertinya merupakan pemerasan yang sangat signifikan dan terkesan mafia terselubung.
Menanggapi hal tersebut Sekjen Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Sukapura Dani Safari, mengatakan, dirinya banyak mendengar dari para konsumen bahwa PLN sekarang ini lebih fokus bagaimana supaya mendapatkan untung yang sebesar-besarnmya tapi soal penderitaan yang diderita oleh para konsumen tidak pernah ditolelir.
Buktinya, ketika para konsumen melakukan perlawanan terhadap pihak PLN, konsumen selalu dihadapkan dengan pihak aparat hukum, bahwa ini seolah-olah konsumen sudah melakukan tindakan yang salah dengan alasan melanggar hukum. Padahal, ini baru sebatas delik umum bukan delik aduan, itulah alasannya mengapa pihak PLN merangkul kerjasama pihak aparat hukum. Agar pihak PLN dapat mengambil tindakan tegas kepada konsumen, jelas Dani
Yang lebih brutal lagi pihak PLN selalu beralasan bahwa kekuatan daya mesin yang ada saat sekarang ini sangat kurang, sehingga untuk mengurangi beban selalu kenapa ini selalu konsumen yang dibebankan atau dikorbankan oleh pihak PLN.
Sebagai contoh, selain kasus diatas, PLN juga sudah banyak merugikan konsumen dengan cara mereka melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dari kasus ini, berapa ratus juta dan berapa milyar banyak uang konsumen masuk ke PLN, tegas Dani yang terbilang vokal ini. (Rick/bud)

Oknum Staff UPTD Dinas Pendidikan kembali bikin "ulah" : POLISI TASIK SIAP JEMPUT PAKSA !!

2009-03-22T00:32:00.001+07:00

Tasikmalaya KONTRAS,- Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh oknum staf UPTD Pendidikan Kec.Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Ny.NN akhirnya ditangani oleh pihak Polresta Tasikmalaya. Seperti yang diberitakan KONTRAS sebelumnya, orang tua dari atlet Volly Ball Nurul yang juga staff di bagian Setda Pemkab Tasikmalaya itu dilaporkan korbannya Ny.Yati Kustiati dan korban penipuan lainnya Aan Warga Burujul Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya.
Berdasarkan surat pengaduan kepolisian dengan No Pol. : B/319/2/2009/SPK tanggal 17 Februari 2009, kedua korban penipuan tadi meminta agar Ny.NN untuk mengembalikan titipan uang sebesar 18.400.000,-. Dalam perjanjian tersebut seharusnya Ny.NN melakukan pembayaran pada akhir jatuh tempo (15 September 2008 ), namun Ny.NN selalu berkelit dengan menumbar janji-janjinya. Akhirnya kedua korban tadi melaporkan kasus ini ke kantor Polisi. Sayangnya, kasus yang ditangani oleh Unit III Reskrim Polresta Tasikmalaya itu, sudah sebulan belum ada realisasi bahkan seolah mengendap.
Menurut keterangan Kuasa Hukum korban Dani Safari Effendi dari LBH Sukapura menjelaskan sebetulnya pelaku telah menerima dua surat pemanggilan dari Kepolisian, namun oknum pendidikan tersebut tidak mengindahkan panggilan resmi dari Polresta. “Panggilan resmi dari Polisi yang dilayangkan kepada Ny.NN harusnya dipatuhi, tetapi ini malah tidak diindahkan seolah ia tidak kooperatif terhadap panggilan tersebut”, ujarnya. Apabila kita melihat UU No.20 tahun 2002 tentang peran Kepolisisan dalam penegakan hukum, seharusnya pelaku apabila tidak mengindahkan surat panggilan perlu dijemput paksa dan dimasukan kedalam tahanan, tambah Dani. “kita khawatir apabila polisi tidak tegas pelaku bisa saja melakukan upaya melarikan diri dengan menghilangkan barang bukti, karena berdasarkan KUHAP 226 kepolisian memiliki wewenang untuk menahan pelaku, apalagi setelah dipanggil dua kali ia tidak datang”, terangnya.
Kasat Reskrim Polresta Tasikmalaya AKP Harso Pujo Harso, saat dihubungi melalui telepon genggamnya mengakui bahwa Ny.NN telah dipanggil dua kali, tetapi yang bersangkutan tidak datang. “Yang jelas kasus ini sedang dalam proses, tersangka Ny.NN sudah dipanggil dua kali tetapi tidak datang, mestinya Sabtu (21/3) lalu, tetapi yang bersangkutan sampai dengan panggilan yang kedua ternyata tidak datang juga, sehingga rencananya penyidik akan melakukan penjemputan secara paksa dalam waktu dekat ini”, ujar Harso dalam pesan yang disampaikan melalui Short Massage Service (SMS) yang diterima langsung oleh Direktur LBH Sukapura.
Berdasarkan keterangan LBH Sukapura kepada Kontras Minggu (22/3) menjelsakan bahwa seluruh alat-alat bukti sangat kuat dan lengkap sesuai dengan KUHAP Pasal 184 tentang alat bukti yang sah ada keterangan korban korban,saksi, dan surat-surat. “Ny.NN telah berbohong dengan menyebut akan membereskan sampai hari jumat (20/3) namun yang bersangkutan kembali membuat alasan lainnya seperti akan menjual rumah dan harta bendanya, sampai ingin mengambil SPPT/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang bukti kepemilikan tanah seluas 11,5 bata di kampung jeregeg”, katanya. (Ded)

Kasus DAK Tahun 2007 Bidang Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya KINI MULAI DI "ENDUS" KPK ?

2009-03-19T01:13:00.003+07:00

TASIKMALAYA,KONTRAS, Indikasi dugaan Korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2007 sebesar Rp. 5,8 Milyard dari nilai total dana sebesar Rp. 35 Milyard kini mulai terkuak. Penayangan kasus DAK di Kabupaten Tasikmalaya oleh sebuah Stasiun TV Nasional yang disiarkan pada Sabtu (14/3) lalu, ditambah beberapa media cetak yang sudah lama menyoroti dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya mulai menemui titik terang.
Bahkan aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum guru yang tergabung dalam wadah IGORA (Ikatan Guru Olah Raga) Kab.Tasikmalaya yang melakukan tindak kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap ke tiga aktivis KMRT (Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya) Jamaludin, Badruzaman, Zamzam kini mulai ditangani oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) dan mendapat simpati dari ICW (Indonesian Corruption Watch) Jakarta.
Seperti yang dilansir Okezone, Humas ICW Emerson Yuntho mengaku prihatin akan tinadakan yang tidak terpuji dari IGORA atas tindak kekerasan terhadap ke tiga aktivis KMRT yang berusaha mengungkap dan melaporkan pada Kejaksaan dan pihak polisi. “Hal ini telah menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi diberbagai daerah seluruh Indonesia khususnya di Tasikmalaya," imbuhnya. Tidak hanya itu, masih kata Emerson, mereka juga harus berhadapan dengan kepolisian, kejaksaan dan menjadi terdakwa dalam laporan pencemaran nama baik oleh kepala dinas Pendidkan kabupaten Tasikmalaya Drs.H.Abdul Kodir.
Melalui pelaporan ini diharapkan agar LPSK dapat memberikan perlindungan dan jaminan hukum serta kemananan terhadap tiga aktivis KMRT. Selain itu perlindungan oleh LPSK juga diharapkan juga dapat mendorong munculnya saksi atau pelapor lainnya dalam kasus korupsi DAK Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, ungkapnya.
Beberpa tokoh intelektual dibalik kasus DAK tahun 2007 itu rasanya kini tinggal menunggu waktu saja, karena selain akan berhadapan dengan pihak berwajib, konon kasus ini mulai “diendus” KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) yang menurut sumber KONTRAS menyebutkan bahwa KPK dalam waktu yang tidak lama lagi akan terjun langsung ke “kota santri” ini. (ton)

12 proyek bidang PSDA "SERAP" DANA ASPIRASI Rp. 5 MILYARD

2009-03-19T00:24:00.001+07:00

Tasikmalaya,kontras-, Pada tahun 2009 ini pemerintah Kota Tasikmalaya sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan melalui Dinas Bina Marga khususnya pada Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dilaksanakan sebanyak 12 paket pekerjaan perbaikan dan pembangunan saluran irigasi dengan menyerap dana kurang lebih sebesar Rp 400 juta. Sedangkan pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan khususnya pada Bidang Perumahan dan Pemukiman dilaksanakan pula sebanyak 180 paket pekerjaan dengan dana yang terserap kurang lebih sebesar Rp 4,6 milyar. Adapun jenis kegiatan proyek tersebut bersumber dari dana alokasi umum (DAU) atau dana aspirasi tahun anggaran 2008 - 2009.
Sementara Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya Dedi diruang kerjanya kepada Kontras menyebutkan, untuk 180 paket pekerjaan tersebut pengerjaannya dilaksanakan oleh para pemborong melalui proses penunjukan langsung karena dana proyek tersebut tiap paket kegiatannya mulai dari sebesar Rp 15 juta hingga Rp 50 juta.
Sedangkan, menurut Dedi, pelaksanaan proyek ini digelar dalam dua tahap yaitu pada gelombang pertama dilaksanakan sebanyak 130 paket pekerjaan dengan surat perintah mulai kerja (SPMK) yang ditanda tangani para rekanan pemborong tertanggal 4 Maret 2009, sedangkan untuk pelaksanaan pada gelombang kedua akan dilaksanakan sebanyak 50 paket pekerjaan dengan SPMK tertanggal 21 Maret 2009.
Adapun jenis kegiatan proyek tersebut, lanjut Dedi, dilaksanakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, jembatan, gorong-gorong, sarana peribadatan, MCK dan drainase. Proyek tersebut harus selesai pelaksanaannya selama 30 hari kalender kecuali untuk pekerjaan MCK dan Jembatan batas waktu pelaksanaannya selama 60 hari kalender.
“Dalam pelaksanaan pekerjaan proyek ini, setiap rekanan harus mengacu pada gambar rencana yang telah ditentukan dan disepakati. Apabila nanti tim audit (Bawasda) menemukan adanya ketidak sesuaian pemborong dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, maka para pemborong harus siap menerima konsekwensinya apakah pekerjaan tersebut nantinya di bongkar kembali atau sisa dana dikembalikan ke kas Negara,” paparnya. (Bud)

KTSI "Berang" : HGH (Himpunan Guru Honorer) DIPALSUKAN !!

2009-03-19T00:21:00.001+07:00

TASIKMALAYA, KONTRAS- Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kabupaten Tasikmalaya, “berang” dan mulai memaparkan sejumlah bukti temuan dilapangan tentang pemalsuan HGH.

Hal ini dikatakan Ketua I Dewan Pimpinan Daerah KTSI Kabupaten Tasikmalaya, Toto Kurnia kepada wartawan baru-baru ini, “Kami banyak menemukan banyak bukti kejanggalan dan ketidakvalidan data HGH yang terdaftar dan kenyataan dilapangan,” kata Toto

Data ini terungkap, setelah sejumlah Tim KTSI melakukan penyusuran bukti secara runut dilapangan mulai dari data serta beberapa orang yang tidak terakomodir dan tidak mendapat bagian haknya dari HGH yang seyogyanya dia dapatkan, bahkan bukan termasuk keanggotaan HGH.

“Kita ambil sample saja di Kecamatan Leuwisari Kecamatan Singaparna jumlah total yang tidak menerima haknya sekira 135 orang, sedangkan kenyataan dilapangan yang menerima hanya berjumlah 35 orang saja dan jumlah nominal uang yang mereka terima hanya Rp. 35.000,- /orang,” papar Toto

Dari data temuan KTSI meliputi; Dikecamatan Cibalong yang meliputi sukwan dari Disdik dan Depag berjumlah 200 orang, sedangkan HGH hanya memberikan kepada 20 orang saja itu pun hanya berupa baju batik saja dan harus memberikan sejumlah uang kekurangan kepada HGH Rp. 15.000,- , di Sukahening jumlah sukwan mencapai 90 orang HGH hanya memberikan kepada 64 saja dengan jumlah uang Rp. 90.000,- plus baju batik, di Ciawi ketua PC HGH tidak pernah mengajukan bantuan kesejahteraan ke Pemda dan tidak pernah menerima, padahal disini anggota HGH Ciawi juga hanya berjumlah 25 orang. Namun temuan kami KTSI berdasarkan data yang diajukan HGH Ciawi ke Pemda supaya mendapat bantuan kesejahteraan sebanyak 94 orang, ini sangat bertentangan dengan data sebenarnya. Kalau melihat data di pemda yang telah diajukan HGH Ciawi itu sama percis dengan jumlah anggota kami (KTSI Ciawi) yang berjumlah 94 orang jadi kesimpulannya HGH telah menyalahgunakan jumlah anggota KTSI ke Pemda waktu itu, di Taraju jumlah sukwan disini mencapai 60 orang dengan menerima Rp. 80.000,- plus batik, di Sukaratu HGH menjual baju batik seharga Rp. 50.000,- kepada sukwan, namun menurut informasi ada salah seorang anggota Dewan Kab. Tasik telah membantu dengan memberikan bantuan dana atau subsidi supaya meringankan beban para sukwan di Sukaratu, namun kenapa HGH masih mengharuskan para sukwan disana harus membayar sejumlah uang Rp. 20.000,- sebagai alasan menyisakan kekurangan yang harus dibayar segera.

“Kini tahu siapa yang bermasalah, seharusnya kita harus mengayomi mereka dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan dan nasib sukwan, jangan sampai hanya memanfaatkan keberadaan mereka untuk tujuan yang tidak terpuji,” ujar Toto

Kemudian menurut informasi, HGH juga katanya mengembalikan sejumlah dana kepada Pemda Kabupaten Tasikmalaya Rp. 20.000.000,- dengan dalih kelebihan dana. Padahal kalau kami teliti kenapa mesti dikembalikan kalau saja jumlah data sukwan yang diajukan ke Pemda itu benar apa adanya.

“Yang logis saja, mana ada beda atau gejlok data sampai kelebihan dana yang diberikan Pemda Kabupaten Tasik ke HGH pasti itu sudah diseseuaikan dengan apa yang diajukan kan. Jadi ini sudah suatu bukti kejanggalan mereka,” ungkap Toto

Lebihlanjut dikatakannya, “O iya mana ada orang yang sudah jelas bukan terdaftar sebagai sukwan turut andil bahkan bertindak sebagai ketua itu juga sudah merupakan bukti ketidakjelasan HGH selama ini, kenapa tidak orang yang sebenarnya terpilih menjadi ketua yang harus bertindak menyelesaikan masalah selama ini,” tambah Toto

Sementara itu saat KONTRAS mengkonfirmasi ke Sekretariat HGH Jl. Sarianingrat Belakang RS Jasa Kartini Jum’at (13/3) kantor tersebut terlihat kosong, bahkan menurut sumber di lingkungan tadi, kantor HGH Kabupaten Tasikmalaya memang jarang ditempati penghuninya.”Kantorna ge sering kosong duka kamarana pengurusna”,(Kantornya saja sering kosong entah pada kemana pengurusnya) ujar Ketua PGRI Kab.Tasikmalaya Drs.Opan Supian beberapa saat lalu saat dihubungi wartawan.
Bahkan buntut pemberitaan tersebut, beberapa waktu lalu para pengurus HGH dengan mengendarai 14 motor sempat “merangsek” rumah salah satu wartawan Kontras untuk mengklarifikasi. (Jang/Ded).

Pemkab Garut terkesan cuek : JALAN BUNGBULANG-WANGONJAYA "AMBURADUL" !!

2009-03-19T00:18:00.001+07:00

Garut, KONTRAS.- Jalan raya kabupaten yang menghubungkan antara kecamatan Bungbulang dengan desa Wangonjaya sepanjang lk 17 kilometer, wilayah Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut selatan Jawa Barat, kini kondisinya sangat memprehatinkan. Selain aspalnya sudah ludes terbawa arus gerusan air hujan, batu-batu besarnya berserakan amburadul.
Berdasarkan hasil pengamatan Wartawan tabloid KONTRAS beberapa hari lalu saat berkunjung ke desa Wangonjaya kecamatam Bungbulang, tetapi yang mengherankan, para pengojek di wilayah itu dalam menjalankan kendaraannya, seperti jalan aspal biasa. Bagaikan tidak berhadapan kendala jalan yang amburadul. Apa memang mereka sudah terbiasa?. “- Yang namanya tukang ojeg, kalau membawa barang , sudah pada tau”. Tutur salah seorang guru sekolah dasar dan menjabat kepala sekolah desa Cihikeu Bungbulang, Ny. Losinah kepada Wartawan Tabloid KONTRAS. Tetapi kenapa ternyata hingga saat ini belum juga ada sentuhan perbaikan dari pihak Pemda Kabupaten Garut?. Sedangkan kalau jalan itu sudah normal kembali, akan menjadi sarana komunikasi jalan hidup. Yang artinya hubungan perekonomian di daerah tersebut, akan lancar. Dampak yang lain, hasil panen palawija masyarakat disana, tentunya bisa dipasarkan ke luar kota. Tidak seperti sekarang, tidak sedikit yang dibiarkan buruk dikebon. Karena menurut sejumlah warga petani disana, nilai harga jualnya, tidak sesuai dengan ongkos biaya angkut yang kian membubung tinggi.
Yang pada gilirannya, saat ini para petani di desa Wangonjaya, memilih hasil panen mereka dibiarkan menjadi buruk di tempat. Sebab keuntungan hasil nilai jual dengan ongkos angkut, ternyata sama sekali tidak seimbang. Yang jelas, malahan tambah merugi banyak, daripada mendapatkan keuntungan dari hasil jual barang hasil bumi pepanenan mereka. –“Kapan masyarakat di desa Wangonjaya, bisa menikmati jalan bagus seperti kota!”Keluh Abdul Rochman yang puluhan tahun menjabat punduh di wilayah desa Wangonjaya kepada Wartawan KONTRAS di rumahnya.
Sementara itu menurut beberapa tokoh masyarakat dan ulama di desa Wangonjaya, kerusakan jalan tersebut sudah lama. Yang katanya beberapa kali akan diperbaiki oleh pihak Pemkab Garut, namun selalu gagal. Kurang bisa dimengerti, apa sebabnya sampai gagal terus dan gagal terus?. Sedangkan masyarakat di wilayah Wangonjaya Bungbulang tersebut sangat mendambakan jalan itu segera adanya perbaikan dari pihak Pemkab Garut. Karena di wilayah itu juga banyak potensi yang perlu digali Pemkab Garut, guna dalam peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Antara lain, dibidang pertanian dan kelautan. Karena menurut keterangan yang dihimpun, di daerah tersebut sangat taat dan patuh dengan pemerintah daerah setempat. Terutama dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), dalam setiap tahunnya. Namun sekarang sudah tidak percaya lagi dengan pemkab Garut. Terlebih beberapa kali jalan di daerah itu akan direhab, selalu tidak jadi. Ada apa?.
Dalam kaitan tersebut ternyata dibenarkan salah seorang tokoh masyarakat kecamatan Bungbulang, Jaenudin alias Sogar. Pihaknya sangat prehatin dengan kondisi jalan yang benar-benar sudah amburadul itu. Yang dipertanyakan banyak pihak, kapan pihak Pemkab Garut memikirkan warganya yang berada di pinggiran kota Garut yang sekaligus perbatasan dengan Australia. Berbicara masalah banyaknya kendaraan motor dan mobil di daerah itu,diakui Abdul Rochman, memang di wilayahnya banyak yang memiliki kendaraan dan minimal sepeda motor. Tetapi yang menjadi kendala, hanyalah jalan yang kurang memnuhi syarat. Sehingga dikhawatirkan kendaraan mereka akan cepat amburadul seperti jalan. Berbicara masalah situasi sekarang, katanya tidak terlalu sulit mencari resiko setiap hari.
Menyinggung masalah perekonomian di daerah desa Wangonjaya, tidak terlalu sulit. Hanya transportasi jalan saja yang sampai kini terus menjadi kendala. Lanjut Abdul Rochman, masyarakatnya tidak terlalu memikirkan makanan untuk sehari-hari. Kalaupun tidak bisa membeli beras, makannya hanya seadanya di kebon mereka. Dia berharap, pemerintah Kabupaten Garut peduli dengan warganya yang ada dikebon selatan kota Garut, yang merupakan perbatasan dengan negara Australia itu. Hal tersebut sesuai harapan Camat Bungbulang Anwar Saepulloh, ketika ditemui Wartawan tabloid KONTRAS beberapa waktu lalu di ruang kerjanya.
Secara terpisah, Wartawan Tabloid KONTRAS hinbgga berita ini diturunkan, belum mendapatkan keterangan secara pasti, kapan jalan tersebit jai akan direhab secara maksimal. Yang jelas, warga disana sangat mengharapkan segera diperbaiki. (DJOKO.S).-

18 MOTOR BALAPAN LIAR DIAMANKAN POLISI BANJAR

2009-03-19T00:17:00.000+07:00

BANJAR, KONTRAS, -Sebanyak 18 motor dan 40 remaja diamankan pihak kepolisian karena terlibat balapan liar diperbatasan Lanngensari-Jawa Tengah,Rabu(11/3)malam.
Operasi melibatkan angota Satlantas Polresta Banjar dan Polsekta Langensari.Operasi dimulai pukul 17.00-20.30. Tampak hadir Kasat Lantas AKP Sudarmono SIp dan Kapolsek Langensari AKP Syaripudin didampingi Kanit Patwal Iptu Kosasih.
Menurut keterangan yang dihimpun Kontras, dilokasi perbatasan itu memang kerap dijadikan arena balapan liar. Ratusan remaja dengan menggunakan sepeda motor adu kecepatan. mereka datang dari daerah Wanareja, Mergosari(Jateng, Lakbok(Ciamis) dan sebagian remaja asal Langensari.Dilihat dari nomor kendaraanya kebanyakan peserta balapan liar itu berasal dari Jawa Tengah.
Kedatangan petugas Kepolisian membuat mereka kalang kabut.Ada yang berusaha kabur namun sebagian tertangkap.Yang tertangkap digiring ke Mapolsekta Langensari dijalan Purnomosidi.
Sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK dan SIM ditahan. Polisi juga menahan sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Polisi baru akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah kendaraanya dilengkapi STNK dan diperbaiki.
"Penertiban balap motor liar ini menindaklanjuti keluhan masyarakat.kami ditelpon warga pukul 15.00 bahwa malam ini kerap ada balapan liar,"kata Kasatlantas.
Selanjutnya para remaja diberikan pembinaan tentang bahayanya ugal-ugalan dijalan raya. "kalau memang senang balapan salurkan ke tempatnnya," kata Kasatlantas. Dia juga meminta orangtua jangan diberi kendaraan sebelum punya SIM. (PEPI).

DPPNI dan FORMAT MENUNTUT PPOB PT PLN DI STOP !!!

2009-03-19T00:15:00.000+07:00

Tasikmalaya-KONTRAS,-Akal memang mengagumkan ia mampu membatalkan suatu argumen dengan argumen lain, ia dapat menghatarkan kita kepada keraguan yang dapat mengguncangkan etika kita dan prinsip hidup kita,karna itu didalam mengambil keputusan hendaklah meminta petunjuk Tuhan-mu, karena petunjuk Tuhan-mu tidak akan pernah salah hanya ajakan setan-lah yang selalu salah.
Kepada KONTRAS, DPPNI (DEWAN PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA INDONESIA) Sikap yang berkopenten, dewan tidak menyikapi masalah PPOB, tidak mengherankan karena bukan rahasiah umum lagi mereka itu dari dalam memang mandul... kalau kita bilang dia disumbat, dia pasti tidak terima... tapi kita kasih bahan supaya dia bertindak malah diam tidak ditanggapi, ya itulah potret negriku... lingkaran setan. Sekarang ini sudah tidak ada peduli jeritan rakyat, yang berkopenten jangan tipu konsumen dengan UU yang tak jelas. Bagi penegak hukum otomatis mengerti hukum, hukum harus di tegakan, dan harus berpihak kepada kepentingan umum bukan berpihak pada penguasa... harus berkeadilan... bukan mendholimi rakyat kecil. PPOB harus di stop tidak bisa ditunda-tunda dan ditawar-tawar lagi, rakyat sudah susah jangan ditambah susah ”merdekakan rakyat kita dari penjajah bangsa sendiri” tutur ketua DPPNI Husen Awaludin.
Agus Account officer BUKOPIN lewat ponselnya kepada KONTRAS. Bukopin menjalankan operasinya sesuai ketentuan dan perjanjian dengan PLN maupun Swiching Company. Mengenai dasar hukumnya lebih pas PLN yang bisa menjelaskanya. BUKOPIN hanya menjalankan perjanjian. Perlu kami informasikan, pembagian yang sebesar Rp. 850,- untuk KUD, Rp. 450,- untuk Sewiching hilir, Rp.300,- untuk swiching hulu.
Ketika KONTRAS konfirmasi ke PLN lewat Humas APJ Tasikmalaya H. Ade, “tolong PLN APJ Tasikmalaya Cuma menjalankan kebijakan PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten yang ada di Bandung, kalau masalah payung hukum PPOB lebih jelasnya ke Bagian Hukum PLN dan APJ PLN Tasikmalaya tidak menerima finansial sepeserpun dari PPOB malah kami membantu mempermudah pembayaran dimanapun adanya.
Ketua FORMAT (Forum Masyarakat) Manonjaya kepada KONTRAS mengemukakan PLN menabrak UUPK (Undang-undang Perlindungan Konsumen) No. 8 tahun 1999 Pasal 18 Ayat 1 poin G Pasal 4 poin G, kami minta aparat terkait terutama Komisi I sidak langsung ke lapangan atau desa-desa apakah sistem PPOB ini menguntungkan pelanggan atau bagi PLN? Dilihat dari surat jawaban PLN Jawa Barat & Banten kepada APJ Tasikmalaya poin 5 “Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan APJ agar berkoordinasi dengan PT. Bank Bukopin sehingga Payment Point Bebas Administrasi Bank dapat terlaksana sebagaimana surat MB Keuangan No. 1447/841/DJBB/2007 perihal Payment Point Bebas Administrasi.
Perlu diketahui, instansi/lembaga terkait bahwa Kepala Desa tanggal 3-5-2008, BPD se-Kecamatan Manonjaya 30-6-2008, keberatan pemberhentian atau penangguhan sementara biaya administrasi bank, surat himbauan dari Kepolisian Sektor Manonjaya No.POL.B/145/VII/2007/Sektor tanggal 23-07-2007 tentang penangguhan biaya administrasi Rp. 1600, sebelum ada dasar hukum yang kuat. Berdasarkan rekomendasi ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya 27 pebruari 2009 yang ditujukan kepada BUPATI Tasikmalaya sebagai kepala daerah segera menghentikan administrasi PPOB yang nilainya berpareatip yang dibebankan kepada warga Kabupaten Tasikmalaya,kami dari FORMAT mengharapkan keberpihakan Pemerintah dan intansi terkait.Dilihat dari dasar negara kita yaitu Pancasila,sila ke 5 KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA kayanya bias. Dan untuk meningkatkan pelayanan jaringan pada masyarakat PLN jadi bias,contoh kurang lebih 45 warga Kecamatan Manonjaya belum terpasang,susah,biaya mahal sedangkan untuk perumahan-parumahan mewah dan jaringan seluler mudah,tutur Robin hanapi.Himbauan;Pemerintah agar segera membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) yang berkedudukan diKabupaten Tasikmalya berdasarkan Peraturan Mentri Perdagangan. Kepada pihak kepolisian segera mengungkap persoalan PPOB sesuai himbauan KAPOLSEK Manonjaya tanggal 23 Juli 2007 demi tegaknya supermasi hukum. Kepada manager APJ distribusi Jawa Barat & Banten, Dodi Pangaribuan agar segera merealisasikan PPOB yang bebas administrasi di zona yang dijanjikan secara lisan kepada kami “tutur ketua FORMAT Manonjaya”.Komentar datang dari ketua PPM Manonjaya Nopiandi,PPOB tidak sesuai dengan palsafah dan pedoman Pemuda Panca Marga yang menjungjung tinggi nilai-nilai peerjuangan 45,palsafah NKRI harga mati,jadi administrasi PPOB diberhentikan sebelum ada payung hukumnya. (Agus Priatna)

Permasalahan Rumah Dinas Walikota Tasikmalaya : LSM JANUR BERHARAP JANGAN DIPOLITISIR

2009-03-19T00:13:00.001+07:00

Tasikmalaya KONTRAS,- Sekitar 700 orang yang menamakan dirinya dari LSM JANUR (Jaringan Nurani Rakyat) , Milisi Tatar Sunda dan BKC, selasa (10/3) lalu melakukan aksi unjukrasa di halaman Polrresta Tasikmalaya dan Halaman Balai Kota Tasikmalaya
Dalam unjukrasa tersebut pihak pendemo awalnya ingin melakukan audinesi dengan Kapolresta dan Walikota ingin menyampaikan aspirasinya kepada kedua pejabat tadi. Namun disayangkan aksi tersebut ternyata tidak mendapat tanggapan baik dari Kapolresta maupun Walikota Tasikmalaya sendiri, dengan alasan saat itu Kapolresta dan Walikota serta para pejabat Pemkot sedang tidak berada ditempat.
Para pengunjuk rasa yang melakukan aksinya merasa prihatin dimana akhir-akhir ini di Kota Tasikmalaya ramai mempersoalkan masalah rumah dinas Walikota Tasikmalaya, dimana fasilitas rumah tersebut diperuntukan untuk pejabat seperti Walikota, Wakil Walikota,Sekda dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Dalam sikapnya LSM Janur menilai bahwa pemberian fasilitas oleh negara itu hakekatnya tidak menyalahi perundang-undangan karena aturannya sudah jelas serta didasari oleh SK Mendagri.
Lebih lanjut LSM Janur mengatakan bahwa permasalahan untuk rumah dinas silahkan untuk diusut tuntas, tetapi jangan sampai persoalannya di jadikan dagangan politik oleh sebagian pihak, sedangkan rumah dinas Wakil Walikota, Sekda dan Ketua DPRD Kota yang sama-sama menggunakan uang Negara (APBD) sampai saat ini tidak jelas keberadaannya, entah dimana?, kata perwakilan pendemo tadi kepada wartawan.
Janur pun menuntut semua pihak untuk bersikap obyektif, apolitis bila mengiginkan Kota Tasikmalaya maju dan mandiri dalam mengusung perubahan keaarah yang lebih baik, serta hentikan konflik ditubuh Pemkot Tasikmalaya, apalagi dengan memanfaatkan “oknum” aktivis LSM yang selalu berlindung dibalik lembaga pendidikan Agama, padahal personalnya memiliki catatan negative terutama dalam masalah hukum. (Dedi/Sep)

Jelang Pemilu 2009 : PEMILIH TUNANETRA "KEBINGUNGAN"

2009-03-19T00:10:00.001+07:00

Tasikmalaya,KONTRAS,-Persatuan Tuna Netra Indonesia Cabang Tasikmalaya mengeluhkan kertas suara yang diperuntukkan bagi warga tuna netra dalam pemilu legislatif yang akan digelar 9 April 2009 yang akan datang. Keluhan ini datangnya dari ketua Pertuni Cab. Tasikmalaya yang diwakili oleh Aa Hendrayana atau yang dikenal dengan nama Aa Gobred.
Pasalnya kertas suara yang akan digunakan bagi warga tuna netra modelnya sama dengan kertas suara yang akan digunakan untuk masyarakat umumnya, padahal kaum tuna netra Tasikmalaya yang jumlahnya tidak kurang dari 3000 hak pilih ini hanya mengenal tulisan braille, bukan tulisan latin seperti yang termuat dalam kertas suara dimaksud. " Kami merasa didiskriminasikan " ujar Aa kesal KPU memang telah memberikan kemudahan sebagai alternatif bagi pemilih tuna netra, yakni menggunakan formulir model C 5, yaitu formu;lir yang diperuntukkan bagi pendampingan pemilih tuna netra saat masuk ke bilik suara.
Tapi jika pemilih masuk dalam bilik suara lebih dari satu orang, siapa yang berani menjamin bahwa pemilihan tersebut akan LUBER.
Lebih lanjut Aa mengungkapkan bahwa jika pemilih tuna netra masuk ke dalam bilik suara dengan di dampingi oleh orang lain pemegang formulis C 5, ia khawatir bahwa pendamping tersebut akan mempengaruhi pemilih tuna netra, bahkan tidak tertutup kemungkinan pendamping tersebut akan memanipulasi keinginan dari pemilih tuna netra. " Maka saya mengharapkan KPUD menyediakan kertas suara khusus untuk pemilih tuna netra, apakah gambar partainya ditimbulkan kemudian nama calegnya ditulis dalam huruf Braille, atau sederhananya ya gambar partainya saja yang ditimbulkan, dengan demikian, pemilih tuna netra tidak lagi perlu pendamping ketika masuk ke dalam bilik suara " demikian pinta Aa.
Bagi Aa Hendrayana, permasalahan yang muncul berkenaan dengan kertas suara ini merupakan permasalahan yang cukup serius, sebab hal ini menyangkut dengan hak bagi warga negara dalam keadaan apapun untuk menentukan arah pembangunan di negeri ini.
Ditempat terpisah anggota KPUD Kab. Tasikmalaya, Agus Bahrul Zaman SE mengatakan memang benar kertas suara untuk tuna netra tidak menggunakan hurup braile, hanya satu kertas suara yang menggunakan braile yaitu kertas suara DPD (dewan perwakilan daerah). Selain itu bagi tuna netra sendiri ada yang bisa baca ada juga yang tidak bisa baca.
“Bagi Tuna Netra pada pemilihan nanti jangan khawatir karena petugas KPPS akan mengantar kebilik suara dan membantu apa yang akan dipilih oleh pemilih, sedangkan petugas KPPS yang membantu dijamin tidak akan mengintimidasi pemilih (tuna netra red) karena KPPS sendiri sudah di sumpah untuk menjalankan tugasnya” terangnya.
Sedangkan untuk sosialisasi pencontrengan KPUD sudah mengsosialisaikan ke tingkat , PPK, PPS dan KPPS adapun bagi kalangan masyarakat yang berum mengerti, itu tugas dari KPPS untuk menerangkan pada masyarakat. Dengan keterbatasan anggota di KPUD Kab. Tasikmalaya ada 5 orang oleh karena itu kami tidak bisa langsung terjun kebawah. Kata Agus.
Lanjut Agus aturan untuk pemilihan nanti dari KPU pusat terus berubah-ubah sampai kemarin kamis ada lagi aturan 13 yaitu dengan mencontreng, menggaris, mencoret, dan melubangi itu disahkan. Aturan 13 itu akan di sosialisasikan lagi ke PPK, PPS, KPPS serta pada partai-partai pemilu dan calon anggota dewan untuk di ketahui oleh saksi-saksi nanti. (Sep).

KEPALA BAPPEDA TASIK DIPANGGIL POLISI

2009-03-19T00:09:00.000+07:00

Tasikmalaya, KONTRAS,- Jumat (13/3) Kepala Bapeda Kota Tasikmalaya H. Tantan Rustandi mantan Kadis KOPERINDAG di panggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait masalah surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang diberikan kepada sebuah CV. PU yang beralamat di jl. Asrama nyantong No. 95 Kota Tasikmalaya.
Kasat Reskrim Polresta Tasikmalaya AKP. Harso Pujo Hartono saat dikonfirmasi Kontras melalui telepon selularnya membenarkan pemanggilan tersebut dalam rangka klarifikasi yang nanti kalau sudah jelas kasusnya kami akan melakukan penyidikan.
Kasat pun menambahkan pihaknya hanya memberikan pertanyaan seputar tatacara prosedural dan sarat-sarat perizinan sebuah CV yang dikeluarkan Disperindag. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh penyidik Kanit Idik II Iptu Idan Wahyudin. (Dedi).

435 CALEG KABUPATEN TASIKMALAYA MEMPEREBUTKAN 50 KURSI DI DPRD

2009-03-19T00:07:00.000+07:00

Tasikmalaya,KONTRAS. Sekira 435 Caleg Kabupaten Tasikmalaya yang akan bertarung terbuka untuk memperebutkan jatah kursi yang hanya berjumlah 50 kursi DPRD. Ini terungkap ketika berlangsungnya Rapat Kordinasi Pemilihan Umum (RAKOR PEMILU) di gedung putih (PENDOPO) Kabupaten Tasikmalaya beberapa waktu lalu, Pemilihan Calon Legeslatif DPRD yang akan berlangsung pada hari kamis, Tanggal 09 April 2009 mendatang.
“Untuk calon DPRD sebanyak 345 orang yang berasal dari 27 partai politik, sedangkan untuk pemilihan DPR RI Kabupaten Tasikmalaya termasuk daerah pemilihan Jawa Barat XI, (Dapil Kabupaten / Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Garut) sebanyak 170 orang calon yang diusulkan dan diusung oleh 36 Partai Politik (Parpol), Sementara untuk DPDRD Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemiliha) Jawa Barat II (Kabupaten / Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Garut) ada 156 calon parpol yang siap untuk memperebutkan 11 kursi”, menurut ketua KPUD Kab.Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat ST.MM.
Sedangkan untuk calon anggota DPD saat ini sebanyak 26 calon, akan memperebutkan 4 kursi mewakili Provionsi Jawa Barat. Saat ini pemilih untuk Kabupaten Tasikmalaya sebanyak, 1.205.202 orang hak pilih, jelas Deden. Saat ini para calon sudah menempati 7 Daerah Pemilihan (Dapil) seperti Dapil I sebanyak 81 calon alokasi kursi 9, jumlah pemilih 200.642 mencakup Singaparna, Sukarame, Mangunreja, Cigalontang, Sariwangi, dan Tanjungjaya.
Untuk Dapil II, 56 calon, alokasi kursi 6, jumlah pemilih 153.724 yaitu Ciawi, Jamanis, Kadipaten, Pagerageung dan Sukaresik, untuk daerah Dapil III, 67 calon, alokasi kursi 7, jumlah pemilih 176.236 orang meliputi Leuwisari, Padakembang, Sukaratu, Cisayong, Sukahening dan Rajapolah. Dapil IV 56 calon, aloasi kursi 7, jumlah pemilih 162.987 orang mencakup Manonjaya, Gunung Tanjunjg, Cineam, dan Karang Jaya, Dapil V, 59 calon, alokasi kursi 7, jumlah pemilih 165.379 orang meliputi Cikatomas, Panca Tengah, Cikalong, dan Karangnuggal. Dapil VI 70 calon, alokasi kursi 8, jumlah pemilih 182.969, Sukaraja, Cibalong, Parungponteng, Bojongasih, Bantarkalong, Culamega dan Cipatujah, dan Daerah Pemilihan (Dapil) VII, 48 calon, alokasi kursi 6, jumlah pemilih 163.265 orang ,Taraju, Salawu, Sodonghilir, Puspahiang, dan Bojonggambir.
Dipaparkan Deden, untuk petugas penyelenggara pemilu untuk wilayah kerja KPU KAbupaten Tasikmalaya sebanyak 37.109 orang, yaitu Sekretaris PPK sebanyak 117 orang, sekretaris PPS 1.053 orang, KPU Kabupaten Tasikmalaya 5 orang, anggota sekretaris KPU 27 orang, sedangkan untuk anggota KPPS 37.649, anggota PPS 1.053 orang dan anggota PPK sebanyak 195 orang. Sedangkan untuk TPS sebanyak 3.851, PPS sebanyak 351, PPK sebanyak 39 orang sedangkan untuk pen-yortiran surat suara melibatkan 2.457 orang dengan masing-masing menerjunkan 7 orang tiap desa untuk 351 desa se-wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam acara rapat kordinasi pemilu tersebut dihadiri oleh Bupati Tasikmalaya Drs.H.Tatang Farhanul Hakim M.Pd ,Wkl Bupati H.E.Hidayat SH serta unsure Muspida, OPD, Muspika, dan para kepala desa se-wilayh Kabupaten Tasikmalaya, (Jang)

JAMKESMAS DI CIAMIS HANYA 16 PUSKESMAS YANG SIAP TAMPUNG

2009-03-08T18:51:00.000+07:00

Ciamis, Kontras,- Beberapa media baik itu media elektronik maupun media cetak tidak henti-hentinya membicarakan dan menulis tentang Jamkesmas. Berbagai alasan telah dilontarkan baik itu dari Rumah Sakit maupun Puskesmas sehingga menjadi bingung pemilik Jamkesmas, kita mesti menelaah apa yang tertulis dikartu peserta Jamkesmas. 1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama dilaksanakan di Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan Polindes, 2) Perawatan tingkat lanjutan (rawat jalan, rawat inap, dan UGD) dilaksanakan di Rumah Sakit yang ditunjuk, 3) Perawatan dan persalinan dapat dilayani di Puskesmas rawat inap dan Rumah Sakit kelas III(tiga), 4) pelayanan obat mengacu pada DPHO, selanjutnya ketentuannya sebagai berikut : 1) Kartu peserta dibawa pada saat berobat. 2) Prosedur untuk mendapat pelayanan kesehatan sesuai alur pelayanan kesehatan. 3) Apabila kartu peserta hilang segera lapor ke PT ASKES (Persero) setempat. 4) Masa berlaku berdasaran keputusan Bupati/Walikota, namun apa yang tertulis diatas, bagi beberapa pemilik kartu Jamkesmas bagaikan tidak ada artinya dan tidak sesuai antara yang tertulis dikartu Jamkesmas dengan kenyataan seperti yang dimuat majalah Dwi Mingguan Ungkap Edisi 43 dengan judul “Puskesmas Sindangwangi tidak menerima rawat inap pemilik kartu Jamkesmas “ sehingga apa yang tertulis dimedia tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Dr. Hj. Tika Sastraprawira melalui Sekretaris Drs Asep Yuyu ketika ditemui Kontras diruang kerjanya mengatakan “sebanyak 51 puskesmas yang ada di Kabupaten Ciamis yang menerima rawat inap pemilik kartu Jamkesmas hanya sebanyak 16 puskesmas. Kenapa demikian? Asep menjelaskan “35 puskesmas dari 51 puskesmas yang ada di Kabupaten Ciamis jelas tidak bisa menerima rawat inap, karena mengingat kurangnya fasilitas puskesmas tersebut. Tapi dalam arti, bukan tidak menerima peserta Jamkesmas berobat di Puskesmas” jelasnya kepada Kontras. Lalu bagaimana pasien yang berobat ke Puskesmas tanpa Jamkesmas tapi bisa melakukan rawat inap dengan membayar Rp.200.000,- permalamnya. Sedangkan yang memiliki kartu Jamkesmas dikatakan tidak bisa melaksanakan rawat inap.
Sementara Acep Joniyanto mengatakan, ia sering menjelaskan dan menegaskan baik itu kepada Puskesmas maupun pihak Rumah Sakit, agar perawatan pemilik kartu Jamkesmas harus disamakan dengan perawatan yang bukan pemilik kartu Jamkesmas” saya akan menindak tegas kepada pihak Rumah Sakit maupun Puskesmas yang melanggar aturan-aturan Jamkesmas” katanya. Acep menjelaskan “seharusnya pihak Rumah Sakit maupun Puskesmas lebih mengutamakan pemilik kartu Jamkesmas, karena pemilik kartu Jamkesmas itu adalah orang miskin” jelasnya.**Edi

PEMEKARAN KABUPATEN PANGANDARAN SUDAH LAYAK

2009-03-08T18:47:00.001+07:00

Ciamis Kontras- Genderang Pemilu Legislatif sebentar lagi akan di tabuh, hampir mendekati hitungan hari. Para Calon pun mulai melakukan upaya menjual pogram-programnya, dan para calon nampak semangat, beragam cara dilakukan untuk menarik perhatian, berbagai strategi dan teknik gencar dilakukan para calon anggota Legislatif, untuk mendapatkan tiket menduduki kursi wakil rakyat, termasuk “Yusro Mulyatna” calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari dapil 5 yang diusung partai HANURA ini, dengan sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah melalui tatap muka dengan masyarakat, ”Bertemu langsung dengan mereka, saya akan mendengar langsung kehendak dan harapan mereka, terkait dengan pembangunan, baik infrastruktur maupun masalah pangan,” katanya.
Kang Yusro,begitu panggilan sehari-harinya, yang lahir pada tahun 1952 ini, mempunyai jiwa sosial yang tinggi terhadap sesama, hal ini dibuktikan, semasa menjadi Kepala Unit BRI, ia sering melakukan yang terbaik buat masyarakat dan sering melancarkan program-program sosial membantu masyarakat kurang mampu, dan juga niatnya ingin mensejahterakan masyarakat.
Ketika ditemui Kontras dikediamannya, di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi, suami dari Neli Kusmawati ini mengatakan, program-program yang akan dikedepankan bilamana ia duduk di kursi wakil rakyat, yaitu masalah pendidikan dan kesehatan, ”Pendidikan dan kesehatan akan saya utamakan, tapi yang lebih saya utamakan Pamekaran Kabupaten Ciamis, karena ciamis selatan sudah layak menjadi Kabupaten yaitu Kabupaten Pangandaran, “ jelasnya. Zona 5 terdiri dari wilayah Kecamatan, Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, Cimerak, Cigugur, Langkaplancar. Menurut Yusro ada 114 Calon Legislatif dan khusus di Kecamatan Parigi ada 22 orang calon, namun bagi Bapak 5 anak itu tidak merasa ciut niatnya, ia percaya kepada masyarakat yang akan menentukan pilihan untuk menjadi wakilnya. “saya berharap, masyarakat jangan salah memilih para wakilnya yang akan duduk di anggota DPRD Kabupaten Ciamis, bagi saya jabatan adalah amanah yang benar-benar harus dilaksanakan sehingga apa yang menjadi ke sebuah harapan dan keinginan masyarakat terpenuhi, “ ungkapnya. ** Edi

2009-03-08T18:45:00.001+07:00

Perpisahan peserta KKN Mahasiswa UNSIL "Berkesan - NANANG WARGA MARGAHAYU MANONJAYA RAIH HP NOKIA DARI Tabloid KONTRAS

2009-03-08T01:20:00.003+07:00

Tasikmalaya,KONTRAS- Dalam rangka memupuk kebersamaan dan kekeluargaan antara masyarakat dengan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN)Universitas Siliwangi Tasikmalaya, minggu (8/3) menggelar acara Jalan sehat sekaligus pelepasan/perpisahan peserta KKN UNSIL Tahun 2009. Kegiatan Jalan Sehat Mahasiswa KKN UNSIL yang bekerjasama dengan Tabloid KONTRAS perwakilan Priangan Timur itu berlangsung cukup meriah. Ratusan warga Desa Margaluyu dan Mahasiwa berbaur bersama dengan nuansa kekeluargaan di lapang halaman kantor Desa Margaluyu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.
Menurut Ketua Panitia -Malta Mahardika menjelaskan bahwa event ini sebetulnya merupakan salah satu program terakhir peserta KKN UNSIL di Kecamatan Manonjaya sekaligus syukuran pelepasan peserta KKN khususnya yang t ergabung dalam Posko IV di Desa Margaluyu Kec.Manonjaya. “Acara ini sekaligus bisa dijadikan ajang silatuirahmi perpisahan 18 peserta KKN Mahasiswa UNSIL dengan warga sekitar dengan ditutup kegiatan yang sangat bermanfaat”, katanya.
Panitia dalam perlombaan ini menyediakan beberapa souvenir dan hadiah menarik yang khusus disediakan kepada para pemenang peserta lomba Jalan Sehat tersebut. “Hadiahnya menarik dan oke termasuk hiburannya, adapun hasil dari penjualan tiket ini akan disumbangkan kepada DKM setempat”, kata Shinta Srilegisyati Mahasiswi Fakultas Ekonomi Manajemen Univessitas Siliwangi TAsikmalaya kepada KONTRAS.
“Mudah-mudahan kegiatan perlombaan yang kami adakan di akhir program KKN yang bekerja sama dengan para sponsor termasuk Tabloid KONTRAS akan terjalin kebersamaan, keakraban dan dapat dikenang oleh masyarakat”, tambah Sekretaris Panitianya Resfi Wisdiati.
Sementara itu Kepala Desa Margahayu Omad Herdyana kepada KONTRAS mengucapkan terima kasih kepada Mahasiswa UNSIL yang selama 40 hari telah memberikan sumbangsih terutama dalam membina dalam pengembangan jaringan usaha mikro kecil dan menengah di wialayah Desa Margahayu. “KKN yang dilakukan oleh mahasiswa UNSIL ini tentunya bermanfaat sekali untuk warga kami, apalagi kegiatan KKN ini ditutup dengan acara Jalan Sehat yang cukup menghibur sekaligus ungkapan perpisahan dari mereka yang tentunya akan dikenang oleh masyarakat kami ”, kata Kades.
Dalam kegiatan Jalan Sehat tersebut, Nanang Warga RT.02/03 Desa Margahayu berhasil mendapat Hadiah Utama sebuah Handphone merk Nokia dari Tabloid Kontras. (asep jaenal)

buntut permasalahan HGH dan KTSI - KETUA PGRI TASIK DIBUAT MURKA DAN JENGKEL

2009-03-08T01:18:00.001+07:00

TASIKMALAYA,KONTRAS – Menanggapi semakin meruncingnya masalah HGH VS KTSI tidak membuat Dinas Pendidikan Kabuapaten Tasikmalaya khawatir, hal ini dikarenakan permasalahan diantara keduanya itu merupakan hal diluar kendali Dinas.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, ketika masih dijabat Drs.H. Abdul Kodir,MM kepada wartawan beberapa waktu lalu,”Masalah yang terjadi di dalam organisasi HGH dan KTSI itu merupakan masalah internal mereka, jadi bukan masalah Dinas terlebih terus-terang saya sendiri tidak tahu keberadaan organisasi itu,” kata H.Kodir yang Jum’at (6/3) lalu menjabat posisi barunya sebagai Kepala BKPLD Kab.Tasikmalaya.
Mengenai banyak keterlibatan anggotanya yang masuk dalam jajaran sebagai penasih dalam organisasi tersebut, H. Kodir mengatakan itu urusan mereka jadi harus mereka pertanggungjawabkan.

“Siapa yang terlibat ya harus bertanggungjawab dong,” ujar H. Kodir

Pada kesempatan berbeda Ketua PGRI Kabupaten Tasik, Opan menyusul masuk dalam susunan organisasi HGH menyebutkan, permasalahan ini memang sudah dilakukan penyelesaian dengan mencoba memanggil pihak-pihak terkait terutama Ketua HGH agar sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan, namun beberapa kali teguran dilontarkan tetap tidak bergeming dan tidak ada respon positif.

“Sudah saya lakukan baik yang terakhir dengan mencoba menelpon agar segera menemui saya untuk dimintai keterangannya pun tetap tidak diindahkan,” kata Opan saat ditemui di sekolahnya beberapa waktu lalu.

Keberadaan HGH Tidak Diakui

Menyusul semakin ramainya permasalahan HGH di masyarakat akhirnya Kepala UPTD Pendidikan Ciawi, E. Saefudin Jumhana S.Pd.,angkat bicara. “Dari semula saya tidak mengetahui akan adanya HGH dilingkungan kerja kami, makanya dengan munculnya isu bahwa bagian kepegawaian mengharuskan pihak-pihak terkait supaya wajib masuk HGH (guru honorer.red) itu tidak benar dan bisa kami buktikan,” ujarnya sambil langsung menelpon stafnya tersebut.

Senada dengan Kepala Kantor Kesbang & Linmas Kabupaten Tasikmalaya, Drs. Roni A Syahroni, MM., saat ditemui KONTRAS menerangkan dirinya pun tidak tahu bahkan langsung mencek akan adanya organisasi HGH ini apa sudah terdaftar atau tidak, bahkan dirinya pun pernah mendengar akan adanya permasalahan dana intensif yang dikelola HGH ini bermasalah.

“Sebenarnya saya tidak tahu bahkan setelah dicek pun nama organisasi HGH di Kabupaten Tasikmalaya ini tidak terdaftar, jadi kalau terjadi permasalahan seperti ini maka pihak Pemda menyerahkan kepada pihak-pihak terkait yang merasa dirugikan untuk langsung berhubungan dengan HGH itu sendiri,” terang Roni
Sementara itu ditempat terpisah Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya Drs.Opan Supiyan mengaku jengkel dan murka pada HGH yang dinilainya tidak paham berorganisasi. “Dalam pertemuan para pengurus PGRI yang akan datang kita akan bahas permasalahan ini”, kata Opan dengan nada serius kepada wartawan KONTRAS. “Silahkan wartawan pantau kinerja HGH dan jangan segan untuk memberikan control sosialnya, biar jadi pelajaran bagi HGH”, ucapnya dengan nada jengkel. (Jang/Ded/tim)

HGH vs KTSI semakin "memanas" - GILIRAN HGH TUDING KTSI BERMASLAH

2009-03-08T01:16:00.000+07:00

TASIKMALAYA, KONTRAS- Menyusul dipermasalahkan keberadaan HGH oleh KTSI dengan tuduhan mencaplok para anggotanya, kini giliran HGH berbalik menyerang dan menuding KTSI yang selama ini bermasalah. Pasalnya, HGH terbentuk atas dasar kebutuhan para anggota, sementara organisasi KTSI sebelumnya notabene terkesan lamban dan mandeg untuk memperjuangkan kepentingan anggota.

Dikatakan Ketua HGH, R didampingi suaminya N saat menyampaikan klarifikasi dan konfirmasi ke KONTRAS baru-baru ini mengatakan,”justru KTSI lah yang illegal bahkan keberadaan ketua KTSI sekarang itu tidak jelas,” kata N

Dipaparkannya, HGH itu lahir dari keinginan dan kebutuhan anggota itu sendiri dan dibentuk tanpa memungut biaya sepeser pun dengan tujuan supaya dapat membantu para anggota guru honor untuk mendapatkan bantuan kesejahteraan dari pemerintah.

“HGH lahir itu berdasarkan kebutuhan para anggotanya yang selama ini menantikan kelincahan dan keaktifan organisasi dalam membawa para anggotanya untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, makanya tak heran anggota kami sudah mencapai 4969 orang. Nah, selama KTSI ada tidak ada malah terbilang mandeg dan tidak bisa memperjuangkan nasib para anggotanya selama ini,” ungkap N beralasan

Mengenai dugaan HGH menerima dana sampai milyaraan rupiah itu juga tidak benar kalau melihat dari jumlah keseluruhan anggota kami yang ada, sebagai catatan bantuan pertama dari pemda tasik hanya mencapai Rp. 190 juta lebih. Dan mengenai kelebihan dana yang belum tersalurkan itu juga sudah kami kembalikan lagi ke Pemda.

“Kewajiban kami sudah dipenuhi dan hak-hak kami pun sudah jadi apa yang salah,” kata N

Lebihlanjut diterangkannya lagi,”KTSI selama ini dalam merengkrut para anggota selalu mendahulukan pungutan biaya yang harus dikeluarkan para anggotanya, yang peruntukannya tidak jelas sama sekali,” lanjut N yang dibarengi anggukan R sebagai tanda kebenaran yang terjadi selama ini.

Senada dengan Yosep Ketua PC. Cibalong mengatakan, “Kami kesini bersama 14 anggota lainnya dari berbagai daerah seperti; PC. Cibalong, Bantarkalong, Sukaresik, Pagerageung, Manonjaya, serta Mangunreja untuk menyakinkan bahwa kami sangat berkeinginan bersama-sama KTSI untuk terus memperjuangkan nasib para guru honorer bukan saling tuding seperti ini,” harap Yosef

Sementara, menanggapi perkataan ketua HGH yang didampingi suaminya, Ketua I Dewan Pimpinan Daerah KTSI Kabupaten Tasikmalaya, Toto Kurnia menjelaskan bahwa KTSI lahir berdasarkan PP 48 tahun 2005 ayat 1 yang berbunyi tenaga honorer adalah tenaga yang telah dibiayai APBD/APBN adalah tenaga kontrak Guru Bantu maupun GBS. Sedangkan yang dibiayai sekolah dan yayasan jelas tidak termasuk didalamnya. Sementara mengenai perengkrutan anggota yang dipungut biaya sebesar Rp. 10.000,- untuk keperluan pembikinan kartu anggota.

“KTSI selama ini tidak tinggal diam begitu saja, kami berjuang dalam mengembangkan organisasi baik melakukan lobi dengan Biokrasi sebagai usaha memperjuangkan eksistesi , upgrading dan memasukan anggota semua dalam data base sebagai upaya menjadikan anggota kami masuk CPNS (tidak instant),” papar Toto

Toto juga mempertanyakan masalah kucuran dana dari Pemda itu, apakah dana itu mau disalurkan kepada siapa? Kepentingannya apa untuk organisasi atau untuk tenaga sukwan.

“Kami berjuang tentunya untuk anggota dan mengusahakan keberhasilan yang permanent hingga mencapai status PNS, sementara dalam penyaluran dana kami juga memiliki pertanyaan yang sama,” kata Toto (jang/tim)

OKNUM WARTAWAN CIAMIS DITAHAN POLISI - Ketua PWI Ciamis : "Masyarakat sekarang harus berani laporkan wartawan yang bikin masalah ke pihak berwajib"

2009-03-08T01:13:00.002+07:00

CIAMIS,Kontras- Ulah oknum yang mengaku wartawan akhir-akhir ini memang sudah kelewat batas selain sikap dan tindakannya sering meresahkan masyarakat kini ulahnya mulai membuat “kesal” para jurnalis yang betul-betul memiliki profesi wartawan sebenarnya. Profesi pers yang dikotori oleh oknum berinisial IS, SH., asal Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap mengaku sebagai yang mengaku wartawan dari salah satu media, hari rabu lalu berusuan dengan pihak kepolisian Pangandaran Kab.Ciamis. Saat ini oknum wartawan gadungan tersebut harus menginap ditahanan Polsek Pangandaran akibat ulahnya yang senonoh akibat diduga memperkosa gadis ABG -siswi dari SMK di Ciamis Selatan.
Menurut keterangan yang dihimpun KONTRAS menyebutkan, korban pemerkosaan yang berinisial KNH pada awalnya di iming-iming akan diobati penyakitnya dan di tes keperawanannya. Tetapi oleh tersangka bukan dibawa ke Puskesmas Pangandaran, melainkan dibawa ke Hotel Pondok Griya Pangandaran. Di sanalah korban di “obok-obok” sampai hilang keperawanannya. Sepulangnya dari Hotel Griya Pangandaran pelaku sudah ditunggu oleh segerombol masa. Saat itu juga tersangka dihajar sampai babak belur.
Sementara itu, Kapolsek Pangandaran AKP. Asep KH. Baehaqi didampingi Kanit Reskrim Aiptu Ajat Sudrajat kepada KONTRAS menjelaskan, bahwa wartawan gadungan yang mengaku dari salah satu media itu, telah melakukan tindakan pidana pemerkosaan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur dan pelaku melanggar pasal – 285 jo. 290 KUHP Pasal 81 jo. 82 UU No. 23 tahun 2002, bahkan saat ini untuk mengamankan amukan massa yang sudah tidak bisa dibendung, pelaku telah diamankan di Polres Ciamis, ujar Asep.
Menanggapi ulah oknum wartawan yang kini mulai santer kembali meresahkan masyarakat, Ketua PWI Perwakilan Ciamis Drs.Asep Bachrojat mengaku prihatin sekaligus kecewa dengan prilaku oknum yang mengaku wartawan tetapi kelakuannya bejad. “Masyarakat jangan takut malah sebaliknya harus lebih berani dan pro aktif apabila diketemukan type oknum wartawan yang melakukan tindakan pemerasan termasuk perbuatan a-moral yang dilakukan oleh oknum yang mengaku-ngaku wartawan tadi”, jelas Asep. Bahkan dirinya meminta pihak Kepolisan Ciamis harus lebih berani dan tegas menindak oknum wartawan tadi jangan sampai putus kasusnya ditengah jalan, ini akan berakibat fatal terhadap kepercayaan masyarakat, ujarnya saat dihubungi KONTRAS melalu sambungan telepon selularnya Sabtu (28/2) sore lalu. Asep bahkan mendukung serta memuji masyarakat didaerah tersebut yang telah berani melaporkan kasus tersebut ke pihak Polisi, ini pertanda baik bahwa warga kini mulai peka terhadap permasalahan didaerahnya. “Laporkan ke pihak berwajib dalam hal ini kepolisian apabila masyarakat merasa dirugikan akan ulah oknum wartawan gadungan”, himbaunya.(Edi/ton)

Akibat Jarang "masuk kantor" WAKIL WALIKOTA BANJAR JADI SOROTAN PUBLIK

2009-03-08T01:11:00.000+07:00

BANJAR, KONTRAS- Entah karena mengapa, sudah beberapa bulan ini, Wakil Walikota Banjar, H. Akhmad Dimyati, S.Ip jarang sekali kelihatan ngantor di Setda Kota Banjar. Kalah sama Walikota, Dr. H. Herman Sutrisno, yang hampir setiap hari selalu ngantor. Akibatnya, sejumlah elemen masyarakat menuntut agar Dimyati jangan mengambil gaji dari pemerintah.
Dinamisator Komite Indpenden Pemantau Kota (KIPK) Banjar, Dadang N Rustama kepada KONTRAS menuturkan, sebaiknya jabatan Wakil Walikota Banjar secara structural harus dihapus di Kota Banjar, pasalnya, dirinya melihat jabatan tersebut hanya sebatas pengisian structural saja.
“Saya yakin, ada dan tiada jabatan Wakil Walikota di Kota Banjar, Kota Banjar akan tetap hidup, toh hari ini, kami melihat Dimyati sama sekali tidak ada kerjaan,” ungkapnya.
Ditambahkan Dadang, kalau tidak ada jabatan Wakil Walikota, disamping akan meringankan APBD Kota Banjar, juga akan menjadi percontohan bagi daerah lain, yang Wakil kepala daerahnya tumpang nama saja.
“Terus terang saja, tidak sedikit didaerah kita yang Wakil Walikota atau Wakil Bupatinya yang hanya tumpang beken saja, tanpa kelihatan kerjanya,” paparnya.
Hal yang sama jgga diutarakan, Ketua Kaukus Perempuan Indonesia(KKPI) , Maryati, dirnya menilai keberadaan Dimyati sebagai Wakil Walikota Banjar hanya sebatas hiasan saja.
“Pak Dim, hanya sebatas hiasan bagi structural masyarakat kota Banjar,” katanya dengan nada sinis.
Sementara itu saat KONTRAS ingin menghubungi Wakil Walikota Banjar sampai berita ini diturunkan Jum’at (27/2) Akhmad Dimyati terlihat belum juga terlihat masuk “kantor” layaknya seperti Walikota dan PNS lainnya. (Yudi)

RIBUAN SURAT SUARA PEMILU DI KOTA BANJAR "RUSAK" !!!

2009-03-08T01:10:00.000+07:00

Banjar, KONTRAS.-Ribuan kertas suara yang dikirim ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar rusak. Sebagian besar surat suara yang rusak adalah untuk DPRD Provinsi dan DPR RI . Diperkirakan jumlah surat suara yang rusak akan bertambah, sebab sampai saat ini proses pelipatan kertas suara belum selesai.
Anggota KPU Kota Banjar, sulyanati mengungkapkan hal itu. Disebutkan sampai saat ini pelipatan kertas suara masih berlangsung dan diperkirakan akan segera selesai dalam beberapa hari ke depan (Minggu Ini Red).
"Hasil rekapitulasi sementara ada 2.262 kertas suara yang rusak, terdiri 1.945 kertas suara DPRD provinsi dan 317 kertas suara untuk DPRRI. Sedangkan untuk kertas suara DPRD II masih dalam pelipatan, dan ada beberapa yang masuk kategori rusak. Hanya saja kita perkirakan jumlah kertas suara kota tidak banyak. Kita sudah minta penggantian ke KPU Provinsi, namun belum ada jawaban," ungkapnya.
Disebutkan kerusakan surat suara itu di antaranya terbelah dua, sobek, warna parpol yang tidak sesuai dengan aslinya, serta adanya beberapa titik tinta yang dikhawatirkan bisa dianggap untuk dicontreng. " Ada yang rusaknya ekstrem, yakni terbelah dua, warna parpol juga ada yang berubah mestinya biru menjadi ungu. Kami putuskan surat suara tersebut tidak boleh digunakan. Dan kita berharap dapat secepatnya dikirim penggantinya, sebab jika berlarut akan dapat mempengaruhi jadwal yang telah kami rancang,"' jelas Sulyanati seraya menambahkan tenaga pelipat kertas suara tersdiri dari anggota PPK dan PPS.
Kertas suara yang diterima KPU Kota Banjar sebanyak 130.412 lembar, sedangkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 127.855 orang. Mereka akan mencoblos di 325 TPS yang tersebar di empat kecamatan (24 desa/kelurahan). Hanya saja sampai saat ini pihaknya masih kekurangan 258 kotak suara.
"Untuk logistik lainnya sudah lengkap mulai dari benang sampai dengan tinta. Untuk kotak suara kita masih kekurangan, karena ada penambahan jumlah TPS dari 270 TPS saat pilkada bertambah menjadi 325 TPS," katanya. (Yudi)

195 PPK DAN SEKMAT SE-KAB.TASIK IKUTI BINTEK

2009-03-08T01:08:00.000+07:00

TASIKMALAYA –KONTRAS, Sekira 195 PPK dan Sekretaris Camat Se-Kabupaten Tasikmalaya mengkuti Bimbingan Teknis (Bintek) KP, sebagai upaya penyiapan penyelenggara pemilu di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing agar dapat memberikan informasi secara jelas di masyarakat.
Hal ini dikatakan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Deden Nurul Hidayat, ST. MM., kepada wartawan di Hotel Pajajaran Tasikmalaya baru-baru ini pada acara Bintek penyelenggara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009, "Ini merupakan program lanjutan persiapan seluruh komponen agar nanti dilapangan dapat bekerja sebagai kepanjangan KPU untuk memberikan bantuan dan pengarahan serta pemberian informasi tentang pemilu kepada masyarakat tepat sasaran," kata Deden
Lebihlanjut dikatakannya lagi, "Bintek ini juga dilaksanakan dalam dua angkatan baik terhadap PPK dan Sekmat selama 2 hari," lanjut Deden
Pada acara Bintek ini, setiap PPK akan diberikan arahan tentang tatacara Pemilu baik itu mulai dari tatacara penceklisan, Tps, dan lain-lain mengenai pemilu.
"Disini kami akan memberikan pengarahan baik tatacara pemilu baik mulai dari penceklisan suara, Tps dan lain sebagainya sebagai upaya memberikan dan bantuan kepada masyarakat agar terhindar dari kesalahan sehingga pemilu tahun ini akan berjalan aman dan masyarakat pun dapat menyalurkan aspirasi politiknya dengan benar," jelas Dadan
Sementara mengenai pendistribusian barang seperti tinta, segel dan kotak suara sudah ada di gudang KPU hanya saja belum disortir menunggu sudah disalurkan semua yang dibutuhkan sehingga tidak memakan waktu lama.
"Penyortiran nanti akan dilakukan setelah keperluan pemilu sudah semuanya tersalurkan dari pusat sebagai upaya pengefisienan waktu kerja KPU," ungkap Deden
Disinyalir masih banyaknya kesalahan dari setiap nama caleg yang terjadi dibeberapa daerah lain, menurut pantauan KPU Kab Tasik sebagaian besar kertas suara untuk ketepatan nama caleg di kabupaten secara keseluruhan sudah bagus dan benar.
"Dari pantauan kami sebagaian besar kertas suara untuk ketepatan nama caleg di kabupaten secara keseluruhan sudah bagus," ujar Deden
Mengenai pendistribusian keperluan pemilu agar tersebar menurut tengat waktu sampai di tempat tujuan, KPU telah bekerjasama dengan seluruh komponen yang ada baik dengan pemda, kepolisian dan TNI serta lain sebagainya, sehingga kami yakin mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua.
"Tidak ada halangan mengenai pendistribusian dan penjemputan suara nantinya, karena kami sudah bekerjasama dengan seluruh komponen,"ujar Deden (jang)

TIM PEMANTAU DESA SIAGA PROPINSI JABAR "PUJI" KABUPATEN TASIKMALAYA

2009-03-08T01:06:00.000+07:00

TASIKMALAYA,KONTRAS. Tim pemantau desa Siaga tingkat Propinsi Jawa Barat yang diketuai oleh Mamat Lukman S.Km, S.Kp, M.SI berkujung ke Kabupaten Tasikmalaya dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Tasikmalaya H. E. Hidayat SH di Desa Sukasukur Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, beberapa waktu lalu. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua TP. PKK Kabupaten Tasikmalaya, para Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Camat dan unsur Muspika Kecamatan Cisayong, Kepala Desa, Ketua TP PKK Kecamatan Cisayong dan anggota lainnya termasuk Alim Ulama. Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Tasikmalaya H. E Hidayat SH berharap dengan kedatangan Tim pemantau dari Propinsi ini suapaya dijadikan wasilah, barokah dan manfaat yang besar bagi kita semua, serta dapat dijadikan motivasi untuk lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan program Desa Siaga, umumnya di 351 desa dari 39 kecamatan se-wilayah pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai bagian dari pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Visi Tasikmalaya yang Religius Islami, sebagai Kabupaten yang maju dan sejahtera serta kompetitif dalam bidang Agribisnis di Jawa Barat pada tahun 2010, telah menetapkan indikator yaitu meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan, kesehatan dan daya beli. Adapun kaitannya dengan desa Siaga pada tahun 2008 Tim Forum Kabupaten Siaga yang bekerja dengan Dinas Kesehatan telah melaksanakan penilaian Desa Siaga di tingkat Kabupaten, yang hasilnya ada tiga Desa yang masuk nominasi pada kriteria Desa Siaga Madya yaitu Juara pertama Desa Sukasukur Kecamatan Cisayong, juara dua Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik serta juara ketiga Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna.
Kemudian strategi pembangunan kesehatan dan kebijakan pemerintah memalui Dinas Kesehatan yaitu meningkatkan akses dan kualiats pelayanan Obstretic dan Neonatal melalui Peningkatan mutu pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan, Pemenuhan sarana dan prasarana PONED (Pelayanan Obstretic Neonatal Emergensy Dasar/Pelayanan dasar untuk kegawat daruratan Kebidanan dan bayi baru lahir) serta bantuan biaya komplikasi dan bayi baru lahir terhadap sasaran keluarga miskin dan kemudahan jangkauan pelayanan kesehatan bagi sasaran resiko, dan ditambah sengan peningkatan upaya promotif propentif dan kuratif. ungkap Wakil Bupati.
Dalam kesempatan yang sama ketua Tim Pemantau Desa Siaga tingkat Propinsi Jawa Barat Mamat Lukman menerangkan, bahwa kedatangan tim ini ditugaskan oleh Propinsi Jawa Barat untuk menulai dan memantau bagaimana perkembangan Desa Siaga di Kabupaten Tasikmalaya, pemantauan semacam ini tidak hanya di Tasikmalaya saja melainkan di 26 Kabupaten/Kota se-wilayah Propinsi Jawa Barat. Kewajiban kami memantau sejauh mana resfon pemerintah daerah terhadap keberlangsungan dari Desa Siaga di wilayahnya masing-masing. Dari beberapa kabupaten dan kota yang kami pantau Kabupaten Tasikmalaya menurut pengamatan kami sangat luar biasa. “Karena yang menyambut saja sudah Wakil Bupati, yang artinya komitmen pimpinan kita terhadap desa siaga khususnya bagi para kader juga pengurus desa siaga sangat mementingkan sekali, dan memperhatikan oleh karenannya dari itu semua kita harus lebih semangat untuk mensukseskan Desa Siag”, Puji Mamat. (jang)

SEKILAS BERITA PRIANGAN :

2009-03-08T00:59:00.002+07:00

ADVENTURE DI MANONJAYA "MERIAH"
Tasikmalaya, KONTRAS- Kurang lebih 500 peserta Adventure Off Road 2009 meramaikan Lomba yang diadakan di tatar timur Sukapura tepatnya start finish di Alun-alun Manonjaya. Dimeriahkan oleh artis-artis dangdut lokal asal Manonjaya yang terhimpun dalam group dangdut “MARTINI JAYA (MJ)” pimpinan H. Udin dan H. Lili Suhendar serta dimeriahkan dengan aktrasi-aktrasi motor.
Pada kesempatan tersebut hadir Wakil Walikota Tasikmalaya Ir.H.Dede Sudrajat,MP, Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya H.U Ruzhanul Ulum,SE, unsure Muspika Kec. Manonjaya serta tamu undangan lainnya. Kepada KONTRAS Ketua TRAUMA (Trail Advanture Urang Manonjaya) dr. Muzwar Anwar menjelaskan bahwa event ini sebagai ajang silaturahmi seluruh penggemar off road dan untuk menikmati suasana pemandangan alam di wilayah Kabupaten Tasik Timur. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat, para sponsor yang telah membantu event ini. Bagi pemenang, TRAUMA menyediakan hadiah-hadiah menarik : 4 unit Sepeda Motor, 1 buah Lemari ES, 1 buah Televisi dan segudang door prize menarik. Event ini diikuti oleh peserta se-Jawa Barat dengan diadakannya event ini mudah-mudahan menjadi barometer untuk event-event yang akan datang dan menjadi kebanggaan khususnya TRAUMA dan seluruh masyarakat Tasikmalaya.. (agus priatna)

AJANG PENTAS SENI SMK PERIWATAS GEGAP GEMPITA
Tasikmalaya, kontras- bertempat dihalaman kampus SMK Periwatas, sabtu (28/2) Siswa-siswi SMK Periwatas menggelar acara Pentas Seni Tahunan yang berlangsung sangat meriah. Acara tersebut digelar masih dalam rangka menyambut Tahun baru 2009 dan merupakan puncak perwujudan apresiasi seni siswa-siswi SMK Periwatas sendiri. Pentas seni ini juga bertujuan untuk mempromosikan Sekolah Menengah Kejururuan (SMK) Periwatas kepada siswa-siswi SMP yang berminat untuk masik ke sekolah SMK Periwatas. Drs. H.Dede Sastrakusumah, Kepala Sekolah SMK Periwatas, dalam sambutanya, mengatakan, Kegiatan pentas seni ini merupakan salah satu prestise dan citra sekolah kita untuk diimage oleh masyarakat dan siswa-siswi SMP yang akan masuk ke SMK Periwatas.Disamping untuk menumbuhkan bakat seni dan mencari bibit-bibit potensial untuk menjadi lebih berprestasi dibidangnya dan bisa diorbitkan menjadi pelaku seni yang lebih besar lagi. Hal senada disampaikan Drs.Usup Suparman, Wakasek Bidang Kesiswaan dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin tahuanan SMK Periwatas yang sudah berlangsung hamper 10 tahun, katanya.( Asep Deni)**

BUPATI TASIK BERHARAP PNS "JUJUR"
Tasikmalaya,Kontras- Bupati Tasikmalaya Drs.H.T.Farhanul Hakim,MPd melantik 911 tenaga Honor Daerah menjadi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Dalam amanatnya Bupati Tatang berharap agar PNS yang baru dilantik betul-betul menjalankan tugas dan fungsinya, karena apabila seorang PNS yang telah melanggar ikrar dan sumpah jabatannya, konsekwensinya adalah diberhentikan secara tidak hormat. Sementara itu jumlah Pegawai Negri Sipil (PNS) formasi tahun 2006 Sebanyak 911orang, dimana yang Memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS Golongan II Sebanyak 91 orang, Golongan II Sebanyak 693 orang dan Golongan III Sebanyak 27 Orang. Sedangkan untuk tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS sebanyak 100 orang dari yang diajukan 101. Golongan I sebanyak 12 orang, Golongan II Sebanyak 61 orang,Golongan III Sebanyak 27 orang yang satu orang menunggu keputusan dari Kepala Regional III Badan Kepegawaian Negara(BKN). (agus priatna)

KOHATI DAN HMI BERSIFAT NETRAL DALAM PEMILU 2009
Tasikmalaya, Kontras- Untuk menghadapi pemilihan umum 2009 yang akan datang dan menyikapi perkembangan politik di tanah air saat ini, Korps HMI-wati (KOHATI), baru-baru ini menyelenggarakan latiham khusus (LKK) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Tasikmalaya, ya ng diselenggarakan di mess Gedung Dawah Tasikmalaya beberapa waktu lalu.
Latihan khusus Kohati (LKK) tersebut diikuti oleh peserta-peserta perwakilan dari 10 kepengurusan HMI yang diantaranya berasal dari HMI Samarinda, HMI Pekanbaru, HMI Serang Banten dan HMI Subang. Dalam carara tersebut dibahas mengenai reaktualisasi peran dan fungsi KOHATI, untuk mewujudkan muslimah berkualitas insan cita.
Anissa Solihat, Ketua KOHATI-HMI cabang Tasikmalaya yang saat itu didampingi Ketua pergerakan HMI Tasikmalaya Cepi Triana Sapari,S.SOs menjelaskan bahwa penyelenggaraan latihan khusus ini, mengatakan, KOHATI lahir di Solo pada tahun 1966, pada awalnya dibentuk dan bergerak untuk menandingi GERWANI pada waktu itu. dan KOHATI sekarang dalam pergerakanya bersipat netral dan independen. “ kami internal ingin mengaktualisasikan fungsi KOHATI, kembali ke dasar gerakan kami yang berpedoman kepada insan akademis, sebagai inovator pencipta gagasan baru, sebagai pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab adil makmur kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Katanya. (Asep Deni)

JELANG PEMILU KPU DAN PEMKAB TASIKMALAYA MULAI GENCAR SOSIALISASI
Tasikmalaya, KONTRAS- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya beserta Pemkab Tasikmalaya kini mulai gencar dalam mensosialisasikan Pemilu Legislatif kepada warganya yang berada di Kecamatan Manonjaya, Cineam, Gunung Tanjung dan Karangjaya beberpa waktu lalu.
Ketua KPU Kab.Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat kepada KONTRAS menjelaskan bahwa adanya sosialisasi ini bisa ada pencerahan pada masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih untuk bisa menyalurkan aspirasi dan menitipkan kedaulatannya pada calon legislatif. KPU dan Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya serta unsur terkait optimis pada pelaksanaan PEMILU Legislatif 2009 dapat berjalan sukses, aman, tertib, sesuai dengan harapan kita semua. Sementara itu Kepala KESBANG Kab. Tasikmalaya Drs. Roni berharap agar aparatur pemerintahan didaerah diharapkan netralitasnya tetap dijaga, masayarakat yang mempunyai hak pilih agar mempergunakan hak pilihnya seluruh komponen masyarkaat harus ikut bahu membahu mensukseskan Pemilihan Partai & Legislatik 2009 dengan aman, tentram, tertib dan damai. Acara ini dihadiri lebih kurang 200 orang terdiri dari unsur PPK, PPS, KPPS, dan unsur Muspika di empat Kecamatan yang bertempat di Gedung Dakhwah Kecamatan Manonjaya. (Agus Priatna)

GADIS ABG "DIGILIR" 10 PEMUDA BRENGSEK
Banjarsari-Kontras,- Seorang Gadis muda berinisial Er di gilir secara bergantian oleh 10 pemuda disebuah rumah kosong di kawasan Banjarsari. Kejadian memilukan ini terjadi pada Kamis (12/2) lalu. Menurut Kapolsek Banjarsari AKP Sutisna saat dihubungi KONTRAS menjelaskan bahwa sampai saat ini sudah 3 pelaku yang berhasil ditangkap dari beberapa lokasi yang berbeda diantaranya yan, ded serta hend. Pelaku pemerkosaan ini menurut Kapolsek diperkirakan berjumlah 10 orang, hal ini diketahui dari pelaku yang kini sudah ditahan dan kasusnyai telah dilimpahkan ke Polres Ciamis untuk ditindaklanjuti.
(suyanto)

2009-02-28T22:16:00.001+07:00

Iwan Ridwan,SE - CALEG PARTAI DEMOKRAT YANG AKAN MENGEMBANGKAN EKONOMI MELALUI KARANG TARUNA

2009-02-28T22:13:00.001+07:00

Tasikmalaya, Kontras-- Menjelang pemilihan anggota DPRD Kota./Kab, Provinsi, dan Pusat, serta DPD RI. yang akan berlangsung pada 9 April 2009 mendatang, tentunya membuat sibuk para calon legislative (Caleg) untuk memasang jurus maupun strategi dalam melakukan sosialisasi di daerah pemilihan (Dapil)-nya masing-masing, dari mulai memasang papan iklan, spanduk, pamphlet dan sticker.
Selain pemain lama, bursa pemilihan caleg saat ini juga banyak kehadiran para politisi muda yang turut meramaikan pesta demokrasi itu, karena dianggap mampu menyerap aspirasi masyarakat. Jadi, tidak ada salahnya jika masyarakat sendiri berniat untuk memberikan dukungannya terhadap mereka yang dianggap membawa angin segar di dunia politik saat ini.
Iwan Ridwan, SE., salah satu tokoh muda asli Tugu Putra yang mencalonkan diri dari Partai Demokrat dengan nomor urut 2 untuk Dapil 1, Kec. Cihideung-Tawang Kota Tasikmalaya. Selain melanjutkan pencapaian Pemerintahan SBY serta melaksanakan visi misi Partai, Iwan juga mempunyai keinginan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dengan memberdayakan pemuda melalui Karang Taruna yang tentunya dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya
“ Kurang lebih sembilan tahun saya berorganisasi dan menjadi pengurus dalam karang taruna, jadi saya sudah merasakan pahit getirnya jadi pengurus kepemudaan, dengan latar belakang saya sebagai orang berorganisasi dan bendahara, saya ingin terpilih menjadi anggota legislative dengan tujuan akan mengembangkan SDM pemuda melalui organisasi Karang Taruna agar pemuda dapat berguna dilingkungannya” tutur Iwan dengan ramah kepada Kontras baru-baru ini.
Selain berorganisasi Karang Taruna, Iwan juga menjabat sebagai wakil bendahara DPC Partai Demokrat Kota Tasikmalaya dari tahun 2007 hingga saat ini yang sebelumnya menjabat sebagai ketua bendahara DPC Partai Demokrat pada tahun 2004-2006.
“Saya sengaja menjadi wakil bendahara, karena saya ingin memberikan kesempatan bagi kader-kader yang lain agar dapat memahami bidang pembendaharaan,” ungkap caleg pemilik Rumah Makan Saung Gunung Eurih (RM. SAGURIH) - Tasikmalaya ini.
Ia juga mengharapkan do’a restu serta dukungannya khusus kepada masyarakat Tasikmalaya dan warga yang berada di daerah pemilihannya.
“ Insya Allah saya dapat menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat Tasikmalaya, khususnya masyarakat daerah yang saya wakili dan tentunya akan menjalankan amanah sehingga saya dapat bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya..
Bersama Kita Bisa !!! Satoekan Jiwa dan Raga, Satoekan Warna Hati, Satoekan Kekuatan, Satoekan Kepedulian, Satoekan Masa Depan. “Saya memang bukan yang terbaik, tapi saya akan berusaha memberikan yang terbaik, sebatas kemampuan koe untuk moe” TUGU PUTRA. (Ndra)**

23 WARGA KOTA BANJAR POSITIF TERJANGKIT VIRUS HIV/AIDS

2009-02-28T22:11:00.000+07:00

BANJAR, Kontras- Dinas Kesehatan Kota Banjar kembali mencatat penambahan jumlah penderita HIV/AIDS. dari sebelumnya 20 orang sampai akhir tahun 2008, penderita HIV/AIDS yang sudah terdeteksi sebanyak 23 orang, 4 orang diantaranya meninggal dunia. Mereka adalah 2 orang pecandu narkoba, 1 orang pelanggan WTS dan 1 orang lagi teman pelanggan WTS.
Dengan jumlah tersebut menjadi peringatan bagi berbagai pihak untuk semakin waspada terhadap meluasnya penyebaran HIV/AIDS. Sebab HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es, tampak di permukaan sedikit padahal jumlah yang belum terdeteksi cukup besar.
"Yang terbaru kami menemukan 1 orang lagi. Setelah kami mengirimkan sampel darah ke Dinkes Provinsi Jabar dia positif," kata Enih dari Bagian Program Penanggulangan HIV/AIDS Dinkes Kota Banjar
Menurutnya, sampel darah yang diambil dilakukan secara acak. Sasarannya para pecandu narkoba dan WTS dan pelanggan WTS.
Dikatakan, faktor resiko terbesar dialami kaum heteroseksual atau bergantian pasangan. Sedangkan pengguna jarum suntik (injection drug user) juga beresiko. Celakanya justru kalangan anak-anak muda yang mendominasi penderita virus mematikan ini. Yakni usia antara 20 - 29 tahun. Kasus HIV di Banjar kali pertama ditemukan pada 2004 silam. Sejak itu, jumlahnya terus meningkat. Dalam waktu 3 tahun sudah 13 orang.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, dr. Herman Umar, M.Kes membenarkan bahwa jumlah penderita HIV/AIDS meningkat. Untuk Jabar, Banjar menduduki posisi terakhir kasus HIV/AIDS-nya.
"Untuk ukuran Banjar yang hanya 4 kecamatan, jumlah itu sudah sangat besar. Ini sudah termasuk gawat, makanya harus segera diantisipasi," katanya.
Dia mengajak para tokoh masyarakat, ulama dan pemuda harus bahu membahu memberantas maksiat. Sebab titik pangkal berkembangnya penyakit ini berawal dari penyakit masyarakat (Yudi).

WAKIL WALIKOTA BANJAR SERING "BOLOS" KERJA

2009-02-28T22:10:00.000+07:00

DISDIK & KEJAKSAAN KOTA BANJAR DIKEPUNG RIBUAN SISWA SMK BP

2009-02-28T22:08:00.001+07:00

BANJAR, KONTRAS- Sedikitnya 2000 siswa SMK Bina Putera (BP) Kota Banjar, yang didampingi puluhan aktivis LBH SMKR melakukan unjuk rasa, di 2 instansi pemerintahan Kota Banjar. Yakni, Kejaksaan negeri Kota Banjar dan Dinas Pendidikan Kota Banjar, Selasa (24/2)lalu.
Di Dinas Pendidikan, 2000 siswa tersebut disamping menuntut pemerintah Kota Banjar untuk secepatnya melakukan pe-negrian terhadap sekolah SMK BP, juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Banjar untuk segera melakukan audit keuangan SMK BP.
“Sederhana, kami hanya ingin minta sekolah kami cepat untuk dinegrikan, dan kami minta pihak dinas pendidikan cepat mengausit keuangan sekolah kami (SMk BP Red),” ungkap Muldan, Ketua OSIS SMK BP.
Wildan menambahkan, 3 tahun terakhir sekolah SMK BP menerima lebih dari Rp. 1.05 milyar, dari uang bangunan yang dibayarkan siswa. Namun dirinya merasakan selama ini SMK BP belum sama sekali melakukan pembangunan ruangan baru.
“Jangankan bangunan baru, lah rehabilitasi bangunan saja, belum kami rasakan,” katanya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar, Drs. H. Saeful Akbar menuturkan, dirinya akan memperjuangkan keinginan pengunjuk rasa. Dengan didasari oleh aturan-aturan yang berlaku.
“Ya, kami akan pertimbangkan sepenuhnya keinginan adik-adik pelajar, akan tetapi peraturan pun kita harus taati dan pahami, karena baik penegrian maupun pengauditan keuangan sekolah tidaklah seperti membalikan telapak tangan,” tuturnya.
Sementara itu, di Kejaksaan Negeri Kota Banjar, pengunjuk rasa meminta agar Kejaksaan mau segera menetapkan status tersangka kepada petinggi-petinggi SMK BP dalam kasus pengadaan Komputer, yang telah ditangani kejaksaan beberapa waktu yang lalu.
“Mana tersangka kasus pengadaan yang telah lama ditangani kejaksaan, kok nggak muncul-muncul tersangkanya,” tutur ketua LBH SMKR, Teteng, SH.
Teteng menambahkan, kalau Kejaksaan sampai bulan depan tidak menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, dirinya mengancam akan segera melaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, serta akan mengerahkan masanya jauh lebih banyak.
Ditempat terpisah, pakar komunikasi Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya, Prof Ahmad SYa mengungkapkan, dirinya menyesalkan aksi demo tersebut, karena disamping akan mengganggu psikologis sisea, yang mana belajar harus diatas segalanya. Juga elemen masyarakat lain bias memanfaatkan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan LBH SMKR.
“satu hari kehilangan masa belajar, seratus juta ilmu yang hilang dari siswa-siswa tersebut,” tuturnya. (Pepi/Yudi)

diduga manipulasi data KTSI - KETUA HGH PALSUKAN TANDA TANGAN DAN GELAPKAN UANG HONORER

2009-02-28T22:06:00.001+07:00

TASIKMALAYA - Ketua Himpunan Guru Honorer (HGH) inisial Er (25) Diduga telah melakukan tindak penipuan dan penggelapan tanda tangan dan uang para anggota guru honor se-Kabupaten Tasikmalaya di perkirakan jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

Kejadian ini terungkap setelah para anggota HGH (Himpunan Guru Honorer) mengadukan mengadukan nasib mereka kepada ketuanya, namun ibu Er kerap menuding dan berkilah menanyakan sejauhmana kredibilitas para anggota yang diberikan terhadap pemerintah Kabupaten dan kalau menurut penilaiannya layak maka akan diberikan, namun sampai saat ini belum juga diselesaikan.

“Saya juga bingung karena penilaian layak atau tidak itu tidak berdasar pada apa yang diberikan kami selaku guru honorer mengabdi di sekolah selama ini, jadi penilaian berdasar apa?, dan lagi sebagaian dari kami yang berada di luar kepengurusan HGH namun katanya diikut sertakan namanya,” aku ibu N berasal dari daerah Cisayong

Belum lagi usai, ketua HGH ini pun diduga kuat telah memalsukan sejumlah tanda tangan bahkan dari jumlah anggota yang diajukan digelembungkan hingga jumlahnya banyak dari data sebenarnya sebelum diajukan ke Pemda Tasik.

“Menurut laporan yang telah masuk kepada kami Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kabupaten Tasikmalaya, mereka telah menggunakan data anggota kami sebelumnya yang belakangan ini terungkap setelah kami melakukan investegasi dan inventarisir data yang ada. Terus juga yang saya tahu, mereka mengajukan proposal kepada Pemda Tasikmalaya agar HGH mendapat perhatian dari Pemda,” ungkap Ketua I Dewan Pimpinan Daerah KTSI Kabupaten Tasikmalaya, Toto Kurnia

Lebihlanjut diterangkan Toto, kalau melihat legalitas organisasi, kamilah yang paling legal sebab KTSI Kabupaten Tasik telah memiliki legalitas formal yang dibuktikan dengan Akta Notaris, No inpentaris dari KESBANG Kab. Tasik dan terdaftar di KESBANGPOL PROVINSI JABAR serta Kesbang Pol Departemen Dalam Negeri RI.

“Ini masalahnya, munculnya HGH dengan mencatut sebagian besar anggota kami, ini merupakan suatu tindakan yang merugikan pihak kami terlebih lagi nama saya juga katanya telah dimanipulasi termasuk didalamnya. Jadi kalau bicara legal kami lah yang legal, makanya setelah data kami lengkap kami akan mengadukannya kepihak kepolisian untuk sesegera mungkin diselesaikan karena sudah merugikan pihak kami (KTSI),” tambah Toto.

Menurut catatan, tindakan penipuan HGH dengan memanipulasi data dari KTSI yang berjumlah 4000 anggota, diperkirakan jumlah dana yang diterima Er mulai dari tahun 2007 diperkirakan Er mendapat 600 jutaan hingga tahun 2008 diperkirakan mendapat 700 jutaan tentu saja kalau selama 2 tahun ini diperkirakan mencapai Milyaran rupiah.

“Er memang pandai dengan diduga kuat di bantu oleh teman dekatnya yang notabene bisa meluluskan niat Er, akhirnya usahanya itu berhasil bahkan diperkirakan dari dua tahun ini jumlah uang yang didapatnya hampir mencapai milyaran rupiah katanya,” kata Toto memaparkan temuannya.

Ketidakberesan ini juga telah tercium oleh ketua PGRI Kabupaten
Tasikmalaya, Opan Sopian, S. Pd., di lapangan pramuka Mangunreja beberapa waktu lalu, “kami sudah mendengar kejadian itu bahkan telah memanggil dan memperingati Er agar sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan ini, namun sampai saat ini kami masih menunggu, ” kata Opan

Opan menegaskan kalau HGH masih belum bisa menyelesaikan permasalahan ini, kami PGRI akan melakukan tindakan pembekuan organisasi HGH dan turut mendukung pihak berwajib untuk melakukan proses selanjutnya,” tegas Opan

Sementara dari kejadian tadi Toto menyayangkan pihak pemerintah yang tidak mencek lagi keberadaan organisasi tersebut sehingga terjadinya kejadian ini.

“Kalau saya hanya menyayangkan pihak Pemda tidak melakukan antisipasi atau mencek terlebih dahulu, atau terkesan lalai dan hanya sekedar memberikan bantuan saja kepada HGH. Namun ini sudah terjadi, sekarang kami hanya ingin meminta bantuan pemda untuk memberikan bantuan kepada kami KTSI untuk mengusut kasus ini hingga tuntas seperti nama-nama penerima, peruntukannya apa dan kepada siapa kucuran dana itu mengalir kalau ini dapat dibantu saya sangat berterima kasih,” pungkas Toto (Jang)

2009-02-28T22:04:00.000+07:00

Dugaaan buntut dari pemberitaan WARTAWAN KONTRAS KORBAN TABRAK LARI

2009-02-28T14:13:00.003+07:00

Tasikmalaya,KONTRAS- Nasib naas menimpa wartawan KONTRAS Dedi Supriadi (35)yang kini harus terbaring lemas akibat luka memar ditubuhnya. Dalam kecelakaan tersebut, telunjuk jari kanannya nyaris “remuk” akibat benturan keras ditabrak sebuah pengendara motor yang langsung kabur meninggalkan korban saat itu.
Untung saja masyarakat yang ketika itu menyaksikan kejadian “tabrak lari” langsung memberikan pertolongan pertama dan setelah menghubungi rekan-rekan di kantornya, korban langsung dibawa ke Puskesmas Cipedes untuk mendapat perwatan intensive.
Menurut Budi Rahmat – salah seorang perawat Puskesmas Cipedes, korban mengalami luka yang cukup serius terutama pada bagian kaki dan tangannya. Bahkan telunjuk serta jari tengahnya sebelah kanan nyaris remuk. “Mungkin akibat benturan yang cukup keras saat itu hingga luka korban perlun penanganan serius, walaupun korban tidak mau luka sobeknya di jahit apalgi di suntik, ini luar biasa pasien pak Dedi bisa menahan rasa sakit tanpa harus di bius”, katanya. “Kami hanya membersihkan gumpalan darah yang telah mongering karena pihaknya khawatir akan terinfeksi kalau tidak dibersihkan”, tambah Budi yang mengijinkan Dedi untuk berobat jalan dan beristirahat dirumah.
Dari keterangannya, musibah ini berawal sekitar pukul 10.00 WIB, Sabtu pagi (28/2)lalu. Saat itu dirinya baru saja melakukan peliputan kegiatan di salah satu Sekolah Mengnah Kejuruan di Jl. Ahmad Yani Kota Tasikmalaya. Setelah selesai bertugas, ia langsung menuju Jl.Ir H.Juanda untuk menemui salah seseorang nara sumber yang telah dijanjikan, namun sebelum sampai ke tempat tujuan, tepatnya di belokan lampu merah Jalan belok menuju Cieunteung-Jl.Ir.H.Juanda, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang menuking terlalu kanan hingga mencoba menyenggol motor miliknya yang kini bagian depan dan stang as nya rusak parah. “Kalau saat itu saya buang ke kiri pasti saya nabrak ibu-ibu yang menggendong anaknya, makanya saat belok ke kanan menuju Jl.Ciieunteung, stang kami saya biarkan belok ke kanan hingga akhirnya tabrakan tadi tidak dapat terelakan, tetapi saat kejadian tersebut pengendara motor yang menabrak motor saya langsung kabur ke arah Jl.Ir.H.Juanda ”, terangnya.
Musibah yang di alamai Koordinator KONTRAS wilayah Priangan Timur ini banyak pihak menduga dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, karena saat ini wartawan tersebut sering mendapat ancaman baik secara tidak langsung atau secara langsung yang diterimanya dalam beberapa hari ini akibat mengungkap kasus perselingkuhan PNS serta sikap arogansi oknum Kepala TK di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. (Bud/Ricky)

wartawan gadungan perkosa abg

2009-02-28T14:11:00.002+07:00

Ketua PWI Ciamis : “Saya mendukung dan memuji masyarakat yang kini mulai peka dan berani melaporkan ulah oknum wartawan gadungan yang meresahkan warga”

CIAMIS,Kontras- Ulah oknum yang mengaku wartawan akhir-akhir ini memang sudah kelewat batas selain sikap dan tindakannya sering meresahkan masyarakat kini ulahnya mulai membuat “kesal” para jurnalis yang betul-betul memiliki profesi wartawan sebenarnya. Profesi pers yang dikotori oleh oknum berinisial IS, SH., asal Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap mengaku sebagai yang mengaku wartawan dari salah satu media, hari rabu (25/2) lalu berusuan dengan pihak kepolisian Pangandaran Kab.Ciamis. Saat ini oknum wartawan gadungan tersebut harus menginap ditahanan Polsek Pangandaran akibat ulahnya yang senonoh akibat diduga memperkosa gadis ABG -siswi dari SMK di Ciamis Selatan.
Menurut keterangan yang dihimpun KONTRAS menyebutkan, korban pemerkosaan yang berinisial KNH pada awalnya di iming-iming akan diobati penyakitnya dan di tes keperawanannya. Tetapi oleh tersangka bukan dibawa ke Puskesmas Pangandaran, melainkan dibawa ke Hotel Pondok Griya Pangandaran. Di sanalah korban di “obok-obok” sampai hilang keperawanannya. Sepulangnya dari Hotel Griya Pangandaran pelaku sudah ditunggu oleh segerombol masa. Saat itu juga tersangka dihajar sampai babak belur.
Sementara itu, Kapolsek Pangandaran AKP. Asep KH. Baehaqi didampingi Kanit Reskrim Aiptu Ajat Sudrajat kepada KONTRAS menjelaskan, bahwa wartawan gadungan yang mengaku dari salah satu media itu, telah melakukan tindakan pidana pemerkosaan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur dan pelaku melanggar pasal – 285 jo. 290 KUHP Pasal 81 jo. 82 UU No. 23 tahun 2002, bahkan saat ini untuk mengamankan amukan massa yang sudah tidak bisa dibendung, pelaku telah diamankan di Polres Ciamis, ujar Asep.
Menanggapi ulah oknum wartawan yang kini mulai santer kembali meresahkan masyarakat, Ketua PWI Perwakilan Ciamis Drs.Asep Bachrojat mengaku prihatin sekaligus kecewa dengan prilaku oknum yang mengaku wartawan tetapi kelakuannya bejad. “Masyarakat jangan takut malah sebaliknya harus lebih berani dan pro aktif apabila diketemukan type oknum wartawan yang melakukan tindakan pemerasan termasuk perbuatan a-moral yang dilakukan oleh oknum yang mengaku-ngaku wartawan tadi”, jelas Asep. Bahkan dirinya meminta pihak Kepolisan Ciamis harus lebih berani dan tegas menindak oknum wartawan tadi jangan sampai putus kasusnya ditengah jalan, ini akan berakibat fatal terhadap kepercayaan masyarakat, ujarnya saat dihubungi KONTRAS melalu sambungan telepon selularnya Sabtu (28/2) sore lalu. Asep bahkan mendukung serta memuji masyarakat didaerah tersebut yang telah berani melaporkan kasus tersebut ke pihak Polisi, ini pertanda baik bahwa warga kini mulai peka terhadap permasalahan didaerahnya. “Laporkan ke pihak berwajib dalam hal ini kepolisian apabila masyarakat merasa dirugikan akan ulah oknum wartawan gadungan”, himbaunya.(Edi/ton)

2009-02-28T02:46:00.000+07:00

KETUA PAN DI KOTA TASIK "SESALKAN" SIKAP KEPALA TK AISYIYAH 5 YANG AROGAN !!!

2009-02-28T02:43:00.001+07:00

Tasikmalaya,KONTRAS – Kasus dugaan perselingkuhan dan sikap arogansi seorang Oknum Kepala TK Aisyiyah 5 Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya ternyata mengundang banyak reaksi dari kalangan masyarakat dan tokoh di Kota Tasikmalaya, dari mulai para pendidik hingga beberapa tokoh Muhammdiyah di “Kota Santri”. Bahkan seorang Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari fraksi Amanah sempat mengungkapkan “kekecewaannya” terhadap Ny.ER yang dinilainya telah membuat cemar nama baik sekolah TK yang merupakan binaan dari Perserikatan Muhammdiyah Tasikmalaya itu. “Kalau saja saya sebagai Ketua Yayasan Aisyiyah dan dirinya terbukti bersalah saya tidak akan tunggu lama lagi supaya Ny.ER dikeluarkan dari Lembaga Aisyiyah dan dikembalikan ke habitatnya di Dinas Pendidikan”, Ungkap Drs.Budi Achdiyat yang juga selaku Ketua DPD PAN Kota Tasikmalaya kepada KONTRAS saat mengunjungi Kantor Perwakilan KONTRAS Priangan Timur Jum’at (27/2) malam lalu.
Budi Achdiyat-pun mengaku kedatangan dirinya ke Kantor Korwil KONTRAS di Tasikmalaya selain untuk bersilaturahmi dengan jajaran dan wartawan KONTRAS juga ingin lebih mengetahui secara jelas tentang permasalahan kasus oknum Kepala TK Aisyiyah 5 tadi.”Kedatangan kami jangan disalah artikan untuk mengintervensi apalagi menghalang-menghalangi tugas jurnalis, kedatangannya kemari selain sebagai anggota Muhammdiyah yang merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap lembaga Aisyiyah , juga untuk bersilaturahim”, katanya.
Seperti yang diberitakan KONTRAS edisi sebelumnya dimana Oknum Kepala TK Aisyiyah 5 Ny.ER merasa tidak menerima saat KONTRAS hendak mengklarifikasi dan mengkonfirmasi temuannya tentang dugaan perselingkuhannya, bahkan secara terang-terangan oknum Kepala TK tadi selain mencak-mencak dalam bertutur juga sempat melecehkan profesi wartawan. Bahkan dengan sikap arogansinya, Ny.ER beberapakali sempat mengirimkan “delegasinya” dari mulai preman, oknum wartawan, pengacara hingga pekerja social yang bermaksud mengintevensi walaupun awalnya hanya sebagai mediator untuk tidak melanjutkan pemberitaan di KONTRAS. Bahkan “akal bulus” dan trik Ny.ER telah menghembuskan isyu kurang sedap yang menuding wartawan telah diberi sejumlah uang dengan nilai jutaan rupiah untuk menutupi pemberitaan kasus Ny.ER yang dititipkan kepada delegasinya. “Ini sebuah penghinaan dan pelecehan yang tidak bisa ditolelir apalagi yang bersangkuta (Ny.ER-red) menuding klien kami telah menerima uang tersebut, sepeserpun klien tidak pernah nerima dan tidak pernah akan menerima imbalan apapun apalagi untuk tujuan menutupi sebuah berita karena ini jelas akan melanggar kode etik jurnalistik”, tegas Kuasa Hukum Tabloid KONTRAS Wilayah Pringan Timur Safari Effendi dari LBH Sukapura Tasikmalaya. “Tudingan NY.ER telah memperkeruh suasana yang berakibat fatal sehingga tidak sedikit yang memanfaatkan dari kasus tersebut dan tentunya telah dimanfaatkan serta meguntungkan segelintir orang, apalagi sekitar 6 kelompok suruhannya dari berbagai elemen mencoba untuk mengintervensi kepada saya ”, tambah Dedi Saprudin Koordinator KONTRAS Wilayah Priangan Timur.
Sikap arogansi dan kasus dugaan perselingkuhan oknum Kepala TK Aisyiyah 5 juga disesalkan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Cipedes Agun Gunawan yang Jum’at (27/2) malam lalu beserta pengurus PCM dan Ranting Cipedes yang sengaja mendatangi Kantor KONTRAS Korwil Priangan Timur.
Dalam pertemuan yang berlangsung 2 jam itu, Agun mengungkapkan beberapa alasan dan sikap PCM Cipedes yang merasa tergugah untuk mengetahui lebih detail permasalahan sebenarnya yang dialami Kepala TK Aisyiyah 5 yang sempat membuat “heboh” kalangan dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya. Menurut Agun, bahwa TK Asiyiyah adalah sebuah lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak yang merupakan amal usaha Aisyiyah dalam naungan induk persyarikatan Muhammadiyah. Bahkan Agun mengaku begitu muncul pemberitaan di media, dirinya beserta pengurus PCM termasuk dari yayasan Aisyiyah sedang melakukan investigasi dengan mengumpulkan beberapa saksi dan bukti untuk dijadikan dasar dalam memanggil Ny.ER. “hari Kamis Ny.ER sebetulnya telah kita panggil, kebetulan yang bersangkutan sedang sakit jadi adiknya yang datang saat itu”,katanya. Dirinya-pun dalam waktu yang tidak lama lagi berjanji akan mengadakan pertemuan khusus dengan jajaran pengurus Aisyiyah untuk membahas langkah-lankah yang akan ditempuh termasuk “mengeluarkan” Ny.ER untuk dikembalikan ke UPTD Dinas Pendidikan apabila dari hasil pemeriksaannya terbukti bersalah. “Seandainya terbukti dia melakukan A- moral jelas akan di keluarkan dari lembaga Aisyiyah, karena yang bersangkutan bukan anggota apalagi kader Muhammadiyah, Ny.ER hanya seoarang Guru PNS yang dititipkan oleh Dinas Pendidikan”, ucapnya dengan nada serius. Kepada KONTRAS Ketua PCM Cipedes berharap agar dalam pemberitaan seharusnya jangan membawa nama sekolah karena akan berakibat negative terhadap pandangan masyarakat kedepan. “Masalah ini sebetulnya ditujukan kepada NY.ER secara pribadi, jadi kalau bisa jangan ditulis nama sekolah TK Asiyiyah-nya karena hal ini khawatir akan berdampak kurang baik terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah”, pungkasnya. (ton)

SEORANG KADES DI KERTAJAYA CIAMIS DIDUGA SELEWENGKAN DANA

2009-02-28T02:40:00.000+07:00

CIAMIS,-KONTRAS. Masyarakat dipedesaan sudah merasakan manfaat program pembangunan, apalagi kini antara masyarakat dan pemerintah satu sama lain tidak bisa terpisahkan, saling mengisi dan mensukseskan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Dalam menyelenggaraan pembangunan di era globalisasi ini sangat dibutuhkan asaz keterbukaan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah bertambah positif dan terjalin harmonis. Dengan demikian masyarakat dapat turut aktif memelihara hasil-hasil pembangunan, program pembangunan akan berhasil jika berangkat dari pemikiran bersama antara masyarakat, pemuda, lembaga swadaya dan unsur lainnya. Dalam pembangunan satu daerah setidaknya butuh adanya tukar pemikiran dan sharing pendapat untuk menyikapi kondisi sekarang ini, sehingga segala program pembangunan dapat terlaksana dengan baik, Namun apa yang tertulis di atas, bagi warga masyarakat Desa Kertajaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Ciamis, sama sekali bertolak belakang. Pasalnya Kepala Desa Kertajaya “Daryo Sutikno” selama ini sudah membohongi masyarakat. Kucuran dana dari pemerintah untuk pembangunan poros jalan yang diangarakan melalui PPIP tidak diselesaikan, Sesuai dengan surat laporan masyarakat Desa Kertajaya yang dibuat pada tanggal 6 Pebruari 2009 dengan ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Ciamis, tertulis nama Kepala Desa Kertajaya “Daryo Sutikno” telah melakukan penyalahgunaan keuangan Desa sepanjang tahun 2008 anatara lain ,1) Dana Rehab Gedung Olah Raga (GOR) senilai Rp. 25.000.000,-. ,2) Dana ADD senilai Rp. 5.000.000,-. 3) Tidak menyelesaikan proyek pembangunan jalan yang dibiayai PPIP baik PPIP Pusat maupun PPIP Kabupaten, dan yang ke 4, Kepala Desa telah memecat 2 orang Perangkat Desa dan 1 orang di skorsing dengan sewenang-wenang. Dengan perihal laporan penyalahgunaan keuangan desa yang di layangkan ke kejaksaan Kabupaten Ciamis, sebanyak 50 orang warga menandatangani surat laporan tersebut. Sementara sumber kontras mengatakan, penyalahgunaan keuangan desa yang dikucurkan Pemerintah sangat disesalkan oleh warga, karena dana tersebut tidak ditempatkan sesuai dengan juklak juknisnya. “Bukan kami tidak setuju dana tersebut dilimpahkan untuk membangun yang lain, namun itu bukan jalurnya”, katanya serasa menjelaskan dana untuk rehab Gedung Olah Raga senilai Rp. 25.000.000,- dan Dana ADD senilai Rp. 5.000.000,- itu ternyata digunakan untuk membangun mesjid”, kami juga heran, dana-dana yang dikucurkan Pemerintah itukan diawasi oleh Pemerintah juga, tapi kenapa, apa itu sudah ada respon dari Pemerintah terkait,? apa bagaimana?”, ungkapnya. Kami masyarakat Desa Kertajaya menunggu jawaban dan penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Ciamis,Sementara itu Kepala Desa Kertajaya Daryo Sutikno ketika dikompirmasi kontras,Daryo mengakui menyalahgunakan dana-dana tersebut,”Saya mengakui telah menyalahgunakan Dana bantuan dari Pemerintah dan dipergunakan tidak sesuai dengan juklak juknis,”jelasnya. (EDI SK)

911 TENAGA HONORER DI PEMKAB TASIKMALAYA AKHIRNYA DIANGKAT JADI PNS

2009-02-28T02:38:00.000+07:00

Kontras.Kab.Tasikmalaya.,- Pegawai Negri Sipil adalah pekerja sosial yang harus benar-benar memberikan pelayan pada masyarakat secara optimal, penuh pengabdian dan mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi.

Kepada Kontras.Drs.H.Munawar.MM. menjelaskan bahwa jumlah Pegawai Negri Sipil (PNS) formasi tahun 2006 Sebanyak 911orang,Yang Memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS Golongan II Sebanyak 91 orang, Golongan II Sebanyak 693 orang dan Golongan III Sebanyak 27 Orang. Sedangkan untuk tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS sebanyak 100 orang dari yang diajukan 101. Golongan I sebanyak 12 orang, Golongan II Sebanyak 61 orang,Golongan III Sebanyak 27 orang yang satu orang menunggu keputusan dari Kepala Regional III Badan Kepegawaian Negara(BKN).

Bupati Tasikmalaya,Drs.H.T.Farhanul Hakim,M.Pd. dalam amanatnya mengingatkan bahwa Sumpah\Janji Pegawai Negri Sipil adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan yang ditentukan dan diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama yang dianutnya. Ingat Firman Alloh Swt Al-Quran Surat Az-Zalzalah Ayat 6-8 “Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan pada mereka(balasan)pekerjaan mereka, Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarahpun, Niscaya Dia akan melihat(balasanya)dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarahpun, Niscaya dia akan melihat(balasanya)” pula. “Atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah megucapkan sumpah\janj” harapnya. Bahkan bupati menegaskan apabila PNS melanggar, konsekwensinya diberhentikan dengan tidak hormat. Aparatur Pemerintahan idealnya bercirikan cepat,tepat,mudah,murah,berstandar,ramah,transparan,adil,cerdas,dan responsif sebagai budaya kerja. Hindari pola layanan lamban, sulit, mahal, tidak jelas, cemberut, kurang cerdas, Diskriminatf, dan sebagainya. Image yang muncul dimasyarakat terhadap PNS akibat olah oknum seperti: penipuan,penyalahgunaan wewenang, Melakukan tindakan a susila ataupun sering bolos kerja ini pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai.
Diakhir sambutanya Bupati Tatang mengingatkan kepada seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya jangan lupa Pemilihan Umum Untuk Memilih Calon Legislatif Dan Presiden\Wakil,Untuk bahu membahu memelihara kesatuan dan persatuan demi stbilitasnya keamanan di Kabupaten Taskmalaya. (Agus Priatna)

2009-02-22T02:11:00.000+07:00

STAF UPTD DINAS KEC.TANJUNGJAYA DI LAPORKAN IBU RUMAH TANGGA KE POLISI

2009-02-22T02:09:00.000+07:00

Tasikmalaya,KONTRAS- Seorang ibu rumah tangga asal Burujul Kel. Nagarasari Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya Ny.Yati Kustiati Selasa (17/2) lalu mengadukan Ny.NJ – salah seorang Staf UPTD Dinas Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya akibat ingkar janji tidak mengembalikan pinjaman uang sebsar Rp.18.400.000,-.
Kejadian tersebut menurut keterangan Dani Safari Efendi selaku kuasa hukum Ny.Yati Kustiati kepada KONTRAS menjelaskan bahwa kasus ini berawal pada tanggal 16 Agustus 2008 lalu, dimana Ny.NJ dating kepada Ny.Yati untuk meminjam sejumlah uang tadi.
Dalam perjanjianya, Ny.NJ menyanggupi untuk mengembalikan uang pinjaman setelah tiga hari acara pernikahan anaknya. Namun setelah ditunggu-tunggu dan Ny.NJ selalu mengobral janji manisnya, hingga saat ini menurut Dani belum juga dikembalikan uang pinjaman tersebut.
Kekesalan dan kekecewaan Ny.Yati selama setahun lebih menunggu belum ada niat baik Ny.NJ, akhirnya melaporkan kasus tersebut ke pihak Polresta Tasikmalaya. “Kasusnya saat ini sedang dalam proses di Kepolisian kita tunggu saja keseriusan pihak Polresta Tasikmlaya beserta jajarannya untuk membantu secara yuridis korban Ny.Yati yang merasa ditipu dan di dzolimi oleh Ny.NJ”, kata Direktur LBH Sukapura ini dengan nada serius kepada KONTRAS. (Ded)

2009-02-22T02:08:00.000+07:00

BAWASDA KOTA TASIK AKAN PANGGIL KEPALA TK AISYIYAH 5

2009-02-22T02:06:00.002+07:00

Tasikmalaya,KONTRAS- Kasus oknum Kepala TK Aisyiah 5 Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Ny.ER yang sempat diberitakan KONTRAS edisi lalu membuat sejumlah Kepala Sekolah TK di Tasikmalaya menyesalkan atas perbuatan “arogansi” yang sempat mencoreng dunia pendidikan nasional khususnya di Tasikmalaya.
Beberapa Kepala TK di Kota Tasikmalaya sempat menghubungi kantor Perwakilan Kontras Priangan Timur yang mengungkapkan penyesalan atas tindakan sikap “menantang” terhadap profesi Jurnalis saat mengkonfirmasi dan meminta kejelasan seputar dugaan “a-moral” yang dilakukan Ny.ER.
Bahkan pemberitaan kasus oknum Kepala TK Aisyiyah 5 ini sempat menjadi heboh dikalangan dunia pendidikan. Beberapa Kepala Sekolah TK Aisyah lainnya kepada KONTRAS sudah menduga bahwa permasalahan ini sebetulnya sudah menjadi perbincangan sejak lama akan kelakuan Ny.ER. “ Kepala TK Asiyah 5 betul-betul sudah mencemarkan nama baik organisasi, dan ini akan berakibat fatal terhadap orang tua murid baru yang akan menyekolahkan anak-anaknya di TK Aisyiyah mendatang”, ucap Kepala TK tadi dengan nada kesal.
Sejumlah Preman dan oknum yang mengaku wartawan, LSM, Pengacara termasuk para pekerja sosial yang diduga dikerahkan oleh oknum Kepala TK Ny.ER hanya untuk menakut-nakuti bahkan secara terang-terang mengintervensi jurnalis KONTRAS dilapangan. Uniknya lagi, ada beberapa oknum yang memanfaatkan kasus tersebut dengan dalih “mediator”, padahal hanya memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi semata, sehingga dilapangan telah terjadi prasangka “miring” terhadap wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalis.. “Sebetulnya Ny.ER telah menitipkan sejumlah uang yang nilainya jutaan rupiah dengan harapan wartawan Kontras tidak memberitakan permasalahannya”, celetuk salah seorang pekerja sosial yang sempat berkunjung ke kantor perwakilan Kontras Priangan Timur di Tasikmalaya beberapa waktu lalu.
Kepala BAWASDA Kota Tasikmalaya Drs.H. Farid AF saat dihubungi KONTRAS melalui sambungan telepon selularnya Sabtu (21/2) malam lalu dirinya sedang berada di Jakarta. Namun menurut Farid pihak Bawasda tentunya permaslahan oknum TK Aisyiyah 5 tadi akan segera ditindaklanjuti. “Kami akan mempelajari terlebih dahulu kasus tersebut seperti mengumpulkan beberapa saksi untuk dimintai keterangan, bahkan bila dianggap perlu kita panggil Kepala TK tadi”, janjinya. (Ded/TIM)

MASALAH PPOB PT.PLN TERUS MENGUNDANG REAKSI

2009-02-22T02:04:00.000+07:00

Masyarakat menunggu kepastian hukum mengenai PPOB, masyarakat telah lelah memikirkannya, apakah ada wakil-wakil yang duduk di kursi Legislatif serius memperjuangkan aspirasi mereka. Kita sebagai manusia biasa terkadang sering ditakutkan oleh perkara dunia yang belum tentu akan menimpa kita, seperti takut besok tidak mendapat untung bagi pedang, takut tidak makan bagi pegawai kecil, tetapi jarang takut kalau kita besok menghadap yang kuasa tanpa membawa iman dan taqwa serta amal sholeh.

Ketika KONTRAS mendatangi Ketua FORMAT (Forum Masyakat) Manonjaya, Sdr. Robin Hanapi menekankan bahwa pembayaran rekening listrik kembali sesuai dengan SKB 2 (dua) Menteri tahun 1979 dan INPRES No. 4 tahun 1984, lambatnya penanganan dari Komisi I DPRD Kab. Tasikmalaya yang hampir 10 (sepuluh) bulan belum bisa mengadakan solusi kajian hukum dari bagian hukum Setda Kab. Tasikmalaya. Sampai saat ini FORMAT, DPPNI, dan LCKI belum menerima kajian tersebut.
Menurut sumber yang engggan disebut namanya, Kajian Hukum PPOB secara normatif sudah beres dan diserahkan ke salah seorang Anggota Komisi I DPRD Kab. Tasikmalaya. Diduga tidak ada kesuhngguhan/niat baik dari Komisi I untuk memperjuangkan masyarakat kecil, ada apa ini?!
Beliau juga meminta supaya DPRD Kab. Tasikmalaya mengundang bagian Hukum PLN, bagian Hukum Setda Kab. Tasikmalaya duduk bersama-sama untuk mendengarkan argumennya masing-masing mengenai aturan hukum PPOB. Apabila belum ada payung hukum mengenai Payment Point, tolong diberhentikan dulu biaya administrasi pada pembayaran rekening listrik.

Ketua Dewan Pemantau Negara Indonesia (DPPNI) Kab. Tasikmalaya, Awaludin, kepada KONTRAS, PPOB merugikan pelanggan karena tidak ada musyawarah dengan pelanggan, apabila pelanggan tidak setuju ini harus diberhentikan. Legislatif harus cepat tanggap supaya tidak terjadi kekurang percayaan masyarakat terhadap wakilnya, sebentar lagi pemilihan Legislatif.
Dilihat dari surat perjanjian jual beli tenaga listrik No. 25030.PJ./471/UPJUPT/SK Kota/2008 salah satu poin pihak keuda huruf f sudah jelas tidak ada administrasi sedikitpun untuk pembayaran rekening listrik.

SEKJEN Lembaga Cegak Kejahatan Indonesia (LCKI) Koordinator Priangan Dani Mulyana ketika ditemui KONTRAS menekankan transparansi kemana larinya uang payment poin administrasi pembayaran rekening listrik, apakah menyalahi aturan. Kalau tidak transparan diduga Mafia pungutan liar atau uang masuk ke kocek orang atau lembaga tertentu, saya harap instansi-instansi berwenang turut andil dalam menyikapi gejolak ini.

H. Adang Rusman, SH, Haris Sanjaya, S.Ag. yang merupakan wakil rakyat dari DAPIL IV Kab. Tasikmalaya kepada KONTRAS setuju-setuju saja payment point PPOB diberhentikan, itu juga kalau meringankan masyarakat dan tidak bertabrakan dengan hukum yang berlaku, insaya allah kami mendukung perjuangan rakyat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Ketika KONTRAS konfirmasi bagian humas APJ Tasikmalaya H. Ade mengatakan kami menjalankan kebijakan PLN yang berada di bandung dan kami pihak PLN tidak mendapatkan finansial dari administrasi tersebut, yang intinya bervariatif.

Salah satu tokoh masyarakat Manonjaya Sdr. FATRIK pada KONTRAS berkomentar sangat setuju PPOB diberhentikan atau dihapus, jika tidak jelas peruntukannnya dan uang administrasi pelanggan harus tetap dikembalikan.. “Masa meningkatkan pelayanan, minta biaya dari pelanggan, yang disebut on-line itu juga belum bisa dinikmati semua pelanggan, contohnya wong deso yang untuk menuju ke tempat pembayaran PPOB memakai lagi biaya transportasi, sudah jauh dibebani administrasi lagi”.

Kemudian komentar dilemparkan aktifis Tasikmalaya Agus Rentus, diduga kebijakan PPOB tidak sesuai dengan UU No.8/1988 tentang perlindungan konsumen, kebijakan PLN yang tidak disepakati oleh pelanggan dan konsumen, masyarakat dapat dikatakan penyalah gunaan wewenang (abuse of power) PLN mengeluarkan kebijakan baru harus ada kesepakatan dari konsumen atau pelanggan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUUHP syarat sahnya perjanjian harus ada kesepakatan, kesepakatan terjadi jika tidak terdapat unsur paksaan, kehilafan, dan penipuan (dwang, dwaling dan bedrog) pasal 1321 KUHP dt jika tidak ada kesepakatan perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan tentang klausal-klausal tertentu yang terdapat dalam perjanjian awal (Pokok) yang telah dibuat antara PLN dan Konsumen.

Kemudian KONTRAS ke Komisi I DPRD Kab. Tasikmalaya, PPOB adalah kebijakan internal direksi PLN, secara normatif kajian hukum sudah ada yang dilakukan melalui Direksi PLN di Jakarta dan nanti apabila PPOB bertabrakan dengan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan harus diberhentikan (H. Arifin).
Agus Mansyur lewat ponselnya waktu pertemuan di Bandung belum ada keputusan masih harus dikomunikasikan ke Direksi Jakarta, Insya Allah dalam waktu yang tidak lama, Komisi I dan bagian Hukum Setda akan diundang untuk berbicara dengan PLN Pusat, menurut kajian Hukum Setda, pungutan administrasi itu dianggap Ilegal, namun pihak PLN pun punya argumentasi lain sehingga sempat terjadi perdebatan antara bagian Hukum Setda Kab. Tasikmalaya dengan bagian Hukum PLN, akhirnya hal ini akan dikomunikasikan dengan Direksi di Jakarta. (Agus Priatna)

MUTASI CAMAT DI SARIWANGI BERBAU "BARTER"

2009-02-22T02:02:00.001+07:00

Tasikmalaya,KONTRAS ,-Peristiwa Pergantian pucuk pimpinan dengan cara barter di era otonomi daerah saat ini bisa saja terjadi di Instansi manapun, kadang hal tersebut dapat dilakukan dengan gampang dan singkat, pastinya semua itu tidak terlepas dari kebijakan pimpinan yang lebih atas.
Seperti halnya yang dialami Cecep Gunawan ,BA., yang semula menjabat sebagai Camat Gunung Tanjung, terhitung 12 Januari 2009 lalu harus rela dialih tugaskan untuk menjabat sebagai Camat Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya.
Begitu juga Camat Sariwangi Asep SB harus mengemban tugas sebagai Camat Gunung Tanjung menggantikan Cecep.
“ Saya berharap semua warga dan tokoh masyarakat disini dapat memberikan do’a restu serta dukungannya, agar kami dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam menjalankan seluruh kegiatan yang merupakan program pemerintah, khususnya program kemasyarakatan,” kata Cecep Kepada Kontras , Jum’at (13/2) lalu.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, sebagai langkah dalam mengawali tugasnya yakni mengedepankan silaturahmi dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke Majelis Ta’lim yang berada di Kec. Sariwangi.
“ Sebelum Musrembang, untuk sementara kami belum bisa mengatakan masalah pelaksanaan program apapun, yang pasti kami selalu berupaya bagaimana caranya dalam melaksanakan kebijaksanaan seorang pimpinan,”ujarnya. (Dedi Noonk) *

KAMPUNG NAGREG BUTUH TERAPI HUKUM

2009-02-22T02:00:00.000+07:00

Tasikmalaya KONTRAS,- Aksi main hakim sendiri kembali terjadi di Kp. Nagrek Desa Buniasih Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya.. Gaya preman “kampungan” yang dilakukan oleh puluhan warga tersebut kali ini membuat korban bernama Ian (38) warga Kp.Banuherang Desa Banyuresmi Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya harus dirawat di RSU Tasikmalaya karena sekujur tubuhnya penuh luka pukulan tangan dan benda tumpul lainnya sehingga wajahnya terlihat babak belur akibat bogem mentah yang diarahkan kepada tubuh dan wajah orban oleh sejumlah massa kampung tersebut.
Korban Ian saat ditemui KONTRAS di Rumahnya yang ketika itu baru saja pulang dirawat di RSUD menuturkan, bahwa dirinya mengunjungi rekan bisnisnya Uju di Kadipaten. Menurut keterangan korban, dirinya saat berbicara masalah bisnis kayu dengan Uju. sedang bertamu dengan tujuan bisnis (mencari kayu) kerumahnya Uju. Tidak jelas permasalahannya warga begitu beringas hingga Ian dan salah seorong tamu lainnya menjadi bulan-bulanan massa.
Ketika Kontras menemui Ian dirumahnya dengan kondisi pisik yang mengkhawatirkan karena baru pulang dari rumah sakit umum (RSUD) dengan mata kanan yang bengkak membiru dan sekujur tubuhnya dipenuhi luka bahkan seluruh rahang giginya pada longgar, serta kendaraan motor pinjaman yang dibawa Ian pun tidak luput dari amukan masa sampai rusak dan menurut istrinya Endeh dari telinga Ian juga keluar darah, “saya tidak tahu masalahnya karena niat saya bertamu untuk mencari kayu, giliran mau pulang warga menghajar saya dan tidak sedikit pun saya diberi kesempatan untuk bicara” tutur Ian sambil meringgis kesakitan.
Demi kebenaran informasi diatas Kontras menelusuri dan menemui Uju di Kampung Nagreg (red) betul Ian bertamu kesini mengajak bisnis mencari kayu buat dijual. Papar Uju, yang kondisi rumahnya menjadi korban amuk masa juga.
Kejadian diatas sungguh memalukan karena sangat jelas bertentangan dengan etika dan norma hukum, Joni selaku Polisi Desa Buniasih yang tahu persis kejadiannya kepada kontras menjelaskan “saya membawa Ian ke polsek bukan menjerumuskan meskipun dalam perjalanan massa tetap memukuli Ian”.
Drs. Dadang Gunawan, M.Si selaku Camat Kadipaten sangat menyesalkan kejadian tersebut padahal disetiap pengajian masalah pembinaan mental selalu dibahas, bahkan Dadang berjanji akan segela memberikan binaan karena warga kampung tersebut sudah sering berlaku arogan dan menimbulkan keributan, Dadang juga menyayangkan Kepala Desa Buniasih Encon tidak memberikan laporan padanya.
Masalah tersebut saat ini sudah ditangani pihak Polsek Kadipaten saat Kontras mengkonfirmasi Kapolsek dan Kanit Serse sedang tidak ada ditempat.
Demi tegaknya supremasi hukum dan penjeraan terhadap para pelaku diharapkan Polresta Tasikmalaya dan aparat hukum setempat (Polsek) mengambil tindakan nyata untuk mengusut dan memberi sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar siapa pun yang hendak berinteraksi dengan warga kampung tersebut mendapat jaminan keamanan karena saat Kontras investigasi pun warga khususnya para pemuda tidak sedikit pun memperlihatkan raut persahabatan. (Dedi)

POLISI "GREBEG" 7 PASANGAN MESUM DI HOTEL

2009-02-22T01:57:00.000+07:00

BANJAR, KONTRAS,- Sedikitnya 7 pasangan selingkuh, yang terjaring dalam operasi yang digelar oleh Polres Kota Banjar, dibeberapa hotel di Kota Banjar, Rabu (18/2). Ketujuh pasangan tersebut yakni, ABK (42), berpasangan dengan Mar (28). And (27), berpasangan dengan Ic (37), MI (37), berpasangan dengan SR (37), Sukito (40) berpasangan dengan M (40), T (54), berpasangan dengan E (30), Tas ( 28), yang berpasangan dengan F (20), Serta F (40), yang berpasangan dengan D (20).
Kapolres Kota Banjar, Drs. H. Tomex Korniawan, didampingi Kabag Bina Mitra Polres Kota Banjar, Kompol Dedi Sukandi menuturkan, operasi tersebut merupakan operasi rutin yang dilakukan Polres Kota Banjar, guna mencegah tindakan asusila di Kota Banjar.
“Ini upaya kita, dalam rangka mencegahan tindakan asusila yang dilakukan masyarakat di Kota Banjar,” katanya.
Ditambahkan Dedi, ketujuh pasangan tersebut akan dikenakan sangsi berupa pembinaan oleh Polresta Kota Banjar, untuk kemudian diberi peringatan serta perjanjian tidak akan melakukan perbuatan serupa.
“Ya, kita akan bina dengan sekuat tenaga Polres untuk kemudian dibikin perjanjian agar tidak melakukan perbuatan yang sama baik di Kota Banjar maupun diluar,” katanya.
Ditempat yang sama, salahseorang yang terkena razia, T tampak sok, bahkan ketika Kontras mencoba mengorek keterangan kepadanya, dengan terbata-bata dia berbicara, untuk tidak dilaporkan kepada istrinya dirumah.
“Aduh, pak, saya kapok, tolong jangan dilaporkan kepada empok (Istrinya Red,” katanya.
Dihadapan polisi T berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama dimanapun dirinya berada. (YUDI

DISDIK KOTA TASIKMALAYA KIRIM DELEGASI OLYMPIADE MIPA KE TINGKAT PROPINSI

2009-02-19T17:48:00.000+07:00

Tasikmalaya, KONTRAS,- Hasil seleksi Lomba Olympiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Tingkat Sekolah Dasar Tahun 2009 se- Kota Tasikmalaya, akhirnya mencapai puncaknya dengan memilih 2 juara untuk Matematika dan 2 juara untuk Ilmu pengetahuan alam. Ke 4 juara hasil seleksi lomba olympiade MIPA ini berhak mewakili Kota Tasikmalaya untuk ikut Lomba Olympiade MIPA tingkat Sekolah Dasar 2009 ke Tingkat propinsi Jawa barat yang akan berlangsung di Kantor Disdik Propinsi Jawa Barat pada awal bulan Maret 2009 mendatang. Puncak seleksi lomba MIPA ini berlangsung di komplek Sekolah Dasar Negeri Gunung Lipung, Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, Kamis(19/2)lalu, yang dihadiri Kepala Bidang Penididikan Dasar Kota Tasikmalaya Drs. Undang Hendiana Mpd, Kepala Seksi Dikdas Yeti Sukaeti dan Para Kepala UPTD Kota Tasikmalaya.
Dalam seleksi Olympiade MIPA 2009 ini,diperlombakan 2 materi tahapan yang mencakup tahapan teori dan tahapan praktek tertulis yang dinilai langsung team juri dari propinsi jawa Barat. Hasil lomba menetapkan, Lomba Matematika Juara 1 diraih Arini Nurjanah perwakilan dari SDN 1 Cipedes dan Juara 2 diraih Indi Laraswati Ayu Lestari yang mewakili SDN Sukamaju Indihiang.Sedangkan untuk Ilmu Pengetahuan Alam, Juara 1 diaraih Naval Mohammad Farouk yang mewakili SD Al-Mutaqin dan juara 2 Noval Nasir perwakilan dari SDN Cienteung 2. Ke empat juara ini akan mewakili Kota Tasikmalaya di ajang lomba olympiade MIPA tingkat Propinsi jawa Barat.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tasikmalaya, Drs. Undang Hendiana Mpd, mengatakan, seleksi olympiadae MIPA tingkat sekolah dasar 2009 ini, bertujuan untuk memilih dan sekaligus mencetak murid yang berprestasi, khususnya dibidang mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang akan diikutkan dalam kejuaraan Olympide MIPA ke tingkat Propinsi. Mereka yang terpilih merupakan murid yang terbaik hasil seleksi yang sangat ketat.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Kontras, Kepala Seksi Pendidikan Dasar kota Tasikmalaya, Yeti Sukaeti, menambahkan, Olympiade MIPA ini, merupakan agenda rutin Dinas Pendidkan kota Tasikmalaya, untuk menumbuhkan kretifitas anak didik pada ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), untuk meningkatkan kemampuan dan memacu prestasi siswa khususnya di bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. “ dari hasil olympiade ini, mereka yang meraih juara akan mewakili kota Tasikmalaya untuk mengikuti ajang Olympiade MIPA di Tingkat Propinsi”. Paparnya. (Asep Deni)**

2009-02-18T00:21:00.000+07:00

AGNES WIEKE WIDIAWATI, CALEG PDIP YANG MUDA MENGABDI UNTUK NEGERI

2009-02-17T12:12:00.001+07:00

Taskmalaya, Kontras,- Kehadiran politisi muda dalam bursa calon legislatif (Caleg), mungkin bisa jadi pilihan yang tepat bagi masyarakat dewasa ini. Politisi “tua” rasanya mungkin bisa membuat masyarakat sudah mulai jenuh apalagi saat ini politisi dari kalangan muda lagi “trend” yang tentunya sangat didukung berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, politisi muda dianggap mampu membawa angin segar perubahan didaerah dan sangat berpihak kepada masyarakat bawah.

Agnes Wieke Widiawati, 21 tahun, salah seorang diantara politisi muda yang berbakat yang maju dalam pencalonan angota lgislatif untuk daerah pemilihan ( Dapil ) 1, wilayah Kecamatan Tawang- Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dengan nomor calon legislative nomor urut 8.

Gadis cantik Kelahiran Tasikmalaya 17 Juni 1987, putri dari pasangan almarhum RM. Suwito Hadiningrat dan Hj. Titin S. Suganda ini, disebut-sebut sebagai calon anggota legislatif perempuan termuda di Tasikmalaya dan mungkin di Indonesia. Ia lahir dari keluarga politisi, almarhum RM. Suwito Hadiningrat semasa hidupnya adalah wakil ketua DPRD Kota Tasikmalaya yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Hj. Titin S. Suganda adalah Sekretaris PDI-P Kabupaten Tasikmalaya. Dari kedua orang tuanya inilah mengalir darah politikus, sehngga Agnes kecil ketika berumur 11 tahun sudah mengenal dunia Politik.

Dara manis yang selalu tampil sederhana, polos dan santai ini, sudah tidak asing lagi di mata masyarakat Kota Tasikmalaya. Selain aktif dalam organisasi otomotif, Agnes juga tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung.

Menurut Agnes, mesti dirinya terbilang masih muda, tetapi Ia mengerti dan mengamati betul persoalan yang terjadi pada masyarakat bawah khususnya di Kota Tasikmalaya. “Masih banyak masyarakat dibawah garis kemiskinan dan ketimpangan-ketimpangan masalah sosial lainya, alasan itulah yang membuat aku ingin ikut berbagi rasa, dan niatnya yang tulus untuk mencalon anggota lgislatif dengan memakai kendaraan politik PDI-Perjuangan”, katanya.

Saat ditanya tentang kemampuanya menjadi calon anggota legislatif, dengan nada merendah dan optimis sekaligus meyakinkan, dirinya berujar, bahwa Ia siap maju menjadi calon anggota legislatif, siap bertarung secara sehat untuk memperebutkan kursi diparlemen dan akan memperjuangkan aspirsi masyarakat bawah. “ Dengan pencalonan ini saya barharap masyarakat yang memberi konsep, masyarakat yang memberi pekerjaan, dan saya sebagai calon anggota legislatif, sebagai anak muda yang mengemban amanah yang diberi kepercayaan oleh masyarakat, akan menjalankan amanah dan tugas itu sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab” paparnya.

Agnes tampil sebagai calon anggota legislatif bukan ikut-ikutan, tetapi atas dorongan sahabat-sahabatnya, dan dicalonkan oleh partisan partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) khususnya dan masyarakat Kota Tasikmalaya pada umumnya.

Ia mengatakan, masyarakat sekarang sudah pintar memilih orang yang bisa membantu dan peduli terhadap permasalahan masyarakat ditingkat bawah. “ Bila saya kelak duduk di parlemen, saya tidak ingin melupakan masyarakat yang memilih, sebab kepercayaan masyarakat adalah amanat dan harus dijalankan, lagi pula fungsi anggota legislatif harus bisa merespon dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat”. Paparnya.

Sementara itu, ketika ditanya tentang peluang dirinya untuk memenangkan pencalonanya di daerah pemilihan (Dapil) 1 Kecamatan Tawang- Cihideung, Agnes merasa dirinya optimis menang, mengingat massa yang mendukungnya cukup kuat. meski peraihan suara diantara calon anggota legislatif PDIP terpecah, “ Saya menyikapinya santai aja, tetapi tim sukses kami terus bergerak, bekerja secara abstrak untuk meraih dukungan massa yang lebih banyak lagi”. Tandasya. ( Asep Deni )**

PELAYANAN SAMSAT MULAI "FAMILIER"

2009-02-14T16:49:00.000+07:00

Tasikmalaya, Kontras,- Samsat Kabupaten Tasikmalaya yang terletak di Desa Papayan, Kecamatan Sukaraja, kini pelayananya semakin tertib dan cepat. Pelayanan inilah yang sangat diharapkan oleh masyarakat selama ini dalam pengurusan pembuatan STNK, BPKB dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengurusan pembuatan surat-surat tersebut, bisa diselesaikan dengan cepat, dalam waktu singkat, hanya memakan waktu kurang dari 30 menit. Sedangkan untuk penanganan pembuatan surat-surat yang memerlukan ketelitian yang tinggi seperti pembuatan surat mutasi balik nama BPKB, balik nama STNK bisa diselesaikan kurang dari waktu biasanya.

Dengan dilayani oleh tenaga-tenaga yang sudah professional, pelayanan yang ramah dan bersahabat, membuat masyarakat yang berurusan dengan Samsat yang tadinya segan dan terlalu serius untuk berhubungan dengan polisi atau para penegak hukum, kini berubah menjadi simpati dan bersahabat.

Dudi, warga salopa, ketika ditanya soal pelayanan Samsat,mengomentari, kalau mau datang ke kantor Samsat untuk mambayar pajak tahunan STNK motor, suka ada perasaan wegah atau segen, melihat bapak-bapak polisi yang melayaninya, karena terlihat dari raut wajahnya serius sekali, kalau bertanya suka seperti membentak dan terlihat kucem. Tetapi sekarang tidak segen lagi, karena tadi waktu mengurusi pembayaran pajak STNK yang ke dua kalinya ini, terlihat ramah dan bapak-bapak polisi yang melayaninya tersenyum, sehingga saya menjadi simpati, ungkapnya.

Saat dijumpai KONTRAS di ruangan kerjanya, Kepala Unit Samsat Kabupaten Tasikmalaya, IPTU Ali Munandar, mengatakan, abhwa Samsat Kabupaten Tasikmalaya, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dituntut harus bersikap Familier dan ramah. Memberikan pelayanan yang cepat, prima dan tentunya optimal, sehingga bisa melayani masyarakat, khususnya para wajib pajak kendaraan bermotor dengan sangat baik dan perasaan bersahabat. Kilahnya. (Asep Deni)**

WALIKOTA MENGAJAK WARGA MUHAMMADIYAH BERSATU

2009-02-14T16:48:00.000+07:00

Tasikmalaya, Kontras,- Warga Muhammadiyah Tasikmalaya, hari minggu (8/2)lalu merayakan miladnya yang ke-99, yang dilaksanakan di mesjid Al-Manar, Gedung Muhammadiyah, jl.hz.Mustofa, Kota Tasikmalaya. Acara tersebut dihadiri oleh Walikota Tasikmalaya, Drs. Syarif Hidayat Msi, Kapolresta Tasikmalaya AKBP Drs. Aris Syarif, Dandim 0612 Tasikmalaya Letkol Agus Susanto,Para undangan serta pengurus dari ranting Muhammadiyah se Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Perayaan Milad Muhammadiyah ke-99 ini juga diperingati sebagi momentum atau tekad warga Muhammadiyah untuk berkiprah mencerdaskan umat dan mencerahkan bangsa.

Walikota Tasikmalaya, Drs. H.Syarif Hidayat Msi, mengajak warga Muhammadiyah untuk terus meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesetia kawanan sosial, mempererat silaturahmi antar umat beragama dan mempererat ukhuwah islamiyah,sehingga apa yang dicita-citakan warga Muhammadiyah untuk berkiprah mencerdaskan umat dan menencerahkan Bangsa benar-banar tercapai.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tasikmalaya, Iip Syamsul Arif Mn, dalam sambutanya mengatakan, Warga Muhammadiyah akan terus berpartisipasi membangun umat, dengan aktif masuk kesetetiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, berkiprah dan kredibel dalam membangun bangsa dan Negara di bidang pendidikan, sosial dan budaya.

Sementara itu, ketika dihubungi Kontras, Ketua Panitia Pelaksana Milad ke-99 Muhammdiyah, Elvan Fahlas mengatakan, dengan Milad Muhammdiyah ke-99 ini, kita merayakan, sejauh mana perjuangan kita Muhammadiyah dalam mengabdi dan membangun bangsa dan Negara. Karena dalam gerakanya Muhammadiyah secara struktural tidak bergerak ke dunia politik , kalaupun ada yang terjun ke dunia polotik, itu adalah individu-individunya bukan Muhammadiyahnya. Kami Muhammadiyah berpartisipasi membagun Bangsa melalui Bidang pendidikan, social dan tazwiz. Kami berperan aktif masuk kesemua sendi kehidupan. Paparnya. (Asep Deni)**

MALAM AJANG PENGHARGAAN BAGI PELANGGAN HINO DI TASIKMALAYA MERIAH

2009-02-14T16:44:00.000+07:00

Tasikmalaya, Kontras,- Merayakan keberhasilan dan kesuksesan penjualan mobil Hino di Indonesia termasuk di Tasikmalaya, PT. Cakra Putra Parahayangan, sub dealer mobil Hino di Tasikmalaya, jum’at malam (13/2lalu), menggelar acara perayaan HINO DUTRO NIGTH 2009 yang bertempat di Maya Room, Mayasari plaza Tasimalaya.
Acara tersebut dihadiri sekitar 450 tamu undangan para pelanggan Hino, Managemen PT. Hino Motor Sales Indonesia (HMSI) serta managemen PT. Maya Graha Indah dealer Bandung.
Hasan Susanto , Deputy general manager sales support administration Division PT. Hino Motors Sales Indonesia, dalam sambutanya mengatakan, mobil Hino di Indonesia telah menjadi pelopor mobil truck kelas berat katgori tiga, jenis Heavy truck. Dalam jangka waktu sembilan tahun Hino berada di Indonesia, telah Sembilan kali pula Hino menjuarai penjualan terbanyak di Indonesia dan terbanyak di dunia.
Direktur Utama PT. Cakra Putra Parahyangan, H. Budi Budiman, ketika di hububungi Kontras, mengungkapkan, acara malam silaturahmi atau Customer Gathering bagi para pelanggan Hino ini, merupakan perwujudan apresiasi dankepedulian terhadap para pelanggan Hino Dutro di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya. Pada intinya kita ingin bersilaturahmi dengan para pelanggan Hino, dan kebetulan pada malam ini juga hadir President direktur Hino Motors Sales Indonesia (HMSI), Mr Toshiro Mizutani. Tuturnya.
Sementara itu, dalam sambutanya, Mr Toshiro Mizutani menyampaikan rasa terimaksih kepada para pelanggan mobil Hino dan dealaer-dealer penjualan Hino Dutro, karena sepanjang tahun 2008, Hino mampu mencapai angka penjualan yang cukup tinggi, yaitu mencapai 14.227 unit mobil Hino.” Kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para konsumen mobil Hino,khususnya kepada para pelanggan yang berada di tasikmalaya dan sekitarnya yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, untuk memakai kendaraan Hino.
Acara Hino Dutro Night 2009 ini, dipandu oleh presenter terkenal Uya Kuya.dalam acara ini pula, PT. Cakra Putra Parahyangan membagi-bagikan doorpfize dan memberkan penghargaan kepada pelanggan pembeli terbanyak mobil Hino.
Penghargaan diberikan untuk dua jenis katagori, yaitu penghargaan untuk pembeli terbanyak yang diberikan kepada Adi Cahyadi, Hidayat dan Dahlan Riyadi. Serta penghargaan bagi pemakai setia Hino Dutro yang diberikan kepada Hendi Ruslamdi. (Asep Deni)**

KENALKAN DEMOKRASI SEJAK DINI

2009-02-14T16:37:00.001+07:00

Tasikmalaya, Kontras- Pemilihan umum secara demokrasi tidak hanya dilakukan di tingkat nasional dalam memilih seorang kepala daerah atau Presiden sekalipun sebagai pemimpin negeri ini, namun harus diterapkan juga di lingkungan sekolah dalam melakukan pemilihan ketua atau pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).
Demikian diungkapkan Kepala Sekolah SMPN 9 Kota Tasikmalaya Drs. Asep Furqonudin, MM., yang didampingi Wakasek Cecep Susilawan kepada Kontras dalam acara pelantikan pengurus OSIS baru untuk periode 2009-2010 di Kampus SMPN 9 Kota Tasikmalaya, Senin (16/2)
Menurutnya, selain pengenalan terhadap siswa-siswi tentang cara berdemokrasi dalam melakukan pemilihan, penerapan pemilu tersebut sebagai salah satu upaya untuk memberikan ilmu cara berpolitik yang baik demi menciptakan keadilan.
“ Sebelum melakukan pemilihan, kami mengadakan latihan dasar kepemimpinan siswa (LDKS) terlebih dahulu, yang termasuk didalamnya ada pertanggung jawaban dari para pengurus OSIS lama dan penyaringan terhadap beberapa pasang kandidat sebagai calon untuk pengurus baru yang akan dipilih, dan dilanjutkan dengan masa kampanye masing-masing kandidat selama sepekan sebelum menginjak ke hari-H,” katanya.
Ia juga menjelaskan, sebagai hak pilih dalam pemilu OSIS yang digelarnya tersebut, melibatkan seluruh warga sekolah termasuk para staf dan tenaga pengajar disekolah tersebut.
Lebih lanjut kata Asep, hasil dari pemilihan yang dilakukan sebagaimana layaknya pemilu tingkat nasional itu, terpilih satu dari tiga pasang kandidat sebagai pengurus OSIS baru yaitu Fahmi dari kelas 8D sebagai ketua dan M. Rafi kelas 7A sebagai wakil ketua OSIS SMPN 9 Kota Tasikmalaya yang baru.
Selanjutnya, Ia berharap kepada para pengurus OSIS yang baru supaya dapat terus menghidupkan gema kampus dari awal hingga akhir aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM), serta mampu mengimbangi setiap kegiatan yang sudah menjadi program SMPN 9 Kota Tasikmalaya, mengingat saat ini sekolah tersebut merupakan salah satu rintisan sekolah standar nasional (RSSN) dari beberapa sekolah di kota Tasikmalaya.(Ndra)

1200 WARGA TASIK kEBANJIRAN SEMBAKO GRATIS

2009-02-14T16:36:00.000+07:00

Tasikmalaya,Kontras- Ribuan warga memadati kegiatan bhakti sosial pengobatan gratis dan pembagian sembako yang terselenggara atas kerjasama Tim otomotif I’am Jeep Galunggung dengan Kapolres dan Kapolresta Tasikmalaya, Pemkot dan Pemkab Tasikmalaya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cab. Tasikmalaya, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), RS. Prasetya Bunda, RS. Jasa Kartini, dan Bank Bukopin di Gedung KORPRI- Komplek Dadaha Tasikmalaya, Minggu (15/2) lalu.
Ketua Umum Kompol. Yono Kusyono didampingi Bendahara Jeep Galunggung Hendra Wijaya kepada Kontras mengungkapkan selain untuk membantu meringankan beban masyarakat, digelarnya acara tersebut bertujuan untuk menciptakan Tasikmalaya aman, nyaman dan tertib dalam segala hal khususnya dalam berlalu lintas.
Dijelaskannya, yang berhak menerima kupon dalam kegiatan yang digelarnya itu sebanyak 1200 warga khususnya para tukang becak yang telah disiapkan melalui pendataan para ketua organisasinya masing-masing.
“ Kami berharap kegiatan baksos ini dapat bermanfaat dan bisa mengurangi beban warga yang betul-betul sangat membutuhkan, dan kami juga mengajak kepada masyarakat serta semua pihak untuk menciptakan Tasikmalaya aman, nyaman dan juga tertib dalam berlalu lintas ” katanya.
Disamping itu, Yono juga mengucapkan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselenggarannya kegiatan yang melibatkan 80 orang dokter dari IDI dan ISFI Cab. Tasikmalaya itu.
“ Tidak lupa kami sangat berterima kasih kepada perusahaan angkutan DC dan rekan-rekan di POT, PATRIA, MAUT serta Bpk. Kustanto Rusli, Yohanes Farial, Dede Bustaman, Aliong dan Leling di Bandung atas bantuan dan dukungannya sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar,”ungkap Yono.(Ndra)

2009-02-13T01:51:00.001+07:00

WAGUB JABAR "KECEWAKAN" MASYARAKAT DAN TOKOH MUHAMMADIYAH DI TASIKMALAYA

2009-02-12T10:28:00.002+07:00

Iip : “Ini sebuah kegagalan Wagub yang perlu dikritisi”
Tasikmalaya, KONTRAS- Sejumlah tokoh Muhammadiyah dan warga Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya mengaku kesal dan kecewa terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf Effendi. Pasalnya saat acara peletakan batu pertama gedung Muhammadiayah di Kp.Rawa Kalieung Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya yang rencana Wagub Jabar sendiri tidak hadir dalam acara tersebut.
Menurut sumber KONTRAS dilapangan meyebutkan, padahal saat itu dengan waktu yang bersamaan Wagub Jabar sedang melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Padakembang Kab.Tasikmalaya yang jaraknya tidak begitu jauh dengan kegiatan yang diselenggarakan di Kec.Leuwisari sekitar 3 Km dari arah Kec.Padakembang.
Salah seorang Tokoh Muhammadiyah yang juga pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Tasikmalaya Iip Syamsul Arif kepaad KONTRAS mengaku kecewa berat atas ketidakhadiran Wagub Jabar Dede Yusuf di Kecamatan Leuwisari. “Sebagai seorang pimpinan Pengurus DPD Muhammadiyah kami menerima apa adanya atas ketidakhadiran Wagub Dede Yusuf, tetapi secara kemanusiaan atasnama warga dan panitia jelas kecewa atas sikap Wagub Jabar yang tidak hadir kala itu.
Wagub Jabar seolah menyepelekan acara tersebut padahal kehadiran Wagub kemari sudah di agendakan sebelumnya, kasihan warga dan panitia sudah mempersiapkan kedatangan Wagub sejak malam hari”, keluh Iip yang juga salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PAN. Bahkan Iip secara terang-terangang akan mengkritisi Wagub Dede Yusuf yang dinilai gagal. “ Ini adalah kegagalan seorang Wagub yang disetir oleh orang-orang tertentu dan kami beserta rekan-rekan akan mengkritisi sikap wagub”, ucapnya dengan nada serius.
Menurut H.Oma salah satu panitia acara tersebut mengatakan bahwa sesuai agenda yang telah ditetapkan Wagub Jabar Dede Yusuf akan menghadiri acara peletakan gedung Muhammdiayah di Kec.Leuwisari pada Selasa (10/2) sore pukul 16.00 WIB. Padahal masyarakat sejak pagi sudah berbondong-bondong dan memadati lokasi diselenggarakannya acara tadi dengan hanya untuk melihat lebih dekat sosok Wagub yang memiliki wajah tampan. Padahal menurut warga sekitar Wagub Dede Yusuf sempat berkunjung kedaerahnya disaat Kampanye Pilgub tahun lalu. “saya mewakili atas nama warga sangat kecewa Bapak Wagub tidak hadir, padahal saat kampanye pilgub tahun lalu, beliau sempat di usap rambutnya dan di do’akan oleh ibu saat itu”, kata Ny.Titin Rohmatin salah seorang pimpinan panti asuhan didaerah tersebut.
Tokoh Pemuda Linggawangi Dadang S.Pd mengaku kesal bercampur kecewa atas sikap wagub yang dinilai keluar dari janji-janjinya, padahal beliau (Wagub Dede Yusuf-red) diadaerah ini dukungannya sangat besar. Keluhan juga sempat dilontarkan salah satu simpatisan partai PAN asal Kecamatan Cisayong Kab.Tasikmalaya. “Saya jauh-jauh dari Cisayong sejak pagi sudah ada di Leuwisari hanya untuk melihat lebih dekat pa Dede Yusuf Wagub Jabar kita, ternyata tidak dating”, ujar S.Edi Koswara kepaad KONTRAS dengan mimik wajah yang terlihat lesu.
Bahkan salah seorang pengurus Muhammadiyah asal Kabupaten Garut –Aman Para’id,BA yang ketika itu sengaja dating ke Tasikmalaya untuk menghadiri pembangunan gedung Muhammadiyah yang menelan biaya Rp. 585 juta itu. Kepada KONTRAS Aman terlihat geram atas ketidakhadiran sang wagub yang dinantikan sejak semalaman. “Walaupun saat itu turun hujan, seharus pak wagub sudah memperhitungkan segalanya, apalagi jadwal dan agendanya sudah resmi kenapa malah ada perubahan mendadak, apalagi saya dating jauh-jauh dari Garut, ini tidak adil dan sangat mengcewakan hati rakyat” ujar tokoh Muhammadiyah asal Kabupaten Garut.
Menurut keterangan Yayan,S.Pd salah satu panitia kepada KONTRAS menjelaskan bahwa, ketidakhadiran Wagub Dede Yusuf sore itu walaupun telah di agendakan oleh beliau, ada acara pertemuan dengan jajaran direksi Bank BI di Bandung. “Setelah acara di Padakembang dan makan di rumah H.Dede di SMK Cikeleng, Pak Wagub langsung meluncur ke Bandung karena katanya acara mendadak jam 19.00 WIB dengan jajaran Bank BI”, katanya. (Dedi Noong / ton)

2009-02-12T10:26:00.000+07:00

BANK BTN TASIKMALAYA "PEDULI" PENDIDIKAN ANAK-ANAK

2009-02-12T10:25:00.000+07:00

Masyarakat Kota Tasikmalaya layak memberikan apresiasi kepada lembaga orientid profit yang satu ini namun punya rasa peduli terhadap dunia pendidikan,tindakan nyata ini dibuktikan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Tasikmalaya yang pada hari senin lalu bertempat di SMU Muhummadiyyah memberikan bantuan untuk biaya opersional kepada 45 orang siswa sebesar Rp 33.350.000,- .Dengan adanya bantuan tersebut beban biaya orang tua siswa terhitung sampai bulan Desember 2009 sudah terlunasi,seperti di ungkapkan Ida orang tua yang anaknya mendapat bantuan ditemui KONTRAS mengatakan”dengan adanya bantuan ini kami sangat merasa senang,sehingga dapat memberikan motivasi kepada anak untuk tetap bersekolah”.Bahkan KONTRAS menyaksikan ada orang tua yang datang menemui Kepala sekolah,sambil menangis ter haru mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah bekerja keras sehingga anaknya mendapatkan bantuan,dan mengatakan punya tunggakan hampir 2 jutaan ke pihak sekolah saat ditanyai KONTRAS.
Kepala sekolah SMU Muhammadiyyah Drs.H.Lukman Nurhakim,MM setelah usai acara diruang kerjanya mengatakan”dengan bantuan ini anak-anak dapat tetap bersekolah,efek psikologisnyapun tidak minder,dalam hal ini kami terus berupaya dengan berbagai cara agar anak yang punya masalah biaya dapat terus sekolah,dan alhamdulillah barusan kami mendapat bantuan dari BTN,ini hendaknya diikuti oleh lembaga usaha lainya sebagai wujud peran serta terhadap program Pemerintah”.
Beberapa waktu yang lalu,sebelum memberi bantuan kepada SMU Muhammadiyyah,BTNpun telah memberikan bantuan kepada SMA Pasundan untuk 64 orang siswa sebesar Rp 88.487.500.-sehingga total dana yang dikeluarkan untuk membantu kedua sekolah tersebut adalah Rp 121.842.500.-demikian dikatakan Yayat Hidayat selaku Branch Manager PT BTN (Persero)Cabang Tasikmalaya kepada KONTRAS, yang kantornya beralamat di Jl.Sutisna Senjaya No101 TSM 46112. ( Dedi.)

PASAR DAN TPA DI PANGANDARAN PERLU PERHATIAN PEMDA

2009-02-12T10:16:00.000+07:00

Ciamis,KONTRAS- Rumor tak sedap tentang keberaadaan Ciamis Selatan (Kec. Pangandaran) seakan tidak akan henti, diantaranya tentang permaslahan sampah yang berawal sistem dan pembangunan TPA tersebut yang terkesan tidak selesai , yang berdampak terjadinya penumpukan sampah dan berceceran di TPA tersebut.
Pengakuan warga (NN) yang berada didaerah TPA tersebut mengatakan pada KONTRAS memaparkan “saya sangat prihatin akan ceceran sampah tersebut, dan pembangunan TPA itu sendiri kanyanya belum selesai, kami tak jarang dirugikan dengan hal itu mengapa selain dari berserakan aromanya, tapi andaikata ada pengolahan sampahnya baik gak mungkin hal itu terjadi minimalnya tidak berserakanlah” tandasnya,dan masyarakat disekitar TPA mengharapkan Aparat Kabupaten segera merenopasi ulang tempatnya dengan system pengolahan/penanggulanganya yang lebih baik.
Begitupula dengan keadaan pasar Pangandaran, karnea ketika musim penghujan datang jalan didaerah lokasi pasar tersebut berubah fungsi menjadi kolam ikan itu karena hampir sepanjangya terjadi genangan air, dan tak jarang pengunjung pasar terpeleset yang diakibatkan jalanya yang licin.
Atas keberadaan jalan tersebut pedagang sangat dirugikan dan sangat prihatin karena jalan tersebut sudah terlalu lama rusak, ketika KONTRAS mengklarifikasi hal itu menemui kepala Unit Pasar (T Hendarto B.Sc) untuk mempertanyakan keberaradan jalan itu, Hendarto memaparkan “ sebenarnya jalan pasar sudah diperbaiki tapi hanya sebagian hanya jalur tengah dengan biaya kurang lebih Tujuh Puluh Juta Rupia “ ditempat yang terpisah kami menemui warga pasar yang berada dijalur tengah sebut saja (NH)memaparkan “ bener jalan ini sudah diperbaiki tapi aspalnya tipis jelas jalanya gak awet”tandasnya. (ADI)

TREND BARU GAYA "NIKAH SYIRI" GURU-GURU DI CIAMIS

2009-02-12T10:14:00.002+07:00

Ciamis, KONTRAS -Dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah (PP) Pregawai Negeri Sipil diharapkan bisa mengoptimalkan Kinerjanya,sehingga citra Institusi terwujud dengan baik,peraturan yang mengatur cara beretika dan berdisiplin pegawai yang diatur dalam PP nomor 10 dan PP 30, dengan keberadaan aturan tersebut ternyata masih saja diketemukanya beberapa pegawai negeri sipil yang berprilaku diluar kode etik yang berlaku,dan hal itu terjadi di SMK Negeri Rajadesa Kab. Ciamis Kepala Tata Usaha (KTU) Drs. Sumartono melakukan praktek poligami yang melakukan nikah sirih dengan wanita yang berada disekitar sekolah tersebut, pernikahan tersebut dilakukan di salah satu Pondok Pesantren yang berada tak jauh dari sekolah tersebut.
Informasi berawal dari laporan warga sekitar yang mengetahui pernikahan itu yang bertujuan untuk menklarifikasi kebenarannya, maka KONTRAS melakukan investigasi dengan melakukan audien dengan beberapa tokoh masyarakat, papar salah satu tokoh yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan “ benar pernikahan itu terjadi dan dilakukankan di Pondok sebagai penghulunya oleh pengurus pondok itu (MN), awal dari nikah tersebut Drs Sumartono bertujuan mengangkat ekonomi keluaraga sigadis (ERT) karena merasa kasihan dengan kondisi keluarganya “paparnya. Dan ditempat terpisah KONTRAS menemui Kepala Sekolah Drs. Ii Rohili S , beliaupun mengatakan hal yang sama dengan warga diatas malahan saat ini sudah mempersiapkan laporan ke Dinas untuk melaporkan atas kelakuan Drs. Sumartono. Lebih parahnya lagi sah satu staf TU mengimformasikan pada KONTRAS bahwa Drs. Sumartono setiap hari sabtu jarang masuk kerja tanpa alasan yang jelas, ketika KONTRAS mewawancarai salah satu siswa sekolah tersebut mengakui bahwa dirinya dengan beberapa temanya pernah dipukul dan ditendang olehnya.
Atas kejadian tersebut KONTRAS menemui kepala BAWASDA Drs Dede Lukman untuk diminta tanggapan atas kelakukan oknum diatas, ketika mendengar informasi tersebut Dede sangat respek dan beliau mengatakan akan segera melakukan pemeriksaan terhadap Drs. Sumartono. (adi)

2009-02-07T16:41:00.001+07:00

2009-02-07T16:40:00.001+07:00

LOMBA MOJANG JAJAKA TIONGHOA - SUNDA DIGELAR DI TASIKMALAYA

2009-02-07T16:35:00.004+07:00

Tasikmalaya,- Kabar gembira bagi Warga keturunan Tionghoa karena pada 9 Februari 2009 mendatang Pendaftaran "Ajang Mojang Jajaka Oriental" tingkat Kota Tasikmalaya akan dimulai.Adapaun kategori yang dilombakan untuk peserta Cilik berusia 7 - 9 tahun dan kategori Dewasa usia mulai 17 - 23 tahun. Seperti yang diberitakan KONTRAS edisi lalu dimana Tabloid Kontras bekerjasama dengan SKU Tadjuk Biro Tasikmalaya yang didukung oleh Event Organizer terkemuka dan ternama di Indonesia "IYE ORGANIZER" akan menggelar event spektakuler dan unik pertama di Jawa Barat bahkan di Indonesia, dimana dalam rangka Tahun Baru IMLEK 2560 akan mengglar lomba peragaan busana adat sunda dimana pesertanya adalah warga keturunan Tionghoa - Sunda kategori anak-anak dan Remaja/dewasa putra putri.
Andi Eny Anggraeny salah satu panitia dari Iye Organizer saat jumpa pers di kantor Tabloid Kontras Korwil Priangan Timur di kawasan Jl.Cipedes I No. 24 Kota Tasikmalaya menjelaskan bahwa event ini merupakan salah satu cikal bakal untuk melestarikan budaya adat sunda yang dipadukan dengan budaya tionghoa tetapi pesertanya warga keturunan tionghoa yang sudah lama menjadi warga pasundan. "Mudah-mudahan ini bisa dijadikan moment penting untuk mempererat tali silaturahmi antara warga keturunan tionghoa dan ppribumi, dimana mereka sudah lama menetap bahkan lahir di Tasikmalaya", terang wanita berparas cantik ini bersemangat. Bahkan Eny berharap ajang ini dapat mempererat dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa, dimana didalamnya akan ada ikatan bathin rasa kecintaan terhadap adat budaya sunda yang akan memupuk semangat bhineka tunggal ika, harap gadis kelahiran Makasar ini yang sudah fasih berbahasa sunda. "Insya Alloh event ini akan bermakna dan bermanfaat sehingga warga keturunan tionghoa merasa pengakuannya sebagai warga pasundan khususnya dan Indonesia pada umumnya semakin percaya diri dan bersemangat untuk membangun daerahnya Tasikmalaya untuk kearah yang lebih positif", harapnya. (Tono Efendi)

2009-01-31T21:49:00.000+07:00

AMIN RAIS AJAK BANGSA INDONESIA BANGKIT DARI "KEBODOHAN" !!!!

2009-01-31T21:36:00.002+07:00

Tasikmalaya, KONTRAS,- Forum Pencerahan Masyarakat Tasikmalaya, Sabtu (31/1) lalu menyelenggarakan acara silaturahmi dan diaolog bersama Prof.DR.H.Amin Rais bertempat di Karang Resik Kota Tasikmalaya. Hadir Dalam kesempatan tersebut Walikota Tasikmalaya Drs.H.Syarif Hidayat,M.Si dan beberapa pengusaha nasional diantaranya, Pengusaha Migas H.Sigit Wahyu Nandika.
Dalam dialognya tokoh nasional Dr.Amin Rais mengajak kepada masyarakat untuk membuang rasa takut dari melepaskan ketergantungan kepada bangsa lain, karena rasa takut tersebut merupakan sesuatu yang tidak jelas dan tidak akan membuat maju.
Amin mengajak rakyat Indonesia harus mau dan punya keberanian untuk keselamatan bangsa dan ada beberapa langkah yang harus diambil. Diantaranya pertama pemulihan mental dari mental pelayan atau “jongos” atau mental kuda menjadi mental mandiri, merdeka dan berdaulat. Salah satu mental pelayan menurut Amin, pada saat Indonesia menerima kunjungan Presiden Amerika Goerge Bush begitu meriah dan mengagungkan, padahal dunia tahu Bush itu penjahat perang, ujarnya.
Langkah kedua masih kata Amin adalah membuat undang-undang yang menjadi payung hukum ; kebijakan ekonomi yang mendasar itu adalah sumber daya alam yang ada dinegara Indonesia dipergunakan untuk kepentingan bangsa Indonesia (kalau ada sisa baru dijual-red). Karena, perlu masyarakat ketahui di undang-undang migas yang dibuat oleh pemerintah ada berbunyi, bahwa gas alam hanya boleh digunakan oleh bangsa Indonesia maksimal 20 %. Dan sisanya yang 80 % untuk memenuhi kebutuhan negara Jepang, Korea dan China.
Langkah langkah itulah yang disampaikan Amin Rais kepada masyarakat Tasikmalaya untuk bangkit dari keterpurukan dan kebodohan yang dibuat sendiri.
“Luar Biasa bangsa ini ternina bobokan dengan semua perekonomian yang keropos, mudah-mudahan dengan pencerahan pak Amin, mari kita buka mata dan telinga untuk percaya diri melakukan perubahan demi kedaulkatan bangsa”, kata Ketua Forum Pencerahan Masyarakat Tasikmalaya Deni Ramdhani kepada KONTRAS. (Dedi)

MASYARAKAT TASIKMALAYA KEMBALI MENGUGAT PLN

2009-01-31T21:33:00.000+07:00

Tasikmalaya, KONTRAS- Menyoal kebijakan pungutan biaya administtasi bank akibat perjanjian yang dilakukan antara PLN dan berbagai Bank dalam pembayaran listrik atau yang dikenal dengan kebijakan Payment Point Online Bank (PPOB), Forum Masyarakat (Format) Manonjaya yang di dukung Dewan Pemantau Penyelenggara Pemerintah Negara Indonesia(DPPPNI),LKCKI dan DPP HIPWI menuntut agar Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya beserta Komisi I untuk merealisasikan hasil audensi antara Komisi I DPRD Kab Tasikmalaya dengan FORMAT,PLN APJ Tasikmalaya, Perwakilan PLN distribusi JABAR-BANTEN dan Bank Bukopin Tasikmalaya pada hari senin 28-april 2008 lalu. Saat itu Komisi I DPRD Kab Tasikmalaya menyepakati akan melakukan kajian hukum atas impelentasi PPOB sebelum menyimpulkan kepastian daripada legalitas hukumnya.
Ketua FORMAT Manonjaya Robin Hanapi saat ditemui KONTRAS mengatakan hingga sampai saat ini pihaknya belum menerima hasil kajian hukum padahal sudah sepuluh bulan lebih. Padahal menurut Robin, saat audiens tersebut FORMAT Manonjaya mengajukan beberapa solusi demi transparasi dan kepentingan masyarakat yang berpedoman pada aturan hukum yang ada. Adapun solusi yang dimaksud diantaranya adalah, mengkaji ulang MoU degan perbankan, Beban administeri Rp 1600,-atas pembayaran masyarakat Payment point PLN dibayar oleh PLN, berlakukan kembali Surat Keputusan Bersama dua Menteri (Mentamben&Menperindagkop) Nomor 755/kpts/M/Pertamb/1979 dan 613/Kpb/X/1979 tentang pelaksanaan pengembangan dan pembinaan usaha KUD dibidang kelistrikan karena sampai sekarang belum dicabut,sementara PLN mengadakan MoU dengan perbankan untuk melaksanakan PPOB, katanya. Ajuan berikutnya, kebijakan PLN yang menarik biaya dari masyarakat harus dilandasi oleh dasar hukum yang dikeluarkan oleh badan Legislatif, jika tidak bisa dikategorikan pungutan liar, karena ini masuk dalam domain hukum publik.
Begitupun tanggapan Surat dari PT.PLN(Persero)Distibusi Jawa Barat-Banten Nomor:185/545/DHBB.2008 yang ditujukan ke PT.PLN APJ Tasikmalaya dan ditembuskan kepada FORMAT Manonjaya,dalam surat tersebut dikatakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan,APJ agar berkoordinasi dengan PT.Bank Bukopin sehingga payment point bebas administrasi bank dapat terlaksana,sebagaimana surat MB Keuangan Nomor:1447/041/DJBB/2007 perihal Payment Point bebas administrasi. Diakui atau tidak,citra layanan publik di Indonesia saat ini belum cukup menggembirakan, namun demikian kebijakan yang dikeluarkan oleh BUMN tidak otoriter dan membohongi rakyat.
Semua tuntutan tadi sangat mendasar sekali, karena merupakan keberpihakan pada publik sebagai objek pelayanan, permasalahan ketidakefektifan dan ketidakefisienan pembayaran sebenarnya bukan masalah masyarakat pembayar PLN tetapi masalah internal PLN. Sehingga bila kebijakanya untuk tujuan disebut bekerja sama dengan perbankan tidak seharusnya masyarakat menerima konsekuensinya yakni membayar administrasi. Dalam prinsip dagang-pun penyedia jasa (Perbankan) menagih kepada yang menerima jasa(PLN), itu karena masyarakat tidak menerima tambahan jasa apapun meski membayar di payment poin.
Dalam penentuan Tarip Dasar Listrik yang setiap tahunnya-pun, APBN memberikan subsidi yang didalamnya termasuk administrasi pembayaran, bila PLN membebankanya pada masyarakat, jelas ini kontradiktif dengan penentuan TDL dan subsidi APBN.
Wajar masyarakat memberi tanggapan yang bisa membuat malu PLN seperti penuturan salah seorang warga Tasikmalaya yang enggan diketahui jatidirinya pada KONTRAS. ”masa sudah ditalangin APBN ini masih minta juga pada rakyat”, kata warga Tasikmalaya asal Manonjaya tadi dengan nada kesal. Ditinjau dari sisi hukum-pun ini jelas pungutan liar, karena masyarakat yang datang ke Bank adalah bukan nasabahnya melainkan konsumen PLN yang harus membayar ke Bank. Berarti undang-undang Perbankan tidak bisa dijadikan dasar hukum dari PPOB, namun dasar hukum yang tepat adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen.
Masyarakat yang membayar rekening listrik sudah terikat oleh perjanjian jual beli tenaga listrik yang dibuat dengan PLN pada saat pemasangan jaringan listrik di tempat tinggal konsumen, dimana dalam kontek tersebut sama sekali tidak ada keterlibatan Bank.
Terlebih dalam perkembangan peerekonomian seperti saat ini,masyarakat senantiasa akan menuntut profesionalisme layanan PLN,ketika persaingan dunia usaha dewasa ini sangat ketat.Peningkatan profesionalismenya diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan PLN agar mampu memenuhi tuntutan keadilan dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan listrik.Konsumen listrik termasuk didalamnya Pimpinan dan karyawan PLN berhak dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,dan hak untuk mendapatkan konpensasi,ganti rugi dan/atau penggantian,apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 4.
Dari sisi hukum publik,kebijakan yang tidak disepakati oleh konsumen/masyarakat dapat diktakan sebagai penyalahgunaan wewenang(abuse of fower),secara konstitusional juga merupakan kewajiban negara melayani warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang harus menerapkan prinsif kesederhanaan,kejelasan,kepastiaan,dan ketepatan waktu,tidak diskriminatif,bertanggungjawab,mudah di akses,kejujuran,kecermatan,kedisiplinan,kesopanan/keramahan,keamanan,dan kenyamanan.
Terkait semua masalah yang dibahas,saat KONTRAS mengkonfirmasikan pada Ketua DPRD H.Uu Ruzhunululum tentang tuntutan FORMAT Manonjaya yang berani mewakili jeritan hati konsumen listrik mengatakan”pada dasarnya saya tidak setuju setiap namanya pungli”dan ketika disinggung keberanian DPRD Kab Tasikmalaya untuk mengabulkan tuntutan FORMAT,Uu hanya menjawab “ya”
PLN yang merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik,dalam kontek ini memiliki tanggungjawab profesional yang berdasarkan hukum diartikan sebagai tanggungjawab hukum pemberi jasa atau pengemban profesi atas jasa yang di berikan kepada klienya atau tanggungjawab hukum pengemban profesi terhadap pihak ketiga. (dedi/agus)

2009-01-30T20:35:00.000+07:00

KOMISI I DPRD AKAN "SIDAK" DINAS PU KABUPATEN TASIKMALAYA

2009-01-30T20:32:00.001+07:00

Tasikmalaya,- Permasalahan “korupsi waktu” jam kerja yang diduga dilakukan oleh karyawan dan staf Dinas PU Kabupaten Tasikmalaya yang kini mulai jadi sorotan publik dan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Seperti yang diberitakan KONTRAS edisi lalu dimana selepas Jum’at siang kantor ini selalu terlihat sepi, padahal menurut aturan jam kerja kantor milik Pemerintah sesuai aturan ditutup sampai jam 15.00 WIB, bahkan sebaliknya di kantor tersebut setiap jam 13.00 WIB terlihat sepi ditinggal pulang karyawannya.
Sungguh ironis memang kantor Dinas PU yang jaraknya cukup jauh dari kantor induknya (Pemda) sekitar 25 KM dari arah pusat Kota Tasikmalaya itu, budaya “pulang lebih cepat” terkesan sudah biasa dilakukan dilingkungan kerja di Dinas tersebut. Bagaimana mau memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat apabila situasi jam kerja di kantor ini keluar dari aturan jam kerja yang telah ditetapkan.
Aris Jauharis,S.Ip anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya kepada KONTRAS Jum’at (301/1) lalu mengaku merasa kecewa dan prihatin atas laporan publik dan media atas indisipliner pegawai yang dilakukan oleh para karyawan dan staf di Dinas PU Kabupaten Tasikmalaya yang terkesan serta tidak mengindahkan aturan jam kerja yang telah ditetapkan. “pulang kantor lebih awal tanpa alasan, jelas ini indisipliner pegawai yang harus mendapat teguran dan sanksi oleh atasannya, ini tidak bisa dibenarkan karena mereka digajih untuk bekerja melayani masyarakat”, tegas Aris.
Bahkan Anggota Fraksi Golkar itu menyoroti tentang “waskat” yang dinilai lemah oleh pimpinannya apabila kinerja stafnya demikian. Jangan sampai mentang-mentang letak kantornya jauh dari induknya Pemda, para pegawai disana seenaknya saja bekerja karena kurangnya pelaynan dan pengawasan dari “dunungannya”, katanya.
Apabila suasana kinerja tersebut dijadikan suatu kebiasaan ini suatu pertanda buruk dalam tatanan kepemerintahan yang seharusnya bekerja full untuk melayani masyarakat malah menjadi “kendor” mengurangi jam kerja (korupsi waktu) yang telah ditentukan, ujarnya. “Komisi I DPRD tentunya akan bersikap pro aktif terhadap laporan dari publik yang perlu mendapat respon dan action dari dewan, Insya Alloh kita akan sidak langsung ke Dinas PU tetapi waktunya tidak akan kami beritahu pokoknya mendadak”, ucapnya.
bahkan dirinya berharap untuk memecahkan solusi tadi hendaknya Kantor Pemkab Tasikmalaya yang saat masih dalam pembangunan harus sesegera mungkin diselesaikan, agar hal-hal seperti tadi dimana Kantor Dinas PU jauh dari kantor induknya sehingga pegawai disana “leha-leha” dan pulang jam kantor lebih awal tidak akan terulang kembali, imbuhnya. ***Dedi

2009-01-30T20:07:00.000+07:00

DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA KEMBALI "TERCORENG" OLEH OKNUM KEPALA TK

2009-01-30T19:21:00.011+07:00

Tasikmalaya,- Dunia Pendidikan kembali tercoreng oleh sikap dan kelakuan seorang Kepala TK “Aisiyah” yang berada di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Arogansi dan sikap apriori yang dilakukan oleh seorang Kepala TK berinisial “ER” itu terhadap profesi Jurnalis kembali terulang. Wartawan KONTRAS saat hendak melakukan konfirmasi seputar pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan oleh seorang oknum pendidik tersebut ternyata mendapat perlakuan kurang terpuji. “Silahkan kasus saya dimuat dimedia manapun, saya tidak takut dengan wartawan”, tantang oknum kepala TK tadi yang saat ditemui KONTRAS di kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Jum’at (23/1) lalu.
Uniknya lagi Kepala TK tersebut menyuruh dua orang oknum wartawan yang sengaja dikirim olehnya (Kepala TK-red) untuk mengintervensi dan meminta agar berita perselingkuhannya untuk tidak dimuat. “itu datanya tidak benar dan fiktif”, kilah kedua oknum tadi kepada KONTRAS sambil melakukan tindakan kurang terpuji. Tindakan dan sikap seorang Kepala TK “ER” saat dikonfirmasi oleh “kuli tinta” sebenarnya suatu tindakan yang seharusnya tidak patut dilakukan oleh seorang pendidik yang secara terang-terangan dilontarkan kepada wartawan. “Ini suatu kejadian yang sungguh memalukan seharus pendidik itu itu ditiru dan digugu malah melakukan tindakan yang tidak terpuji”, kata Ketua Solidaritas Komunikasi Wartawan Tasikmalaya (SOKWAT) T.Effendi kepada KONTRAS Sabtu (24/1) dikantornya dikawasan Jl. Siliwangi Kota Tasikmalaya. "Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya sebagai lembaga institusi harus ikut pula bertanggungjawab atas ulah oknum Kepala TK Aisiyiah, ini suatu catatan buruk bagi seorang pendidik yang seharusnya memberikan tauladan bukan bersikap arogansi", tambahnya.
Melihat data dan bukti tertulis yang sudah jelas dan akurat ini, hendaknya oknum Kepala ER harus mendapat sanksi dari Dinas Pendidikan bahkan bila perlu dipanggil dan diperiksa oleh pihak BAWASDA. “Ini jelas sebuah pelecehan profesi terhadap pers disamping telah melanggar PP No. 10 dan PP no. 30 tentang disiplin Pegawai”, tambah Ketua SOKWAT. T.Effendi dengan tegas mengatakan tindakan kurang terpuji yang dilakukan oleh Kepala TK Aisiyah secara terang-terangan telang melanggar Undang-Undang No.40 tahun 1999 dimana Kepala TK tadi bisa didenda Rp. 500 juta rupiah atau hukuman kurungan selama 2 tahun Penjara karena telah mengintervensi dan menghalangi tugas Jurnalis.
Seharusnya mereka menghargai profesi bukan meremehkan, karena wartawan bertanya / mengkonfirmasi karena ada bukti dan data yang mereka miliki, jadi tidak salah apabila wartawan secara langsung bertanya dengan narasumber apapun materi dan temuannya dilapangan. “Masyarakat kita sekarang haus informasi, jadi Kepala TK tadi seharusnya jangan ‘menggurui’ wartawan tentang temuannya, wartawan punya hak untuk berapresiasi karena jelas tugas dan profesinya dilindungi oleh Undang Undang No.40 tahun 1999”, jelasnya.
Sementara Ketau LSM Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT) D.Safari E,SH kepada KONTRAS mengaku prihatin akan sikap dan prilaku Kepala TK ER yang dinilainya sangat bertolak belakang dengan basic serta latar belakang mereka sebagai abdi negara di dunia pendidikan. “Wartawan adalah pewarta atau profesi yang harus dihargai dimanapun dan kapanpun sepanjang mereka melakukan pekerjaannya sebagai jurnalistik, jadi tidak ada hak Kepala TK mengintervensi apalagi menantang kasusnya untuk dimuat, wartawan kerjanya hanya nulis, jadi tidak disuruhpun mereka akan menulis”, tegas pria aktivis ini yang dikenal vokal dan kritis di Kota Tasikmalaya. Bahkan Safari menyoroti kinerja Kepala TK tadi telah jelas melanggar PP 30 pasal 4 tentang penurunan kepangkatan karena menurutnya, Kepala TK tadi telah memperlihatkan sikap dan nilai etika melarang kepada media untuk tidak memuat dan menantang terhadap profesi jurnalis yang jelas dilindungi undang-undang atas kasus yang dialami Kepala TK “ER”. “Kepala TK tadi bisa dijerat dengan UU KUHP pasal 335 tentang tindakan kurang menyenangkan terhadap wartawan karena telah melanggar UU No.40 tahun 1999 tentang hak dan kewajiban Pers dan ini bisa dilaporkan kepada pihak berwajib, dan ini sebuah pelecehan dan dapat dikategorikan penghinaan profesi dari seorang oknum Kepala TK tadi ”, tegasnya
Kepada Kontras dirinya (safari-red), meminta agar Bawasda dan Walikota untuk segera turun tangan dan memanggil Kepala TK yang bersangkutan, bahkan bila perlu meng auidit seluruh Kepala Sekolah yang berada dalam naungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, agar kasus ini tidak terulang kembali. ***Dedi

Dari Redaksi

2009-01-30T10:09:00.000+07:00

Selamat menikmati berita terhangat aktual dari kami !