Permasalahan Rumah Dinas Walikota Tasikmalaya : LSM JANUR BERHARAP JANGAN DIPOLITISIR

Tasikmalaya KONTRAS,- Sekitar 700 orang yang menamakan dirinya dari LSM JANUR (Jaringan Nurani Rakyat) , Milisi Tatar Sunda dan BKC, selasa (10/3) lalu melakukan aksi unjukrasa di halaman Polrresta Tasikmalaya dan Halaman Balai Kota Tasikmalaya
Dalam unjukrasa tersebut pihak pendemo awalnya ingin melakukan audinesi dengan Kapolresta dan Walikota ingin menyampaikan aspirasinya kepada kedua pejabat tadi. Namun disayangkan aksi tersebut ternyata tidak mendapat tanggapan baik dari Kapolresta maupun Walikota Tasikmalaya sendiri, dengan alasan saat itu Kapolresta dan Walikota serta para pejabat Pemkot sedang tidak berada ditempat.
Para pengunjuk rasa yang melakukan aksinya merasa prihatin dimana akhir-akhir ini di Kota Tasikmalaya ramai mempersoalkan masalah rumah dinas Walikota Tasikmalaya, dimana fasilitas rumah tersebut diperuntukan untuk pejabat seperti Walikota, Wakil Walikota,Sekda dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Dalam sikapnya LSM Janur menilai bahwa pemberian fasilitas oleh negara itu hakekatnya tidak menyalahi perundang-undangan karena aturannya sudah jelas serta didasari oleh SK Mendagri.
Lebih lanjut LSM Janur mengatakan bahwa permasalahan untuk rumah dinas silahkan untuk diusut tuntas, tetapi jangan sampai persoalannya di jadikan dagangan politik oleh sebagian pihak, sedangkan rumah dinas Wakil Walikota, Sekda dan Ketua DPRD Kota yang sama-sama menggunakan uang Negara (APBD) sampai saat ini tidak jelas keberadaannya, entah dimana?, kata perwakilan pendemo tadi kepada wartawan.
Janur pun menuntut semua pihak untuk bersikap obyektif, apolitis bila mengiginkan Kota Tasikmalaya maju dan mandiri dalam mengusung perubahan keaarah yang lebih baik, serta hentikan konflik ditubuh Pemkot Tasikmalaya, apalagi dengan memanfaatkan “oknum” aktivis LSM yang selalu berlindung dibalik lembaga pendidikan Agama, padahal personalnya memiliki catatan negative terutama dalam masalah hukum. (Dedi/Sep)

0 komentar: